Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo telah menandatangani Kesepakatan Bersama di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) di Ragunan, Jakarta Selatan, hari ini.

Kesepakatan itu memfokuskan dukungan infrastruktur dalam sektor pertanian untuk mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah.

Sinergi antara Kementan dan Kementerian PU melibatkan koordinasi program, sinkronisasi anggaran, pengelolaan irigasi, pencetakan sawah, dan pertukaran data sebagai langkah konkret untuk memperkuat langkah pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Amran menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementan dan Kementerian PU menghadapi tantangan ketahanan pangan.

"Hari ini adalah awal dari kerjasama krusial untuk mencapai target yang diamanatkan Presiden Prabowo, yaitu Indonesia mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya. Tanpa dukungan dari Kementerian PU, langkah Kementerian Pertanian akan terbatas. Tapi kalau Kementerian PU berhasil, pertanian Indonesia juga akan berhasil," kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, kesepakatan ini memungkinkan Kementan untuk mengoptimalkan seluruh lahan yang ada. Dia menyebutkan bahwa dengan adanya dukungan dari Kementerian PU, produksi pertanian dapat meningkat secara signifikan.

"Rencana kami adalah meningkatkan indeks pertanaman di seluruh lahan eksisting, terutama di lahan tadah hujan, dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali. Jika kita berhasil menggarap satu juta hektare lahan dengan indeks tanam yang meningkat, perkiraan kami, Indonesia bisa menghasilkan tambahan lima juta ton gabah," tuturnya.

Amran menjelaskan pentingnya integrasi program. Kementan akan menyediakan dukungan teknis dan sumber daya seperti benih, pupuk, dan traktor, sedangkan Kementerian PU berperan dalam memastikan pasokan air yang memadai melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur irigasi. Dengan demikian, lahan yang ada bisa dimaksimalkan melalui pemanfaatan air yang optimal.

"Kita harapkan Kementerian PU sebagai tandem yang kuat bagi Kementan dalam mendukung kebutuhan irigasi. Di Kementan, kami memiliki Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian yang berperan dalam memberikan pendampingan kepada petani, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk bantuan alat dan sarana produksi, serta Ditjen Tanaman Pangan untuk penyediaan benih. Setiap unit akan fokus pada perannya masing-masing dalam kerangka besar ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mentan Amran meminta Kementan dan Kementerian PU akan membentuk tim gabungan yang melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) di bawah Kementerian PU dan tim Kementan. Tim ini diharapkan dapat bekerja sama dengan efektif untuk memastikan bahwa setiap proyek dapat diselaraskan secara baik dari perencanaan hingga pelaksanaan.

"Kami di Kementerian PU akan mendukung penuh setiap program yang menjadi target Kementan. Kami adalah 'tukang' yang siap mensupport, tetapi Menteri Pertanianlah yang menjadi pemimpin dalam sektor ini," ujar Doddy.Sementara itu, Menteri PU Doddy Hanggodo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh untuk mencapai target swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo.

Dia menambahkan bahwa Kementerian PU akan melakukan refocusing anggaran untuk mendukung kebutuhan infrastruktur pertanian.

Kementerian PU juga akan mengkoordinasikan peta wilayah yang akan menjadi target kerja bersama Kementan. Dengan demikian, kedua kementerian akan bekerja di atas peta yang sama dan dapat menyesuaikan rencana proyek mereka secara efektif

"Kami akan memastikan seluruh bendungan dan irigasi yang berada di bawah kewenangan kami dapat berfungsi secara optimal untuk cetak sawah maupun intensifikasi lahan pertanian," tutup Doddy.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kini, Kemenkeu langsung di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto.

Sri Mulyani mengatakan adanya perubahan nomenklatur tersebut bukan berarti Kemenkeu tidak berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri lainnya. Ia menyebut Kemenkeu adalah pembantu seluruh kementerian/lembaga.

"Tadi ada yang bertanya Kemenkeu tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian, tapi langsung di bawah presiden. Pada dasarnya kami ini tentu dengan presiden itu langsung, namun kami juga bekerja mendukung seluruh menko dan menteri-menteri. Jadi Kementerian Keuangan itu sebetulnya pembantu seluruhnya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Dengan langsung berada di bawah koordinasi presiden, Sri Mulyani menyebut justru Kemenkeu tidak lagi menjadi ekslusif di salah satu kementerian koordinator.

