BANDUNG, iNews.id - Forum Komunikasi Putra-Putri TNI/Polri (FKPPI) Jawa Barat (Jabar) menggelar deklarasi damai menyambut Pilkada 2024 di GOR Saparua, Kota Bandung, pada Sabtu (9/11/2024). FKPPI Jabar yang berulang tahun ke-46 mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan pilkada.

“Kami ingin mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga Pilkada yang damai, berintegritas, dan berkualitas,” ujar Ketua Pengurus Daerah (PD) X FKPPI Jabar, Dadang Rahmat Hidayat.

Menurutnya, pilkada di Jabar sangat dinamis, dengan adanya pilgub, pilwakot dan pilbup yang memerlukan dukungan dari semua pihak, terutama keluarga besar FKPPI yang tersebar di berbagai wilayah.

“Kita harus mendukung pembina kami, yaitu TNI dan Polri, agar terus melaksanakan tugas dengan baik. Kita sebagai keluarganya harus mendukung situasi pilkada yang dinamis, berintergritas dan berkualitas serta damai itu yang paling penting," katanya.

Dadang menekankan untuk merealisasikan deklarasi damai tersebut, pihaknya sudah mendapatkan intruksi dari pusat agar menjaga persatuan dan kesatuan di internal FKPPI.

"Yang paling penting jaga persatuan dan kesatuan di internal dan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hoax dan kita ikut serta didalam tim manapun tapi menciptakan kebersamaan," ungkapnya.

Dalam acara ini juga digelar berbagai kegiatan sosial, seperti donor darah, khitanan, bazar UMKM dan lomba olahraga.

“Kami ingin memberikan kontribusi positif, tidak hanya untuk pilkada, tetapi juga dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi warga sekitar,” tambahnya.

Dadang menegaskan FKPPI Jabar siap menjaga suasana damai dan kondusif selama pilkada berlangsung.

“Kami ada di mana-mana, dan kami siap mendukung agar Pilkada berjalan dengan baik. Yang terpenting adalah masyarakat bisa memberikan hak pilihnya dengan tepat, dan memilih calon terbaik untuk daerahnya,” tuturnya.

Berikut lima poin deklarasi FKPPI Jabar.

1. Menyerukan kepada seluruh komponen bangsa agar pelaksanaan Pilkada 2024 berlangsung secara damai, berkualitas, jujur, adil, dan berintegritas.
2. Mengajak semua pihak untuk senantiasa menarasikan pesan-pesan kebangsaan yang positif guna menjaga muruah nilai-nilai Persatuan Indonesia.
3. Menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk tidak terlibat dalam praktik politik uang selama pilkada.
4. Mengajak pemilik hak suara untuk menggunakan hak pilihnya sesuai hati nurani.
5. Mendukung penuh TNI/Polri dalam menjalankan tugasnya secara profesional selama pelaksanaan pilkada.

Editor: Rizky Agustian

Jakarta (ANTARA) - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (safeguard measures) terhadap impor barang pakaian dan aksesori pakaian.

Ketua KPPI Franciska Simanjuntak mengatakan, penyelidikan tersebut didasarkan pada permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). API mengajukan penyelidikan perpanjangan TPP mewakili industri dalam negeri untuk 131 nomor Harmonized System (HS) delapan digit sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2022.

"KPPI mengindikasikan bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon, serta belum optimalnya penyesuaian struktural yang baru mencapai 63 persen. Oleh karena itu, pemohon masih membutuhkan waktu tambahan untuk menyelesaikan program penyesuaian struktur," ujar Franciska melalui keterangan di Jakarta, Sabtu.

Komoditas yang dimaksud berasal dari Tiongkok, Bangladesh, Singapura, Vietnam, Turki, Kamboja, India, dan Maroko.

KPPI mencatat, impor utama pakaian dan aksesori pakaian berasal dari beberapa negara, di antaranya Tiongkok sebesar 35,27 persen, Bangladesh sebesar 16,11 persen, Singapura sebesar 9,25 persen, Vietnam sebesar 9,08 persen, Turki sebesar 5,82 persen, Kamboja sebesar 5,08 persen, India sebesar 4,79 persen, dan Maroko sebesar 3,31 persen.

