Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menindaklanjuti masukan dari Komisi VII DPR RI untuk kembali membuka keran ekspor bijih bauksit.

Adapun, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menutup keran ekspor bijih bauksit per 10 Juni 2023 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba).

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan, Kementerian ESDM akan melakukan kajian terhadap usulan DPR tersebut dengan beberapa kementerian terkait.

“Betul akan dilakukan kajian dan koordinasi antarkementerian,” kata Agus saat dihubungi Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membuka kembali keran ekspor bijih bauksit.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, usulan dicabutnya larangan ekspor bauksit dengan catatan adanya penerapan kuota ekspor terbatas.

Maman menyampaikan, dibukanya kembali keran ekspor bauksit merupakan upaya untuk menggerakkan perekonomian dan pendapatan daerah penghasil.

"Komisi VII DPR RI mendorong menteri ESDM untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Maman saat rapat dengar pendapat dengan Menteri ESDM, Senin (8/7/2024).

Perlu Perhitungan Langkah Strategis

Indonesian Mining & Energi Forum (IMEF) melihat perlunya langkah strategis sebelum membuka kembali keran eskpor bijih bauksit.

Ketua IMEF Singgih Widagdo mengatakan, perlu adanya perhitungan rencana peta pembangunan smelter bauksit sebelum kebijakan larangan ekspor bauksit tersebut dibuka kembali.

Terlebih, Singgih menyampaikan bahwa Indonesia bukan pemilik cadangan bauksit terbesar dunia. Untuk eksportir, Indonesia hanya berada di nomor 5 dunia sehingga pengaruh bauksit Indonesia terhadap harga internasional tidak begitu besar.

“Jadi sebelum kebijakan ekspor dibuka, langkah yang harus dilakukan, pertama, petakan progres smelter yang telah ada dan juga sekaligus langkah mempercepat dengan melakukan konsorsium harus dihitung ke depannya,” kata Singgih saat dihubungi Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Langkah kedua adalah menghitung seberapa kuat produk turunan bauksit untuk menopang kebutuhan industri nasional. Salah satunya, terkait dengan pengurangan impor bauksit sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat ekonomi membeberkan sederet pekerjaan yang harus dilakukan pemerintah seiring rencana pembentukkan satuan tugas (satgas) pemberantas impor ilegal.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho menilai, pembentukan satgas menjadi langkah tepat untuk memberantas impor ilegal. Namun, satgas impor ilegal harus melibatkan pihak-pihak terkait impor secara lengkap.

"Tidak hanya Kemendag dan Kadin tapi juga ada Kemenperin, Kemenkeu, Kominfo untuk melihat saluran [impor ilegal] secara online dan digital, lalu perlu ada penegak hukumnya juga di sana Polri dan TNI bahkan juga Kejaksaan dan sebagainya," ujar Andry saat dihubungi, Selasa (9/7/2024).

Selain itu, satgas impor ilegal, kata dia, juga harus menjangkau upaya pelacakan atau penyelidikan terhadap pintu-pintu belakang atau "jalur tikus" yang selama ini menjadi masuknya barang selundupan dari luar negeri.

Pengawasan di jalur-jalur ilegal perlu diperketat, seperti di pelabuhan kecil atau pelabuhan tidak resmi yang selama ini lepas dari pengecekan.

Adapun ihwal selisih data impor Indonesia dengan data ekspor negara asal produk impor itu, kata Andry, juga perlu penelusuran lebih lanjut. Selisih data impor ekspor ini disebut menjadi ranah dari Direktorat Jenderal Bea Cukai yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menangani produk impor yang masuk ke dalam negeri.

Bea Cukai diminta melakukan komunikasi lebih lanjut dengan negara asal produk impor untuk memastikan kesesuaian impor yang dilakukan. Menurut Andry, selisih data yang terlalu besar akan mengarah pada indikasi terjadinya impor ilegal.