Sri Mulyani mencontohkan, di saat-saat ini Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sedang sibuk mendatangi kementerian untuk mengetahui masing-masing strategi dan prioritas dari masing-masing mereka. Sambil menjelaskan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebagian besar belum tahu karena baru masuk pemerintahan.

"Sambil kita juga menjelaskan UU APBN terutama 2025 yang sebagian besar dari menko tersebut waktu itu belum mengetahui bagaimana struktur APBN 2025 sehingga membantu beliau-beliau semuanya untuk langsung catching up, langsung mendapat informasi mengenai bagaimana alokasi APBN 2025 dan komitmen 2025 yang ada di dalam kewenangan masing-masing menko," tuturnya.

"Ini menggambarkan walaupun kami tidak di bawah menko, tapi kami mendukung dan bekerja bersama dengan seluruh menko dan bahkan langsung dengan menteri-menteri. Seperti kemarin kami dengan Menteri ESDM, hari ini Pak Sua dengan Menteri Pertanian karena ketahanan pangan menjadi priority, kemarin kita terima Menteri Pertahanan dan berbagai kementerian-kementerian yang memang jadi perhatian presiden," tambahnya.

Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tidak menjadi persoalan mengenai di mana letak koordinasi Kemenkeu. Ia mengaku siap membantu seluruh Kabinet Merah Putih.

Lagi pula meski Kementerian Keuangan langsung berada di bawah koordinasi presiden, Sri Mulyani menyebut tidak ada yang berubah sama sekali dari cara kerjanya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk dengan adanya Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

"Jadi dalam hal ini kita terus akan membantu dan bekerja bersama seluruh kabinet di bawah presiden dan wakil presiden," pungkas Sri Mulyani.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan terpilih kembali Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) tidak akan mengganggu neraca perdagangan Indonesia. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengaku optimistis neraca perdagangan Indonesia tidak terjadi masalah.

Budi mengatakan berkaca pada era kepemimpinan Donald Trump pada 2017-2021 lalu, neraca perdagangan Indonesia terus meningkat. Dia pun percaya diri ke depan tidak ada hambatan bagi perdagangan Indonesia.

"Ya selama ini pengalaman yang sudah waktu Donald Trump kan juga naik. Jadi selama ini sih nggak ada perubahan. Tidak ada hambatan ya bagi kita, belum terasa, tapi saya pikir sih kita optimis nggak ada masalah apa-apa," kata Budi usai menghadiri ekspose barang impor ilegal, di Gudang Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) mengalami surplus selama lima tahun terakhir. Neraca perdagangan dikatakan surplus jika nilai impor lebih kecil dari nilai ekspor.

Neraca perdagangan Indonesia dengan AS pada 2019 surplus sebesar US$ 8 miliar. Pada 2020 mencapai US$ 10 miliar. Nilainya meningkat terus pada 2021 dan 2022, masing-masing sebesar US$ 14 miliar dan US$ 16 miliar.

"Memang kan isunya kan akan ada biaya masuk tambahan ya, tapi saya pikir kalau dulu kan kita juga ekspor kita meningkat terus waktu Donald Trump. Jadi mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Mudah-mudahan justru kita mempunyai daya saing untuk itu," jelas Budi.

Sebelumnya, Calon Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik, Donald Trump telah menyatakan kemenangan atas pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris. Di depan khalayak, Trump sudah mengucapkan terima kasih kepada rakyat Amerika yang telah memilihnya sebagai Presiden ke-47. Ia juga mengaku akan berjuang untuk rakyat dan masa depan AS dengan seluruh nafasnya.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat Amerika atas kehormatan luar biasa karena terpilih menjadi presiden yang ke-47," kata Trump dikutip dari Sky News, Rabu (6/11/2024).

Lihat juga video: Biden Janji Transisi Pemerintahan ke Trump Akan Damai dan Tertib

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus mengawal penyaluran pupuk subsidi bisa sampai ke para petani di daerah. Dia memberikan ultimatum bila ada distributor pupuk yang main-main di daerah akan segera dicopot.

Sebelumnya, dia mengaku baru saja mendapatkan banyak sekali keluhan dari para kepala desa soal pupuk subsidi yang belum disalurkan ke para petani. Padahal sejak Januari 2024, pupuk subsidi sudah disebar pemerintah ke daerah.

