Bisnis.com, JAKARTA - Malaysia dan Singapura hampir sepakat untuk membangun kawasan ekonomi khusus (KEK) lintas batas pertama di Asia Tenggara. Akankah proyek tersebut jadi ancaman bagi KEK Batam dan Bintan?

Menteri Ekonomi Malaysia Rafizi Ramli mengungkapkan proyek yang dinamakan Kawasan Ekonomi Khusus Johor-Singapura (JS-SEZ) dibangun untuk menarik perusahaan-perusahaan berteknologi tinggi yang didukung oleh para investor yang melakukan transaksi dengan cara yang "lincah".

"Kedua pihak seharusnya dapat menandatangani kesepakatan dan meresmikan zona tersebut pada September [2024]," kata Rafizi dalam pengarahan di Kuala Lumpur, seperti dikutip dari Bloomberg pada Rabu (10/7/2024).

Kepala Menteri Johor Onn Hafiz Ghazi sebelumnya telah mengusulkan 16 sektor ekonomi untuk JS-SEZ, termasuk listrik dan elektronik, medis dan farmasi, penerbangan, bahan kimia khusus, logistik, perawatan kesehatan, dan pendidikan.

Dia menambahkan susunan geografis kawasan tersebut hampir rampung. Sebelumnya, Malaysia dan Singapura telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk mengembangkan kawasan ekonomi ini pada Januari 2024.

Menurutnya, tujuan utama KEK JS-SEZ memungkinkan pergerakan barang dan orang yang bebas antara negara bagian Johor yang kaya sumber daya dan Singapura yang terbatas lahan.

Rafizi mengatakan penandatanganan kesepakatan akan dilakukan sebelum pertemuan tahunan para pemimpin yang dijadwalkan pada akhir tahun ini, yang melibatkan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Malaysia menyelesaikan proposalnya pada Mei 2024 dan sedang menunggu tanggapan dari Singapura.

Johor dan Singapura sudah berbagi perbatasan darat tersibuk di dunia, dengan ratusan ribu warga Malaysia yang tinggal di Johor bepergian ke Singapura untuk bekerja setiap hari.

"Malaysia sedang menyusun insentif fiskal bagi perusahaan-perusahaan di KEK, yang akan diumumkan dalam pidato anggaran," tambah Rafizi.

Dia juga mengklaim investor banyak yang tertarik pada JS-SEZ sebagai "launch pad" untuk pasar Asia Tenggara. Dia menambahkan bahwa pasar ini akan "sangat berpengaruh" dalam lima hingga 10 tahun ke depan dan siap untuk menyalip Eropa.

Federasi Bisnis Singapura dijadwalkan mengadakan forum tentang KEK pada Kamis (11/7/2024) yang ditujukan untuk calon investor, dengan Kementerian Perdagangan Singapura juga hadir. Namun, Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura belum memberikan komentar.

Johor telah menarik investasi menjelang pembentukan zona ekonomi ini, termasuk investasi pusat data dari Microsoft Corp. dan Nvidia Corp. berkat booming global dalam kecerdasan buatan.

Di sisi lain, ChemOne dari Singapura juga sedang membangun kompleks energi besar di pusat petrokimia Pengerang, yang diusulkan menjadi bagian dari zona tersebut.

Johor diperkirakan akan menjadi penerima manfaat utama dari rencana kereta api cepat antara Kuala Lumpur dan Singapura. Pemerintah Malaysia saat ini mempertimbangkan proposal dari beberapa kelompok swasta untuk proyek tersebut.

Perbesar

Nasib KEK Bintan dan Batam

Pembangunan KEK lintas negara antara Malaysia dan Singapura menjadi saingan baru bagi pemerintah Indonesia. Seperti diketahui, RI sudah memiliki KEK Batam dan KEK Bintan yang dibangun untuk menarik investasi dari negara mitra, termasuk Malaysia dan Singapura.

Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Batam kembali mengalami pertumbuhan yang signifikan sepanjang kuartal I/2024.

Kementerian Investasi/BKPM mencatat nilai PMA Batam mencapai Rp5,73 triliun pada kuartal I/2024. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2,61 triliun.

Selain itu, Singapura masih menjadi negara yang mendominasi realisasi PMA di Batam sepanjang kuartal I/2024 dengan nilai investasi sebesar US$240,097 juta atau setara Rp3,601 triliun. Tidak hanya Singapura, dua negara Asia lainnya juga masih berkontribusi besar terhadap peningkatan nilai PMA Batam.

Peringkat kedua ditempati oleh China dengan nilai investasi US$72,16 juta atau setara Rp1,082 triliun, dan Jepang dengan nilai investasi US$34,13 juta atau setara dengan Rp512,085 miliar.

Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengapresiasi kerja keras seluruh pihak dalam menjaga kenyamanan dan keamanan investor. Sehingga, situasi kondusif di Batam mampu memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan investasi.

"Gairah investasi sangat berpengaruh besar terhadap ekonomi Batam. Saya berharap, seluruh pihak dapat bersama-sama menjaga situasi kondusif kota tercinta ini agar perekonomian bisa terus bergerak," ujarnya di Batam, Kamis (4/7/2024).

