Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) buka-bukaan soal kondisi terkini UMKM usai TikTok mengakuisisi Tokopedia.

Staf Khusus Menkop UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Fiki Satari, mengatakan bahwa hampir 80% ekonomi digital e-commerce di Indonesia saat ini dikuasai oleh platform asing usai TikTok mengakuisisi Tokopedia. Menurutnya, regulasi investasi di Indonesia masih sangat longgar terkait dengan platform e-commerce.

"Tokopedia sebetulnya dulu the best local platform sebelum diakuisisi, ada di posisi kedua untuk market share e-commerce," ujarnya dalam diskusi di KemenKopUKM, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Selain itu, Fiki juga melihat bahwa TikTok maupun Tokopedia masih dominan menjajakan dan mempromosikan produk impor di dalam platform tanpa mencantumkan nomor impor resmi. Menurutnya, pengawasan terhadap produk impor di dalam platform perlu dilakukan secara bersama-sama, baik pemerintah maupun masyarakat.

Dia mengatakan pengawasan dibutuhkan untuk melindungi produk lokal dari gempuran produk impor yang dijual secara daring. Musababnya, data yang dihimpun oleh KemenKopUKM mendapati fakta bahwa 74% produk di e-commerce berasal dari impor.

"Tapi barang sekian banyak yang dijual [di e-commerce] sulit juga Kemenkop UKM sendirian yang ngecek, kita berharap ke depan ada komite khusus yang memang dibuat untuk ini," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Utama Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada, menegaskan bahwa UMKM tidak diuntungkan atas mergernya TikTok dengan Tokopedia.

Senada dengan Fiki, Wientor pun mengatakan bahwa Shop Tokopedia yang merupakan perubahan wujud dari TikTok Shop usai bergabung ke Tokopedia hingga saat ini masih banyak mempromosikan produk impor. Bahkan, kata Wientor, sejumlah produk yang dipromosikan dalam program "Beli Lokal" oleh Shop Tokopedia ternyata bukan produk lokal, melainkan produk impor.

Wientor menegaskan, satu-satunya pihak yang paling diuntungkan dari bergabungnya TikTok dengan Tokopedia adalah pemilik saham. Sebaliknya, negara dan pekerja lokal justru dirugikan seiring adanya aksi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 450 karyawan yang dilakukan Tokopedia usai diakuisisi oleh TikTok.

"Yang jadi pertanyaan adalah apakah akuisisi ini memberikan manfaat ? Saya pikir belum, sampai saat ini," tutur Wientor.

Untuk diketahui, Tokopedia mengumumkan bahwa pihaknya telah merampungkan migrasi TikTok Shop ke Shop Tokopedia sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 pada 27 Maret 2024.

Pihak Tokopedia-Tiktok pun telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 2 April 2024 yang membahas tentang perkembangan kolaborasi antara TikTok dan Tokopedia.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengklaim bahwa perusahaan energi terbarukan milik Uni Emirat Arab (UEA) Masdar tertarik untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia mengatakan raksasa energi itu ingin melakukan investasi energi hijau di Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui proyek PLTS terapung di ibu kota baru.

"Ada yang energi dari UEA. Floating, tenaga surya. [Namun] belum [ditentukan] lokasinya," katanya kepada wartawan usai menghadiri undangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada Selasa (6/8/2024) sore.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN itu juga melanjutkan bahwa telah bertemu dengan perwakilan Masdar dengan hasil bahwa perusahaan tersebut tengah melakukan feasibility study atau studi kelayakan dalam merealisasi proyek PLTS terapung di IKN.

"Masdar saya baru ketemu kemarin, baru sebatas feasibility study," ucapnya.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa apabila studi kelayakan sudah disetujui, proyek PLTS Terapung itu akan dilelang. Lalu, Masdar akan menjadi pemrakarsa proyek tersebut.

"Cuma nanti harus di-tender kan proyeknya, dia pemrakarsanya. Iya, nanti dia punya right to match, gitu kan," imbuhnya.