Kabarnya, dia mendengar ada beberapa distributor pupuk yang nakal dan mengakali penyaluran pupuk subsidi untuk mendapatkan keuntungan. Dari situ dia mengatakan akan mencabut izin distributor nakal tersebut.

"Bisa dibayangkan hari ini pupuknya belum sampai. Saya katakan tolong dievaluasi. Ada lagi mengatakan distributornya nakal. Saya katakan ganti, cabut izinnya. Harus dicabut dong. Ini mengorbankan rakyat kecil. Mengorbankan petani kita. Kasihan petani kita. Sudah modalnya pas-pasan, pupuknya dipersulit," tegas Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (7/11/2024) malam kemarin.

Dia menegaskan pesan Presiden Prabowo Subianto adalah agar pupuk subsidi bisa sampai langsung ke petani tanpa ada hambatan. Bila ada masalah di distributor dia meminta PT Pupuk untuk mengevaluasi, kalau perlu diganti bila ternyata terbukti bermain dengan pupuk subsidi.

"Bapak Presiden selalu sampaikan bagaimana langsung ke petani. Jangan dipersulit. Jangan ada yang bermain-main. Jangan dibuat ribet. Kalau ada distributor mempermainkan petani, sudah pasti kita cabut ini. Itu sudah pasti," kata Amran.

Pemerintah sendiri, Amran bilang sudah membuat agar pupuk subsidi bisa makin mudah diterima petani. Salah satunya dengan cara penggunaan KTP sebagai syarat pembelian pupuk subsidi, yang sebelumnya harus pakai kartu tani.

"Kami akan membuat sederhana. Bapak Presiden menyampaikan buat petani nyaman untuk berproduksi. Jadi kita sederhanakan. Yang pertama untuk pupuk adalah cukup menggunakan KTP. Gunakan KTP cukup," pungkas Amran.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman sore kemarin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Amran mengaku dapat beberapa arahan dari Prabowo sebelum orang nomor satu di Indonesia itu melakukan lawatan ke luar negeri beberapa waktu ke depan.

Salah satunya adalah Prabowo meminta 61 bendungan yang sebelumnya sudah dibangun Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bisa segera dioptimalkan kegunaannya untuk melakukan irigasi.

Pekerjaan rumah pemerintah saat ini, kata Amran, adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyambungkan irigasi primer hingga tersier untuk urusan irigasinya.

"Fokus tadi pada irigasi. Bagaimana kita mengoptimalkan bendungan yang 61 agar airnya betul-betul termanfaatkan untuk sawah kita. Ini luar biasa karena ada bendungan kita sudah bangun sebelumnya. Ada 61 unit. Ini tentu kabar baik untuk petani kalau nantinya irigasi primer, sekunder, tersier itu tersambung," tegas Amran usai menemui Prabowo, Kamis (7/11/2024) kemarin.

"Dari bendungan ada namanya irigasi primer, kemudian sekunder, kemudian tersier, ini harus terkoneksi, sehingga airnya termanfaatkan secara optimal," lanjutnya menambahkan.

Selain itu, Prabowo juga menekankan agar proyek optimalisasi lahan rawa yang produktif bisa terus berjalan dengan baik. Kurang lebih, Amran mengatakan, sudah ada 350 ribu hektare lahan yang dioptimalkan.

"Ini bagaimana dioptimalkan dulunya tanam 1 kali, menjadi 2 kali dan 3 kali. Sehingga nanti ada tambahan produksi ke depan. Ini yang kita optimalkan, kita sempurnakan irigasinya, drainasenya, dan seterusnya," sebut Amran.

Dalam catatan detikcom sendiri pemerintahan Presiden Jokowi memang menargetkan pembangunan 61 bendungan selama 10 tahun menjabat.

Namun, hingga Oktober 2024 kemarin, dari total target tersebut, saat ini pembangunan yang sudah terealisasi baru mencapai 53 bendungan, yang mampu mengairi 353 hektare lahan pertanian. Data tersebut pernah dipaparkan Basuki Hadimuljono yang kala itu menjabat sebagai Menteri PUPR.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait berencana membuat proyek besar hunian terintegrasi dengan transportasi umum atau Transit Oriented Development (TOD). Proyek tersebut akan disampaikan Erick kepada Presiden Prabowo Subianto.

