Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mengungkapkan bahwa kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP untuk tahun ini semakin menipis.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan, pemerintah telah menambah kuota FLPP dari 168.000 unit menjadi 200.000 unit untuk 2024.

"Saat ini kita pantau, sampai akhir Oktober, itu sudah mencapai realisasi 178 ribu unit," ungkap Febrio dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, dikutip Sabtu (9/11/2024).

Dengan demikian, kuota pembangunan rumah subsidi lewat FLPP kini tersisa 22.000 unit lagi. Febrio meyakini, sisa kuota 22.000 unit tersebut bisa tercapai hingga akhir 2024.

Sebagai informasi, mengutip laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), FLPP merupakan dukungan fasilitas likuiditas perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Singkatnya, FLPP merupakan subsidi KPR yang diberikan pemerintah untuk mendukung para MBR memiliki hunian yang layak.

Adapun, program FLPP ditujukan bagi kelompok sasaran dengan batasan penghasilan per bulan maksimal Rp8 juta. Masyarakat yang menerima fasilitas ini akan menikmati suku bunga paling tinggi hanya 5% dengan masa subsidi KPR paling lama akan diberikan selama 20 tahun.

Sementara itu, sumber dana FLPP berasal dari suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah rutin dialokasikan sejak tahun 2010.

Selain FLPP, sambung Febrio, pemerintah juga memberikan insentif lain untuk sektor perumahan yaitu pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) sebesar 100%. Insentif PPN-DTP untuk perumahan tersebut juga sudah diperpanjang hingga 31 Desember 2024.

Hingga 31 Oktober 2024, ujar Febrio, realisasi insentif PPN-DTP perumahan sampai mencapai 31,6 ribu unit rumah. Hingga akhir tahun, pemerintah memproyeksikan realisasinya hingga 54 ribu unit rumah.

Insentif PPN DTP tersebut sendiri berlaku untuk unit rumah berharga di bawah Rp5 miliar serta dengan batasan pemberian insentif sebesar Rp2 miliar.

Febrio mengeklaim, salah satu faktor kenaikan pertumbuhan realisasi investasi selama Kuartal III/2024 yaitu karena dua insentif sektor perumahan tersebut. Oleh sebab itu, insentif FLPP dan PPN-DTP perumahan diharapkan juga mendongkrak perekonomian pada sisa tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berkomitmen memperbesar kucuran kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) tahun depan. Hal itu salah satunya didorong oleh kualitas kredit masyarakat yang cenderung positif.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menuturkan, portofolio kredit macet atau non-performing loan (NPL) kredit FLPP masyarakat posisinya sangat rendah di level 1%. Untuk itu, dirinya sesumbar bakal menambah kuota FLPP ke depan.

“FLPP ini diminati dengan NPL 1 koma sekian persen. Jadi, anggaran FLPP ini perlu diperbesar,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum, Senin (28/10/2024).

Di samping itu, dirinya juga mengaku bakal menjalin kerja sama dengan koalisi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk penyediaan rumah murah.

Apabila hal itu berjalan lancar, Ara berharap pemerintah dapat lebih efektif menyediakan rumah murah bagi masyarakat.

“Jadi output rumah harga murah karena menggunakan produsen langsung dan juga tanah dengan biaya murah,” tegasnya.

Pada kesempatan berbeda, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) turut mengatakan hal demikian.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Apersi Daniel Djumali menjelaskan bahwa setidaknya kuota FLPP 2025 diharapkan dapat tembus 300.000 unit. Hal itu diperlukan guna memastikan alokasi tetap tersedia hingga akhir tahun.

“Sekarang sampai November sudah habis, tahun depan harus ditarik lagi atau [kerja sama] dengan bank bikin skema pembiayaan yang khusus. [Kalau untuk kuota FLPP tahun depan] harusnya minimal 300.000 unit,” tegasnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Jumat malam, 18 Oktober 2024 dimulai dari dalam tiga hari ini, dua politisi top sama-sama meraih gelar doktor di Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadila, meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024, sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lulus program doktoral pada Jumat.

Disusul, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pembacaan sumpah jabatan lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kelima anggota BPK terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut akan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) rumah model Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Penambahan kuota menurutnya bakal didongkrak hingga sekitar 36 ribu unit rumah KPR jenis FLPP.

Berikutnya, sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) mengajukan somasi kedua kepada Direktur Utama IFG Life, Hexana Tri Sasongko pada Rabu,16 Oktober 2024.

Terakhir, Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran. Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. Lantaran Prabowo membentuk kabinet gemuk.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot....

<!--more-->

1. Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot sedangkan Hasto Tidak?