Dia mengajak seluruh komponen daerah untuk mendukung langkah strategis BP Batam dalam menjaga iklim investasi. Tujuannya untuk menjadikan Batam sebagai salah satu destinasi investasi unggulan di Indonesia.

Berikut daftar lima negara dengan nilai investasi terbesar di Batam pada Kuartal I/2024

1. Singapura US$240,097 juta atau Rp3,601 triliun
2. China US$72,16 juta atau Rp1,082 triliun
3. Jepang US$34,13 juta atau Rp 512,085 miliar
4. Perancis US$15,85 juta atau Rp 237,77 miliar
5. Hongkong US$4,95 juta atau Rp 74,304 miliar

KEK Tanjung Sauh

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024. KEK yang berada di Pulau Tanjung Sauh, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau tersebut memiliki luas 840,67 hektare.

Penetapan KEK Tanjung Sauh dilakukan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja, pengembangan wilayah kota Batam dalam mendukung pengembangan ekonomi wilayah dan ekonomi nasional.

“Dengan pengembangan KEK Tanjung Sauh, diharapkan akan mendorong daya saing Indonesia, sekaligus memberikan dampak signifikan bagi perekonomian wilayah melalui penerimaan investasi mencapai Rp199,6 triliun dan penciptaan lapangan pekerjaan, baik langsung maupun tidak langsung, sebesar 366.087 orang ketika beroperasi penuh selama 30 tahun,” ujar Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang dalam keterangan resmi, dikutip (11/7/2024).

Lebih lanjut, Edwin menjelaskan bahwa pengembangan kawasan yang berjalan optimal diharapkan akan mampu berkontribusi pada PDRB Kepulauan Riau mencapai Rp166,81 triliun secara kumulatif.

KEK Tanjung Sauh memiliki komitmen realisasi investasi Rp199,6 triliun dan diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 366.087 orang hingga 2053.

Selain itu, KEK Tanjung Sauh memiliki rencana bisnis produksi dan pengolahan, pengembangan energi, serta logistik dan distribusi. Di KEK ini akan dikembangkan industri komponen elektronik (PCB, RFID, GPS, CCTV, dan Semikonduktor), serta industri perakitan produk elektronik.

Dari segi pelabuhan, keberadaan pelabuhan di KEK Tanjung Sauh di antara Batam dan Bintan menjadi jembatan penting untuk mobilisasi logistik antara Kepulauan Riau dengan pasar nasional dan dunia internasional.

"KEK Tanjung Sauh juga akan berperan sebagai gateway port yang modern, mampu menampung hingga 5 juta TEUS, dan menjadi pusat logistik di wilayah antara Batam dan Bintan," imbuhnya.

KEK Tanjung Sauh juga akan menjadi pusat riset dan pengembangan bidang energi, sekaligus menjadi produsen dari energi alternatif, energi terbarukan dan energi primer, yang digadang-gadang akan memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga di Batam-Bintan.

Bisnis.com, JAKARTA - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilaimasuknya kembali skemapower wheelingdalamRancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) akan mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa mengungkapkan bahwa skemapower wheelingatau pemanfaatan bersama jaringan listrik, bukan hal baru karena sudah diatur sebelumnya dalam UU Ketenagalistrikan, tetapi tidak dijalankan.

Dirinya mengatakan,power wheelingmerupakan keniscayaan dengan struktur pasar kelistrikan Indonesia saat ini, yaituregulated vertical integratedatau dioperasikan oleh perusahaan tunggal dan di bawah pengawasan pemerintah.

“Dalam hal ini, PLN sebagai pemegang wilayah usaha terintegrasi mendapatkan hak membangun dan mengoperasikan sistem transmisi, sementara pelaku usaha lain tidak mendapatkan hak tersebut. Oleh karena itu, jaringan listrik seharusnya dapat diakses oleh pihak lain untuk menyalurkan listrik dari pembangkit ke pengguna, yang pada gilirannya memberikan pendapatan bagi PLN melalui biaya sewa jaringan,” kata Fabby dalam keterangannya, dikutip Kamis (11/7/2024).

Fabby menilai bahwa penerapan skemapower wheelinguntuk energi terbarukan juga merupakan langkah efisien untuk mengurangi biaya pengembangan infrastruktur transmisi dan distribusi.

Selain itu, skema ini bakal menekan biaya keandalan(reliability cost)dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah ada dibandingkan membangun jaringan baru.

“Dengan ini, dapat membuka akses pengembang dan konsumen ke sumber-sumber energi yang selama ini tidak dapat dimanfaatkan karena pengembangan energi terbarukan sangat tergantung pada PLN yang membeli dan menyalurkan listrik sesuai kenaikan permintaan,” ujarnya

Lebih lanjut, Fabby menuturkan bahwa pengaturanrenewable power wheelingharus dilakukan secara ketat sehingga dapat menjaga keandalan dan keamanan pasokan listrik(security of supply)bagi konsumen dan tidak merugikan pemilik jaringan dan operator sistem.

