Bisnis.com, JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengaku siap mengikuti lelang pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga lewat skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) tahun depan.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengaku pihaknya sudah bersiap sejak wacana skema KPBU diguangkan pemerintah pada 2020 lalu. Perusahaan pun telah membuat kajian terkait di mana area-area yang menarik untuk diikutkan skema KPBU.

"Jadi apakah PGN siap? PGN tentu akan mendukung semua upaya pemerintah untuk dapat mengakselerasi ketersedian infrastruktur jargas. Kami akan ikut," kata Rosa kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/10/2024).

PGN memang perusahaan yang selama ini menggarap pembangunan jargas rumah tangga. Rosa mengungkapkan hingga saat ini jumlah pelanggan eksisting telah mencapai 820.000 sambungan rumah tangga (SR).

Pihaknya menargetkan tambahan sebanyak 117.000 SR sampai akhir 2024. Sedangkan, untuk 2025 PGN menargetkan tambahan 200.000 SR.

"Kalau kita bicara ketersediaan infrastruktur Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) kami sudah memasukkan target committed itu 100.000 minimal per tahun," imbuh Rosa.

Pembukaan lelang jargas rumah tangga lewat skema kerja sama pemerintah badan usaha (KPBU) mulai 2025 diungkapkan oleh Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman. Dia mengatakan, untuk konstruksi SR sendiri bisa terlaksana pada 2026.

"Kami baru akan mulai, kami sudah studi 2 tahun. Insyaallah 2025 nanti kita masuk proses lelang, 2026 bisa konstruksi dan mulai ada SR untuk KPBU, rencananya seperti itu," kata Laode.

Laode menuturkan, pihaknya memiliki sejumlah penawaran agar pengusaha swasta tertarik mengikuti skema KPBU. Ini salah satunya dengan model pengembangan jargas dalam satu wilayah dalam jumlah yang banyak.

"Contohnya di Batam lebih dari 200.000 SR, Palembang lebih 200.000 SR. Jadi diharapkan dengan jumlah yang masif ini akan mengundang keinginan yang lebih dari badan usaha untuk mengikuti lelang dari KPBU untuk terjun membangun jargas," jelasnya.

Selain itu, pemerintah bakal memberikan insentif bagi pengusaha. Adapun, insentif itu dalam bentuk bantuan capex maksimal 49% yang disebut juga istilah viability gap fund (VGF).

"VGF itu begitu dia [pelaku usaha] konstruksi, dia kan butuh investasi, 100% investasi dibantu 49% oleh pemerintah. Maksimal ya, maksimal 49% oleh Kementerian Keuangan," kata Laode.

Pembangunan Tol Dalam Kota Bandung atau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) akan dilanjutkan. Kajian untuk pembangunan tol ini sudah ada hampir 15 tahun yang lalu.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PU, Triono Junoasmono menerangkan, pembiayaan untuk pembangunan tol ini sedang dikaji. Kebetulan pemerintah mendapat bantuan hibah.

"Sedang kita kaji kebetulan kita dapat bantuan grant. Kita sedang kaji untuk review feasibilitystudy-nya, di tempat saya kebetulan," katanya di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

"Kan nggak bisa semuanya pakai APBN, tidak semuanya juga pakai KPBU, mungkin nanti ada bagian yang KPBU, ada bagian yang support dukungan dari pemerintah. (Ada bagian APBN?) Betul, mungkin menggunakan pinjaman luar negeri, mungkin, ini yang sedang kita kaji," terangnya.

Ia mengaku tak ingat berapa kebutuhan dana untuk membangun Tol Dalam Kota Bandung. Kajian pembangunan tol ini sudah ada dari hampir 15 tahun yang lalu, oleh karena itu pihaknya melakukan kajian ulang mengingat terdapat berbagai perubahan harga.

"Karena kajian itu hampir 15 tahun yang lalu kan, kajian yang terakhir, itu lagi kita review harganya kita review, trasenya lagi kita review lagi," katanya.