Selain delapan negara tersebut, pangsa impor negara berkembang masih di bawah 3 persen dari total impor 2023.

KPPI mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan untuk mendaftarkan diri sebagai interested parties selambat-lambatnya pada 15 November 2024.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebut pemerintah selalu menghindar ketika diminta menanggung biaya sekolah seluruh anak Indonesia. Setidaknya, untuk masa wajib belajar dari SD hingga SMA.

Alasan yang kerap dimunculkan pemerintah adalah anggaran tidak cukup. Namun, Ubaid memiliki perhitungan lain.

Ia meyakini seluruh anak di Indonesia bisa bersekolah gratis mulai dari SD hingga SMA, baik di sekolah negeri maupun swasta. Dalam RDPU di Komisi X DPR RI, ia menampilkan data BPS 2021.
Kebutuhan biaya sekolah setiap anak di jenjang SD sebesar Rp3,2 juta per tahun. Sementaraitu, pada jenjang SMP, setiap anak membutuhkan Rp5,5 juta satu tahun untuk biaya pendidikan. Apabila dikalikan dengan total siswa, kebutuhan total biaya pendidikan SD dan SMP sebesar Rp27 trilun per tahun.

"Artinya kita sangat mampu, di mana tahun depan anggaran pendidikan itu Rp722 triliun," kata Ubaid dalam RDPU Komisi X DPR RI dikutip Kamis, 31 Oktober 2024.

Pada 2023, pihaknya juga melakukan survei mandiri untuk mendapatkan rata biaya sekolah swasta di Indonesia. Setiap jenjang dari SD sampai SMA, kebutuhan biaya pendidikan sekolah swasta adalah Rp8 juta per tahun setiap anak.

"Jika kita kalikan dengan total siswa SD, SMP, SMA swasta, maka kebutuhannya Rp84 triliun per tahun. Kalau kita lihat postur anggaran kita sangat mungkin sekali," jelas Ubaid.

Menurutnya, anggaran pendidikan tidak cukup karena ada kebocoran. Sebab, aanggaran pendidikan juga mengalir ke 24 kementerian lainnya.

"Anggaran pendidikan kita bocor ke 24 kementerian-kementerian lain Rp47 triliun," sebut Ubaid.

Baca juga: Banyak Sekolah Kristen Tutup karena Kekurangan Guru, PGI Minta Ini ke Mendikdasmen

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Thomas Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa malam, 29 Oktober 2024.

Selain Thomas Lembong, Kejagung juga menetapkan tersangka lainnya yakni eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, Charles Sitorus.

Thomas Lembong berperan sebagai pihak yang memberi izin impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105 ribu ton kepada perusahaan swasta PT AP pada 2015. Bermitra dengan PT PPI, GKM tersebut nantinya akan diolah menjadi gula kristal putih (GKP).

Pemberian izin impor oleh Thomas Lembong dinilai tak sesuai dengan hasil rapat koordinasi antar kementerian yang menyatakan Indonesia saat itu surplus gula.

Kejagung juga menyatakan pemberian izin impor itu melanggar Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004 karena Tom tak berkoordinasi dengan kementerian lainnya.

PPI termasuk BUMN?

PT PPI sendiri adalah anak perusahaan yang tergabung dalam ID Food atau PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Sebelum tahun 2022, PPI masih berstatus perusahaan milik negara.

Di era Menteri BUMN Erick Thohir, seluruh kepemilikan saham seri B pemerintah Indonesia pada PPI kemudian dialihkan ke PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai induk holding BUMN pangan.

Namun demikian, meski statusnya kini sebagai anak usaha BUMN, pemerintah masih mengendalikan PT PPI karena masih menggenggam saham seri A dwiwarna.

PT PPI menjadi anggota holding BUMN pangan atau anak usaha ID Food bersama dengan perusahaan pelat merah lainnya seperti PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari, dan PT Garam.

Sementara saat kasus korupsi impor gula yang disangkakan Kejagung ke Thomas Lembong dan Charles Sitorus pada tahun 2015, PT PPI masih berstatus sebagai persero BUMN.