Pengaturan tersebut menyangkut perhitungan tarifwheeling(wheeling charge), yang harus memasukan komponen biayasystemlosses(kerugian sistem), biaya kehandalan,ancillary services(layanan tambahan) dan biayacontingency(cadangan), serta pengembangan sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik.

“Untuk itu, pemerintah perlu menyusun panduan aturan yang jelas tentang metode perhitungan tarifwheelingsehingga tidak merugikan pemilik jaringan dan operator sistem,” ucap Fabby.

Adapun, pemerintah kembali mengusulkan masuknya skema bisnis pemanfaatan bersama jaringan listrik ataupower wheeling ke dalam RUU EBET.

Ketentuanpower wheelingakan diatur dalam Pasal 29A RUU EBET. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memaparkan bahwa secara umum, rumusan ketentuan kerja sama jaringan (open access) mengatur mengenai keharusan pemegang wilayah usaha (wilus) untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas listrik yang bersumber dari energi baru dan energi terbarukan.

Mekanisme jika pemegang wilus tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen, maka konsumen dapat diberikan pasokan listrik melaluipoint-to-point, kerja sama pemanfaatan (sewa) aset pembangkit atau perjanjian jual beli listrik (PJBL) dengan pemegang wilus lain.

"Mekanisme tersebut dilakukan melalui usaha transmisi dan/atau distribusi ataupower wheeling," ujar Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Senin (20/11/2023).

Untuk pelaksanaanpower wheeling, kata Arifin, wajib dibuka akses (open access) penyaluran listrik dari sumber EBET dengan mengenakan biaya yang diatur oleh pemerintah.

"Dengan syarat tetap menjaga dan memperhatikan keandalan sistem, kualitas pelayanan pelanggan, dan keekonomian pemegang dari izin wilayah usaha transmisi dan distribusi tenaga listrik," ucap Arifin.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Patra Niaga terus meningkatkan cakupan data Program Subsidi Tepat lewat aplikasi MyPertamina hingga tengah tahun ini.

Manager Media dan Stakeholder Management PT Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, upaya itu dilakukan seiring dengan rencana pemerintah untuk memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 17 Agustus 2024 mendatang.

“Paralel upaya-upaya subsidi tepat juga terus kami lakukan seperti pendataan pengguna BBM subsidi melalui QR code dan pendataan pengguna LPG 3 kilogram dengan pendaftaran menggunakan KTP,” kata Heppy saat dihubungi Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Heppy menuturkan, hingga saat ini pendaftaran QR code untuk Biosolar telah mencapai 100% dengan jumlah nomor polisi lebih dari 4,6 juta pendaftar.

Sementara itu, pendaftar untuk Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta per akhir Mei 2024. Sementara itu, pendataan untuk pembeli LPG 3 kilogram telah mencapai 45,3 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Pertalite telah mencapai lebih dari 4,6 juta pendaftar dan masih terus kami dorong,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit APBN diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melaporkan pembahasan substansi dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang akan menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian BBM bersubsisi telah rampung.

“Pembahasan substansi secara umum sudah selesai, tinggal penyelesaian proses legalnya di Kemenko Perekonomian, Kementerian Sekretaris Negara dan Kemenkumham,” kata Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Sentot mengatakan, substansi revisi dari beleid itu di antaranya mengatur ihwal konsumen pengguna Pertalite yang selama ini belum diatur.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga bakal mendefinisikan ulang konsumen pengguna Solar yang berhak atas subsidi. Dia menerangkan revisi itu dilakukan untuk memastikan alokasi subsidi tersebut lebih tepat sasaran.

“Nanti aturan yang lebih detail akan dimuat dalam aturan turunan dari revisi Perpres No. 191/2014, yang akan diterbitkan oleh Ditjen Migas dan BPH Migas,” kata dia.

Di sisi lain, Sentot menambahkan target waktu pengesahan revisi beleid itu bakal tergantung dari penyelesaian proses legal di antara tiga kementerian tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Wacana pengetatan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dinilai menjadi sinyal bahwa pemerintah tak lagi mampu menanggung beban anggaran subsidi dan kompensasi energi yang berpotensi membengkak tahun ini. Kenaikan harga BBM subsidi pun bukan tidak mungkin hanya tinggal menunggu waktu.

Potensi pembengkakan subsidi dan kompensasi energi dipicu oleh tingginya pergerakan harga minyak mentah dan melemahnya nilai tukar rupiah.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam konteks ekonomi, hilirisasi dianggap sebagai strategi penting untuk meningkatkan daya saing suatu negara dan menciptakan keberlanjutan ekonomi jangka panjang.

Program hilirisasi gencar dicanangkan pemerintah, mengacu pada hilirisasi nikel yang dianggap berhasil. Sementara itu, hilirisasi produk perikanan sudah dilakukan oleh industri pengolahan ikan, namun terkendala minimnya pasokan bahan baku ikan utuh, seperti tuna, cakalang, rajungan, dan makarel yang terpaksa diimpor dari berbagai negara untuk meningkatkan utilisasi industri pengolahan ikan. Akibatnya, volume impor produk perikanan 2014—2023 meningkat 67,5%.