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE) menyelesaikan proyek Bandara Dhoho Kediri. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibangun melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) unsolicited.

Diresmikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, bandara ini diharapkan menjadi katalis penting bagi peningkatan konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur, khususnya bagian selatan.

Dalam sambutannya, Luhut mengapresiasi kehadiran Bandara Dhoho sebagai langkah strategis dalam memperkuat jaringan transportasi di Jawa Timur.

"Bandara Dhoho Kediri merupakan momentum bersejarah, tidak hanya karena ini adalah bandara pertama dengan skema KPBU unsolicited, tetapi juga karena dampak positifnya terhadap perekonomian regional. Bandara ini membuka akses yang lebih luas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan potensi Kediri sebagai pusat ekonomi baru di Jawa Timur," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/10/2024).

Sementara itu, Presiden Direktur PT Surya Dhoho Investama, Istata T Siddharta mengungkapkan Bandara Dhoho merupakan "A Gift to the Nation." Proyek ini merupakan kontribusi signifikan bagi kemajuan infrastruktur Indonesia, terutama dalam membuka konektivitas ke wilayah-wilayah selingkar Wilis seperti Kediri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, dan sekitarnya.

Sebagai kontraktor utama, WEGE berperan penting dalam memastikan penyelesaian proyek ini tepat waktu dan sesuai standar internasional. Bandara Dhoho Kediri, dengan runway sepanjang 3.300 x 60 meter, apron komersial berukuran 548 x 141 meter, dan terminal penumpang seluas 18.000 meter persegi berkapasitas 1,5 juta penumpang per tahun, menjadi bukti WEGE mendukung pengembangan infrastruktur yang berkualitas di Tanah Air.

Bandara ini juga memiliki kapasitas untuk menangani pesawat berbadan besar seperti Boeing-777, menjadikannya sebagai salah satu bandara dengan infrastruktur paling modern di Indonesia.

Di sisi lain, Direktur Operasi 1 WEGE, Bagus Tri Setyana menyampaikan pencapaian ini merupakan wujud dari pengalaman WEGE dalam menyelesaikan proyek-proyek berskala besar dengan kualitas tinggi.

"Kami bangga dapat berkontribusi dalam pembangunan Bandara Dhoho Kediri yang diharapkan menjadi penggerak utama perkembangan ekonomi regional. WEGE akan terus berkomitmen memberikan solusi inovatif dan berkualitas untuk mendukung pembangunan Indonesia," pungkas Bagus.

Sebagai informasi, acara peresmian yang berlangsung pada Jumat (18/10) ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, PJ. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, serta jajaran eksekutif dari mitra proyek, di antaranya Presiden Direktur PT Surya Dhoho Investama (SDhI) Istata T Siddharta dan Presiden Direktur PT Gudang Garam Tbk Susilo Wonowidjojo. Turut hadir pula Direktur HC PT Wijaya Karya Persero Tbk Hadjar Seti Aji dan Direktur Operasi 1 WEGE Bagus Tri Setyana.

Menhub Tinjau Pembangunan Bandara Kediri, Minta Rampung Desember

Menhub Tinjau Pembangunan Bandara Kediri, Minta Rampung Desember

Bandara Dhoho Kediri yang dibangun PT Gudang Garam Tbk melalui PT Surya Dhoho Investama (PT SDHI) diresmikan hari ini. InJourney Airports berperan sebagai operator bandara tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan optimismenya terhadap peranan Bandara Dhoho Kediri dalam memajukan kawasan selatan Pulau Jawa.