Dalam tiga hari ini, dua politisi top sama-sama meraih gelar doktor di Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadila, meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024, sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lulus program doktoral pada Jumat.

Bahlil, yang kini menjadi Menteri ESDM dan bakal kembali masuk kabinet dalam pemerintahannya Presiden Prabowo, menulis disertasi bertajuk “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Bekerkelanjutan di Indonesia”.

Bahlil mengatakan ia menemukan masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Pesan Sri Mulyani ke Lima Anggota BPK Terpilih: Pastikan Tiap-tiap Rupiah APBN untuk Menyejahterakakan Rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pembacaan sumpah jabatan lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kelima anggota BPK terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung.

Bendahara negara mengucapkan selamat mengemban amanah dalam menjaga keuangan. "Mari terus berkolaborasi dan bersinergi dalam memastikan tiap-tiap rupiah APBN digunakan sebaik-baiknya untuk membangun, menjaga dan menyejahterakan rakyat," tulis Sri Mulyani di akun instagram resminya, Kamis, 17 Oktober 2024.

Pembacaan sumpah dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto. Menyitir laman resmi BPK, pengucapan sumpah dilakukan di Gedung MA. Pengucapan sumpah dilakukan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Sri Mulyani Sebut akan Tambah Kuota Rumah KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah....

<!--more-->

3. Sri Mulyani Sebut akan Tambah Kuota Rumah KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut akan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) rumah model Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Penambahan kuota menurutnya bakal didongkrak hingga sekitar 36 ribu unit rumah KPR jenis FLPP.

“FLPP ini sekali lagi untuk masyarakat berpendapatan atau berpengadilan rendah, kuotanya naik dari 166 ribu unit rumah, naik menjadi 200 ribu unit rumah,” ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024, Jumat, 18 Oktober 2024 di Gedung Bank Indonesia (BI).

Kebijakan tersebut, kata Sri Mulyani, dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mendapatkan tempat tinggal atau rumah layak huni. Selain itu, hal ini juga diharapkan bisa menjadi stimulus untuk menaikkan angka penjualan dan menjaga inflasi. “Kebijakan tersebut tentu di dalam rangka untuk memberikan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. 70 Korban Jiwasraya Kirim Somasi Kedua ke Dirut IFG Life, Tuntut Pengembalian Dana Rp205 Miliar

Sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) mengajukan somasi kedua kepada Direktur Utama IFG Life, Hexana Tri Sasongko pada Rabu,16 Oktober 2024. Perwakilan tim hukum Konsolnas Jiwasraya, Otto Cornelis (OC) Kaligis, mengatakan pihaknya kembali menuntut pengembalian uang sebesar Rp205,78 miliar.

“Pada 30 September 2024, kami telah mengirimkan somasi dan surat tersebut telah diterima berdasarkan tanda terima. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada tanggapan atas somasi tersebut,” kata OC Kaligis, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 17 Oktoberfest 2024.

OC Kaligis menegaskan, jiwa dalam waktu tujuh hari tidak ada pembayaran senilai tuntutan, pihanya akan menempuh jalur hukum. Selain itu, juga mengajukan permohonan penyitaan terhadap aset-aset sebagai jaminan pembayaran kepada 70 korban.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Ekonom Sebut Kabinet Gemuk Prabowo akan Habiskan Rp 777 Miliar....

<!--more-->

5. Ekonom Sebut Kabinet Gemuk Prabowo akan Habiskan Rp 777 Miliar per Tahun untuk Gaji dan Tunjangan

Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran. Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. Lantaran Prabowo membentuk kabinet gemuk.

“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam laporan yang diterima Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dalam laporan tersebut, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp 150 juta per bulan. Sedangkan, gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan. Celios mengasumsikan anggaran operasional per orang di kabinet Rp 500 juta per bulannya, maka, dalam 5 tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp 1,95 triliun.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Jumat malam, 18 Oktober 2024 dimulai dari dalam tiga hari ini, dua politisi top sama-sama meraih gelar doktor di Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadila, meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024, sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lulus program doktoral pada Jumat.

Disusul, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pembacaan sumpah jabatan lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kelima anggota BPK terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut akan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) rumah model Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Penambahan kuota menurutnya bakal didongkrak hingga sekitar 36 ribu unit rumah KPR jenis FLPP.

Berikutnya, sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) mengajukan somasi kedua kepada Direktur Utama IFG Life, Hexana Tri Sasongko pada Rabu,16 Oktober 2024.

Terakhir, Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran. Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. Lantaran Prabowo membentuk kabinet gemuk.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot....