Di sisi lain, dia juga menyebutkan bahwa realisasi investasi di IKN terus digenjot oleh pemerintah. Dia mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada lima perusahaan yang melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) di IKN.

Kelima perusahaan itu, kata Basuki sudah meneken perjanjian kerja sama (PKS) dengan Otorita IKN. PKS yang diteken itu merupakan komitmen akhir sebelum realisasi investasi dilakukan.

Adapun, dia memerinci beberapa nama besar masuk dalam daftar perusahaan yang bakal melaksanakan peletakan batu pertama di IKN mulai dari BCA, Intiland, Indogrosir, LGE, hingga Swissôtel Nusantara.

“Kalau yang kemarin kan yang Rp60 triliun itu yang 45—48 groundbreaking, ini sudah saya ikuti dengan PKS dan notarial, sehingga enggak lama lagi dia sudah punya HGB, jadi kepastian hukumnya sudah ada. Ini yang baru besok, yang empat itu,” pungkas Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mengungkap alasan jumlah peserta di sektor informal belum dapat mencapai double digit.

Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan, I Putu Wiradana, menyampaikan bahwa pekerja informal tidak selalu memiliki penghasilan tiap bulannya.

Dia mencontohkan, beberapa peserta dari sektor informal hanya membayar iuran pada 1-2 bulan pertama dan tidak melanjutkan pembayaran pada bulan-bulan berikutnya.Ada pula peserta yang tidak rutin membayar iuran. Setidaknya, sekitar 20%-30% dari total peserta pekerja informal yang tidak rutin membayar Iuran BPJS.

“Jadi pekerjaan rumah kita bukan hanya bagaimana 8 juta ke 16 juta yang kita pikirkan, tapi bagaimana 8 juta ini bisa terus [membayar iuran],” kata Wira saat ditemui di Telkom Landmark Tower, Selasa (6/8/2024).

Adapun, total peserta dari sektor informal setidaknya mencapai 7,96 juta jiwa hingga semester I/2024. Tahun ini, pihaknya menargetkan 10 juta pekerja informal menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan.

Sementara itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai bahwa pembayaran iuran perlu diorganisir untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran.

Untuk itu, dia menilai bahwa perlu adanya pendekatan dengan sejumlah organisasi-organisasi profesi untuk membantu pembayaran iuran bagi pekerja di sektor informal.

Kemudian untuk kelas menengah ke bawah, Timboel menyebut bahwa tindakan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan saat ini perlu terus dilakukan, yakni dengan mengingatkan para peserta untuk membayar iuran tiap bulannya.

“Kalau nggak bayar, ditagih,” kata Timboel kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Sementara itu, untuk pekerja informal dengan penghasilan tidak tetap, Timboel menyarankan untuk memberikan fleksibilitas dalam mekanisme pembayaran iuran. Misalnya, jika peserta belum memiliki dana untuk membayar iuran pada bulan pertama, peserta dapat membayar iuran pada bulan berikutnya.

“Dikasih fleksibelnya, jangan lewat 3 bulan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan aturan baru tentang pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan. Regulasi ini telah berlaku pada 3 Agustus 2024.

Regulasi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.41/2024 itu didasari oleh minimnya pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih dalam beberapa tahun terakhir.

“Meskipun banyak perusahaan yang melakukan importasi komoditas bibit dan benih, tetapi nyatanya pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk justru belum optimal, padahal sebelumnya fasilitas ini juga telah diatur dalam PMK Nomor 105/PMK.04/2007,” kata Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar dalam keterangan tertulis, Selasa (6/8/2024).

Minimnya pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk tersebut kata dia, tercermin dari nilai devisa atas importasi benih dan bibit yang hanya mencapai sekitar Rp270 miliar sepanjang 2020-2022 dan bea masuk kurang lebih sebesar Rp13 miliar.

Dalam beleid ini, terdapat sejumlah pokok pengaturan meliputi subjek penerima, penyederhanaan prosedur permohonan dan kantor pemohonnya, serta efisiensi prosedur melalui otomasi permohonan dan janji layanan.