Proyek ini akan menjadi program 100 hari kinerja kedua menteri itu. Hal ini dikatakan Erick usai melalukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kementerian BUMN, Kamis (7/11/2024).

"Insyaallah nanti saya dengan Pak Ara juga akan mengusulkan ke Bapak Presiden kalau beliau berkenan untuk ke Pak Prabowo program 100 hari kami nanti salah satunya ada TOD yang terbaru," kata Erick, dikutip Jumat (8/11/2024).

Erick mengatakan rencananya dibangun 900 unit hunian berkonsep TOD. Namun, Erick belum mau memberikan informasi pasti akan di mana proyek tersebut dibangun.

"Unitnya cukup besar itu 900 unit di sebuah lokasi. Kita akan coba dorong juga," ungkap dia.

Di sisi lain, pihaknya juga berkomitmen mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Erick akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bekerja sama membangun infrastruktur pertanian. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan.

Dody mengatakan, agenda ini merupakan koordinasi formal pertamanya dengan Amran. Ia memastikan, Kementerian PU siap untuk mendukung penuh target besar Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun.

"Kementerian PU akan men-support penuh apapun target Pak Menteri Pertanian, yang otomatis adalah target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran swasembada pangan di 4 atau 5 tahun mendatang," kata Dody, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Amran berharap terbentuknya keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan aktivitas pertanian usai disepakatinya kerja sama ini.

"Di mana PU bekerja, menghasilkan air, kita di situ memberikan bantuan subsidi benih, pupuk subsidi, alat mesin pertanian, sehingga pergerakan kita efektif. Jangan sampai terjadi, PU bekerja di Aceh, kita bekerja di Papua atau Kalimantan," ujar Amran.

Untuk tahap awal eksekusi kerja sama ini, Amran mengatakan akan ada 12 provinsi prioritas untuk pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pertanian seperti bendungan hingga irigasi. Daerah tersebut di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, hingga Sumatera Selatan.

Apabila pembangunan infrastruktur dan fokus pengembangan pertanian bisa diselaraskan, Amran yakin bisa mewujudkan optimalisasi lahan pertanian sehingga produktivitas juga bisa meningkat.

"Rencana kami seluruh lahan yang kita optimalisasi, sawah yang kita cetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU yang bekerja sama di lapangan, sehingga efektif. Di mana ada air yang dihasilkan oleh Kementerian PU, di situ pertanian tanam," kata dia.

Amran menargetkan, ke depan pihaknya berhasil untuk melakukan optimalisasi lahan (oplah) terhadap 1 juta hektare sawah. Kemudian menaikkan planting index atau indeks pertanaman dari semula 1 kali dalam 1 tahun, menjadi 2 kali atau 3 kali.

"Target minimal kita adalah ada kenaikan IP, planting index, 1 kali, totalnya syukur-syukur bisa 1 juta hektare. Kalau 1 juta hektare, bisa kita menghasilkan padi itu 5 juta ton. Nah, ini target kita, sehingga efektif," ujarnya.

Menteri BUMN Erick Thohir melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Pertemuan itu dilakukan di Kantor Kementerian BUMN, Kamis malam (7/11/2024)

Erick mengatakan dalam pertemuan itu membahas bagaimana dukungan BUMN untuk program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Pihaknya akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick usai pertemuan.

Erick mengatakan dukungan BUMN untuk program tersebut bisa menggandeng Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) dan KAI Properti. Dia mencontohkan selama ini lahan-lahan BUMN bidang perumahan sangat efektif digunakan.

"Ya kan kita ada Perumnas, terus ada kereta api. Dan teman-teman sudah melihat beberapa proyek percontohan bagaimana di lahan-lahan kereta api itu menjadi efekti dan terjadi subsidi silang antara yang mampu sama yang membutuhkan," ungkapnya.

Selain itu, Erick dan Ara juga membahas skema pembiayaan untuk mendorong proyek perumahan rakyat. Utamanya, pemerintah akan membuat skema pembiayaan agar masyarakat dapat mencicil lebih lama sehingga bisa lebih murah. Hal ini juga akan berlaku untuk perumahan kelas menengah.