<!--more-->

1. Sama-sama Lulus dari SKSG UI, Kenapa Gelar Doktor Bahlil Disorot sedangkan Hasto Tidak?

Dalam tiga hari ini, dua politisi top sama-sama meraih gelar doktor di Sekolah Kajian Strategic dan Global (SKSG) Universitas Indonesia. Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadila, meraih gelar doktor pada Rabu, 16 Oktober 2024, sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto lulus program doktoral pada Jumat.

Bahlil, yang kini menjadi Menteri ESDM dan bakal kembali masuk kabinet dalam pemerintahannya Presiden Prabowo, menulis disertasi bertajuk “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Bekerkelanjutan di Indonesia”.

Bahlil mengatakan ia menemukan masyarakat lokal di sekitar tambang belum mendapatkan manfaat dari hilirisasi.

“Memang penelitian saya, hilirisasi itu yang mendapat manfaat paling besar sekarang ini adalah investor dan pemerintah pusat,” kata Bahlil saat memberi kuliah di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, pada Sabtu, 27 Juli 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Pesan Sri Mulyani ke Lima Anggota BPK Terpilih: Pastikan Tiap-tiap Rupiah APBN untuk Menyejahterakakan Rakyat

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri pembacaan sumpah jabatan lima Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kelima anggota BPK terpilih periode 2024-2029 mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis, 17 Oktober 2024 di Gedung Mahkamah Agung.

Bendahara negara mengucapkan selamat mengemban amanah dalam menjaga keuangan. "Mari terus berkolaborasi dan bersinergi dalam memastikan tiap-tiap rupiah APBN digunakan sebaik-baiknya untuk membangun, menjaga dan menyejahterakan rakyat," tulis Sri Mulyani di akun instagram resminya, Kamis, 17 Oktober 2024.

Pembacaan sumpah dipimpin oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sunarto. Menyitir laman resmi BPK, pengucapan sumpah dilakukan di Gedung MA. Pengucapan sumpah dilakukan sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Sri Mulyani Sebut akan Tambah Kuota Rumah KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah....

<!--more-->

3. Sri Mulyani Sebut akan Tambah Kuota Rumah KPR bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyebut akan menambah kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) rumah model Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Penambahan kuota menurutnya bakal didongkrak hingga sekitar 36 ribu unit rumah KPR jenis FLPP.

“FLPP ini sekali lagi untuk masyarakat berpendapatan atau berpengadilan rendah, kuotanya naik dari 166 ribu unit rumah, naik menjadi 200 ribu unit rumah,” ucap Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024, Jumat, 18 Oktober 2024 di Gedung Bank Indonesia (BI).

Kebijakan tersebut, kata Sri Mulyani, dilakukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar bisa mendapatkan tempat tinggal atau rumah layak huni. Selain itu, hal ini juga diharapkan bisa menjadi stimulus untuk menaikkan angka penjualan dan menjaga inflasi. “Kebijakan tersebut tentu di dalam rangka untuk memberikan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujarnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. 70 Korban Jiwasraya Kirim Somasi Kedua ke Dirut IFG Life, Tuntut Pengembalian Dana Rp205 Miliar

Sebanyak 70 nasabah korban PT Asuransi Jiwasraya yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Nasabah Korban Jiwasraya (Konsolnas Jiwasraya) mengajukan somasi kedua kepada Direktur Utama IFG Life, Hexana Tri Sasongko pada Rabu,16 Oktober 2024. Perwakilan tim hukum Konsolnas Jiwasraya, Otto Cornelis (OC) Kaligis, mengatakan pihaknya kembali menuntut pengembalian uang sebesar Rp205,78 miliar.

“Pada 30 September 2024, kami telah mengirimkan somasi dan surat tersebut telah diterima berdasarkan tanda terima. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada tanggapan atas somasi tersebut,” kata OC Kaligis, dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Kamis, 17 Oktoberfest 2024.

OC Kaligis menegaskan, jiwa dalam waktu tujuh hari tidak ada pembayaran senilai tuntutan, pihanya akan menempuh jalur hukum. Selain itu, juga mengajukan permohonan penyitaan terhadap aset-aset sebagai jaminan pembayaran kepada 70 korban.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Ekonom Sebut Kabinet Gemuk Prabowo akan Habiskan Rp 777 Miliar....

<!--more-->

5. Ekonom Sebut Kabinet Gemuk Prabowo akan Habiskan Rp 777 Miliar per Tahun untuk Gaji dan Tunjangan

Center of Economic and Law Studies (Celios) membuat laporan soal gambaran gaji dan tunjangan para menteri, wakil menteri, maupun kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran. Berdasarkan laporan tersebut, Celios menaksir, kabinet baru bisa menghabiskan dana hingga Rp 777 miliar per tahunnya. Lantaran Prabowo membentuk kabinet gemuk.