"Bea cukai sendiri seharusnya bisa menjelaskan apakah selisih data itu terjadi? Perbedaannya seharusnya tidak terlalu besar, tapi kalau sudah perbedaannya besar dan terus meningkat menurut saya patut dicurigai," ucapnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membentuk satuan tugas (satgas) pemberantas impor ilegal atau barang selundupan.

Rencana itu diumumkan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) usai melakukan pertemuan dengan pimpinan Kadin, Arsjad Rasjid di Kantor Kemendag, Selasa (9/7/2024).

Zulhas membeberkan alasan perlunya dibentuk satgas impor ilegal. Menurutnya, banjir produk impor bukan hanya terjadi baru-baru ini. Banjir produk impor ke Tanah Air dianggap sudah jadi persoalan lama yang belum membaik meskipun beragam kebijakan impor telah dilakukan.

Kemendag dan Kadin, kata Zulhas, melihat titik persoalan dari maraknya produk impor di dalam negeri, yaitu dugaan impor ilegal. Musababnya, ada perbedaan data yang signifikan antara data impor tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara asal.

"Kita temukan, data impor kita kalau dari luar dengan data yang ada di dalam negeri bedanya jauh, jomplang. Jadi misalnya impor kita US$100 juta data kita BPS, data dari luar itu bisa US$300 juta, jadi jauh sekali," kata Zulhas, Selasa (9/7/2024).

Kendati begitu, Zulhas belum bisa merinci siapa saja yang akan dilibatkan dalam satgas pemberantasan impor ilegal itu. Namun, sebagai langkah awal, nantinya satgas tersebut akan melakukan sidak ke lapangan untuk mengecek keberadaan produk impor ilegal. Selain itu, satgas tersebut, juga akan menelusuri ihwal dugaan penyalahgunaan kode HS untuk produk impor.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan melakukan relaksasi terhadap kebijakan automatic adjustment atau blokir anggaran Kementerian dan Lembaga (K/L) pada semester II/2024.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa relaksasi kebijakan tersebut akan dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara hingga akhir tahun.

“Relaksasi tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara, dan saya rasa ini sesuai dengan apa yang selama ini memang menjadi pegangan bagi kami bendahara negara mengelola keuangan negara,” katanya dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Sebagaimana diketahui, pada tahun ini, Kementerian Keuangan kembali menerapkan kebijakan automatic sebesar Rp50,14 triliun atau 5% dari total anggaran K/L di APBN 2024.

Kebijakan ini dilakukan karena pemerintah memandang diperlukannya dana cadangan untuk mengantisipasi gejolak yang dikhawatirkan dapat mengganggu perekonomian.

Sri Mulyani menegaskan ada hal yang mendesak bagi K/L dalam rangka untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas nasional atau penting dan mendesak.

“Tadi disebutkan harus selektif dan sesuai kondisi keuangan negara, berarti nanti kita lihat, tidak akan mempengaruhi keseluruhan outlook dari defisit,” imbuhnya.

Untuk diketahui, kebijakan automatic adjustment 2024 tertuang dalam Surat Menteri Keuangan nomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023.

Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa kegiatan yang diprioritaskan untuk dilakukan blokir, yaitu belanja barang yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda, diutamakan berasal dari 10 akun belanja barang, yaitu honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional lainnya, dan belanja barang non operasional lainnya.

Selanjutnya, belanja modal yang dapat diefisienkan, tidak mendesak atau dapat ditunda serta kegiatan yang saat ini diblokir (catatan halaman IV A DIPA) dan diperkirakan tidak dapat dipenuhi dokumen pendukungnya sampai dengan akhir Semester I/2024.

Sementara itu, anggaran yang dikecualikan dari kebijakan ini seperti belanja bantuan sosial yang meliputi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, Program Keluarga Harapan, dan Kartu Sembako.

Belanja terkait tahapan Pemilu 2024, IKN, pembayaran Kontrak Tahun Jamak, dan pembayaran ketersediaan layanan (Availability Payment/AP) juga dikecualikan dari kebijakan ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bakal membuka keran impor gas untuk memastikan keberlanjutan pasokan bagi industri manufaktur dalam negeri.