Klarifikasi PT PPI

Direktur Utama PPI, S. Hernowo, mengatakan, PPI menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk soal penetapan tersangka. Pihaknya pun mendukung proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Manajemen PPI akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan wujud nyata mendukung aksi bersih-bersih BUMN," ujarnya dalam keterangan tertulis, pada Kamis (31/10/2024).

Kendati kasus ini melibatkan mantan petinggi perusahaan, Hernowo memastikan bahwa aktivitas bisnis anggota holding BUMN pangan ini berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan pada operasional bisnis perusahaan.

Hernowo juga menyatakan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis PPI.

PPI sendiri merupakan bagian dari holding BUMN pangan atau ID Food. Perusahaan ini awalnya berstatus BUMN, namun sejak 2022, PPI tak lagi berstatus persero karena menjadi bagian dari anak usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai induk holding.

Menurut keterangan Kejagung, keterlibatan Charles Sitorus dalam kasus ini juga terjadi pada 2015. Pada saat itu, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang membahas terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada 2016.

Charles Sitorus kemudian memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, termasuk PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI.

Seharusnya, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Namun, yang diimpor justru gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Setelah itu, PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula itu dijual oleh delapan perusahaan swasta tersebut dengan harga Rp 16.000, lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) saat itu, yaitu sebesar Rp 13.000.

KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Thomas Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa malam, 29 Oktober 2024.

Selain Thomas Lembong, Kejagung juga menetapkan tersangka lainnya yakni eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, Charles Sitorus.

Thomas Lembong berperan sebagai pihak yang memberi izin impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105 ribu ton kepada perusahaan swasta PT AP pada 2015. Bermitra dengan PT PPI, GKM tersebut nantinya akan diolah menjadi gula kristal putih (GKP).

Pemberian izin impor oleh Thomas Lembong dinilai tak sesuai dengan hasil rapat koordinasi antar kementerian yang menyatakan Indonesia saat itu surplus gula.

Kejagung juga menyatakan pemberian izin impor itu melanggar Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004 karena Tom tak berkoordinasi dengan kementerian lainnya.

PPI termasuk BUMN?

PT PPI sendiri adalah anak perusahaan yang tergabung dalam ID Food atau PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Sebelum tahun 2022, PPI masih berstatus perusahaan milik negara.

Di era Menteri BUMN Erick Thohir, seluruh kepemilikan saham seri B pemerintah Indonesia pada PPI kemudian dialihkan ke PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai induk holding BUMN pangan.

Namun demikian, meski statusnya kini sebagai anak usaha BUMN, pemerintah masih mengendalikan PT PPI karena masih menggenggam saham seri A dwiwarna.

PT PPI menjadi anggota holding BUMN pangan atau anak usaha ID Food bersama dengan perusahaan pelat merah lainnya seperti PT Sang Hyang Seri, PT Perikanan Indonesia, PT Berdikari, dan PT Garam.

Sementara saat kasus korupsi impor gula yang disangkakan Kejagung ke Thomas Lembong dan Charles Sitorus pada tahun 2015, PT PPI masih berstatus sebagai persero BUMN.

Klarifikasi PT PPI

Direktur Utama PPI, S. Hernowo, mengatakan, PPI menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk soal penetapan tersangka. Pihaknya pun mendukung proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Manajemen PPI akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan wujud nyata mendukung aksi bersih-bersih BUMN," ujarnya dalam keterangan tertulis, pada Kamis (31/10/2024).

Kendati kasus ini melibatkan mantan petinggi perusahaan, Hernowo memastikan bahwa aktivitas bisnis anggota holding BUMN pangan ini berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan pada operasional bisnis perusahaan.

Hernowo juga menyatakan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis PPI.

PPI sendiri merupakan bagian dari holding BUMN pangan atau ID Food. Perusahaan ini awalnya berstatus BUMN, namun sejak 2022, PPI tak lagi berstatus persero karena menjadi bagian dari anak usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai induk holding.