“Semakin banyaknya wakil menteri yang diangkat berarti akan meningkatkan belanja negara, termasuk gaji para staf pendukung, pengadaan mobil dinas, fasilitas kantor, hingga pembayaran gaji pensiun bagi menteri dan wakil menteri tersebut,” kata Peneliti Celios, Galau D. Muhammad, dalam laporan yang diterima Tempo pada Jumat, 18 Oktober 2024.

Dalam laporan tersebut, Celios mengasumsikan gaji dan tunjangan menteri sebesar Rp 150 juta per bulan. Sedangkan, gaji dan tunjangan wakil menteri sebesar Rp 100 juta per bulan. Celios mengasumsikan anggaran operasional per orang di kabinet Rp 500 juta per bulannya, maka, dalam 5 tahun mendatang peningkatan anggaran bisa mencapai Rp 1,95 triliun.

Berita selengkapnya baca di sini.

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pengelola Tabungan Perumahan (BP Tapera) mencatatkan total penyaluran rumah subsidi alias Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 618.354 unit di seluruh Indonesia.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho mengatakan, pihaknya telah merealisasikan akad pembiayaan Tapera berdasarkan prinsip syariah sebanyak 662 unit rumah dengan realisasi efek yang telah dicairkan pada Kredit Pembiayaan Rumah (KPR) sebanyak 594 unit rumah.

“Tercatat sejak tahun 2021 hingga per 14 Oktober 2024 kemarin, BP Tapera secara keseluruhan telah merealisasikan akad pembiayaan KPR Tapera secara nasional berdasarkan prinsip syariah sebanyak 2.975 unit rumah,” ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis, (17/10).

Heru menyebutkan, khusus provinsi Jawa Timur pihaknya telah merealisasikan akad Tapera dengan total Rp 189,43 miliar untuk 1.285 unit rumah. Di mana, untuk akad syariah sendiri tembus Rp 23,08 miliar atau 156 unit rumah.

Dia bilang, untuk penyaluran bantuan pembiayaan perumahan dengan skema FLPP yang dikelola oleh BP Tapera sejak tahun 2022, Jawa Timur masuk dalam peringkat 5 yaitu sebesar 38.899 unit rumah senilai Rp 4,27 triliun.

“Sehingga total FLPP yang telah disalurkan BP Tapera sejak tahun 2022 hingga per 14 Oktober 2024 adalah telah mencapai 618.354 unit rumah senilai Rp 71,45 triliun,” tandasnya.

Jakarta: Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersinergi dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) memperluas pemanfaatan ke segmen informal. Per 1 Oktober 2024, BP Tapera telah menyalurkan pembiayaan perumahan dari Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada sektor informal/pekerja mandiri sebanyak 25.229 unit rumah senilai Rp3,04 triliun.

“Kami berharap sinergi dapat terjalin dengan baik dalam rangka perluasan kepesertaan pekerja mandiri,” ujar Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dikutip dari Antara, Selasam 15 Oktober 2024.

BP Tapera dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menjalin kesepahaman bersama dengan menandatangani nota kesepahaman bersama tentang Sinergi Program Pembiayaan Ultra mikro dan Tabungan Perumahan Rakyat dalam rangka pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho dan Direktur Utama PIP Ismed Saputra berkomitmen untuk bersama mewujudkan sinergitas antara BP Tapera dan PIP dalam memberdayakan UMKM melalui sinergi Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan tabungan perumahan rakyat.

Sinergi ini menjadi menarik karena kedua lembaga ini sama-sama memiliki peran menyalurkan dana pembiayaan dengan segmen yang relatif sama dan berdampak positif untuk mereduksi tingkat kemiskinan masyarakat di Indonesia dengan porsinya masing-masing.

Baca juga: Gaji Rp12 Juta Dapat Rumah Subsidi FLPP? Ini Tanggapan Menteri Basuki

Heru Pudyo Nugroho mengatakan pertukaran data dan informasi terkait pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dan tabungan perumahan rakyat dapat berjalan dengan baik dan memperluas akses baik dari sisi pembiayaan UMi maupun tabungan perumahan rakyat dalam rangka pemberdayaan UMKM.

“Nasabah yang sudah mendapat pembiayaan UMi akan diajak untuk menjadi peserta Tapera karena “semua bisa punya pensiun”, selanjutnya secara resiprokal nasabah UMi jika sudah terdaftar menjadi peserta juga bisa mendapatkan manfaat dari BP Tapera,” ujar Heru.

