Bisnis.com, JAKARTA – Lima emiten properti telah merilis kinerja prapenjualan alias marketing sales pada semester I/2024. Mereka adalah CTRA, BSDE, PANI, SMRA, dan PWON. Dari daftar tersebut, siapa emiten yang mencetak kinerja tertinggi?

Berdasarkan laporan Stockbit, Selasa (30/7/2024), PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) menjadi emiten properti residensial dengan raihan prapenjualan tertinggi yakni Rp6,08 triliun per akhir Juni 2024. Angka ini tumbuh 19,05% secara tahunan atau year-on-year (YoY).

Perolehan tersebut juga telah memenuhi 54,8% dari target yang ditetapkan CTRA pada 2024, yakni Rp11,1 triliun. Jika terpenuhi, emiten yang dinakhodai Candra Ciputra ini akan kembali mengukir rekor prapenjualan, setelah tahun lalu meraih Rp10,2 triliun.

Sementara itu, peringkat kedua dihuni PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE) yang meraih marketing sales senilai Rp4,84 triliun pada semester I/2024. Perolehan tersebut meningkat 1,1% YoY dan telah mencapai 51% dari target yakni Rp9,5 triliun pada 2024.

Pada posisi berikutnya, PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) muncul sebagai emiten properti dengan raihan marketing sales terbesar dengan nilai Rp3,3 triliun. Jumlah ini mencerminkan 60% dari target tahun ini sebesar Rp5,5 triliun.

Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma atau Aguan berkomitmen kepada seluruh pemangku kepentingan bahwa perseroan akan menjalankan strategi usaha, yang dirancang untuk meraih tujuan jangka menengah maupun panjang setidaknya 5 tahun dari sekarang.

“PANI memiliki lahan sebesar 1.607 ha yang terletak strategis di PIK 2 dan terus mengusahakan target prapenjualan tahun 2024 bisa tercapai 100%,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Adapun PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) berada di peringkat keempat dengan perolehan marketing sales sebesar Rp1,72 triliun pada semester I/2024 atau naik 6,6% YoY. Meski tumbuh, realisasi ini baru mencapai 34,4% dari target sebesar Rp5 triliun.

Peringkat selanjutnya ditempati PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) yang menorehkan marketing sales Rp771 miliar, naik 28,5% secara tahunan. Perolehan tersebut telah mencapai 51,4% dari target prapenjualan senilai Rp1,5 triliun sepanjang 2024.

Riset Stockbit menyebutkan hasil prapenjualan emiten properti residensial pada semester I/2024 diraih selama insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) bergulir.

PPN DTP telah berlaku sejak November 2023 hingga Desember 2024 dengan syarat harga rumah maksimum Rp5 miliar. Pemerintah menanggung 100% PPN pembelian rumah pada November 2023 – Juni 2024, sementara Juli – Desember 2024 ditanggung 50%.

Stockbit mencatat bahwa berdasarkan data masing-masing perusahaan, SMRA menjadi emiten dengan kontribusi insentif PPN DTP terbesar yakni 61% dari total marketing sales dikontribusikan dari produk yang telah memenuhi syarat insentif tersebut.

“Berdasarkan pencapaian selama semester I/2024, serta dengan pertimbangan kontribusi dan insentif PPN DTP akan berkurang pada paruh kedua, kami menilai SMRA berpotensi kembali tidak mencapai target marketing sales,” tulis laporan Stockbit.

Sepanjang tahun lalu, SMRA tercatat meraih 90,4% dari target marketing sales 2023 sebesar Rp5 triliun. Di sisi lain, Stockbit memproyeksikan kinerja prapenjualan PANI melebihi target 2024, sehingga perseroan berpotensi merevisi naik target 2024.

Berikut kinerja marketing sales emiten properti semester I/2024 (Rp miliar):

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten telekomunikasi PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison terus menambah jumlah stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) pada semester I/2024.

Director & Chief Business Officer Indosat Ooredoo Hutchison Muhammad Danny Buldansyah mengatakan bahwa jumlah BTS milik Indosat bertambah 24.984 unit, dari 215.486 unit pada Juni 2023 menjadi 240.470 unit pada Juni 2024.

Perinciannya, emiten bersandi saham ISAT itu telah mengoperasikan 188.218 BTS 4G, atau naik 13% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari sebelumnya hanya 166.536 BTS 4G. Sementara itu, BTS 5G yang dioperasikan ISAT juga naik 14,4% yoy dari 90 BTS menjadi 103 BTS.