"Kita akan mendorong juga scheme financing, di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun kalau bisa jadi 30 tahun. Supaya kembali membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu, dengan ditarik 30 tahun, dia akan cicilannya jauh lebih murah. Ini bukan rumah rakyat, tapi ini menyeluruh ya, baik rumah rakyat, menengah, ataupun yang kelas lainnya," tuturnya.

Dia mengatakan terkait pembiayaan akan didorong agar dapat lebih murah. Hal itu diharapkan bisa mendorong masyarakat juga menaikkan daya belinya.

"Karena tadi berbagai cicilan terutama yang penting seperti rumah bisa diperpanjang," tutur Erick.

Sementara Ara menyampaikan perlunya dukungan program perumahan dari BUMN, untuk 3 hal utama. Pertama, harga tanah bagaimana harus bisa menjadi lebih murah.

Kedua, efisiensi bahan bangunan. Ketiga ,insentif untuk masyarakat yang mendapatkan rumah rakyat.

"Pajak-pajak yang harusnya buat rakyat jangan lagi dibebani harusnya diberikan insentif ini termasuk buat perumahan untuk rakyat terutama rakyat kecil," terang Ara.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan sudah mendapatkan sejumlah tanah untuk mendukung target pembangunan program 3 juta rumah per tahun yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto.

Salah satunya pasokan tanah dari 6 konglolmerat di Indonesia.

"Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat mau menyediakan tanah, bangunan dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis, inilah gotong royong," ujar pria yang disapa Ara itu, di sela-sela Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Namun Ara enggan mengungkap siapa saja 6 konglomerat itu. Ara hanya mengatakan sudah berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait keterlibatan pihak swasta dalam ikut berpartisipasi membangun 3 juta rumah bagi masyarakat membutuhkan.

"Kalau nggak begitu gimana caranya, yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan," katanya.

Ara mengatakan pihaknya gencar mencari tanah hibah karena tidak cukup jika hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Alokasi anggaran Kementerian PKP sendiri hanya Rp 5,07 triliun pada 2025, turun dari anggaran 2024 yang masih menjadi Direktorat Jenderal Perumahan di bawah Kementerian PUPR senilai Rp 14,68 triliun.

"Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya apakah kami menolak untuk menyerah atau menolak untuk kalah? Menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak" tegasnya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto meneken perjanjian kerja sama mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Amran mengatakan, kerja sama berfokus pada dua hal utama yakni swasembada dan pangan bergizi di Indonesia. Dengan sinergi ini, harapannya ke depan Indonesia bisa kembali mencapai swasembada.

"Kita kolaborasi ada dua mimpi besar Pak Presiden (Prabowo) yang berada di sektor pertanian yaitu swasembada dan pangan bergizi. Ini kita harus topang dengan baik," kata Amran, dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

Amran mengatakan, Indonesia telah swasembada sebanyak empat kali yakni pada 2017, 2019, 2020, dan 2021. Indonesia mendapatkan penghargaan Agricola Medal dari Food and Agriculture Organization (FAO) yakni penghargaan tertinggi dari FAO dalam bidang pangan dan pertanian global.

"Insyaallah kita akan rebut dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya," ujarnya.

Melalui kerja sama ini, nantinya Kementan fokus dengan pendistribusian bibit tanaman maupun hewan yang merupakan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan baku ini diharapkan bisa dioptimalkan dari kawasan di sekitar dapur yang dibangun.

"Bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi.Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya.Ini disiapkan nantinya. Jadi arah kita adalah bagaimana menyiapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi untuk anak-anak kita," terang Amran.

Sedangkan Kementerian Desa dan PDT, membantu distribusi bibit maupun benih. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi muara atas pergerakan ekonomi desa itu sendiri.

"Kementerian Pertanian dengan Kepala Desa, dengan Kepala Desa juga, karena desa kan ujung tombak terdepan. Nah dibagi dua, kita akan membangun klaster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung," terang Amran.

Amran menjelaskan, sentra-sentra produksi pangan termasuk sentra pangan untuk pangan bergizi dan swasembada pangan. Ia memastikan, penyiapan keduanya akan paralel dijalankan.

Sementara itu, Mendes-PDT Yandri Susanto mengatakan, kerja sama ini diinisiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ia mengatakan, pada 2025 telah ditetapkan pagu anggaran Kemendes sebesar Rp 71 triliun, di mana 20% di antaranya akan dipergunakan untuk ketahanan pangan.