Aturan itu turut diarahkan untuk meningkatkan persaingan harga yang lebih terbuka bagi kontraktor hulu migas, di mana lebih dari separuh lapangan produksi saat ini dipegang oleh afiliasi usaha PT Pertamina (Persero).

Aturan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan dalam Negeri. Rancangan aturan itu didorong Kementerian Perindustrian sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan, rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Presiden Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) kemarin.

“Dalam RPP itu, kawasan industri diperbolehkan untuk mengelola gas bumi bagi kawasan industrinya atau tenant-nya untuk melakukan penyediaan, penyaluran dalam kawasan industri, termasuk melalui importasi,” kata Agus dalam acara peluncuran PP No.20 Tahun 2024 Tentang Perwilayahan Industri, Selasa (9/7/2024).

Nantinya, kawasan industri itu bisa berbentuk konsorsium untuk membangun infrastruktur penunjang. Selanjutnya, kawasan industri itu diberi wewenang untuk melakukan impor gas dengan skema bisnis yang terbuka atau kompetitif mengikuti pasar.

“Tapi batasannya hanya boleh menyervis mendatangkan gas bumi sebagai bahan baku bagi tenant masing-masing dan juga mendatangkan gas bumi untuk memproduksi listrik di kawasan industri,” tuturnya.

Lewat kebijakan itu, dia berharap, industri hulu gas bisa lebih sehat dan kompetitif. Situasi itu bakal membuat pasokan dan harga gas untuk industri nasional bisa lebih berkelanjutan.

“RPP gas bumi utuk kebutuhan dalam negeri ini juga mendorong sektor hulu gas bisa sehat, ada kompetisi, tidak lagi monopoli,” kata dia.

Selain itu, beleid itu turut mengatur ihwal kewajiban pasok dalam negeri (domestic market obligation) atau DMO gas bumi sebesar 60% untuk kebutuhan industri manufaktur dan kelistrikan domestik.

Adapun, harga wajib pasok gas domestik itu juga nantinya bakal dibarengi dengan ketetapan harga kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang lebih rigid, mulai dari sisi kepala sumur (wellhead) sampai dengan di titik serah (plant gate) dengan industri pengguna.

“Ini akan ditandatangani dalam waktu dekat,” kata Agus.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi pemanfaatan gas bumi dalam negeri sepanjang 2023 telah menyentuh 3.745 juta kaki kubik per hari (MMscfd) atau 68,2% dari keseluruhan produksi. Sisanya, produksi gas dalam negeri itu dijual untuk pasar ekspor.

Pemanfaatan gas bumi dalam negeri tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor industri sebesar 1.516 MMscfd, sedangkan untuk jaringan gas (jargas) rumah tangga sekitar 16 MMscfd. Saat ini, jargas yang telah terpasang untuk sekitar 900.000 sambungan rumah (SR), dan akan terus diperluas ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengajukan usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1,8 triliun untuk impor KRL menggantikan kereta yang sudah tua.

Usulan kucuran modal negara kepada KAI rencananya akan digunakan untuk pengadaan sarana rangkaian kereta (trainset) KRL Jabodetabek yang dioperasikan oleh entitas anak KAI, PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter.

Direktur Utama KAI Commuter, Asdo Artriviyanto, menjelaskan kebutuhan pengadaan sarana KRL perlu dilakukan seiring dengan mulai menuanya sarana kereta eksisting. Dia memaparkan, seluruh sarana KRL yang dimiliki oleh KAI Commuter saat ini rata-rata berusia antara 25-30 tahun.

Hal tersebut karena pengadaan KRL pada tahun-tahun sebelumnya dilakukan melalui impor barang bukan baru atau bekas.

"Pada waktu kami impor [trainset], rata-rata usianya sudah sekitar 25 tahun hingga 30 tahun. Itu karena impor barang bukan baru," ujar Asdo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (9/7/2024).