Pada 2025, BP Tapera fokus untuk penetrasi kepesertaan bagi masyarakat informal dalam mendapatkan pembiayaan perumahan subsidi. Di sisi lain, Pusat Investasi Pemerintah sebagai koordinator pendanaan (coordinated fund) akan membiayai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

PIP itu sendiri merupakan Badan Layanan Umum (BLU) dari Kementerian Keuangan yang mengelola dana bergulir dengan fokus pada kelompok pembiayaan ultra mikro.

Pembiayaan yang disalurkan untuk kelompok ini maksimal senilai Rp20 juta. Selanjutnya LKBB ini akan menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terutama untuk usaha rintisan (start up) UMKM.

Sementara itu, Direktur Utama PIP Ismed Saputra menyampaikan bahwa sejak digulirkan tahun 2017 sampai dengan akhir September 2024, pembiayaan UMi telah menjangkau 11,3 juta pelaku usaha ultra mikro di 510 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia dengan 96 LKBB dan nilai penyaluran mencapai Rp43,56 triliun.

“Pelaksanaan perluasan penyaluran UMi dan pemberdayaan UMKM dapat dikolaborasikan oleh PIP kepada berbagai pihak. Salah satunya BP Tapera yang memiliki tugas pokok dalam penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat untuk peningkatan dan perluasan akses perumahan,” ujar Ismed Saputra.

Menurut dia, BP Tapera telah memiliki ekosistem dalam kepesertaan Tabungan Perumahan Rakyat dimana datanya dapat dielaborasi lebih dalam untuk keperluan analisis dan klasterisasi dalam keperluan penyaluran Pembiayaan UMi.

Begitupun sebaliknya, PIP telah memiliki ekosistem yang mapan terkait pembiayaan UMi bukan hanya terdiri atas para debitur UMi, namun juga pihak lain yang mendukung seperti Manajemen LKBB penyalur, AO/Pendamping UMi, dan sebagainya.

Hal ini dapat dikolaborasikan dalam penyediaan akses dan/atau manfaat Tabungan Perumahan Rakyat khususnya pada penyediaan rumah/kemudahan kepemilikan rumah.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Bisnis.com, MEDAN - Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estate Indonesia Sumatra Utara (DPD REI Sumut) Wahyudi Budiman menyesalkan kuota rumah murah bersubsidi yang sebanyak 166.000 unit, habis sejak Juli 2024.

Dia mengatakan kondisi tersebut telah menempatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan para pengembang perumahan, termasuk di Sumatra Utara, dalam situasi amat sulit.

"Saya sangat menyesalkan ketiadaan kuota rumah subsidi yang berdampak besar pada masyarakat yang sangat membutuhkan hunian terjangkau. Krisis ini juga memukul para pengembang yang telah membangun stok rumah murah," kata Wahyudi kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Dikatakannya, ketiadaan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau kuota pembiayaan rumah subsidi sejak 4 bulan terakhir di Sumut berpotensi memperburuk krisis perumahan. Bak menggelindingkan bola panas, krisis sosial yang lebih luas bisa terjadi.

Wahyudi menyinggung soal ribuan pengusaha properti kelas menengah bawah yang kian terhimpit dalam situasi ini.

Para pengusaha itu yang meminjam dari lembaga perbankan untuk membangun rumah subsidi, disebut Wahyudi harus menelan pil pahit lantaran penjualan rumah terhenti akibat ketiadaan kuota FLPP.

Dia mengatakan saat ini banyak rumah yang telah dibangun, tapi terbengkalai dan tidak terjual, sehingga mengancam kelangsungan usaha para pengembang. Hal ini jelas akan berimbas pula pada peningkatan angka kredit macet perbankan.

Tanpa kuota rumah subsidi yang memadai, pengembang kesulitan dalam membayar bunga pinjaman bank.

"Mereka harus menanggung beban bunga bank yang terus berjalan sementara penjualan rumah terhenti. Ada banyak contoh rekan kami sesama pengembang yang terancam gulung tikar," jelasnya.

Wahyudi juga menggambarkan dampak berantai lain akibat ketiadaan kuota rumah bersubsidi terhadap sektor terkait, seperti industri kayu, industri semen, maupun industri batu. Termasuk ribuan pekerja bangunan yang akan turut kena imbasnya dan mengancam kelangsungan hidup mereka.

Wakil Ketua DPD REI Sumut ini meminta pemerintah segera menemukan langkah kongkrit untuk menangani permasalahan ini. Menurutnya, situasi ini dapat menjadi bom waktu yang merugikan MBR maupun pengembang jika tak segera diatasi.

Sejumlah usulan pun disampaikan Wahyudi, seperti penambahan kuota rumah subsidi, pengusulan program Makmur Bersama Tanah atau MBT, hingga peningkatan anggaran.