Indosat juga terpantau terus menambah jaringan BTS 2G dalam 6 bulan pertama 2024. Tercatat, Indosat memiliki 52.149 BTS 2G pada Juni 2024 atau naik 6,7% yoy dari 48.860 BTS 2G.

“BTS coverage yang bertambah dari 215.500 BTS menjadi 240.500 BTS, dan juga core-consolidation yang sudah diselesaikan untuk seluruh Jawa,” kata Danny dalam Paparan Kinerja Semester I/2024 secara virtual, Selasa (30/7/2024).

Pada paruh 2024, basis pelanggan Indosat juga mengalami pertumbuhan sebesar 0,9 juta pelanggan menjadi 100,9 juta dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Danny mengungkap bahwa rata-rata pendapatan per pengguna (ARPU) untuk pelanggan seluler naik 10,5% yoy menjadi Rp38.000 dari Rp34.000. Sedangkan rata-rata menit pemakaian (MOU) per pelanggan turun menjadi 5,7 menit atau turun 24,3%, seiring dengan tren di industri atas penurunan layanan suara.

“Pertumbuhan ARPU ini menjadi bukti inisiatif strategis Perusahaan untuk memberikan layanan dan nilai yang superior kepada penggunanya sehingga memperkokoh posisinya di pasar telekomunikasi yang kompetitif,” ujarnya.

Beranjak ke aplikasi, kata Danny, pengguna aktif Indosat terpantau bertambah cukup signifkan 5,9 juta pelanggan dari 33,8 juta menjadi 39,7 juta. Sementara itu, data traffic juga naik 13,4% yoy dari 7.027 PB menjadi 7.965 PB.

Presiden Director dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan, kinerja yang ditorehkan ini mencerminkan dedikasi perusahaan untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan sekaligus memberdayakan ekonomi digital Indonesia.

“Kami terus meningkatkan jaringan kami untuk memastikan konektivitas yang lancar dan pengalaman yang mengesankan bagi pelanggan di seluruh Indonesia,” ungkapnya.

Selain itu, Indosat mengakselerasi perjalanan menuju menjadi AI Native TechCo. Hal ini menunjukkan komitmen ISAT untuk memanfaatkan teknologi mutakhir guna mendorong inovasi dan pertumbuhan masa depan.

Vikram menuturkan bahwa Indosat dan Google Cloud melanjutkan kemitraan strategis jangka panjang untuk mempercepat transformasi Indosat dari perusahaan telekomunikasi menjadi AI Native TechCo. Kolaborasi ini akan menggabungkan jaringan, operasi, dan kumpulan data pelanggan yang luas dengan AI stack terpadu dari Google Cloud.

"Kami berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan dan inovasi. Kemitraan strategis kami dan investasi dalam AI dan keamanan siber adalah kunci untuk memastikan kami tetap di garis depan kemajuan teknologi, memberikan nilai yang tak tertandingi kepada pelanggan dan pemangku kepentingan kami," tutup Vikram.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bisa memutus sepihak kerja sama dengan fasilitas kesehatan (faskes) seperti rumah sakit (RS) ketika terbukti melakukan fraud seperti melakukan klaim fiktif.

Dengan demikian, BPJS Kesehatan tidak lagi berkewajiban membayarkan klaim pelayanan kesehatan kepada faskes tersebut menggunakan Dana Jaminan Sosial (DJS).

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar memandang hal tersebut tidak berperan besar memangkas beban klaim yang ditanggung BPJS Kesehatan.

"Dampaknya ya tidak signifikan karena pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan tetap mencari RS yang bekerja sama. Namun, akan menambah kesulitan pasien JKN saja, karena harus cari RS yang lain. Jadi ya tetap ke RS dan akan menjadi tanggungan JKN. Jadi kalau dibilang pemutusan hubungan kerja sama akan menghemat pembiayaan JKN, ya nggak juga sih," kata Timboel kepada Bisnis, Selasa (30/07/2024).

Pada 2023 beban klaim yang ditanggung BPJS Kesehatan melebihi dari pendapatan iuran yang dikumpulkan. Beban klaim jaminan kesehatan mencapai Rp158,85 triliun, lebih besar dari pendapatan iuran Rp151,69 triliun.