Program kebijakan hilirisasi perikanan untuk memperoleh nilai tambah harus didukung semua pihak. Akan tetapi, tidak semua jenis ikan dapat di-hilirisasi, bahkan nilai jual ikan tertentu akan makin turun jika diproses lebih lanjut.

Indonesia juga bukan satu satunya negara yang memiliki sumber daya ikan. Negara lain yang menjadi pemasok bahan baku ikan utuh juga dapat melarang ekspor dengan alasan program hilirisasi, dan mewajibkan perusahaan Indonesia untuk membangun pabrik pengolahan ikan di negara tersebut. Kemungkinan negara lain menuntut equal treatment harus diantisipasi agar tidak berujung sengketa di World Trade Organization (WTO).

Berdasarkan analisis data ekspor neto selama satu dekade, naik turunnya kinerja ekspor perikanan terkait erat dengan kebijakan dan regulasi pemerintah di sektor hulu. Anjloknya volume ekspor neto perikanan yang mencapai titik terendah selama satu dasawarsa pada 2017 merupakan dampak negatif kebijakan kontraproduktif yang menyebabkan seretnya pasokan bahan baku ikan ke industri pengolahan ikan yang berorientasi ekspor.

Sebaliknya, volume ekspor neto tertinggi pada 2020 juga merupakan dampak positif relaksasi kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat itu yang mempermudah dan mempercepat perizinan, serta menghapus beberapa peraturan menteri sebelumnya yang kontraproduktif, misalnya larangan transshipment dan pembatasan ukuran kapal maksimum 150 GT.

Namun, sayangnya relaksasi kebijakan ini hanya sesaat dan tidak berlanjut. Bahkan, kemudian muncul peraturan kontraproduktif yang baru, sehingga wajar jika ekspor neto turun karena pasokan bahan baku ikan kembali seret.

Penetapan target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) perikanan yang terlalu ambisius dan tidak realistis melahirkan kebijakan yang menghambat pertumbuhan industri perikanan. Kenaikan PNBP perikanan jika hanya berasal dari kenaikan komponen pengali merupakan kenaikan semu, dan kontraproduktif jika tidak disertai dengan peningkatan pasokan hasil tangkapan nelayan.

Volume ekspor neto (ekspor-impor) produk perikanan yang turun 16,19% mencerminkan menyusutnya pasokan bahan baku industri pengolahan ikan yang berorientasi ekspor, dan turunnya tingkat utilitas industri pengolahan ikan selama 10 tahun.

Tapi anehnya angka perolehan produk domestik bruto (PDB) sektor perikanan atas harga yang berlaku terus meningkat tidak pernah turun. Sementara itu, pangsa pasar ekspor produk perikanan Indonesia dalam perdagangan dunia dari sisi nilai juga makin kecil, hanya 2.94% (2022) dan hanya menduduki peringkat ke 11.

Deindustrialisasi ibarat mimpi buruk berkepanjangan bagi pelaku usaha dan paradoks dengan program hilirisasi yang gencar dicanangkan pemerintah.

Pelemahan di sektor hulu jelas berdampak ke sektor hilir. Program hilirisasi tidak akan berjalan efektif tanpa adanya peningkatan volume pasokan bahan baku ikan domestik. Meskipun, pasokan bahan ikan impor juga dapat meningkatkan hilirisasi ekspor produk perikanan yang bernilai tambah, tapi sebaiknya jadi pilihan terakhir.

Peningkatan pasokan bahan baku ikan domestik yang signifikan juga akan berdampak positif mendorong hilirisasi industri pengolahan limbah perikanan, seperti kulit ikan, tulang ikan, cangkang udang, kepiting, dan limbah ikan lainnya yang menghasilkan nilai tambah tinggi, sekaligus dapat mendukung program kebijakan blue economy (zero waste) yang merupakan salah satu target sustainable development goals (SDGs).

Program hilirisasi juga harus memberikan insentif bagi produsen produk perikanan bernilai tambah yang memiliki kode HS (harmonized system) tertentu sebaiknya dibebaskan dari kewajiban retensi devisa hasil ekspor.

Peta jalan hilirisasi perikanan harus disusun berdasarkan data empirik yang divalidasi dan diverifikasi bersama para pemangku kepentingan, termasuk asosiasi pelaku usaha. Percepatan program hilirisasi harus disertai relaksasi kebijakan dan mengoreksi peraturan-peraturan yang kontraproduktif, termasuk menurunkan tarif pungutan hasil perikanan (PHP) menjadi tarif tunggal 2% untuk semua ukuran kapal yang beroperasi di atas 12 mil, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pasokan bahan baku melalui optimalisasi dan ekstensifikasi pemanfaatan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI), dan laut lepas. Diskriminasi tarif PHP berdasarkan ukuran kapal terbukti melemahkan hak Indonesia untuk memanfaatkan sumber daya ikan ZEEI dan laut lepas.

Semoga kabinet mendatang berkomitmen untuk memperkuat sektor hulu untuk mendorong industrialisasi perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing global.

Bisnis.com, JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti selisih data ekspor tekstil dari China yang merupakan aktivitas impor ke Indonesia, karena dicatat lebih rendah. Terdapat selisih signifikan untuk pakaian jadi dan produk jadi lainnya.