"Hari ini adalah salah satu peristiwa penting bagi pengembangan konektivitas dan ekonomi di selatan Pulau Jawa. Bandara Dhoho Kediri menjadi proyek percontohan di Indonesia dengan skema KPBU unsolicited, di mana inisiatif proyek datang dari pihak swasta dan didukung oleh Pemerintah," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

"Kehadiran Bandara Dhoho ini mencerminkan kolaborasi efektif antara sektor publik dengan swasta, dan menjadi contoh bagi skema KPBU dalam mengatasi tantangan pembangunan dengan cepat dan efisien," lanjutnya.

Bandara Dhoho Kediri dibangun oleh PT Surya Dhoho Investama (PT SDHI), serta dioperasikan oleh InJourney Airports. Kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) antara PT SDHI dengan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan pada 7 September 2022, serta kemudian disahkan melalui penandatanganan Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Angkasa Pura I (AP1) (saat ini telah menggabungkan diri ke dalam PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports) dengan PT SDHI pada 29 Maret 2023. Melalui KSO tersebut, InJourney Airports akan mengoperasikan Bandara Dhoho Kediri selama 50 tahun.

Jenis kerja sama antara InJourney Airports dengan PT SDHI menjadi yang pertama kalinya di Indonesia, di mana InJourney Airports selaku perusahaan pengelola bandara diberi kepercayaan untuk mengoperasikan bandara yang dibangun dan dibiayai oleh entitas perusahaan swasta. Bandara Dhoho Kediri juga menjadi bandara pertama di Indonesia yang dibangun dengan pembiayaan swasta murni, serta tanpa menggunakan anggaran dari negara.

"InJourney Airports sebagai mitra PT SDHI dalam mengoperasikan Bandara Dhoho Kediri berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik dalam pelayanan kepada seluruh pengguna jasa di Bandara Dhoho Kediri, utamanya dari sisi kesiapan SDM, standar keamanan, pelayanan, dan keselamatan penerbangan yang sesuai dengan standar global yang selama ini diterapkan di seluruh bandara yang dikelola InJourney Airports," kata Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi.

"Kami berharap, keberadaan Bandara Dhoho Kediri dapat memberikan dampak positif bagi warga masyarakat Kediri khususnya, serta memberikan multiplier effect dalam hal pengembangan pariwisata, industri, konektivitas, dan perekonomian terhadap kawasan selatan Pulau Jawa," ungkap Faik Fahmi.

Bandara Dhoho Kediri dilengkapi dengan terminal seluas 25.857 m2 yang mampu menampung hingga 1,5 juta penumpang/tahun, apron dengan kapasitas 12 pesawat berbadan sedang (narrow body) dan 3 pesawat berbadan lebar (wide body), serta runway berdimensi 3.300 m x 45 m yang mampu melayani pesawat berbadan lebar sejenis Boeing 777-300ER.

Saat ini Bandara Dhoho Kediri melayani penerbangan rute dari/menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang yang dioperasikan oleh maskapai Citilink. Penerbangan yang beroperasi sejak 5 April 2024 tersebut kini dilayani dengan frekuensi dua penerbangan per pekan, yakni setiap Rabu dan Jumat.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten BUMN konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) memperkuat skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mengantisipasi penurunan anggaran Kementerian PUPR pada 2025.

Kementerian PUPR diketahui mendapatkan anggaran tambahan Rp40,59 triliun, sehingga total pagu anggaran naik menjadi Rp116,22 triliun pada 2025. Meski bertambah, nilai ini masih lebih rendah dari anggaran 2024 yang mencapai Rp149,74 triliun.

Sekretaris Perusahaan Adhi Karya Rozi Sparta menyatakan perseroan telah mengantisipasi penurunan anggaran tersebut dengan memperkuat lini bisnis melalui skema KPBU, didukung dengan pembiayaan kreatif dan mitra yang kuat.

“Skema ini memungkinkan ADHI untuk tetap berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur strategis dengan tetap menerapkan prinsip kehatian-hatian dalam memilih proyek yang akan dikerjakan,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (23/9/2024).