Terkait subjek penerima, Encep menyebut bahwa pembebasan dapat diberikan terhadap impor oleh pelaku usaha untuk industri pertanian, peternakan, atau perikanan termasuk di bidang perkebunan dan kehutanan.

“Permohonannya dapat diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Kantor Bea Cukai setempat dengan memaksimalkan Portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (SINSW),” jelasnya.

Jika penelitian terhadap permohonan dinyatakan lengkap, maka maka keputusan pembebasan bea masuk akan diterbitkan paling lama 5 jam kerja dalam hal permohonan diajukan secara elektronik atau 1 hari kerja jika diajukan secara manual.

“Pahami juga bahwa keputusan ini hanya dapat digunakan untuk satu kali proses impor dengan jangka waktu impor atau pengeluaran bibit dan benih paling lama satu tahun sejak tanggal keputusan,” ujarnya.

Melalui regulasi ini, pihaknya mengajak para pelaku usaha untuk meningkatkan pemanfaatan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bibit dan benih. Dengan begitu, industri pertanian, peternakan, dan perikanan di Indonesia dapat tumbuh positif ke depannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan sepakat jika pajak tiket untuk pesawat dihapus.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menilai, pajak tiket pesawat menjadi salah satu penyebab tingginya harga tiket pesawat di Tanah Air.

“Super setuju,” kata Sandi saat ditemui di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Kendati sepakat, Sandi menyebut bahwa negara perlu mencari alternatif lain untuk menggantikan pajak yang hilang dari tiket pesawat tersebut. Mengingat ruang pajak Indonesia yang sangat terbatas.

Misalnya, kata dia, dengan menghadirkan regulasi yang dapat meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara (wisnus). Pasalnya, Sandi menyebut bahwa wisnus memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian dibandingkan wisatawan mancanegara (wisman).

“Jadi harus kita cari nanti bauran kebijakan yang bisa menambal hilangnya pajak dari tiket pesawat,” ujarnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan stakeholder mengusulkan sejumlah rekomendasi strategi jangka pendek guna menekan harga tiket pesawat rute domestik untuk kelas ekonomi.

Rekomendasi jangka pendek ini lebih banyak berkaitan dengan komponen yang dapat dikendalikan oleh pemerintah. Diantaranya, insentif fiskal terhadap biaya avtur dan suku cadang pesawat, dan subsidi dari penyedia jasa bandar udara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara, (PJP4U) dan ground handling throughput fee.

Selain itu, penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara. Usulan ini dinilai dapat menciptakan equal treatment (kesetaraan perlakuan) dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/PMK.03/2012.

Sementara itu, rekomendasi jangka menengah hingga panjang yakni dengan melakukan peninjauan kembali terhadap tarif batas bawah (TBB) dan tarif batas atas (TBA).

“Kebijakan ini harus diambil secara lintas sektoral, tidak hanya oleh Kementerian Perhubungan sendiri,” kata Kepala BKT Robby Kurniawan melalui keterangan resminya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan bahwa infrastruktur dan fasilitas penunjang sudah rampung 100% untuk menyambut perhelatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

“Sudah 100%. Maksudnya kalau dalam kondisi misalnya kalau Istana, rumah menteri, hotel, sudah. Tapi kalau yang untuk sementara di kantor-kantor Menko itu baru lantai 1,2, yang bisa dipakai nanti,” ujarnya kepada wartawan usai menghadiri undangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada Selasa (6/8/2024)

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa sejauh ini tugas kementeriannya untuk mendukung infrastruktur. Khususnya konektivitas, penginapan, akomodasi, air, listrik sudah rampung.

Nantinya, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN ini mengatakan bahwa pemerintah akan melaksanakan gladiresik pada Rabu (14/8/2024). Salah satunya, simulasi konektivitas transportasi oleh Polda Kalimantan Timur.

“Jadi nanti, hotelnya diatur. Seperti nanti kalau menteri habis sidang kabinet menteri keluar, gubernur masuk. Ya kan. Jadi diatur semua. Kita ada pengaturannya. Enggak seperti di sini, pada saat yang bersamaan. Tapi diatur,” pungkas Basuki.