Menurut keterangan Kejagung, keterlibatan Charles Sitorus dalam kasus ini juga terjadi pada 2015. Pada saat itu, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang membahas terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada 2016.

Charles Sitorus kemudian memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, termasuk PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI.

Seharusnya, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Namun, yang diimpor justru gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Setelah itu, PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula itu dijual oleh delapan perusahaan swasta tersebut dengan harga Rp 16.000, lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) saat itu, yaitu sebesar Rp 13.000.

KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Thomas Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa malam, 29 Oktober 2024.

Tom Lembong berperan sebagai pihak yang memberi izin impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105 ribu ton kepada perusahaan swasta PT AP pada 2015. GKM tersebut nantinya akan diolah menjadi gula kristal putih (GKP).

Pemberian izin impor oleh Tom Lembong dinilai tak sesuai dengan hasil rapat koordinasi antar kementerian yang menyatakan Indonesia saat itu surplus gula.

Kejagung juga menyatakan pemberian izin impor itu melanggar Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004 karena Tom tak berkoordinasi dengan kementerian lainnya.

Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan tersangka lainnya yakni eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, Charles Sitorus.

PPI buka suara

Direktur Utama PPI, S. Hernowo, mengatakan, PPI menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk soal penetapan tersangka. Pihaknya pun mendukung proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Manajemen PPI akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan wujud nyata mendukung aksi bersih-bersih BUMN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Kendati kasus ini melibatkan mantan petinggi perusahaan, Hernowo memastikan bahwa aktivitas bisnis anggota holding BUMN pangan ini berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan pada operasional bisnis perusahaan.

Hernowo juga menyatakan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis PPI.

PPI sendiri merupakan bagian dari holding BUMN pangan atau ID Food. Perusahaan ini awalnya berstatus BUMN, namun sejak 2022, PPI tak lagi berstatus persero karena menjadi bagian dari anak usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai induk holding.

Peran Charles Sitorus

Menurut keterangan Kejagung, keterlibatan Charles Sitorus dalam kasus ini juga terjadi pada 2015. Pada saat itu, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang membahas terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada 2016.

Charles Sitorus kemudian memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, termasuk PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI.

Seharusnya, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Namun, yang diimpor justru gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Setelah itu, PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula itu dijual oleh delapan perusahaan swasta tersebut dengan harga Rp 16.000, lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) saat itu, yaitu sebesar Rp 13.000.

"PT PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp 105 per kilogram," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampdisus) Kejagung, Abdul Qohar.

KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Thomas Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa malam, 29 Oktober 2024.

Tom Lembong berperan sebagai pihak yang memberi izin impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105 ribu ton kepada perusahaan swasta PT AP pada 2015. GKM tersebut nantinya akan diolah menjadi gula kristal putih (GKP).

Pemberian izin impor oleh Tom Lembong dinilai tak sesuai dengan hasil rapat koordinasi antar kementerian yang menyatakan Indonesia saat itu surplus gula.

Kejagung juga menyatakan pemberian izin impor itu melanggar Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004 karena Tom tak berkoordinasi dengan kementerian lainnya.

Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan tersangka lainnya yakni eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, Charles Sitorus.

PPI buka suara

Direktur Utama PPI, S. Hernowo, mengatakan, PPI menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk soal penetapan tersangka. Pihaknya pun mendukung proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Manajemen PPI akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan wujud nyata mendukung aksi bersih-bersih BUMN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Kendati kasus ini melibatkan mantan petinggi perusahaan, Hernowo memastikan bahwa aktivitas bisnis anggota holding BUMN pangan ini berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan pada operasional bisnis perusahaan.

Hernowo juga menyatakan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis PPI.

PPI sendiri merupakan bagian dari holding BUMN pangan atau ID Food. Perusahaan ini awalnya berstatus BUMN, namun sejak 2022, PPI tak lagi berstatus persero karena menjadi bagian dari anak usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai induk holding.

Peran Charles Sitorus

Menurut keterangan Kejagung, keterlibatan Charles Sitorus dalam kasus ini juga terjadi pada 2015. Pada saat itu, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang membahas terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada 2016.