Di sisi lain, Asdo mengatakan jumlah penumpang KRL Jabodetabek terus menunjukkan tren pertumbuhan pascapandemi Covid-19. Asdo menyebut, volume pertumbuhan penumpang KRL pada 2024-2027 diproyeksikan naik sekitar 6% setiap tahunnya.

Asdo menuturkan, jumlah penumpang KRL Jabodetabek pada 2023 mencapai 290 juta orang yang diproyeksi naik menjadi 345 juta penumpang pada 2024. Jumlah tersebut akan terus meningkat hingga mencapai sekitar 410 juta orang pada 2027.

Berdasarkan proyeksi perusahaan, Asdo mengatakan jika diskusikan tidak ada pengadaan sarana KRL baru, tingkat okupansi KRL Jabodetabek dapat menembus 242% saat jam sibuk pada 2027 mendatang. Dia menuturkan, tingkat okupansi dapat ditekan ke level 159% pada 2027 jika pengadaan sarana KRL dilakukan.

"Pengadaan sarana KRL ini perlu kami lakukan untuk mencegah terjadinya overload penumpang baik di stasiun maupun kereta," jelas Asdo.

Bisnis.com, JAKARTA - Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor dituding menjadi biang kerok tutupnya sejumlah pabrik tekstil di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyampaikan, hadirnya regulasi itu telah menciptakan situasi arus impor yang lebih longgar, khususnya komoditas sandang, alas kaki, dan aksesori.

“Kelonggaran aturan ini dan ilegal import inilah yang menjadi sebab utama pabrik-pabrik lokal oriented pada tutup dan efisiensi PHK,” kata Ristadi kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Selain Permendag No.8/2024, pabrik tekstil nasional juga dihadapkan pada masalah order yang berkurang bahkan tidak adanya order lantaran pembeli mengalihkan pesanannya ke pabrik dengan ongkos yang lebih murah. Sejumlah persoalan tersebut menjadi pemicu tutupnya enam pabrik di Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Keenam pabrik itu yakni PT Alenatex di Jawa Barat, serta lima pabrik di Jawa Tengah yaitu PT S Dupantex, PT Kusumahadi Santosa, PT Kusumaputra Santosa, PT Pamor Spinning Mills, dan PT Sai Apparel.

“Permendag 8/2024 itu baru kemarin, tapi isinya menciptakan situasi arus import lebih longgar,” ujarnya.

Sejak 2019, Ristadi menuturkan bahwa sudah ada 36 perusahaan tekstil garmen menengah besar dan 31 perusahaan dalam kondisi ‘Senin Kamis’ alias pemangkasan jam kerja serta efisiensi melalui pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut data yang telah diakumulasi KSPN, total korban PHK sejak 2019 hingga saat ini mencapai 200.000 pekerja. Angka ini, belum semua dipublikasikan KSPN lantaran ada beberapa perusahaan yang enggan untuk dipublikasi karena dapat mengganggu kepercayaan perbankan dan pembeli terhadap perusahaan, yang dikhawatirkan dapat membuat perusahaan bersangkutan semakin kesulitan.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebelumnya menyebut, Permendag No.8/2024 berdampak buruk terhadap kinerja industri tekstil nasional.

Kemenperin bahkan mencatat sebanyak 6 perusahaan tutup imbas diberlakukannya Permendag No.8/2024 hingga menyebabkan 11.000 pekerja kena PHK. Data ini, sama dengan data yang dimiliki oleh KSPN.

Diketahui, PT S Dupantex telah melakukan PHK terhadap 700 pekerja, PT Alenatex sebanyak 700 pekerja, dan PT Kusumahadi Santosa 500 pekerja, PT Kusumaputra Santosa 400 pekerja. Kemudian, PT Pamor Spinning Mills sebanyak 700 orang, dan PT Sai Apparel di Jawa Tengah 8.000 orang.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2024 yang dinaikkan menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari produk domestik bruto (PDB).

Untuk diketahui, defisit APBN tahun ini sebelumnya ditargetkan mencapai Rp522,8 triliun atau setara dengan 2,29%.