Adapun, selisih data tersebut ditunjukkan oleh Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang bersumber dari Trademaps dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Bambang Haryadi mengatakan kondisi tersebut merupakan pekerjan rumah (PR) besar Kementerian Perdagangan.

"Jadi, saya harap Pak Menteri [Zulkifli Hasan] tidak hanya cek gas melon saja tapi ini pencatatan terhadap selisih ini sangat besar kalau data dari API ini betul ini selisih nya besar sekali," kata Bambang.

Menurut Bambang, jika data tersebut benar, maka dapat dikatakan selisihnya merupakan barang impor bodong. Hal tersebut sangat merugikan negara dan akan berdampak pada keberlangsungan industri dalam negeri.

"Kami berharap komisi VII berharap kemendag ke depan lebih aktif, tidak hanya sidak LPG 3kg tapi juga sidak barang masuk dari Tiongkok ini," ujarnya.

Di sisi lain, Bambang menjelaskan bahwa Komisi VII dan pemerintah telah membuat UU Cipta Kerja yang salah satunya untuk melindungi industri dalam negeri, khsususnya dalam hal bahan baku penolong.

Dengan adanya selisih ekspor dan impor dari China itu menunjukkan ketimpangan yang menyebabkan industri produk tekstil terpukul hingga berdampak pada indsutri hulu.

"Karena bagaimana pun dengan banjirnya produk asing, khususnya asing, gimana UMKM bisa jalan? Padahal kami di daerah pilihan melatih masyarakat untuk menjahit," terangnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan selisih data yang tercatat oleh API merupakan kode HS 61-63 yang merupakan produk pakaian jadi dan produk jadi lainnya.

Dia mencatat terdapat selisih sebesar US$150,70 juta pada kode HS 61 yaitu barang pakaian dan aksesoris pakaian yang dirajut. Selanjutnya, pada HS 62 selisih sebanyak US$159,93 juta untuk pakaian tidak dirajut, dan kode HS 63 dengan selisih US$249,87 juta untuk barang dari tekstil.

"Jadi bisa kita bayangkan kenapa industri TPT kenapa satu-satu berguguran," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Amman Mineral Nusa Tenggara terbuka terhadap peluang impor konsentrat tembaga dari negara lain untuk diolah menjadi katoda tembaga di smelter miliknya pada masa mendatang.

Presiden Direktur Amman Mineral Nusa Tenggara Rachmat Makkasau mengatakan, smelter tembaga perseroan akan memiliki kapasitas input terpasang 900.000 ton per tahun (ktpa) konsentrat. Pasokan konsentrat akan berasal dari produksi tambang perseroan, yakni Batu Hijau dan proyek Elang nantinya.

Namun demikian, Rachmat tak menutup kemungkinan bila ke depan smelter Amman dapat menyerap konsentrat dari luar negeri guna mengoptimalkan kapasitas terpasang smelter pada saat produksi tambang Amman berkurang atau terganggu.

"Kalau produksi smelter disesuaikan produksi tambangnya. Kami melihat juga potensi-potensi seperti seandainya produksi kami atau kami lagi shutdown, kami bisa impor. Berbalik jadi negara seperti Korea dan Jepang, kita impor konsentrat dari Chili untuk membuat katoda tembaga di Indonesia, misalnya," ujar Rachmat saat kunjungan ke Kantor Bisnis Indonesia, Rabu (10/7/2024).

Anak usaha PT Amman Mineral International Tbk. (AMMN) itu juga membuka peluang kerja sama pengolahan konsentrat bila di masa mendatang ada perusahaan-perusahaan tambang tembaga baru dalam negeri yang diwajibkan untuk melakukan hilirisasi.

Vice President of Corporate Communications and Investor Relations Amman Mineral Kartika Octaviana menambahkan, pengolahan konsentrat dari sumber pasokan eksternal akan dilakukan secara selektif. Hal ini lantaran smelter tembaga memiliki spesifikasi yang berbeda-beda tergantung dengan karakter konsentrat.

"Kalau sourcing dari luar memang harus selektif, disesuaikan yang bisa diserap karena smelter beda-beda speknya tergantung karakter konsentratnya," kata Kartika.

Sementara itu, smelter Amman telah memasuki tahap commissioning dan ditargetkan mulai berproduksi pada Agustus 2024.

“Kami perkirakan sudah mulai akan produksi atau dikasih feed konsentrat itu pada akhir Agustus atau di awal September,” kata Rachmat.

Untuk fase awal hingga Desember 2024, smelter ini masih belum akan mencapai kapasitas produksi penuhnya yang sebesar 900.000 tpa.

Smelter Amman yang menelan investasi senilai US$1,4 miliar akan menghasilkan produk berupa katoda tembaga yang mencapai 222.000 tpa dan asam sulfat mencapai 830.000 tpa. Smelter yang juga dilengkapi dengan fasilitas prescious metal refinery (PMR) ini juga akan menghasilkan 18 tpa emas batangan, 55 tpa perak batangan, dan 70 tpa selenium.