Charles Sitorus kemudian memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, termasuk PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI.

Seharusnya, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Namun, yang diimpor justru gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Setelah itu, PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula itu dijual oleh delapan perusahaan swasta tersebut dengan harga Rp 16.000, lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) saat itu, yaitu sebesar Rp 13.000.

"PT PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp 105 per kilogram," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampdisus) Kejagung, Abdul Qohar.

KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Thomas Lembong atau Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula pada Selasa malam, 29 Oktober 2024.

Tom Lembong berperan sebagai pihak yang memberi izin impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105 ribu ton kepada perusahaan swasta PT AP pada 2015. GKM tersebut nantinya akan diolah menjadi gula kristal putih (GKP).

Pemberian izin impor oleh Tom Lembong dinilai tak sesuai dengan hasil rapat koordinasi antar kementerian yang menyatakan Indonesia saat itu surplus gula.

Kejagung juga menyatakan pemberian izin impor itu melanggar Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004 karena Tom tak berkoordinasi dengan kementerian lainnya.

Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan tersangka lainnya yakni eks Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, Charles Sitorus.

PPI buka suara

Direktur Utama PPI, S. Hernowo, mengatakan, PPI menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk soal penetapan tersangka. Pihaknya pun mendukung proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Manajemen PPI akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan wujud nyata mendukung aksi bersih-bersih BUMN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (31/10/2024).

Kendati kasus ini melibatkan mantan petinggi perusahaan, Hernowo memastikan bahwa aktivitas bisnis anggota holding BUMN pangan ini berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan pada operasional bisnis perusahaan.

Hernowo juga menyatakan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis PPI.

PPI sendiri merupakan bagian dari holding BUMN pangan atau ID Food. Perusahaan ini awalnya berstatus BUMN, namun sejak 2022, PPI tak lagi berstatus persero karena menjadi bagian dari anak usaha PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebagai induk holding.

Peran Charles Sitorus

Menurut keterangan Kejagung, keterlibatan Charles Sitorus dalam kasus ini juga terjadi pada 2015. Pada saat itu, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang membahas terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada 2016.

Charles Sitorus kemudian memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, termasuk PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI.

Seharusnya, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Namun, yang diimpor justru gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Setelah itu, PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula itu dijual oleh delapan perusahaan swasta tersebut dengan harga Rp 16.000, lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) saat itu, yaitu sebesar Rp 13.000.

"PT PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp 105 per kilogram," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampdisus) Kejagung, Abdul Qohar.

IDXChannel – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) cabang Padang menggelar kegiatan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) Akbar bersama Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Kegiatan ini digelar untuk memperkuat kemampuan ekonomi dan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian.

Acara yang digelar pada Sabtu (26/10/2024) di Gedung Pertemuan Emir Hotel Lubuk Sikaping dan diikuti oleh 300 nasabah Mekaar ini mengusung tema "Akses Keuangan Inklusif, Masyarakat Produktif".

"Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para petani perempuan tentang pengelolaan keuangan dan pengetahuan di bidang pertanian," kata Direktur Operasional PNM, Sunar Basuki lewat keterangannya, Rabu (30/10/2024).

Dia menambahkan, pihaknya menyadari peran penting sektor pertanian dalam mendukung perekonomian lokal, terutama di kawasan Lubuk Sikaping sebagai salah satu lumbung padi dan penghasil kacang randang, PNM bersama PIP memberikan pembekalan untuk membentuk nasabah PNM Mekaar yang bekerja sebagai petani agar cerdas finansial serta kompeten di bidangnya.

"Pemberdayaan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga untuk menguatkan posisi mereka dalam rantai ekonomi yang lebih luas," katanya.

"Para petani perempuan perlu dibekali kemampuan lebih dari sekadar keterampilan bertani. Dengan pemahaman mendalam tentang literasi keuangan, mereka akan lebih mampu mengelola pendapatan secara efisien, merencanakan investasi untuk masa depan, serta menghindari risiko utang yang berlebihan," kata Sunar.