"Apakah laporan realisasi dan prognosis APBN 2024 dapat disetujui dan menjadi kesimpulan raker [rapat kerja] Banggar dengan pemerintah dan Bank Indonesia?” kata Wakil Ketua Banggar Cucun Ahmad Syamsurijal dalam raker, Selasa (9/7/2024).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa keuangan negara atau APBN sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang masih lemah, masih berlanjutnya tensi geopolitik, dan tren suku bunga global yang tinggi seiring dengan kebijakan higher for longer.

Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini masih terjaga baik, sejalan dengan laju inflasi yang terjaga rendah.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah mengalami deviasi pada level Rp15.901 per dolar Amerika Serikat (AS) secara rata-rata pada semester pertama 2024.

Tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun juga mengalami tekanan, yang tercatat pada level 6,85% secara rata-rata pada semester pertama 2024 akibat kebijakan suku bunga higher for longer di tingkat global.

Banggar DPR RI menyetujui sejumlah tambahan belanja pemerintah untuk semester kedua 2024, salah satunya alokasi anggaran Rp11 triliun untuk bantuan beras untuk periode 3 bulan, Agustus, Oktober, dan Desember.

Penambahan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk juga disetujui sebesar Rp24 triliun, serta realisasi pinjaman luar negeri yang meningkat.

Lebih lanjut, Banggar DPR RI juga menyetujui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun untuk menutup defisit anggaran akibat penambahan berbagai belanja tersebut.

“Untuk itu, akan digunakan SAL tahun sebelumnya Rp100 triliun dan tambahan defisit yang berasal dari pinjaman luar negeri tentu tidak membutuhkan pembiayaan dalam bentuk SBN, sehingga penerbitan SBN justru bisa ditekan menurun,” kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, Banggar DPR memberikan catatan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan relaksasi kebijakan automatic adjustment atau blokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L) pada semester kedua tahun ini.

Dalam hal ini, Sri Mulyani menyampaikan bahwa relaksasi kebijakan tersebut akan dilakukan, tapi tetap secara selektif dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara hingga akhir tahun.

“Relaksasi tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara, dan saya rasa ini sesuai dengan apa yang selama ini memang menjadi pegangan bagi kami bendahara negara mengelola keuangan negara,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2024 yang dinaikkan menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari produk domestik bruto (PDB).

Untuk diketahui, defisit APBN tahun ini sebelumnya ditargetkan mencapai Rp522,8 triliun atau setara dengan 2,29%.

"Apakah laporan realisasi dan prognosis APBN 2024 dapat disetujui dan menjadi kesimpulan raker [rapat kerja] Banggar dengan pemerintah dan Bank Indonesia?” kata Wakil Ketua Banggar Cucun Ahmad Syamsurijal dalam raker, Selasa (9/7/2024).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa keuangan negara atau APBN sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian global yang masih lemah, masih berlanjutnya tensi geopolitik, dan tren suku bunga global yang tinggi seiring dengan kebijakan higher for longer.

Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini masih terjaga baik, sejalan dengan laju inflasi yang terjaga rendah.

Di sisi lain, nilai tukar rupiah mengalami deviasi pada level Rp15.901 per dolar Amerika Serikat (AS) secara rata-rata pada semester pertama 2024.

Tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun juga mengalami tekanan, yang tercatat pada level 6,85% secara rata-rata pada semester pertama 2024 akibat kebijakan suku bunga higher for longer di tingkat global.

Banggar DPR RI menyetujui sejumlah tambahan belanja pemerintah untuk semester kedua 2024, salah satunya alokasi anggaran Rp11 triliun untuk bantuan beras untuk periode 3 bulan, Agustus, Oktober, dan Desember.

Penambahan alokasi anggaran untuk subsidi pupuk juga disetujui sebesar Rp24 triliun, serta realisasi pinjaman luar negeri yang meningkat.

Lebih lanjut, Banggar DPR RI juga menyetujui penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun untuk menutup defisit anggaran akibat penambahan berbagai belanja tersebut.