Namun kekurangan tersebut bisa ditutup dengan pendapatan-pendapatan lain seperti pendapatan SiLPA Kapitasi Rp117,95 miliar, pendapatan investasi Rp5,71 triliun, dan pendapatan lainnnya Rp596,9 miliar yang membuat BPJS Kesehatan pada 2023 surplus Rp157,22 miliar.

"Jadi di 2023 [BPJS Kesehatan] masih terjadi surplus, walaupun rasio klaim 104,6%. Justru seharusnya proses kerja sama dipermudah sehingga lebih banyak lagi RS yang bekerja sama sehingga akses peserta ke rawat inap dan rawat jalan di RS lebih mudah," kata Timboel.

Bahkan, Timboel menyarakan penetrasi sasaran mitra BPJS Kesehatan diperluas dengan mewajibkan RS swasta bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, bukan hanya RS milik pemerintah yang diwajibkan.

Dihubungi terpisah, Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah enggan menyebutkan berapa jumlah RS yang sudah diputus kontrak sepanjang 2024 ini.

"Jumlahnya dinamis. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa sebagai penyelenggara Program JKN, BPJS Kesehatan selalu berupaya memastikan pesertanya terlayani dengan baik sesuai haknya. Karena itulah, BPJS Kesehatan menggandeng fasilitas kesehatan yang lolos credentialing sebagai mitra melalui perjanjian kerja sama," kata Rizky.

Adapun, jumlah fasilitas kesehatan yang kerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam 2014-2023 menanjak drastis. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) pada 2014 sebanyak 18.437 naik 28,22% menjadi 23.639 pada 2023.

Sementara Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) pada 2014 jumlahnya sebanyak 1.681 naik 85,60% menjadi 3.120 pada 2023.

Kemudian Fasilitas Kesehatan Penunjang (optik dan apotek) jumlahnya pada 2014 2.275 naik 141,49% menjadi 5.494 pada 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut kecepatan operasional Kereta Cepat WHOOSH tidak akan berkurang setelah beroperasinya Stasiun Karawang pada awal 2025.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub, Risal Wasal, menuturkan pengoperasian Stasiun Karawang untuk melayani penumpang memang akan berdampak pada penyesuaian kecepatan Kereta Cepat WHOOSH pada titik-titik tertentu.

Meski demikian, dia memastikan Kereta Cepat tetap dapat melaju dengan kecepatan operasional maksimal, yakni 350 km per jam. Dia mengatakan, jarak antara stasiun-stasiun Kereta Cepat WHOOSH sebelumnya telah diperhitungkan agar operasional moda ini dapat berjalan maksimal.

"Iya dong tetap [kecepatan 350 km per jam]. Bukan ada perlambatan, itu menyesuaikan dari kecepatan kereta. Kan perencanaannya (pemberhentian) di Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar, empat titik," kata Risal di Jakarta pada Selasa (30/7/2024).

Secara terpisah, General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Eva Chairunisa juga menegaskan hal yang sama. Eva menuturkan, kecepatan maksimal Kereta Cepat WHOOSH dapat tercapai setelah melewati pemberhentian di Stasiun Karawang.

"Untuk kecepatan sih nggak [berkurang], akan sama, karena 350 km per jam itu dicapai setelah Karawang ya," kata Eva.

Adapun, dia menyebut KCIC akan melakukan penyesuaian jadwal operasi Kereta Cepat WHOOSH saat Stasiun Karawang dibuka untuk melayani penumpang.

Eva menuturkan penyesuaian tersebut dilakukan seiring dengan akan bertambahnya total waktu tempuh Kereta Cepat dari stasiun awal di Halim hingga ke titik terakhir di Tegalluar. Hal ini karena Kereta Cepat nantinya akan berhenti di Stasiun Karawang untuk mengangkut dan menurunkan penumpang.

Eva menuturkan, kegiatan naik turun penumpang Kereta Cepat di stasiun-stasiun membutuhkan waktu sekitar 4 menit. Meski demikian, Eva menyebut penambahan total waktu tempuh ini tidak akan signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Para pengusaha pusat belanja (mal) buka-bukaan soal prospek membuka mal di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja menegaskan bahwa populasi penduduk menjadi salah satu faktor penting untuk menjalankan usaha mal. Tanpa jumlah populasi yang memadai, usaha mal akan sulit melesat.

Melihat dari faktor kunci tersebut, menurutnya kondisi IKN saat ini belum mendukung untuk pembangunan mal seperti yang ada di kota-kota besar. Musababnya, ibu kota di tengah hutan itu tidak memiliki cukup konsumen untuk mendongkrak kunjungan dan penjualan di mal.