Rozi menambahkan opsi proyek dari BUMN/BUMD dan swasta juga telah memperluas sumber kontrak baru perusahaan. Pendekatan tersebut membuat ADHI tidak hanya bergantung pada proyek pemerintah dan mampu meraih peluang dari berbagai sumber.

Di sisi lain, emiten BUMN Karya ini juga akan fokus mengembangkan lini bisnis yang dapat memberikan pendapatan berulang atau recurring income pada tahun depan.

Prospek ADHI pada 2025 juga ditopang oleh Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp2,09 triliun yang telah disetujui DPR pada Juli 2024. Modal ini ditujukan untuk merampungkan proyek strategis nasional Tol Solo-Jogja-Kulonprogo dan Tol Jogja-Bawen.

“Kami optimis bahwa peningkatan anggaran [PUPR] dan PMN ini akan memberikan dampak positif bagi kinerja ADHI, terutama dalam menjaga pertumbuhan fundamental dan memperkuat posisi perseroan di sektor infrastruktur,” ucap Rozi.

Hingga Agustus 2024, ADHI mengantongi kontrak baru senilai Rp13,6 triliun. Perolehan itu lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2023, yakni Rp24,5 triliun.

Kontrak baru tersebut diraih dari pekerjaan proyek gedung sebesar 43%, sumber daya air sebesar 31%, sisanya jalan & jembatan, properti, manufaktur, dan EPC sebesar 26%.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dikembangkan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dengan menggandeng investor asing.

Hal itu dilakukan untuk mendukung pengembangan Bandara IKN sebagai airport yang akan melayani masyarakat umum.

"Sebenarnya begitu perpres-nya (peraturan presiden soal Bandara IKN) jalan, itu bisa langsung untuk umum. Tapi pertanyaannya adalah apakah terminalnya itu mencukupi. Karena terminalnya itu kan saat ini baru yang khusus ya," ujar Budi Karya usai mengikuti rapat di Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

"Katakanlah kalau masih penerbangan satu hari itu katakanlah 10 sampai 15 penerbangan masih bisa. Tapi kalau lebih dari itu, kita harus membangun. Kan untuk membangun itu ada konsep KBPU yang sedang kita akan jalankan," katanya.

Budi Karya menjelaskan, untuk mendukung skema KPBU Angkasa Pura (AP) Indonesia akan berpartner dengan beberapa investor asing. Namun, Budi Karya belum mengungkap secara rinci investor mana saja yang dimaksud.

"AP Indonesia akan berpartner dengan investor dari luar, dan ini menguntungkan bagi kita bahwa uangnya bukan dari dalam negeri saja, dan asing ini punya (keinginan) untuk membangun karena memang secara bisnis menguntungkan. Bermanfaat," paparnya.

"Ada beberapa (investor asing)," tambah Budi Karya.

Dalam kesempatan itu, Budi Karya menuturkan, pada saat ini fungsi Bandara IKN memang khusus untuk kegiatan di Nusantara. Namun, Kemenhub sudah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo soal pengembangan Bandara IKN.

Presiden memberi arahan agar ke depannya bandara tersebut difungsikan sebagai airport komersial (bandara umum).

"Artinya apa? Bandara ini akan berkolaborasi dengan (Bandara Sepinggan), Balikpapan digunakan kepentingan-kepentingan umum. Kita tahu Kalimantan Timur ini adalah suatu provinsi yang sangat maju, kebutuhan (untuk) interkoneksi itu sangat banyak," jelas Budi Karya.

Selain kegiatan bisnis, masyarakat Kalimantan Timur juga akan memanfaatkan untuk aktivitas keagamaan.

Sementara itu, Bandara IKN dirancang memiliki panjang runway sekitar 3.000 meter.

"Artinya pesawat yang terbesar, yang namanya triple 777 (Boeing 777) bisa mendarat di situ. Jadi bisa saja nanti umrah dan haji di sana," ungkap Budi Karya.