“Untuk itu, akan digunakan SAL tahun sebelumnya Rp100 triliun dan tambahan defisit yang berasal dari pinjaman luar negeri tentu tidak membutuhkan pembiayaan dalam bentuk SBN, sehingga penerbitan SBN justru bisa ditekan menurun,” kata Sri Mulyani.

Di sisi lain, Banggar DPR memberikan catatan kepada Kementerian Keuangan untuk melakukan relaksasi kebijakan automatic adjustment atau blokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L) pada semester kedua tahun ini.

Dalam hal ini, Sri Mulyani menyampaikan bahwa relaksasi kebijakan tersebut akan dilakukan, tapi tetap secara selektif dan mempertimbangkan kondisi keuangan negara hingga akhir tahun.

“Relaksasi tetap dilakukan secara selektif dan tentu melihat kondisi keuangan negara, dan saya rasa ini sesuai dengan apa yang selama ini memang menjadi pegangan bagi kami bendahara negara mengelola keuangan negara,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, meresmikan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B Nagrak - Cibitung pada hari ini, Selasa (9/7/2024).

Dalam laporannya, nilai investasi ruas tersebut dilaporkan mencapai Rp10,6 triliun. Dengan demikian, jaringan Jakarta Outer Ring Road (JORR 2) resmi tersambung penuh.

"Panjang tol ini sepanjang 26,18 kilometer (km) dengan total investasi Rp10,6 triliun, ini merupakan bagian dari JORR 2," kata Wapres saat peresmian Tol Cimanggis - Cibitung, Selasa (9/7/2024).

Beroperasinya jalan tol ini diklaim dapat memangkas waktu tempuh pengendara yang bergerak dari Kabupaten Bogor menuju Cibitung dari 1 hingga 2 jam mencapai 45 menit saja.

Di samping itu, ruas tol ini juga bakal terkoneksi langsung dengan ruas Tol Jakarta - Cikampek. Sehingga, diharapkan dapat mengurai kepadatan di ruas Tol Dalam Kota dan Tol JORR 1, pasalnya kendaraan yang bergerak dari Bogor dapat langsung melintas di tol ini tanpa harus masuk ke Tol Dalam Kota.

"Sehingga, konektivitas antar kawasan di wilayah Jakarta dan sekitarnya diharapkan dapat meningkat dengan terintegrasi tol Cimanggis - Cibitung dan tol di Japek. Ini akan meningkatkan efisiensi yang nantinya akan menyumbang pembangunan ekonomi kawsan dan nasional," pungkas Maruf Amin.

Sebagai informasi, Jalan Tol Cimanggis – Cibitung dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Cimanggis Cibitung Tollways yang saat ini saham mayoritasnya dimiliki oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan porsi mencapai 55%, PT Waskita Toll Road 35% dan PT Bakrie & Brothers dan PT Bakrie Toll Road masing-masing sebesar 5%.

Ruas Tol Cimanggis – Cibitung terdiri dari 2 Seksi, yaitu Seksi 1A Juction Cimanggis – Jatikarya sepanjang 3,17 km telah beroperasi sejak 26 Oktober 2020.

Kemudian, Seksi 2A ruas Jatikarya – SS Cikeas sepanjang 3,50 km yang telah fungsional sejak 16 April 2023 dan Seksi 2B ruas Cikeas – Cibitung sepanjang 19,8 km yang bakal diresmikan pada hari ini.

Sebagai informasi, ruas Tol Cimanggis – Cibitung memiliki total Panjang 26,18 kilometer (Km). Tol ini mulai dibangun sejak 2015, artinya konstruksi rangkaian Tol Cimanggis – Cibitung mencapai 9 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Cucun Ahmad menyampaikan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu diatur ulang atau reschedule dengan mempertimbangkan penerimaan negara yang seret.

Cucun menuturkan bahwa pembangunan tidak perlu dipatok dalam batas waktu tertentu mengingat keterbatasan keuangan negara. Terutama penerimaan negara yang pada tahun ini diramal tak capai target.