Diberitakan sebelumnya, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan dan bandara APT Pranoto, Samarinda menjadi bandara pengganti Bandara VVIP Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebagai tempat pendaratan pesawat Presiden dan Presiden Terpilih serta tamu VIP untuk HUT ke-79 RI mendatang.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan progres kesiapan dua bandara tersebut sebagai pendaratan pesawat Presiden dan Presiden terpilih beserta tamu VIP.

“Untuk mendukung kegiatan HUT Ke-79 RI, Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman [SAMS] Balikpapan menyediakan 4 parking stand, di mana 3 parking stand untuk pesawat Udara presiden serta presiden dan wakil presiden terpilih 1 parking stand untuk pesawat VIP lainnya,” kata Adita kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah baru saja memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47/2024 terkait akses informasi keuangan perpajakan. Pemerintah dapat menempuh jalur hukum bagi pihak yang tidak kooperatif dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI).

Mulai hari ini, Selasa (6/8/2024), PMK Nomor 47/2024 tentang Perubahan Ketiga atas PMK 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan efektif berlaku.

Aturan baru itu diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum bagi lembaga jasa keuangan (LJK), LJK lainnya, dan/atau entitas lain dalam menyampaikan laporan berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Lalu, PMK 47/2024 juga dapat mendorong pengaturan ketentuan anti penghindaran sesuai standar pelaporan umum.

Terdapat sejumlah poin dalam PMK baru itu. Dalam Pasal 10A, Menteri Keuangan mengatur bahwa lembaga keuangan pelapor tidak boleh melayani pembukaan rekening keuangan baru bagi orang pribadi dan/atau entitas serta transaksi baru terkait rekening keuangan bagi pemilik rekening keuangan lama yang menolak untuk mematuhi prosedur identifikasi rekening keuangan.

Larangan pelayanan transaksi itu mencakup:

• Setoran
• Penarikan
• Transfer
• Pembukaan rekening
• dan lainnya

Lalu, ada pula ketentuan Pasal 30A yang mengatur setiap pihak, baik LJK, pimpinan dan/atau pegawai LJK, pemegang rekening, penyedia jasa, hingga pihak lain untuk menghindari kewajiban akses informasi keuangan perpajakan.

"Dilarang melakukan kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan," dikutip dari PMK 47/2024 pada Selasa (6/8/2024).

Apabila terjadi kesepakatan dan/atau praktik yang bertujuan untuk menghindari kewajiban akses informasi keuangan perpajakan, maka kesepakatan dan/atau praktik itu dianggap tidak berlaku, lalu pihak-pihak terkait tetap harus memenuhi PMK 47/2024.

Atas temuan itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak pun berwenang melakukan penyelidikan, lalu pihak-pihak terkait dilarang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan, juga mengurangkan informasi yang sebenarnya dari informasi yang wajib disampaikan kepada otoritas pajak.

"Berdasarkan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak meminta klarifikasi kepada LJK, LJK Lainnya, dan/atau Entitas Lain dalam hal terdapat indikasi pelanggaran atas pemenuhan ketentuan Pasal 9 dan/atau Pasal 10," dikutip dari Pasal 31 PMK 47/2024.

Dirjen Pajak kemudian dapat menyampaikan teguran tertulis kepada LJK, LJK Lainnya, dan/atau entitas terkait apabila tidak terdapat klarifikasi atau tidak memenuhi ketentuan setelah 14 hari diterimanya permintaan klarifikasi.

Apabila teguran tertulis telah dilayangkan tetapi pihak-pihak terkait belum memenuhi kewajiban atau tetap melakukan kegiatan yang memenuhi indikasi pelanggaran, Dirjen Pajak dapat melakukan pemeriksaan.

"Dalam hal berdasarkan pemeriksaan ditemukan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan, Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan bukti permulaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan," dikutip dari PMK 47/2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menanggapi kritik terkait dengan Istana Garuda yang disebut mirip kelelawar.