"Sehingga masyarakat Balikpapan, dan sekitarnya Kalimantan Timur bisa mendapatkan fasilitas yang sama baik dan tentunya ini akan membangun suatu daya dukung daripada IKN untuk lebih baik," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dikembangkan dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dengan menggandeng investor asing.

Hal itu dilakukan untuk mendukung pengembangan Bandara IKN sebagai airport yang akan melayani masyarakat umum.

"Sebenarnya begitu perpres-nya (peraturan presiden soal Bandara IKN) jalan, itu bisa langsung untuk umum. Tapi pertanyaannya adalah apakah terminalnya itu mencukupi. Karena terminalnya itu kan saat ini baru yang khusus ya," ujar Budi Karya usai mengikuti rapat di Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

"Katakanlah kalau masih penerbangan satu hari itu katakanlah 10 sampai 15 penerbangan masih bisa. Tapi kalau lebih dari itu, kita harus membangun. Kan untuk membangun itu ada konsep KBPU yang sedang kita akan jalankan," katanya.

Budi Karya menjelaskan, untuk mendukung skema KPBU Angkasa Pura (AP) Indonesia akan berpartner dengan beberapa investor asing. Namun, Budi Karya belum mengungkap secara rinci investor mana saja yang dimaksud.

"AP Indonesia akan berpartner dengan investor dari luar, dan ini menguntungkan bagi kita bahwa uangnya bukan dari dalam negeri saja, dan asing ini punya (keinginan) untuk membangun karena memang secara bisnis menguntungkan. Bermanfaat," paparnya.

"Ada beberapa (investor asing)," tambah Budi Karya.

Dalam kesempatan itu, Budi Karya menuturkan, pada saat ini fungsi Bandara IKN memang khusus untuk kegiatan di Nusantara. Namun, Kemenhub sudah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo soal pengembangan Bandara IKN.

Presiden memberi arahan agar ke depannya bandara tersebut difungsikan sebagai airport komersial (bandara umum).

"Artinya apa? Bandara ini akan berkolaborasi dengan (Bandara Sepinggan), Balikpapan digunakan kepentingan-kepentingan umum. Kita tahu Kalimantan Timur ini adalah suatu provinsi yang sangat maju, kebutuhan (untuk) interkoneksi itu sangat banyak," jelas Budi Karya.

Selain kegiatan bisnis, masyarakat Kalimantan Timur juga akan memanfaatkan untuk aktivitas keagamaan.

Sementara itu, Bandara IKN dirancang memiliki panjang runway sekitar 3.000 meter.

"Artinya pesawat yang terbesar, yang namanya triple 777 (Boeing 777) bisa mendarat di situ. Jadi bisa saja nanti umrah dan haji di sana," ungkap Budi Karya.

"Sehingga masyarakat Balikpapan, dan sekitarnya Kalimantan Timur bisa mendapatkan fasilitas yang sama baik dan tentunya ini akan membangun suatu daya dukung daripada IKN untuk lebih baik," tambahnya.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menargetkan sebanyak 34 proyek bidang PUPR yang akan dilaksanakan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) pada 2025. Dari total tersebut, setidaknya ada 10 proyek jalan tol dan jembatan masuk dalam rencana tersebut.

"Sebanyak 14 proyek KPBU ada di sektor Sumber Daya Air, 10 proyek KPBU sektor jalan dan jembatan, 7 proyek KPBU sektor permukiman, dan 3 proyek KPBU sektor perumahan," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR Triono Junoasmono dalam keterangan tertulis, Senin (9/9/2024).