Dia melanjutkan, kompetensi di bidang pertanian juga harus terus ditingkatkan untuk memastikan praktik-praktik yang mereka gunakan tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan.

"PNM menyediakan tiga modal utama bagi nasabahnya, yaitu modal finansial, intelektual, dan sosial. Melalui PKU Akbar ini, kami berupaya memberikan modal intelektual kepada nasabah dengan mengajarkan mereka cara mengelola usaha mereka secara lebih profesional dan digital," kata Sunar.

Dengan literasi digital yang baik, kata dia, mereka dapat menjangkau pembeli lebih luas, yang tentunya berpotensi meningkatkan pendapatan.

"PNM berharap agar para petani perempuan dapat semakin mandiri dan berdaya, serta menjadi agen perubahan dalam komunitas," katanya.

"PNM dan PIP optimistis kolaborasi lintas sektor ini mampu menciptakan dampak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi para pelaku UMKM di Sumatera Barat," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Reporter: Whiwid Anjani | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Kehutanan resmi melepas ekspor petai ke Jepang sebanyak 500kg pada hari Selasa (29/10).

Upaya tersebut sebagai sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta dalam meningkatkan kesejahteraan melalui program perhutanan sosial.

Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) mengapresiasi langkah dan upaya Kementerian Kehutanan.

"Kami mendorong kementerian kehutanan ke depan dapat meningkatkan pendapatan negara dan penguatan pangan nasional," ujar Reynaldi Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI.

Dia melanjutkan bahwa produk-produk pangan Indonesia harus diperkenalkan ke luar negeri seperti petai, jengkol, dan produk-produk lainnya.

IKAPPI menyoroti langkah ini merupakan langkah konkrit untuk mewujudkan cita-cita besar keinginan Presiden RI Prabowi Subianto untuk swasembada pangan di 4-5 ke depan.

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ingin membawa Indonesia masuk geng Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan atau BRICS. Di sisi lain, Indonesia juga sedang dalam tahap aksesi untuk masuk Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang beranggotakan 38 negara.

Lantas, lebih banyak mana manfaat yang didapat Indonesia, gabung BRICS atau OECD? Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan opsi terbaik adalah Indonesia bisa bergabung dengan keduanya sehingga mendapat manfaat lebih luas.

"Opsi terbaik tentunya kita bergabung dengan dua-duanya, baik dengan BRICS maupun OECD. Ini mungkin, jadi tidak ada larangan formal bahwa ini merupakan pilihan," kata Wijayanto dalam diskusi virtual berjudul 'BRICS vs OECD: Indonesia Pilih Mana?', Rabu (30/10/1014).

Jika dibedah masing-masing, gabung BRICS bermanfaat untuk mempromosikan multilateralisme yang bersifat lebih egaliter. Berbeda dengan OECD yang beranggotakan 38 negara sehingga peran Indonesia jika gabung kemungkinan tidak terlalu besar.

"Berbeda misalnya dengan OECD yang ini ingin mempertahankan status quo, relatif tidak egaliter karena di sana ada negara-negara tertentu yang dominan," ucap Wijayanto.

Selain itu, keuntungan Indonesia gabung BRICS dinilai akan mendorong pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi ekspor dan impor. Manfaat lainnya adalah mendorong global south collaboration.

"Ini sesuatu yang bagus bagi Indonesia. Lainnya BRICS juga akan mendorong global south collaboration, ini kerja sama yang selama ini relatif tidak terlalu serius dibangun padahal secara ekonomi kerja sama ini akan sangat potensial," jelas Wijayanto.

Kemudian kelebihan dari BRICS adalah mempunyai peran produk domestik bruto (PDB) yang besar terhadap global. Tidak kalah penting adalah prosesnya untuk menjadi anggota relatif sederhana, tidak seperti OECD yang membutuhkan waktu bertahun-tahun.

"Proses menjadi member (OECD) perlu 3-4 tahun dan yang lebih menarik adalah seolah-olah di sini ada negara yang dominan dan negara yang tidak dominan. Seolah Indonesia itu seperti negara yang apply melalui proses revisi oleh negara-negara yang dominan, kemudian hasil akhirnya kita menunggu. Ini situasi yang menurut saya kurang mengenakkan bagi Indonesia karena kita adalah negara besar," imbuhnya.