Bisnis.com, JAKARTA — Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) di Komisi VI DPR RI menolak usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 kepada PT Danareksa (Persero) dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas).

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDIP Harris Turino mengatakan Danareksa dinilai mampu mendapatkan pendanaan di luar injeksi modal negara, sehingga tidak memerlukan PMN. Adapun Perum Perumnas disebut tidak memiliki rencana bisnis yang jelas.

"Kami menolak usulan PMN 2025 untuk dua BUMN, yakni Danareksa dan Perumnas. Danareksa karena bisa mendapatkan pendanaan dalam bentuk lain, sementara Perumnas konsep perencanaan bisnisnya tidak jelas," ujar Harris dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Berdasarkan usulan Kementerian BUMN, Danareksa direkomendasikan meraih PMN sebesar Rp2 triliun yang ditujukan untuk pengembangan usaha. Sementara itu, Perumnas diusulkan meraih injeksi modal negara sebesar Rp1 triliun guna penyelesaian persediaan perumahan.

Kementerian BUMN diketahui mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun. Adapun untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%.

Total ada 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN tahun depan. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara terperinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.

Berikut daftar 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN Tahun Anggaran 2025:

1. Hutama Karya: Rp13,86 triliun

2. Asabri: Rp3,61 triliun

3. PLN: Rp3 triliun

4. IFG – Bahana PUI: Rp3 triliun

5. Pelni: Rp2,5 triliun

6. Biofarma: Rp2,21 triliun

7. Adhi Karya: Rp2,09 triliun

8. Wijaya Karya: Rp2 triliun

9. Len Industri: Rp2 triliun

10. Danareksa: Rp2 triliun

11. Kereta Api Indonesia: Rp1,8 triliun

12. ID Food: Rp1,62 triliun

13. PT PP (Persero): Rp1,56 triliun

14. Perum Damri: Rp1 triliun

15. Perumnas: Rp1 triliun

16. INKA: Rp976 miliar

Bisnis.com, JAKARTA - LRT Jakarta segera memasuki jilid 2 seiring dengan rencana pemerintah menawarkan perpanjangan jalur megaproyek senilai Rp24 triliun itu kepada calon investor.

Berdasarkan laman resmi Jakarta Investment Centre (JIC), Pemprov DKI Jakarta tercatat telah menawarkan beberapa proyek pengembangan LRT kepada para investor.

Pemprov DKI Jakarta menyediakan project overview untuk tiga fase perpanjangan jalur LRT Jakarta.

Pertama, LRT Jakarta Fase 1D Dukuh Atas-Pesing yang akan memiliki jalur sepanjang 11,8 kilometer dengan 13 stasiun. Biaya investasi yang diperlukan untuk pengembangan dan konstruksi fase ini adalah sekitar Rp13,4 triliun.

Saat ini, fase 1D LRT Jakarta telah memiliki izin jalur yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta dan telah dilakukan studi kelayakan dan pre basic engineering design. Fase 1D LRT Jakarta diproyeksikan mulai dibangun pada 2026.

Pemprov DKI Jakarta menawarkan investasi ke fase ini dalam bentuk pendanaan (funding) atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau public private partnership (PPP). Proyek LRT Jakarta Fase 1D diproyeksikan akan memiliki rasio pengembalian investasi atau Investment Return Rate (IRR) sebesar 11,41%

Kedua, LRT Jakarta Fase 2A JIS-Kelapa Gading akan memiliki jalur sepanjang 8,2 kilometer dengan 6 stasiun yang menghubungkan daerah Kelapa Gading ke Jakarta International Stadium (JIS). Biaya investasi yang diperlukan untuk pengembangan dan konstruksi fase ini adalah sekitar Rp7 triliun.

Proyek LRT Jakarta Fase 2A diproyeksikan akan memiliki rasio pengembalian investasi atau Investment Return Rate (IRR) sebesar 11,23%. Fase 2A LRT Jakarta diproyeksikan mulai dibangun pada 2029.

Ketiga, LRT Jakarta Fase 2B Velodrome-Klender, merupakan perpanjangan rute dari jalur eksisting yang akan menghubungkan Velodrome ke Klender. Proyek ini direncanakan memiliki jalur sepanjang 4,5 kilometer dengan 4 stasiun dan akan membutuhkan biaya sekitar Rp3,65 triliun.

Fase 2A LRT Jakarta diproyeksikan mulai dibangun pada 2029 dengan potensi rasio pengembalian investasi atau Investment Return Rate (IRR) sebesar 11,23%.

Dalam perkembangannya, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro telah mulai menawarkan fase-fase lanjutan LRT Jakarta kepada para calon investor. Fase-fase dengan jalur yang terintegrasi dengan moda transportasi lain menjadi prioritas perusahaan untuk dipasarkan kepada para pemilik modal.

Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin telah mulai menawarkan sejumlah tahap lanjutan untuk LRT Jakarta. Beberapa tahap yang telah dipasarkan kepada investor adalah Fase 1D dengan trase Dukuh Atas-Pesing, fase 2A Kelapa Gading-JIS, serta fase 2B Velodrome-Klender.