Basuki menegaskan bahwa tampilan Garuda pada Istana Kepresidenan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara nantinya akan seperti patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali.

Hal tersebut disampaikan Basuki untuk menjawab kritik soal konstruksi Istana Garuda di IKN yang disebut mirip kelelawar karena berwarna hitam legam.

Basuki mengatakan bahwa berdasarkan penuturan desainer Istana Garuda Nyoman Nuarta nantinya bangunan istana presiden itu akan dilapisi cairan dan ketika terkena proses oksidasi akan berubah warnanya menjadi hijau.

“Kalau menurut, apa, [desainer] pak Nyoman Nuarta, itu kalau nanti kena oksidasi itu jadi hijau seperti GWK. Itu kan perunggu yang dikasih cairan. Nanti dia akan oksidasi menjadi hijau. Persis kayak di GWK,” tuturnya kepada wartawan di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada Selasa (6/8/2024) sore.

Meski begitu, dia mengatakan bahwa proses oksidasi tersebut memang membutuhkan waktu lama.

“Kayak GWK itu berapa lama? Kan ini IKN untuk jangka panjang,” pungkas Basuki.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian PUPR memastikan kesiapan Istana Presiden hingga Istana Garuda atau kantor Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang penyelenggaraan sidang kabinet pedana di IKN.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga menyebut, distribusi air hingga listrik di Istana dan Kantor Presiden dipastikan aman.

“Ya, sudah kita siapkan keduanya Istana Presiden dan Istana Garuda, insyaallah siap [untuk pelaksanaan sidang kabinet],” tuturnya kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Dalam laporannya, sidang kabinet perdana di IKN itu bakal digelar pada pekan depan tepatnya pada 12 Agustus 2024. Pihak Istana sempat menyampaikan bahwa seluruh menteri kabinet Jokowi bakal menghadiri agenda tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memberikan diskon HUT RI sebesar 17% bagi penumpang kereta cepat Whoosh untuk keberangkatan 17 Agustus 2024.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan KCIC menghadirkan promo spesial untuk penumpang kereta cepat Whoosh yang bernama Diskon HUT RI 17%.

“Promo ini berlaku untuk kelas Premium Economy dari Jakarta [Halim] maupun Bandung [Padalarang atau Tegalluar] pada seluruh perjalanan Whoosh Keberangkatan Sabtu, 17 Agustus 2024,” kata Eva dalam keterangan resmi, Selasa (6/8/2024).

Pemesanan tiket untuk keberangkatan tanggal 17 Agustus 2024 sudah dapat dipesan, untuk mendapatkan promo masyarakat cukup mengakses kanal pembelian seperti aplikasi Whoosh, web ticket.kcic.co.id, Ticket Vending Machine dan loket di stasiun, serta aplikasi mitra seperti Acces by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking.

Tarif yang ditayangkan pada kelas Premium Economy pada 17 Agustus tersebut sudah langsung mendapatkan diskon sebesar 17%.

Terdapat 48 perjalanan Whoosh di 17 Agustus 2024 yang akan mendapatkan promo. Total terdapat 26.640 tempat duduk kelas Premium Ekonomi yang mendapatkan promo atau sebanyak 555 tempat duduk dalam setiap perjalanannya.

Promo Diskon HUT RI 17% ini tidak bisa digabungkan dengan program Frequent Whooser Card maupun diskon lainnya. Adapun tiket yang sudah dibeli untuk perjalanan 17 Agustus tetap dapat dibatalkan dan diubah jadwalnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Eva menyebutkan diskon tarif ini diharapkan akan mendorong peningkatan kunjungan wisatawan domestik yang ingin menjelajahi berbagai destinasi di Indonesia dengan lebih cepat dan nyaman.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan nasib bangunan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sri Mulyani menjelaskan pada dasarnya infrastruktur tersebut memiliki fungsi sebagai penginapan untuk atlet olahraga untuk agenda Asean Games 2018 dan menjadi Rumah Sakit (RS) Darurat pasien Covid-19.