Dia merinci sebanyak 7 proyek jalan tol sepanjang 384,1 km masih tahap penyiapan dengan nilai investasi Rp 124,02 triliun. Ketujuh proyek tersebut, si antaranya Jalan Tol Ciranjang- Padalarang-Provinsi Jawa Barat, Jalan Tol Bandung Intra Urban-Provinsi Jawa Barat, Jalan Tol Pejagan-Cilacap-Provinsi Jawa Tengah, Jalan Tol Malang-Kepanjen-Provinsi Jawa Timur. Kemudian ada Jalan Tol Demak-Tuban-Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jalan Tol Pluit-Bandara (bagian Jalan Tol Tomang-Pluit-Bandara (elevated))-Jakarta, dan Jalan Tol Cilegon-Anyer Provinsi Banten.

"Untuk yang sudah tahap transaksi di 2025 pada sektor jalan dan jembatan sebanyak 3 proyek jalan tol sepanjang 265,5 km dengan nilai investasi Rp 91,99 triliun, yaitu Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis -Provinsi Jawa Barat, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi- Provinsi Bali, dan Jalan Tol Sentul Selatan- Karawang Barat-Provinsi Jawa Barat," jelasnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan sektor Sumber Daya Air (SDA) ada tiga proyek dalam tahap penyiapan, yakni Pembangunan Daerah Irigasi Jambo Aye di Aceh Utara dan Aceh Timur, Provinsi Aceh, Lambakan di Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dan Pembangunan Bendungan Cidanau di Kabupaten Serang-Provinsi Banten. Adapun perkiraan nilai investasinya Rp 10,78 triliun.

Sementara, untuk tahap transaksi pada sektor SDA sebanyak 12 proyek dengan nilai investasi Rp 32,11 triliun. Di antaranya Pembangunan Bendungan Bodri di Kendal-Provinsi Jawa Tengah, KPBU Pembangunan Bendungan Merangin di Merangin-Provinsi Jambi, dan KPBU pembangunan Daerah Irigasi Lhok Guci di Aceh Barat-Provinsi Aceh.

"Tahap perjanjian jual beli listrik di PT PLN (Persero) sektor SDA sebanyak 2 proyek antara lain Pemeliharaan Bendungan dan Penyediaan Infrastruktur PLTM Bintang Bano di Sumbawa Barat-Provinsi NTB dan Penyediaan Infrastruktur PLTA pada Bendungan Tiga Dihaji di Kabupaten OKU Selatan-Provinsi Sumatera Selatan," tambahnya.

Untuk di sektor permukiman ada 4 proyek yang masih tahap persiapan, yakni KPBU Proyek Idle Capacity SPAM Pemali Juana di Kota Semarang-Provinsi Jawa Tengah, SPAM Regional Kalimantan Timur - Provinsi Kalimantan Timur, SPAM dan SPAL KIKN-Provinsi Kalimantan Timur, dan KPBU Pengelolaan Waduk Sei Gong di Kota Batam dan Rempang-Provinsi Kepulauan Riau.

Sementara, 3 proyek sektor pemukiman siap tahap transaksi di 2025 pada sektor permukiman, yakni SPAM Kota Bitung-Provinsi Sulawesi Utara, SPAM Regional Lombok-Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan SPAM Regional Sindangheula - Karian Barat-Provinsi Banten.

Untuk perumahan ada dua proyek masuk tahap transaksi dengan nilai Rp1,64 triliun, yakni Revitalisasi Rusun Pasar Jumat - TOD Lebak Bulus-Provinsi Jakarta dan pembangunan Rusun Tambak Wedi di Kota Surabaya-Provinsi Jawa Timur. "Sedangkan satu proyek masih tahap persiapan yakni Rusun Kota Surabaya-Provinsi Jawa Timur," ujarnya.

Simak Video: Jokowi Tinjau Proyek Pembangunan Tol, Balikpapan-IKN Cuma 50 Menit

[Gambas:Video 20detik]

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan ada empat proyek pilot infrastruktur yang pendanaannya akan ditawarkan kepada swasta melalui skema pembiayaan Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) atau Land Value Capture (LVC).

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Reni Ahiantini menyebut empat proyek infrastruktur sudah berada di tahap persiapan dan dijadikan proyek uji coba atau pilot project pelaksanaan skema pembiayaan kreatif.