"Intinya pusat belanja itu perlu populasi, sedangkan di IKN kan masih belum banyak [populasi]," ujar Alphonzus saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Selasa (30/7/2024).

Meskipun begitu, dia tak menampik bahwa potensi akan selalu ada kala pertumbuhan penduduk di IKN melesat dalam 1-2 tahun mendatang. Namun, ukuran mal di IKN juga nantinya perlu disesuikan dengan jumlah populasi terkini alias tidak bisa serta-merta pusat belanja skala besar dibangun di sana.

"Saya kira ada kemungkinan untuk buka ke sana [IKN], tapi kembali lagi sangat penting populasi, karena konsumennya mal adalah penduduk, masyarakat," ucapnya.

Di sisi lain, Alphonzus menilai bahwa langkah pemerintah dalam menyediakan beragam pemanis untuk calon investor di IKN sudah cukup tepat, seperti hak guna usaha (HGU) lahan hingga 190 tahun dan ragam insentif perpajakan.

Namun, menurut dia para pengusaha mal membutuhkan stimulus lainnya yaitu perlu adanya dukungan akses pembiayaan permodalan yang ringan dari pemerintah. Musababnya, populasi di IKN yang cenderung lebih rendah dari pada di kota-kota besar menjadi risiko cukup besar bagi pemilik mal untuk beroperasi.

Adanya insentif pembiayaan permodalan dengan bunga pinjaman yang rendah, kata dia, setidaknya bisa mengurangi beban yang harus ditanggung para pengusaha mal saat beroperasi di IKN.

"Kalau untuk pusat perbelanjaan, saya kira harus ada tambahan satu lagi, permodalan yang mudah dan ringan [insentif bunga pinjaman] ataupun grace period [masa tenggang]," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Tri Polyta, cikal bakal PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. (TPIA) milik taipan Prajogo Pangestu, pernah melantai di bursa saham New York, sebelum akhirnya tumbang diterpa krisis moneter dan delisting tepat pada tahun pergantian milenium.

Pada Juli 1994, PT Tri Polyta Indonesia menjadi perusahaan Indonesia pertama yang melepas sahamnya di New York Stock Exchange (NYSE). Selang dua tahun, barulah perusahaan yang kelak dilebur dengan PT Chandra Asri itu mencatatkan saham di Bursa Efek Jakarta, tepatnya pada Juni 1996.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi memastikan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Judi Online tidak akan memanggil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani terkait dengan Sosok T yang disebut sebagai pengendali judi online.

Budi memandang pihaknya tidak perlu menanggapi spekulasi yang beredar dan belum jelas kebenarannya. Dia menegaskan Satgas Judi Online bakal terus berkomitmen untuk tetap menumpas maraknya praktik judi online.

“Yang pasti kita kan tidak mau dong gitu kan spekulasi. Urusan judol kita konsisten saja tidak usah spekulasi-spekulasi,” jelasnya saat ditemui di Kantor KemenPAN RB, Selasa (30/7/2024).

Pada kesempatan yang sama, Budi memastikan Satgas judi online tidak akan mendalami keterangan Benny. Dia juga menegaskan pihaknya tidak sama sekali berkoordinasi dengan Benny usai ramai sosok inisial T disebut sebagai bos pengendali praktik judi online.

Budi Arie mengaku, hingga saat ini dirinya masih tidak mengetahui siapa sosok T dimaksud. Dirinya juga enggan dikonfirmasi mengenai hal tersebut.

“Tidak usah gak perlu [memanggil Benny]. Saya tidak tau lah [siapa inisial T] tanya yang kasih inisial dong, kok tanya saya. Emang punya telepati kita?,” pungkas Budi.

Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengaku telah melaporkan sosok aktor pengendali bisnis judi online di Indonesia dari Kamboja berinisial T ke Presiden hingga Kapolri.

Benny menyebut laporan sosok T ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga Kapolri Jenderal Sigit dilakukan pada rapat terbatas di Istana. Menurutnya, Jokowi dan Listyo terkejut mengetahui sosok aktor pengendali judi online tersebut.

"Orang ini [T] adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh hukum," kata Benny di Kota Medan, Sumatra Utara, Selasa (23/7/2024) Usai menyampaikan hal itu, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah melakukan klarifikasi kepada Benny Rhamdani lewat 22 pertanyaan terkait aktor bisnis judi online berinisial T.