Dia menekankan agar aset negara tersebut tak hanya menjadi beban biaya atau menjadi aset yang terdepresiasi tanpa nilai guna, sehingga perlu ada Instruksi Presiden (Inpres) agar Wisma Atlet dapat memberikan dampak positif untuk kegiatan ekonomi di Jakarta.

“Saat ini, sedang dirumuskan dalam Inpres baru, sehingga menyeimbangkan manfaat aset itu dengan berbagai dimensi utamanya segi biayanya. Itu kan ada 10 tower di sana. Jadi itu cukup besar untuk kita manfaatkan berbagai aktivitas [Inpres] itu dari pak Mensesneg dan Menteri PUPR satu minggu ini selesai, kami juga [membantu] siapkan [aturannya],” imbuhnya di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg), Selasa (6/8/2024).

Lebih lanjut, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan bahwa saat ini Badan Layanan Umum (BLU) telah memberikan asesmen dari penggunaan Wisma Atlet Kemayoran ke depan agar dapat dimanfaatkan secara komersil atau dipelihara dengan konsep Commercially Viable.

Pemanfaatan secara komersil, kata Sri, lantaran ada banyak peluang dalam penggunaan infrastruktur tersebut.

Seperti menjadi perumahan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Bisa jadi perumahan ASN, karena banyak sekali ASN di sekitar wisma atlet ini, tetapi tanpa menimbulkan signaling yang salah karena di sisi lain akan ada perpindahan ke IKN. Kami nanti akan lihat karena kan masih ada aktivitas di Jakarta untuk beberapa kementerian akan stay di sini,” tuturnya

Sri Mulyani pun melanjutkan bahwa penggunaan yang dapat menghasilkan profit lainnya (commercially viable) seperti untuk penginapan dari berbagai event internasional.

Dia mengatakan alasan pemerintah ingin memelihara Wisma Atlet Kemayoran secara profitable dengan menggandeng BLU yang berada di bawah Kemensesneg.

Konteksnya, kata dia, infrastruktur tersebut akan digunakan seperti Gelora Bung Karno (GBK) Senayan.

Meskipun ada rencana untuk menjadikan aset negara tersebut dalam sebagai penginapan bagi ASN, Sri Mulyani mengatakan tak ada niat untuk memperjualbelikan Wisma Atlet Kemayoran sebagai tempat tinggal.

“Kalau dijual enggak ya, mungkin nanti pemanfaatan aset negara saja,” tandas Sri Mulyani.

Selanjutnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku ke depan Wisma Atlet Kemayoran akan segera direnovasi agar dapat menjadi aset negara yang maksimal dalam penggunaannya ke depan.

“Iya akan direnovasi, ini kan ke depan pemanfaatan dari Menkeu dan Setneg,” tandas Basuki.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengundang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada Selasa (6/8/2024) sore.

Dia menjelaskan mereka membahas mengenai penggunaan infrastruktur pemerintah yakni Wisma Atlet Kemayoran agar dapat memiliki fungsi secara permanen ke depan.

“Jadi itu kan dulu dibangun dan sangat berguna ketika Indonesia kena Covid, terus kemudian selama pasca Covid digunakan untuk berbagai keperluan jadi kami perlu untuk membuat kebijakan penggunaanya secara permanen ke depan. Kami hanya perlu membahas itu saja tadi,” tuturnya kepada wartawan.

Pratikno mengatakan bahwa Inpres tersebut akan hadir dalam waktu dekat atau dalam kurun sepekan.

“Inpres tahun ini, segera, malah dalam minggu ini lah,” pungkas Pratikno.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mendatangkan 97 unit bus dari Pulau Jawa ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai mobilisasi tamu dan undangan pada perayaan HUT Kemerdekaan RI, pekan depan.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menjelaskan Kementerian Perhubungan mendapat tugas untuk memberikan dukungan transportasi pada kegiatan HUT Ke -79 RI di IKN.

“Salah satu bentuk dukungan dari sisi transportasi darat adalah pengadaan 97 unit armada bus untuk mobilisasi selama rangkaian kegiatan upacara HUT RI Ke-79,” kata Adita kepada Bisnis, Selasa (6/8/2024).