“Empat itu dua adalah bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera, yaitu di ruas Jalan Tol Lematang-Pelabuhan Panjang, Lampung dan ruas Rengat-Pekanbaru, Riau. Kemudian, tadi sudah disampaikan, kami juga melakukan studi di Jembatan Batam-Bintan dan juga untuk Jalan Tol Semarang Harbor,” ungkap Reni saat konferensi pers Peluncuran Regulasi Pembiayaan Kreatif untuk Pembangunan Infrastruktur di Jakarta Pusat, Rabu, 28 Agustus 2024.

Skema pendanaan baru tersebut tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui P3NK. Skema P3NK/LVC ini merupakan alternatif pendanaan berbasis kewilayahan yang memungkinkan penyediaan infrastruktur untuk dibiayai dari proporsi peningkatan nilai yang dihasilkan dari inisiatif penciptaan nilai oleh pemerintah terkait.

“Adapun setelah Perpres ini terbit, itu merupakan satu jalan juga untuk Kementerian PUPR untuk bisa menerapkan pembiayaan alternatif, supaya ketergantungan terhadap APBN-nya makin berkurang,” jelas Reni.

Selanjutnya: Saat ini, kata Reni, keempat proyek infrastruktur tersebut masih....

<!--more-->

Saat ini, kata Reni, keempat proyek infrastruktur tersebut masih dalam tahap penyiapan dan penyusunan kriteria. “Untuk skema LVC ini diharapkan memang akan memperkaya di dalam studi kelayakannya sehingga dapat menambah kelayakan dari keempat proyek jalan tol dimaksud,” ujarnya.

Dalam implementasinya nanti, skema pendanaan P3NK/LVC ini akan berkolaborasi dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU yang telah dijalankan. “Ini mungkin salah satu contoh di mana skema KPBU nanti akan berkolaborasi dengan LVC,” kata Reni.

Melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah resmi meluncurkan dua regulasi pembiayaan kreatif untuk proyek infrastruktur di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat pada Rabu pagi, 28 Agustus 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus meningkatkan efektivitas dan pembelian investasi dengan kebijakan alternatif pembiayaan kreatif yang mengurangi beban APBN dan mendorong partisipasi swasta. Hal ini untuk mendorong pembangunan infrastruktur.

"Kemenko Perekonomian beserta kementerian/lembaga telah berhasil menyelesaikan penyusunan regulasi antara lain skema pengelolaan terbatas atau HPT dan skema P3NK," kata Airlangga dalam sambutannya secara virtual.

ANNISA FEBIOLA

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyoroti anggaran Kementerian Perhubungan yang dipangkas pada RAPBN 2025.

Kemenhub, menurut dia, menjadi institusi yang bertanggung jawab dengan urusan transportasi. “Adanya pemangkasan anggaran akan menambah beban untuk melanjutkan sejumlah program transportasi yang harus dilanjutkan,” kata Djoko dalam keteragan resmi, Jumat, 23 Agustus 2024.

Pada Juni lalu, Kementerian Perhubungan memaparkan pada 2025 memperoleh pagu indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 24,7 triliun. Turun dari tahun ini yang ditetapkan Rp. 38,6 Triliun. Itu artinya, pagu anggaran berkurang sekitar 36 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pemangkasan anggaran yang cukup signifikan membuat Djoko pesimistis pada pembangunan transportasi ke depan. Kemenhub, menurut dia, mengalami degradasi karena semua pembangunan telanjur terpusat di Jawa. “Tidak ada transportasi umum (public transport) dan perhatian untuk daerah-daerah, misalnya daerah transmigran dan kawasan tambang. Mereka menghasilkan sesuatu, tetapi daerahnya begitu-begitu saja,” ujarnya.