"Kami berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, yang dikenal pembelaan dan komitmennya terhadap perumahan rakyat, dapat memberi solusi cemerlang di akhir masa transisi pemerintahan," tandasnya. (K68)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendukung usulan menaikkan syarat pendapatan maksimal untuk penerima bantuan rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Adapun saat ini syarat penerima FLPP salah satunya memiliki penghasilan tetap atau tidak tetap yang tidak melebihi batas penghasilan paling tinggi sebesar Rp 8 juta per bulan.

Basuki mengatakan, usulan untuk menaikkan syarat pendapatan maksimal penerima FLPP menjadi sebesar Rp 12 juta merupakan langkah yang positif.

"Saya kira langkah yang bagus. Sudah lama sebetulnya usulan itu. Sekarang kan cuma Rp 8 juta. Dulu berapa? dulu Rp 4 juta atau Rp 5 juta naik Rp 8 juta, sekarang Rp 12 juta," ujarnya saat ditemui di Gedung PUPR, Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Menurutnya, kenaikan batas maksimal pendapatan penerima bantuan FLPP ini bisa dilakukan lantaran masyarakat berpenghasilan di atas Rp 8 juta juga membutuhkan bantuan perumahan dari pemerintah.

"Karena yang di atas Rp 8 juta itu juga perlu FLPP-nya," kata Basuki.

Sebelumnya Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro mengusulkan pemerintah agar menaikkan batas maksimal pendapatan penerima FLPP menjadi Rp 12 juta.

Sebab, berdasarkan hitungannya, pendapatan pekerja milenial saat baru lulus sekolah sampai dua tahun bekerja telah meningkat pesat dari Rp 5 juta per bulan menjadi Rp 8 juta per bulan.

Sementara berdasarkan data Kementerian PUPR tahun 2019, sebanyak 81 juta generasi milenial belum memiliki rumah karena 63,12 persen dari mereka belum mampu secara finansial.

"Sekarang S1 masuk baru rata-rata berapa (penghasilannya)? Ya Rp 5 juta katakan. Bangun high rise 2 tahun, 2 tahun ke depan pendapatannya sudah lewat Rp 8 juta. Itu bukan satu orang lho ya, satu rumah lho suami istri. Kasihan yang muda-muda ini akhirnya tidak menikmati fasilitas subsidi," ucap Budi Saddewa saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Jakarta: Usulan mengubah batas maksimal pendapatan penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi Rp12 juta per bulan dari sebelumnya Rp8 juta per bulan dinilai hal bagus. Namun itu bergantung pada keputusan pemerintahan selanjutnya.

"Langkah yang bagus, sudah lama sebetulnya usulan itu, sekarang kan cuma Rp8 juta, dulu Rp4-5 juta, naik ke Rp8 juta, sekarang ke Rp12 juta. Karena yang di atas Rp8 juta juga perlu FLPP,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kementerian PUPR di Jakarta, Kamis, 10 oktober 2024.

Selain pelonggaran batas maksimum pendapatan penerima subsidi, terdapat juga usulan yang mengemuka di pelaku industri properti bahwa tenor kredit FLPP dapat diperpanjang hingga 30-40 tahun.
Basuki juga merespons positif hal itu karena dapat meringankan beban cicilan bagi pembeli rumah.

“Karena kalau dulu misal sekarang angsur Rp2 juta, 20 tahun lagi Rp2 juta kan kecil. Jadi relatif banget. Bisa saja kalau itu kebijakannya ditetapkan pemerintah bisa saja," kata dia.

Dalam aturan pembiayaan perumahan rakyat yang saat ini berlaku dalam Keputusan Menteri PUPR No 242/KPTS/M/2020 dijelaskan bahwa syarat untuk menerima fasilitas pembiayaan perumahan FLPP di antaranya memiliki penghasilan di bawah Rp8 juta. Sementara bunga FLPP yakni 5 persen untuk tenor sampai dengan 20 tahun.

Baca juga: Kuota Resmi Ditambah, Target Rumah Subsidi FLPP Jadi 200 Ribu Unit

Dalam regulasi itu, maksimal penghasilan penerima subsidi dipatok Rp 8 juta untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Ketentuan itu berlaku baik konvensional maupun syariah.

Sedangkan dalam aturan lama untuk KPR Sejahtera Tapak hanya Rp4.000.000 dan Rumah Sejahtera Susun sebesar Rp7.000.000. Kempen baru ini juga mencabut Kepmen nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera tapak yang Diperoleh Melalui Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi.

Adapun masa subsidi berjalan untuk penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) masa subsidi masih berlangsung paling lama 20 tahun. Sedangkan untuk SSB berlangsung paling lama 10 tahun. Selanjutnya untuk SBUM yang diberlakukan masih sama, yaitu sebesar Rp4.000.000.