Namun demikian, Benny masih enggan menjelaskan soal sosok aktor bisnis judi online kepada awak media. Dia menyatakan bahwa informasi terkait T sudah disampaikan kepada penyidik.

"Saya tidak pada posisi dan kapasitas menjawab itu ya. Saya sudah memberi keterangan, hampir 22 pertanyaan dan saya sudah jawab, berita acara sudah ditangani. Terkait inisial T maka saya minta dipersilakan untuk ditanyakan kepada penyidik dari Bareskrim Polri," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Mestika Dharma Tbk. (BBMD) membukukan lababank only senilai Rp162,98 miliar. Nilai ini menyusut 10,78% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp182,66 miliar.

Meskipun begitu, laba konsolidasi perseroan tercatat sebesar Rp288,67 miliar pada semester I/2024, tumbuh 58,21% yoy dari sebelumnya Rp182,45 miliar.

Berdasarkan laporan keuangan secara konsolidasi, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) sebesar Rp463,85 miliar per Juni 2024, turun 4,23% yoy dari sebelumnya Rp484,35 miliar. Margin bunga bersih (net interest margin/NIM) berada di level 6,41% dari 6,51%.

Lebih lanjut, pendapatan nonbunga atau pendapatan berbasis komisi (fee based income) turun 5,51% yoy menjadi Rp5,26 miliar. Lalu, pendapatan lainnya pun turun 18,34% yoy menjadi Rp23,83 miliar.

Dari sini, beban operasional selain bunga bersih naik 1,91% yoy menjadi Rp255,97 miliar dari sebelumnya Rp251,17 miliar. Alhasil, laba operasional tertekan 10,85% yoy menjadi Rp207,88 miliar.

Dari sisi intermediasi, BBMD mencatatkan kinerja 16,38% yoy menjadi Rp10,19 triliun dibanding sebelumnya Rp8,76 triliun. Namun, aset turun 1,37% yoy menjadi Rp16,12 triliun dari sebelumnya Rp16,35 triliun.

Seiring dengan penyaluran kredit, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) gross mencapai 1,34% dari 1,12%. Kemudian, NPL net berada di level 0,61% dari sebelumnya 0,49%.

Adapun, dana pihak ketiga (DPK) BBMD turun 3,92% yoy menjadi Rp10,65 triliun. Dana murah alias CASA turun 1,46% yoy dari Rp5,07 triliun menjadi Rp4,99 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan dirinya tidak tahu soal rencana anggaran makanan bergizi gratis atau makan siang gratis diturunkan ke angka Rp7.500 per anak.

Suharso menjelaskan, pada dasarnya makan bergizi gratis akan mempertimbangkan kebutuhan gizi anak, misalnya mulai dari kebutuhan kalori per hari.

“Siapa bilang [anggaran makan siang gratis] Rp7.500? Buat kami, yang penting jumlah kalori yang akan disediakan. Berapa persen dari kebutuhan kalori para penerima itu dari setiap hari kebutuhannya,” ungkapnya di kantor Menpan RB, Selasa (30/7/2024).

Dia memberi contoh jika kebutuhan kalori anak per hari sebesar 2.200 kalori, pemerintah patut menentukan besaran kalori yang akan disediakan dalam makan bergizi gratis tersebut.

Selain itu, Suharso mengatakan harga dari bentuk kalori yang pemerintah sediakan akan disesuaikan dengan masing-masing daerah.

"Mengingat adanya biaya logistik yang harus ditanggung dalam alokasi makan bergizi gratis, maka harga pangan di Jakarta, Aceh, hingga Papua, akan berbeda-beda," imbuhnya.

Sebelumnya, muncul isu anggaran makan bergizi gratis akan disesuaikan dari Rp15.000 per anak menjadi Rp9.000 atau bahkan Rp7.500 per anak.

Pemerintah maupun Tim Gugus Tugas Sinkroninsasi Prabowo – Gibran pun menegaskan bahwa intinya, anggaran untuk makan bergizi gratis untuk tahun pertama pemerintahan presiden terpilih senilai Rp71 triliun.

Adapun, dalam catatan pemberitaan Bisnis, pemerintah telah mulai melakukan pilot project di sejumlah sekolah.