"Kita ingin mempercepat swasembada pangan. Kami laporkan, anggaran dana desa dari tahun 2015 s.d 2014 sebesar Rp 609 triliun. Tahun 2023 anggarannya se-Indonesia Rp 70 triliun, tahun 2025 nanti Rp 71 triliun. Minimal 20% itu akan kita fokuskan kepada ketahanan pangan, yaitu untuk swasembada pangan," ujar Yandri.

Yandri akan melakukan pemetaan atau mapping atas potensi pangan di desa. Dengan demikian nantinya tiap-tiap desa punya produk unggulannya masing-masing.

"Mimpi saya sebagai Menteri Desa di bawah arahan Pak Presiden Prabowo, masing-masing desa itu punya keunggulan. Apakah nanti dia desa ikan nila, desa tomat, desa kacang tanah, desa ikan lele, desa padi dan sebagainya," kata dia.

Proyek cetak sawah 1 juta hektare (ha) di Papua Selatan disebut mengalami penolakan dari masyarakat adat. Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membantah.

Dia mengatakan, pihaknya telah delapan kali ke Papua Selatan, khususnya Merauke. Menurut dia tidak ada penolakan, bahkan masyarakat di sana ingin segera melakukan cetak sawah.

"Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik," ujar Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurut Amran, antusiasme masyarakat di Merauke untuk cetak sawah karena peralatan pertanian akan diberikan gratis pemerintah, mulai dari alat mesin pertanian (alsintan), bibit, hingga perbaikan irigasi.

"Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis," jelasnya.

Hal itu menjawab keterangan Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Edoardus Kaize. Edoardus mengatakan pada awalnya tidak ada masalah terkait rencana proyek cetak sawah. Namun saat ini ada penolakan karena awal masuknya proyek tersebut tidak melibatkan masyarakat adat.

"Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi," katanya.

Menurut dia, jika dari awal masyarakat adat dilibatkan, maka tidak akan ada penolakan besar. Dia meminta Kementan melibatkan berbagai pihak di Papua Selatan.

"Karena yang protes hari ini masyarakat adat mungkin dibicarakan kembali proses ke depan," ungkapnya.

Edoardus juga menyebut bahwa komoditas yang utama dikonsumsi di Papua bukan beras, tetapi sagu. Nah, di dalam lahan untuk cetak sawah di Papua Selatan juga akan menggunakan lahan sagu.

Dia berharap, komoditas yang dikembangkan di daerah tersebut tidak hanya beras. "Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana," ungkapnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas dukungannya kepada para petani Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan usai acara penandatanganan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemutihan utang petani dan UMKM, yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memberikan dukungan konkret bagi sektor pertanian di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat.

"Pak Presiden Prabowo sangat cinta petani Indonesia. Beliau terus berpikir cara untuk meringankan beban petani dengan memberikan kebijakan-kebijakan yang berpihak para rakyat kecil. Saya sangat bahagia," kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Amran menegaskan kebijakan pemutihan utang ini menjadi bentuk dukungan nyata dari pemerintah kepada para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian yang terdampak kondisi ekonomi.

Kenaikan harga pupuk beberapa waktu terakhir, serta kondisi finansial yang berat bagi banyak petani, membuat pemutihan utang ini sangat berarti bagi mereka.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden yang telah menunjukkan kepedulian dan keberpihakannya kepada petani. Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban mereka, tapi juga memberi ruang bagi sektor pertanian untuk tumbuh dan berkontribusi lebih besar dalam ketahanan pangan nasional," ungkap Amran.

Acara penandatanganan PP ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Wakil Menteri Pertanian, serta Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kehadiran mereka menunjukkan dukungan lintas sektor dalam memperkuat sektor pertanian dan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

Selain pejabat pemerintah, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai asosiasi petani, yang memberikan apresiasi penuh terhadap kebijakan ini.

Sebagai informasi, Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan lebih berdayaguna," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan seluruh persyaratan teknis terkait aturan tersebut akan ditindaklanjuti oleh kementerian serta lembaga terkait.

Video Food Estate Bakal Dilanjutkan, Mentan: Untuk Masa Depan Negara

Video Food Estate Bakal Dilanjutkan, Mentan: Untuk Masa Depan Negara