“Jangan terlalu mendesak harus selesai dalam batas waktu berapa tahun gitu. Karena harus disesuaikan juga dengan kondisi keuangan negara. Kami merekomendasikan penyelesaian harus disesuai dengan keuangan negara,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Parlemen, Selasa (9/7/2024).

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga melihat adanya kemungkinan-kemungkinan anggaran IKN ke depannya akan dialokasikan lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya.

Maklum, pemerintah melalui APBN hanya mengakomodir 20% dari total kebutuhan pembangunan IKN atau hanya sekitar Rp93 triliun.

Sementara sejak 2022 hingga 2024, APBN mengalokasikan Rp72,5 triliun. Rinciannya, telah terealisasi senilai Rp5,5 triliun pada 2022, sejumlah Rp27 triliun pada 2023, serta alokasi Rp40 triliun pada 2024.

Per Mei 2024, dari total Rp40 triliun telah tersalurkan Rp5,5 triliun baik untuk pembangunan klaster infrastruktur dan noninfrastruktur.

Artinya, APBN hanya memiliki tanggungan atas Rp20,5 triliun lagi dan sisanya diserahkan kepada swasta. Sejauh ini, Cucun melihat Prabowo hanya perlu menjalankan program-program warisan Jokowi yang mendesak.

“Kita kan tadi pakai tema RKP juga inklusif berkelanjutan. Jadi mana yang sustainable yang harus dijalankan, masih bisa berjalan karena itu kayak zero kemiskinan ekstrem itu kan harus diselesaikan,” tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo percaya diri akan mendanai pembangunan IKN dengan APBN. Di mana pemerintah akan mengeluarkan Rp16 triliun setiap tahunnya untuk membangun ibu kota baru tersebut.

“Ya, benar, US$35 miliar [dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN], tapi perhitungannya adalah dalam periode 25 sampai 30 tahun proses penyelesaian. Jadi kebutuhan anggaran sekitar US$30 miliar selama 30 tahun itu berarti US$1 miliar [atau Rp16 triliun, asumsi kurs Rp16.000] per tahun. APBN Indonesia bisa menanggungnya. Jadi kami sangat percaya diri," tegasnya dalam forum internasional Qatar Economic Forum 2024, dikutip Rabu (16/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyoroti kembali penjelasan isi dari 26.000 kontainer barang impor yang dilepas dari pelabuhan utama ke pasar dalam negeri seiring dengan penerapan aturan relaksasi impor.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan aturan kemudahan impor yang tertuang dalam Permendag 8/2024 dinilai pelaku usaha industri manufaktur sebagai ancaman lantaran menjadi jalan mulus barang impor masuk ke Indonesia.

"Kami sebagai pembina industri memiliki kepentingan mengetahui apa aja isi 26.000 kontainer tersebut, kami punya kepentingan karena kami wajib menyiapkan kebijakan untuk melakukan mitigasi barang apa saja yang masuk dalam negeri," ujar Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (9/7/2024).

Agus menuturkan, jika isi kontainer tersebut bahan baku maka semestinya menjadi angin segar bagi industri. Sebaliknya, jika isinya merupakan barang jadi maka tak heran jika produk impor makin menggempur pasar domestik.

Di sisi lain, dia pun mengaku telah mengirimkan surat dan berkomunikasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan isi kontainer yang dilepas pada Mei 2024 lalu.

"Kenapa kita pengen tahu? Karena kan barang barang itu jangan-jangan bahan baku, kalau bahan baku di sektor apa? Kalau barang-barang itu barang jadi TV, elektronik jadi 26.000 itu a big number, besar sekali," tuturnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang bertindak sebagai Menteri Perdagangan Ad Interim melakukan pelepasan ribuan kontainer barang impor.

Hal ini dilakukan sebagai langkah penyelesaian permasalahan izin impor dan tertahannya 26.000 kontainer di berbagai pelabuhan di Indonesia.