Terlepas dari itu, bergabung OECD untuk Indonesia juga memiliki beberapa keuntungan. Sebagai organisasi yang mapan, Indonesia berpotensi untuk memperoleh transfer teknologi jika gabung.

"Negara-negara anggota OECD itu maju, ada potensi transfer teknologi, kemudian komunitas yang lebih besar dari sisi jumlah anggota ada 35 anggota," beber Wijayanto.

Selain itu, dengan bergabung menjadi anggota OECD, Indonesia berpotensi untuk mempercepat dan mempermudah proses Indonesia memiliki hubungan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA).

"OECD ini akan berpotensi mempercepat dan mempermudah proses kita untuk memiliki free trade agreement dengan EU atau IEU-CEPA karena negosiasi ini sudah 10 tahun lebih tidak tuntas-tuntas. Diharapkan dengan bergabungnya Indonesia ke OECD akan lebih cepat," kata Wijayanto.

Melihat keuntungan yang didapat Indonesia, Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam juga mendukung jika Indonesia gabung ke BRICS dan OECD. Jangan sampai Indonesia lebih telat lagi untuk merespons kesempatan ini.

"Dua-duanya sangat bermanfaat dan kalau kita justru lambat untuk memilih, justru itu akan memberikan impact secara ekonomi terutama dari sisi timeline kalau kita telat merespons kesempatan-kesempatan ini," jelasnya.

(aid/ara)

Jakarta -

Menteri Perdagangan Budi Santoso buka suara soal Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terjadi kala Tom menjadi Menteri Perdagangan di medio 2015 yang lalu.

Budi Santoso mengatakan sejauh ini belum ada pembahasan internal Kemendag soal hal itu. Yang jelas, pihaknya akan mendukung semua proses hukum yang terjadi.

"Semua proses kita dukung. Proses hukum pasti kita dukung tapi itu tahun 2015-2016," ungkap Budi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Kejaksaan Agung sebelumnya menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus dugaan korupsi impor gula. Kasus ini terkait dengan impor gula ketika Tom Lembong menjabat Mendag pada 2015-2016. Selain Tom Lembong, Kejagung juga menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016 CS sebagai tersangka.

"Menetapkan status saksi terhadap dua orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut ialah TTL selaku Menteri Perdagangan 2015-2016," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar.

"Kedua, tersangka atas nama CS (Charles Sitorus) selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016," sambungnya.

Dalam kasus ini, Tom Lembong diduga mengeluarkan izin impor gula saat produksi dalam negeri melimpah alias surplus ketika menjabat sebagai Menteri Perdagangan di 2015. Kala itu, dalam rapat koordinasi antar kementerian produksi gula dalam negeri dalam keadaan surplus, sehingga impor tak diperlukan.

Izin impor gula kristal mentah yang dikeluarkan oleh Tom Lembong disebut sebesar 105.000 ton. Izin impor itu dikeluarkan untuk perusahaan swasta yang kemudian gula tersebut akan diolah menjadi gula kristal putih.

Padahal, sesuai aturan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 57 Tahun 2004, pihak yang diizinkan melakukan impor gula kristal putih hanya BUMN. Buntut dari izin impor tersebut, menurut Kejagung menimbulkan masalah pada stok gula kristal putih pada 2016. Kala itu Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton.

Sementara CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), tugasnya disebut memerintahkan bawahannya melakukan pertemuan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula.

Untuk mengatasi masalah gula, yang diimpor adalah gula kristal putih, tetapi impor yang dilakukan gula kristal mentah. Gula itu kemudian diolah oleh perusahaan yang hanya memiliki izin mengelola gula kristal rafinasi.

Setelah mengimpor dan mengolah gula kristal mentah, PT PPI seolah-olah membeli gula tersebut. Padalah, gula itu dijual dengan harga Rp 16.000 yang lebih tinggi dari HET saat itu, yakni Rp 13.000. PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut. Kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 400 miliar.

(kil/kil)