Iwan menyebut, pertimbangan perusahaan untuk menawarkan fase-fase tersebut adalah untuk meningkatkan Integrasi antarmoda. Proyek-proyek LRT fase 1D, 2A, serta 2B sudah memiliki fasilitas atau moda transportasi lain yang siap diintegrasikan dengan LRT Jakarta.

"Masterplan transportasi itu nyawa utamanya adalah integrasi, jadi fase-fase itu dulu yang menjadi utama. Tujuannya agar nanti bisa terintegrasi dengan moda-moda lain," jelas Iwan di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Dia menjelaskan, melalui jalur-jalur pada fase tersebut, mobilitas masyarakat nantinya akan semakin tinggi karena proses integrasi yang semakin optimal.

Iwan menuturkan, jalur-jalur LRT Jakarta itu nantinya akan menghubungkan masyarakat ke moda transportasi lain, mulai dari MRT, LRT Jabodebek, TransJakarta, hingga Kereta Cepat WHOOSH.

Dia mengeklaim proyek LRT Jakarta jilid 2 ini cukup diminati oleh para investor. Perusahaan juga menyebut telah menerima ketertarikan dari calon investor luar negeri.

Iwan menuturkan, sejauh ini minat terhadap proyek-proyek tersebut terbilang positif. Dia juga menyebut ada sejumlah calon investor asing yang berminat untuk menggarap fase lanjutan LRT Jakarta ini.

Meski demikian, Iwan enggan memerinci asal negara para calon investor tersebut. Jakpro masih terus melakukan komunikasi dengan para calon pemodal asing tersebut untuk menindaklanjuti ketertarikannya.

"Komunikasi terus kita lakukan ke pihak global dan investor internasional. Tetapi, ini kan proses yang panjang dan rigid," ujanrya.

Iwan melanjutkan, perusahaan akan terus berupaya mencari pendanaan untuk proyek LRT baik dari investor dalam negeri maupun asing. Skema pendanaan alternatif akan terus diupayakan agar proyek LRT Jakarta ke depannya tidak membebani APBD.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan kondisi terkini infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara jelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Basuki mengatakan dirinya bertanggung jawab untuk kesiapan sarana dan prasarana air dan listrik di ibu kota baru itu. Dia mengeklaim kesiapan semuanya sudah bagus, termasuk rumah dinas untuk keempat menteri koordinator (menko).

"Saya cek semua, air listrik semua sudah oke. Kemudian rumah empat menko, dan masing-masing menko ada empat tower, ada empat lantai dan tiga lantai bisa dioperasikan sehingga para Paskibraka, para tamu, bisa memanfaatkan sarana itu," kata Basuki kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Adapun, mengenai kesiapan jalan bebas hambatan atau jalan tol, Basuki menyebut infrastruktur sudah siap digunakan sampai dengan Pulau Balang. Dia menyebut nantinya pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk meninjau kesiapannya pada 22 Juli mendatang.

"Tapi kalau dari Pulau Balang ke IKN, karena jalan tol 6A, 6B, kan baru dikejarkan, tapi sampai Agustus baru bisa dikejar sampai Pulau Balang," ujarnya.

Di sisi lain, Basuki menyebut infrastruktur bandar udara atau Bandara IKN juga sudah dikoordinasikan dengan Menteri Perhubungan (Menhub). Dia menyebut landasan pacunya diupayakan bisa mencapai sepanjang 2.200 meter.

Meski demikian, dia mengungkap kendala yang dihadapi oleh kesiapan bandara IKN yakni kondisi cuaca. Utamanya saat Juni 2024 lalu.

"Dengan kemarin dari 30 hari hanya 8 hari yang terang, selebihnya hujan, sekarang mengaspal pun pakai tenda, supaya enggak kena hujan," tuturnya.

KETERSEDIAAN AIR

Optimisme Basuki akan kesiapan IKN juga datang dari aspek kesiapan air dan listrik di IKN. Dia menjelaskan terkait dengan ketersediaan air, pihaknya akan melakukan commissioning pada pertengahan bulan ini.

"Nanti tanggal 15 [Juli] ada commissioning. Nanti saya tanggal 18 ke sana, karena tanggal 15 [Juli] saya ke Abu Dhabi bersama Presiden. Pulang tanggal 17, dan 18 [Juli] ke sana memastikan air insya Allah sudah oke," jelasnya.

Mengenai commissioning, Basuki menjelaskan bahwa prosesnya akan ditempuh dalam tiga tahap. Tahap pertama dan kedua commissiong untuk sistem perairan IKN nantinya ditargetkan rampung pada 18 Juli.

Adapun, Basuki tidak bisa memastikan kapan Presiden bakal mulai menjalankan aktivitasnya di IKN. Meski demikian, dia menilai kabar penundaan bagi presiden untuk mulai berkantor di IKN merupakan hal yang 'bombastis'.

Menurut Basuki, dia sudah berulang kali menyampaikan bahwa ketersediaan air baru akan masuk ke IKN pada pertengahan Juli 2024. Sementara itu, dia menyebut listrik dari PLN saat ini sudah masuk ke Nusantara.