Adapun presiden terpilih Prabowo Subianto melalui timnya mengungkapkan janji akan membangun sebanyak tiga juta rumah setiap tahun yaitu masing-masing satu juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.

"Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun," ujar Ketua Satuan Tugas (Satgas) presiden terpilih Prabowo Subianto yakni Hashim Djojohadikusumo di Jakarta, Kamis.

Program pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KIE)

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan rencana pemerintah menaikkan batas pendapatan masyarakat yang bisa membeli rumah bersubsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Basuki mengatakan, bisa saja penghasilan penerima subsidi dipatok menjadi Rp 12 juta, dari saat ini maksimal Rp 8 juta. Hal itu sesuai usulan dari berbagai pihak.

"Saya kira langkah yang bagus, sudah lama sebetulnya usulan itu. Sekarang kan cuma Rp 8 juta, dulu Rp 4-5 juta, naik ke Rp 8 juta, sekarang ke Rp 12 juta karena yang di atas Rp 8 juta itu juga perlu FLPP-nya," kata Basuki di kantornya, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Basuki menjelaskan, skema untuk membuat cicilan pembelian rumah bagi masyarakat bisa lebih murah dengan memperpanjang tenornya. Dari yang selama ini di kisaran 30 tahun, bisa menjadi sampai 40 tahun.

Meski begitu, Basuki menekankan semua konsep itu sejauh ini sebatas usulan. Kebijakannya tergantung pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, sebab masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan habis 20 Oktober 2024.

"Jadi bisa saja saya kira, kalau dulu misal sekarang angsur Rp 2 juta, 20 tahun lagi Rp 2 juta itu kan kecil, jadi relatif. Tapi bisa saja, kalau policy-nya itu ditetapkan pemerintah," ungkap Basuki.

Sebagai informasi, aturan pembiayaan perumahan rakyat terakhir diperbarui melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 yang terbit 24 Maret 2020 lalu dan mulai berlaku per 1 April 2020.

Dalam regulasi baru ini, maksimal penghasilan penerima subsidi dipatok Rp 8 juta untuk KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Ketentuan itu berlaku baik konvensional maupun syariah.

Adapun masa subsidi berjalan untuk penyaluran FLPP masa subsidi masih berlangsung paling lama 20 tahun, sedangkan untuk SSB berlangsung paling lama 10 tahun. Selanjutnya untuk SBUM yang diberlakukan masih sama, yaitu sebesar Rp 4 juta.

Untuk wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat, diberikan skema yang relatif khusus. Batasan penghasilan untuk rumah umum tapak sebesar Rp 8 juta dan Sarusun umum sebesar Rp 8,5 juta.

Sedangkan suku bunga yang diterapkan adalah sebesar 4% dengan jangka waktu angsuran KPR paling lama 20 tahun. SBUM yang diberikan untuk wilayah tersebut sebesar Rp 10 juta.

(aid/ara)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mendukung perubahan syarat penerima bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan menjadi berpenghasilan maksimal Rp 12 juta per bulan. Syarat penerima FLPP saat ini memiliki pendapatan maksimal Rp 8 juta per bulan.

Pendapatan tersebut merupakan total pendapatan suami dan istri jika sudah berkeluarga. Basuki menilai, penyesuaian syarat maksimal pendapatan penerima bantuan FLPP menjadi Rp 12 juta per bulan adalah langkah yang bagus.

"Usulan penyesuaian syarat pendapatan maksimum jadi Rp 12 juta per bulan sudah lama disampaikan. Syarat pendapatan saat ini merupakan hasil penyesuaian yang sebelumnya antara Rp 4 sampai Rp 5 juta," kata Basuki di kantornya, Kamis (10/10).

Basuki menilai, penyesuaian tersebut pada akhirnya dapat menekan angka kebutuhan atau backlog perumahan yang mencapai 9,9 juta unit tahun lalu. Sebab, Basuki berpendapat masyarakat dengan pendapatan Rp 8 sampai Rp 12 juta masih membutuhkan FLPP untuk memiliki rumah.

Direktur Utama Perum Perumnas Budi Saddewa Soediro menjelaskan, rendahnya syarat pendapatan maksimum merupakan penyebab utama tingginya angka generasi milenial yang belum memiliki rumah. Kementerian PUPR mendata 81 juta generasi milenial belum memiliki rumah.

Sebanyak 63,12% dari 81 juta generasi milenial yang belum memiliki rumah mengaku belum mampu secara finansial. Sementara itu, 28,63% beralasan belum menemukan rumah yang tepat dan memilih menunda memiliki rumah.