Teranyar, pada pekan lalu, Selasa (23/7/2024), Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming meninjau uji coba makan bergizi gratis di Bogor dengan anggaran senilai Rp14.900 per anak. Dirinya turut mengklarifikasi bahwa alokasi Rp7.500 per anak pun tidaklah benar.

"Untuk menu hari ini harganya Rp14.900 sudah termasuk ayam, nasi, sayur, buah-buahan, sama susu. Ini sekaligus mengklarifikasi bahwa anggarannya akan dipotong sampai Rp7.500, itu tidak benar," kata Gibran usai meninjau uji coba program Makan Bergizi Gratis di SDN Sentul 02.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat telah mulai melakukan pendataan terhadap anak-anak yang tersebar di tujuh kabupaten untuk diakomodasi ke dalam program makan bergizi gratis sesuai kebijakan dan arahan pemerintahan baru.

Bisnis.com, JAKARTA - Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta jajarannya, pelaku industri pengolahan nonmigas atau manufaktur menantikan jurus terakhir pemerintah untuk memberantas mafia impor ilegal.

Kekuatan besar di balik selundupan barang impor disebut menjadi biang kerok ambruknya industri padat karya dalam negeri. Hal ini tercerminkan dari banyaknya pabrik yang tutup disertai PHK massal.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan langkah pemerintah dengan menghadirkan satgas impor ilegal saja tak cukup. Pihaknya ingin Presiden Jokowi untuk turun tangan langsung membongkar sarang produk impor ilegal.

"Ya harus [diberantas], nanti kita bisa melihat seberapa besar kekuatan mafia impor dan seberapa besar keberpihakan pemerintahan Pak Jokowi pada sektor manufaktur padat karya," kata Redma saat dihubungi, Selasa (30/7/2024).

Redma juga mendukung rencana pemerintah untuk mengalihkan gerbang masuknya impor 7 komoditas manufaktur ke wilayah timur Indonesia, seperti Sulawesi dan Papua.

Menurutnya, bergesernya pintu masuk importasi ke wilayah timur dapat mempermudah pengawasan oleh Bea Cukai sehingga apabila terdapat impor 7 komoditas di gerbang selain pelabuhan tersebut dapat langsung ditindak.

"Tidak akan berdampak bagi biaya produksi di industri, karena itu berupa barang jadi. Tapi sangat penting karena akan mengurangi banyak praktik importasi ilegal," ujarnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas), Budi Susanto Sadiman, mengatakan pemindahan gerbang masuk impor ke Indonesia Timur merupakan ide bagus agar pengendaliannya lebih baik.

"Pihak yang menyalahgunakan produk impor untuk mendapatkan keuntungan dan merugikan industri dalam negeri akan berpikir dua kali karena biaya transport yang lebih tinggi kalau di kirim ke Jawa. Jadi ada nilai perlindungan industri dalam negeri," tuturnya.

Budi menyebut biaya logistik dari wilayah timur bisa meningkat 2-3 kali lipat apabila tujuan pemasaran di Jawa atau Sumatra.

Terlebih, penggunaan pelabuhan di Indonesia Timur akan menghidupkan transportasi laut dan mengurangi biaya produk ke Indonesia Timur, karena sebelumnya biaya kapal dibebani biaya pulan pergi karena kurang barang dari Indonesia Timur.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tengah mengkaji kemungkinan pemindahan pintu masuk impor untuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur, tepatnya ke Pelabuhan Sorong, Papua Barat dan Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, menyampaikan, usulan tersebut rencananya akan disampaikan kepada Presiden Jokowi dalam rapat terbatas (ratas).

Selain tujuh komoditas, kedua kementerian juga berencana untuk mengusulkan komoditas lain yang akan dipindah pintu masuk impornya ke kawasan Indonesia Timur.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyambangi kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (30/7/2024).

Kedatangan dirinya ke Kementerian yang berada di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat ini untuk mengecek kebenaran dari isu yang beredar mengenai digantinya Menteri ESDM Arifin Tasrif oleh Bahlil Lahadalia yang saat ini menjabat sebagai menteri investasi/kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada hari esok, Rabu (31/7/2024).

“Udah dibantah oleh istana kan, saya pun ke sini [ESDM] dalam rangka cari tahu itu,” kata Sugeng saat ditemui di Kementerian ESDM, Selasa (30/7/2024).

Dari kunjungannya tersebut, Sugeng mengaku tak mendapatkan info terkait isu pergantian menteri ESDM.Sebab, dirinya hanya bertemu dengan sekretaris jenderal (Sekjen) ESDM.