Dalam sektor transportasi, banyak proyek yang bisa dikerjakan dengan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dengan demikian, anggaran tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta yang dapat konsesi. Contohnya jalan tol, swasta bisa mendapat konsesi 40-50 tahun. Demikian juga dengan transportasi jalan rel yang bisa mendapat konsesi hingga di atas 50 tahun. Akan tetapi pemerintah tetap berperan menyediakan lahannya.

Namun menurut Djoko, KPBU hanya menarik untuk proyek-proyek di Jawa. Persoalan penduduk yang masih sedikit di luar Jawa kurang menarik bagi pengembang. Tingkat pengembalian modal ke badan usaha akan lama, hal ini yang masih perlu dukungan pemerintah.

Sejauh ini, ia menilai, arah kebijakan transportasi umum pemimpin selanjutnya belum jelas. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka belum pernah membicarakan isu-isu transportasi, walaupun sudah dijanjikan saat kampanye lalu.

“Belum terlihat pembangunan atau pembenahan transportasi umum. Jadi, mereka harus punya menteri yang berkualitas, menteri yang benar-benar punya visi-misi untuk mengembangkan transportasi dengan target-target,” ujar Djoko.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menyoroti anggaran Kementerian Perhubungan yang dipangkas pada RAPBN 2025.

Kemenhub, menurut dia, menjadi institusi yang bertanggung jawab dengan urusan transportasi. “Adanya pemangkasan anggaran akan menambah beban untuk melanjutkan sejumlah program transportasi yang harus dilanjutkan,” kata Djoko dalam keteragan resmi, Jumat, 23 Agustus 2024.

Pada Juni lalu, Kementerian Perhubungan memaparkan pada 2025 memperoleh pagu indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 24,7 triliun. Turun dari tahun ini yang ditetapkan Rp. 38,6 Triliun. Itu artinya, pagu anggaran berkurang sekitar 36 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pemangkasan anggaran yang cukup signifikan membuat Djoko pesimistis pada pembangunan transportasi ke depan. Kemenhub, menurut dia, mengalami degradasi karena semua pembangunan telanjur terpusat di Jawa. “Tidak ada transportasi umum (public transport) dan perhatian untuk daerah-daerah, misalnya daerah transmigran dan kawasan tambang. Mereka menghasilkan sesuatu, tetapi daerahnya begitu-begitu saja,” ujarnya.

Dalam sektor transportasi, banyak proyek yang bisa dikerjakan dengan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dengan demikian, anggaran tak hanya mengandalkan anggaran pemerintah, tetapi juga dari pihak swasta yang dapat konsesi. Contohnya jalan tol, swasta bisa mendapat konsesi 40-50 tahun. Demikian juga dengan transportasi jalan rel yang bisa mendapat konsesi hingga di atas 50 tahun. Akan tetapi pemerintah tetap berperan menyediakan lahannya.

Namun menurut Djoko, KPBU hanya menarik untuk proyek-proyek di Jawa. Persoalan penduduk yang masih sedikit di luar Jawa kurang menarik bagi pengembang. Tingkat pengembalian modal ke badan usaha akan lama, hal ini yang masih perlu dukungan pemerintah.

Sejauh ini, ia menilai, arah kebijakan transportasi umum pemimpin selanjutnya belum jelas. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka belum pernah membicarakan isu-isu transportasi, walaupun sudah dijanjikan saat kampanye lalu.

“Belum terlihat pembangunan atau pembenahan transportasi umum. Jadi, mereka harus punya menteri yang berkualitas, menteri yang benar-benar punya visi-misi untuk mengembangkan transportasi dengan target-target,” ujar Djoko.

JAKARTA, investor.id – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendukung percepatan berinvestasi lewat pendanaan kreatif dengan menerapkan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). 

Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemenhub Novie Riyanto mengatakan upaya Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Penkin PPB) dengan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha terus dilakukan dalam mengurus perizinan guna meningkatkan iklim investasi di Indonesia.