Budi menduga mayoritas generasi milenial yang telah dua tahun bekerja sudah tidak layak mendapatkan bantuan FLPP. Ia menghitung pendapatan generasi milenial yang baru lulus naik dari Rp 5,5 juta per bulan menjadi lebih dari Rp 8 juta per bulan setelah dua tahun bekerja.

"Pendapatan lebih dari Rp 8 juta per bulan itu pendapatan suami-istri. Kasihan generasi muda ini tidak bisa menikmati fasilitas subsidi," kata Budi di Indonesia Future Policy Dialogue Katadata, Rabu (9/10).

Sementara itu, Budi mengatakan, sebagian besar generasi milenial tidak mampu memenuhi pendanaan jika menggunakan kredit komersial dalam membeli rumah. Alhasil, arus kas pada rumah khusus MBR buatan Perumnas tersendat akibat minimnya pembelian.

Ia menilai masalah penyerapan rumah baru menjadi masalah industri perumahan saat ini. Budi mendorong pemerintah untuk mengaktifkan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat untuk menyerap semua hasil produksi Perumnas.

Budi berargumen penunjukkan BP Tapera sebagai lembaga penyerap rumah akan memperlancar arus kas Perumnas. Selain itu, Budi menyampaikan BP Tapera dapat kembali menyerap rumah yang gagal cicil.

"Dengan demikian, data ketersediaan rumah dan berapa rumah yang harus dibangun bisa dihitung dengan tepat. Sebab, sebagian MBR membeli rumah untuk investasi, bukan sebagai tempat tinggal," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Satuan Tugas (Satgas) Perumahan presiden terpilih, Bonny Z. Minang, mengatakan, Presiden terpilih Prabowo Subianto akan meningkatkan kuota fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau rumah subsidi menjadi 334 ribu unit per tahun.

Ia menyatakan, Satgas Perumahan akan menaikkan kuota FLPP sebesar 100 ribu unit dari 200 ribu unit. “Selain itu, jika program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) disetujui oleh Kementerian Keuangan, akan ada tambahan 34 ribu unit. Jadi totalnya 334 ribu unit per tahun,” ujar Bonny di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu, 9 Oktober 2024.

Untuk mencapai target itu, Bonny mengatakan, saat ini pemerintah tengah mendorong peran sektor pengembang untuk berinovasi dalam menawarkan strategi pembiayaan yang lebih fleksibel. Sebab, menurutnya, pasar perumahan tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah saja, tapi juga sektor-sektor penunjang lainnya.

“Sektor perbankan dan pengembang harus cerdik dalam memberikan strategi-strategi yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya.

Di sisi lain, kata Bonny, masyarakat perlu diedukasi mengenai kepemilikan rumah FLPP dengan tenor panjang. Menurutnya, masyarakat tidak akan rugi untuk membeli rumah dengan cicilan yang panjang sebab akan ada kenaikan nilai aset tiap tahunnya.

“Kalau cicilannya katakan bisa Rp 300 ribu, cuma bunganya sebenarnya 11 persen. Nah itu harus kita edukasi masyarakat. Kalau panjang (tenor) 40 tahun, nggak rugi. Nyicil 40 tahun nggak rugi. Kenapa? Setiap tahun itu ada kenaikan aset,” ujar Bonny.

Rencana penambahan kuota rumah bersubsidi melalui skema FLPP ini juga pernah disinggung oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Ia mengatakan, kuota FLPP 2024 sebanyak 166 ribu unit rumah. Namun kuota tersebut pada bulan Juli ini sudah habis atau tersalurkan. "Sehingga September ini akan ditambah (FLPP)," kata Basuki Hadimuljono, di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat, 23 Agustus 2024.

Ia berharap bank-bank yang tergabung dalam Himbara dapat memberikan kredit kepada masyarakat dengan bunga yang terjangkau. Kementerian PUPR menyalurkan unit rumah kepada masyarakat seharga Rp 144-160 juta.

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono juga mengatakan Kementerian PUPR saat ini sedang meminta tambahan kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kementerian Keuangan.

“Sekarang ini kami lagi minta tambahan di Kementerian Keuangan. Kalau targetnya itu habis sebelum (waktunya) kan berarti bagus, iya kan? Karena itu Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara, bukan DIPA-nya PUPR, langsung di bawah Kementerian Keuangan," kata Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.

Oleh karena itu, Basuki Hadimuljono menyebutkan Kementerian PUPR saat ini sedang meminta tambahan kuota rumah subsidi skema FLPP di Kementerian Keuangan.

Hendri Agung Pratama berkontribusi dalam artikel ini