Namun, terkait pergantian menteri dirinya menyerahkan semua keputusan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena menurutnya hal itu adalah hak prerogatif dari Presiden.Dirinya juga berharap tidak ada unsur politik di dalamnya jika memang pergantian menteri ESDM ini benar terjadi.

“Sekali lagi itu hak prerogatif presiden, kita nggak bisa nilai, presiden yang memutuskan, silakan. Sejauh itu memang dalam rangka meningkatkan kinerja, mencapai capaian tertentu ke depan ya mudah-mudahan bukan karena persoalan politik,” ucapnya.

Tanggapan Arifin dan Bahlil

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif hanya menjawab singkat dalam menanggapi kabar dirinya bakal digantikan oleh Bahlil Lahadalia.

“Ya tunggu aja,” jawab Arifin ketika ditanya isu tersebut di Kementerian ESDM, Selasa (30/7/2024).

Lebih lanjut, ketika kembali ditanya terkait kabar tersebut, Arifin malah menjawab dengan candaan sambil mendoakan kesehatan para awak media.

“Ya kalau benar kenapa [sambil ketawa kecil]. Pokoknya kalian sehat-sehat aja,” ujarnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga enggan mengomentari isu dirinya ditunjuk menjadi menteri ESDM. Bahlil mengatakan, saat ini dirinya hanya berfokus dan bekerja di kementerian yang dirinya pimpin, yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

“Saya hari ini kerja di Kementerian Investasi kan,” kata Bahlil kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/7/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil pun tidak menjawab perihal isu Rosan Roeslani yang dikabarkan menggantikan dirinya menjadi menteri investasi jika dirinya menjadi menteri ESDM.

“Saya nggak tahu, saya lagi ada rapat soalnya ya,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) di sektor sekunder mencapai Rp94,8 triliun sepanjang semester I/2024.

Nilai investasi tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi PMDN di sektor primer yang sebesar Rp100,9 triliun, bahkan jauh di bawah realisasi PMDN di sektor tersier yang mencapai Rp212,5 triliun pada semester I/2024.

Jika dilihat secara proporsinya, PMDN di sektor sekunder pada semester I/2024 sebesar 23,2%, di bawah sektor primer yang sebesar 24,7% dan sektor tersier 52,1%.

Sementara dilihat dari trennya, porsi PMDN di sektor sekunder, yang lebih banyak menyerap tenaga kerja tersebut, cenderung mengalami penurunan, dari 25,4% pada 2023 dan 26% pada 2022.

Head of Macroeconomic and Financial Market Research Bank Permata Faisal Rachman mengatakan bahwa untuk PMDN sektor sekunder, industri dengan kontribusi tertinggi, yaitu food industry yang mencapai 30% dari PMDN sektor sekunder.

Menurutnya, penurunan kontribusi PMDN sektor sekunder kemungkinan berkaitan dengan menurunnya produksi pangan akibat El Nino pada semester pertama 2024, sehingga menurunkan pertumbuhan PMDN pada industri makanan.

"Pola yang sama juga terlihat pada pertumbuhan PMDN sektor primer untuk food crops," jelasnya kepada Bisnis, Selasa (30/7/2024).

Sementara itu, kontribusi tertinggi pada PMDN sektor tersier, yaitu sektor transportasi, pergudangan, dan komunikasi, atau sekitar 27%, yang pertumbuhannya juga terus meningkat.

Kondisi tersebut, kata dia, didorong oleh tingginya permintaan terkait ekonomi digital yang mana kebutuhan digital dan transaksi digital, serta aktivitas ritel digital memang meningkat cukup tinggi, terutama pascapandemi.

Faisal menilai pemerintah perlu terus memperluas program hilirisasi agar bisa memacu peningkatan investasi di sektor sekunder.

Hal ini dikarenakan, struktur ekonomi Indonesia yang masih cukup terkait erat dengan komoditas mentah menyebabkan kinerja investasi sektor sekunder menjadi tertahan.

“Program hilirisasi harus diperluas sehingga dapat memperpanjang domestic supply chain, guna memicu peningkatan investasi pada sektor sekunder,” katanya.

Selain itu, Faisal mengatakan bahwa pemerintah juga perlu meningkatkan peran Indonesia dalam rantai pasok global yang akan semakin mendorong pertumbuhan investasi pada sektor sekunder.

“Kebijakan tersebut perlu diperlukan untuk dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan,” kata dia.