Adita menjelaskan bus tersebut akan digunakan untuk mobilisasi tamu dan undangan pada perayaan HUT Kemerdekaan RI, baik dari bandara maupun hotel menuju lokasi upacara.

Kegiatan ramp check sudah dilakukan pada 31 Juli - 1 Agustus, sedangkan proses pengiriman bus akan dimulai pada 7 Agustus 2024.

Secara lebih rinci, bus yang 97 unit bus tersebut yaitu 20 unit bus dari Jawa Timur, 36 unit bus dari Jawa Tengah serta 41 unit bus dari Jabodetabek.

Adita mengklaim pengadaan bus pendukung kegiatan IKN tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2024 tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024.

Di sisi lain, Kemenhub menyiapkan dua bandara sebagai penunjang transportasi udara yaitu Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan dan Bandara APT Pranoto, Samarinda.

Kedua bandara ini akan menjadi tempat pendaratan pesawat Presiden dan Presiden Terpilih serta tamu VIP.

Bisnis.com, JAKARTA – Realisasi investasi yang masih rendah pada proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dikhawatirkan bakal mengancam keberlanjutan megaproyek tersebut.

Pasalnya, konstruksi proyek yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan total kebutuhan anggaran Rp466 triliun ini 80% di antaranya bakal mengandalkan injeksi modal dari para investor.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, mengatakan apabila realisasi investasi di IKN tak kunjung membaik, maka dikhawatirkan proyek IKN bakal gagal.

“Repotnya, kalau kita sekarang budget-nya terbatas, kemudian swasta juga tak masuk, maka ya ini akhirnya financing pakai skema tradisional [APBN], itu gak efektif relokasi ibu kotanya akan gagal,” kata Media dalam virtual Media Briefing, Senin (6/8/2024).

Pada kesempatan yang sama, Celios juga pesimistis IKN dapat segera diberdayakan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi. Terlebih, bila dikaitkan dengan rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang membidik ekonomi dapat tumbuh di level 8%.

Parahnya, Celios memprediksi gersangnya iklim investasi IKN masih terus berlanjut seiring dengan adanya indikasi resesi di Amerika hingga tren suku bunga tinggi yang menghambat ekspansi bisnis industri.

Direktur Celios, Bhima Yudhistira, menilai kecil kemungkinan pemerintahan bakal jor-joran membangun IKN. Alasannya, program makan bergizi gratis yang dicanangkan calon presiden terpilih periode 2024 – 2029 itu sendiri bakal membutuhkan anggaran jumbo.

“IKN artinya akan terjadi slow down. Jadi ada semacam taktik untuk tetap jalan, tapi dengan target pembangunan yang cukup jauh dari penyelesaian target awal, itu kelihatannya yang akan lebih diambil. Karena porsi makan siang gratis,” kata Bhima.

Sebagai informasi, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) melaporkan total investasi yang terparkir di IKN hingga saat ini baru mencapai Rp51,35 triliun dari total target investasi hingga akhir 2024 mencapai Rp100 triliun.

Artinya, dalam 4 bulan terakhir OIKN masih perlu mendatangkan investasi jumbo mencapai Rp48,7 triliun agar target investasi terpenuhi pada tahun ini.

Dalam kabar terbarunya, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, mengungkap akan terdapat empat hingga lima perusahaan yang akan melakukan groundbreaking investasi dalam waktu dekat.

Agung membocorkan, beberapa di antaranya adalah PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA hingga PT Intiland Development Tbk. (DILD). Selain itu, ada juga perusahaan milik Sukanto Tanoko yakni Royal Golden Eagle yang akan menjadi peserta groundbreaking tahap tujuh tersebut.

Kendati demikian, Agung masih enggan merinci berapa perkiraan nilai investasi yang akan terparkir di IKN dalam waktu dekat tersebut.

"Nanti kita umumkan biasanya kalau sudah dekat, final dokumennya, itu angkanya keluar," pungkasnya.