"Tadi saya baru ngumpulin energi dan komunikasi, Telkom dan PLN, tadi baru melaporkan, 10 megawatt itu sudah oke. Sekarang baru dibangun 40 megawatt selanjutnya, tapi yang 10 megawatt dari PLTS, sudah dicek Pak Erick [Menteri BUMN] juga minggu lalu. Tadi saya baru mengumpulkan yang energi dan komunikasi, besok yang lain lagi," ujar pria yang juga merangkap jabatan sebagai Plt. Kepala Otorita IKN itu.

Pengejaran target itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, Kementerian PUPR melalui Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN mengungkap pekerjaan konstruksi di Nusantara akan dihentikan sementara menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.

Satgas mengestimasi penghentian sementara itu akan dilakukan sekitar seminggu sebelum upacara 17 Agustus.

"Kita estimasi seminggu sebelum upacara (17 Agustus) sudah tidak ada aktivitas walaupun ada beberapa pekerjaan minor. Tapi yang mobilisasi, truk dan sebagainya Insya Allah tanggal 10 Agustus sudah kita hentikan," ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda untuk mulai bekerja di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 turut mengundang perhatian dari media asing.

Salah satu media asing yang memberitakan hal tersebut ialah Channel News Asia (CNA) yang merupakan media asal Singapura. Media tersebut menuliskan artikel berjudul "Jokowi could delay move to Nusantara; lack of water and electricity mark slow progress in Indonesia's new capital'.

Dalam pemberitaannya yang dimuat pada Rabu (10/7/2024), disebutkan alasan Jokowi menunda untuk bekerja di IKN ialah karena belum tersedianya pasokan air dan listrik. Padahal Jokowi sebelumnya sangat yakin bisa mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

"Airnya sudah siap? Listriknya sudah siap? Tempatnya sudah siap? Kalau semuanya sudah siap, kita akan pindah," tulis CNA mengutip pernyataan Jokowi.

CNA menyebut keinginan Jokowi segera berkantor di IKN sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap megaproyek. Apalagi, belum lama ini Kepala Badan Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya.

Proyek senilai US$32 miliar ini disebut kesulitan menarik investor hingga mengalami penundaan. Bahkan, beberapa proyek infrastruktur utama belum selesai pengerjaannya menjelang upacara perayaan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Media tersebut juga memuat pernyataan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku pelaksana pembangunan infrastruktur di IKN yang menyampaikan laporan ke Presiden Jokowi bahwa sarana dan prasarana di ibu kota baru masih belum siap.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tidak ingin tergesa-gesa pindah ke IKN jika infrastrukturnya belum siap. Selain itu, dia menegaskan Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan pemindahan ibu kota negara juga baru akan diterbitkan dengan melihat progres pembangunan.

"Kita melihat situasi lapangan, kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum. Jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," kata Jokowi kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, Keppres pemindahan IKN bisa terbit sebelum masa jabatannya berakhir, bisa juga terbit pada masa pemerintahan baru yang dipimpin Prabowo Subianto.

"Keppres bisa sebelum [pergantian pemerintahan], bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan," ujar Jokowi.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa pasokan air dan listrik di IKN bakal mulai tersedia pada 15 Juli 2024.

"Nanti tanggal 15 [Juli] ada commissioning. Nanti saya tanggal 18 [Juli] ke sana, karena tanggal 15 saya ke Abu Dhabi bersama Presiden. Pulang tanggal 17, dan 18 ke sana memastikan air insyaallah sudah oke," kata Basuki kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Faisal Basri meminta pemerintah untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan.

Pasalnya, kenaikan tarif PPN tersebut menurutnya akan berdampak dan membebani masyarakat banyak. Kenaikan PPN kata Faisal memang merupakan strategi yang paling mudah bagi pemerintah untuk mengerek penerimaan pajak.

“Kalau menurut saya wajib lah ditunda. Ini kan pertanyaannya itu tadi defisitnya tambah lebar, karena PPN paling gampang,” kata Faisal saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Di sisi lain, Faisal menilai pemerintah seharusnya lebih mengoptimalkan penerimaan dari pajak penghasilan (PPh), khususnya PPh badan.

Hal ini dikarenakan pemerintah memberikan banyak insentif perpajakan bagi dunia usaha atau korporasi dalam rangka menarik investasi ke dalam negeri.

“Jadi ya tinggal mana yang mau diutamakan, itu demi investasi, memberikan fasilitas yang namanya tax holiday, super tax deduction, segala macam,” tuturnya.

Bahkan, dia juga menyoroti insentif atau subsidi yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik, sedangkan masyarakat banyak dibebankan dengan kenaikan tarif PPN.

“PPN yang mengenai seluruh rakyat dinaikkan, rasa keadilannya di mana? Tapi, demi investasi semua itu, makin gelap mata,” kata Faisal.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa keputusan menaikkan tarif PPN menjadi 12% pada 2025 akan diserahkan kepada pemerintahan mendatang.

“Mengenai [kenaikan tarif] PPN, kami serahkan pada pemerintahan baru,” katanya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), ditetapkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% mulai berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025.

Sementara itu, tarif PPN tersebut dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%.