Adapun, jumlah kontainer yang tertahan dan belum bisa mengajukan dokumen impor, karena belum terbitnya PI dan Pertek, terbanyak berada di Pelabuhan Tanjung Priok sebesar 17.304 kontainer dan Pelabuhan Tanjung Perak sebanyak 9.111 kontainer.

Airlangga menyampaikan, komoditas yang tertahan terdiri dari besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditi lainnya yang untuk importasinya memerlukan perizinan impor (PI dan Pertek).

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengeklaim bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui agar peraturan soal impor tidak direvisi lagi.

Zulhas mengatakan, persetujuan Presiden Jokowi itu muncul usai dirinya menolak usulan Menteri Perindustrian agar dilakukan revisi lagi terkait dengan kebijakan impor yang tertuang dalam Permendag 8/2024.

"Usulan dari menteri perindustrian agar pertek masuk lagi dan permendag diubah lagi saya bilang saya keberatan, kalau gitu bikin peraturan sendiri, jangan Permendag terus kan saya yang jelek," kata Zulhas saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR-RI, Senin (8/7/2024).

Dia merasa telah bekerja dengan optimal untuk membentuk peraturan impor. Bahkan, Zulhas juga enggan disalahkan atas kejadian penumpukan kontainer di pelabuhan beberapa waktu lalu yang diduga akibat kebijakan impor.

"Orang yang tendang kontainer kok saya yang jelek itu gimana sih? saya enggak ngerti. Kita kerja ya kerja seadanya, maksudnya apa yang diperlukan, enggak ada di balik udang apalagi di balik batu," tuturnya.

Zulhas pun pun mengaku saat itu mengusulkan kepada presiden cara lain untuk mengatasi persoalan industri dalam negeri yang terpuruk dan diduga akibat banjirnya produk impor. Alih-alih menerapkan pertek dan merevisi permendag lagi, Zulhas yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu pun mengusulkan perlindungan industri lewat penyelidikan impor untuk pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP).

Menurutnya, saat itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju agar Permendag No. 8/2024 tidak direvisi lagi.

"Terus rapat lagi, saya bertahan, saya bilang ada cara lain. Belum tentu pertek itu akan menyelesaikan masalah, saya nolak keras dan presiden setuju enggak jadi bikin permendag lagi," ungkapnya.

Dalam rapat kerja dengan Komisi VI itu pun Zulhas kembali menceritakan kronologi kementeriannya berkali-kali melakukan perubahan kebijakan impor dalam waktu yang relatif singkat.

Pada awalnya, Kemendag meluncurkan Permendag No.36/2023 dengan tujuan untuk pengetatan impor dan melindungi industri serta produk lokal di dalam negeri.

Namun, dalam implementasinya, protes mencuat dari masyarakat karena dianggap menjadi biang kerok banyaknya barang bawaan pekerja migran (PMI) dan masyarakat dari luar negeir yang tertahan. Atas keluhan itu, Zulhas akhirnya merombak aturan impor itu dan lahir lah Permendag No.7/2024.

Sayangnya, perubahan aturan itu tidak cukup menyelesaikan masalah. Menurut Zulhas, saat itu dirinya tengah menghadiri rangkaian pertemuan APEC di Peru mendapati kabar dari Indonesia bahwa terdapat ribuan kontrainer tertahan di pelabuhan. Lagi-lagi, Permendag No.7/2024 dianggap jadi biang keroknya.

Beleid itu mencantumkan syarat persetujuan tekni (pertek) untuk berbagai produk yang akan diimpor. Bahkan, Zulhas mengatakan, saat itu Presiden Jokowi mendesak agar Permendag No.7/2024 segera direvisi kembali. Teranyar, lahirlah Permendag No.8/2024.

"Saya lagi di Peru, jam 2 pagi ditelpon oleh Pak Wamen, presiden marah kemudian rapat terbatas di istana. Permendag No.7/2024 harus diubah malam ini karena barang di Priok numpuk enggak bisa keluar," katanya.