Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menggandeng emiten BUMN, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) untuk memangkas salah satu komponen biaya pembelian rumah.

Maruarar atau akrab disapa Ara menyatakan detail pengurangan salah satu komponen ini akan disampaikan di Kantor BTN, Jumat, 8 November 2024. Upaya ini menjadi komitmen pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hunian bagi masyarakat.

“Kami akan bertemu dan mengabarkan satu kabar baik, di mana salah satu bentuknya, apakah pajak atau pembiayaan bisa kami upayakan untuk dikurangi,” ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Meski tidak menjelaskan secara rinci, Ara menyatakan pemangkasan salah satu komponen akan membuat harga rumah menjadi lebih murah. Mengingat ada banyak variabel dalam pembelian rumah, mulai dari tanah, bangunan, hingga pajak.

“Kebijakan itu akan berpengaruh kepada harga rumah. Pengaruhnya berapa, tentunya akan kami lihat, tetapi kebijakan tersebut akan [mengurangi] satu variabel,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menghasilkan usulan untuk memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 15 menjadi 30 tahun.

Erick mengatakan bahwa rencana tersebut diharapkan mampu mendorong minat dan daya beli masyarakat untuk memiliki hunian dengan cicilan yang lebih murah.

“Kami akan mendorong skema pembiyaan di mana mortgage ini yang tadi 15 tahun, kalau bisa jadi 30 tahun supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya bujet tertentu. Dengan ditarik 30 tahun, cicilannya jauh lebih murah,” ucap Erick.

PAJAK PROPERTI

Dalam perkembangan sebelumnya, Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Satgas Perumahan pernah mengungkapkan rencana penghapusan pajak properti 16%.

Adapun pajak tersebut terdiri atas PPN 11% serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5% dari harga rumah. Rencana ini disebut akan bergulir pada 1 hingga 3 tahun pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu sempat mengatakan bahwa penghapusan PPN dan BPHTB perlu dilakukan untuk mewujudkan target 3 juta rumah. Sebab, dua komponen tersebut dinilai cukup membebani masyarakat dalam memiliki hunian.

“Penyebab orang sulit membeli rumah bukan DP [down payment] melainkan adanya biaya PPN, BPHTB, dan asuransi yang semuanya harus dibayar tunai dan tidak bisa dicicil,” kata Nixon di Jakarta pada 15 Oktober 2024.

Menurutnya, pembebasan PPN tidak serta-merta membuat negara kehilangan pendapatan karena nantinya masyarakat akan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun. Dengan demikian, penerimaaan negara diyakini tetap terjaga.

“Intinya, pendapatan dari PBB akan terus berkelanjutan setiap tahunnya, sedangkan PPN hanya dibayar sekali. Jadi, idenya adalah mengurangi beban di awal, sehingga masyarakat bisa mencicil dengan lebih ringan untuk membeli rumah,” ucap Nixon.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mengusulkan pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah di 2025.

"Tahun 2025 kita sedang mengusulkan, tapi kan kita bicara ekonomi makro juga," kata Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Iwan Suprijanto usai melakukan rapat bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Rabu (6/11/2024).

Iwan melanjutkan, pihaknya juga mengusulkan pemberian insentif PPN DTP termasuk untuk pembelian rumah inden, sehingga tidak hanya diberikan kepada rumah-rumah yang ready stok saja.

"Kalau untuk rumah inden itu harus dibicarakan bersama, bukan hanya di kami saja, tapi di Kementerian Keuangan juga. Karena itu kan berpengaruh terhadap penerimaan negara nantinya," kata Iwan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan insentif PPN-DTP merupakan komponen yang dibutuhkan kelas menengah, lantaran konsumsi masyarakat tengah melemah saat ini.

"PPN-DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah. Dan kelas masyarakat itu adalah pertama untuk beli rumah, yang kedua beli mobilitas untuk bekerja," ujar Airlangga saat konferensi pers di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun pada 2024, PPN DTP sektor properti terus dilanjutkan dari 50 persen menjadi 100 persen hingga akhir Desember 2024. Insentif ini akan dialokasikan untuk kelas menengah untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

"Kami sudah usulkan itu diperpanjang, berapa lama? Itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan," kata Airlangga.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebut rencana perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk 2025 disebut tengah diusulkan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian PKP, Iwan Suprijanto menuturkan bahwa belum ada keputusan final mengenai perpanjangan PPN DTP tersebut. Hanya saja, dia menegaskan telah melakukan pembahasan bersama Kementerian dan Lembaga lain.

"Untuk 2025 belum ada [keputusan PPN DTP diperpanjang]. Itu sedang diusulkan, termasuk usulan aspirasi dari pengembang, tapi kan nanti kita akan bicara dengan perspektif ekonomi makro juga kan," kata Iwan saat ditemui di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut, Iwan turut memberikan penjelasan mengenai usulan pengembang agar nantinya PPN DTP juga dapat berlaku bagi unit rumah yang inden apabila jadi dilanjutkan di 2025.

Dia menjelaskan, guna mewujudkan hal itu perlu dilakukan koordinasi mendalam dengan Kementerian Keuangan. Pasalnya, pemberian insentif perumahan yang terlalu besar dikhawatirkan bakal berpotensi menggerus penerimaan negara RI.

"Itu [usulan pengembang] harus dibicarakan bersama. Bukan hanya kami tapi dengan Kemenkeu juga. Karena itu berpengaruh terhadap penerimaan negara gitu kan dan itu nanti berpotensi terhadap ketersediaan ruang fiskal buat kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut agar efek PPN DTP dapat lebih terasa, maka pemerintah perlu mempertimbangkan untuk dapat mengimplementasikan insentif pajak bagi pembeli rumah inden.

Pasalnya, tambah Bambang, implementasi PPN DTP saat ini hanya berlaku bagi pembelian rumah yang sudah ready stock. Di mana, hanya terdapat segelintir pengembang saja yang memiliki hal itu.

“Jika memungkinkan juga bisa untuk rumah inden. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu misal serah terima unit maksimal 6 bulan dari UTJ [Uang Tanda Jadi] dan developer yang ikut sudah memenuhi ketentuan dan pengalaman di properti, bukan pengembang yang baru,” jelasnya.

Asal tahu saja, pemerintah sempat menyebut bakal kembali memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun, sejumlah insentif pajak yang akan berakhir tapi diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

JAKARTA, investor.id – Menjelang akhir 2024, sektor properti mendapat “kado manis” dari pemerintah berupa rencana perpanjangan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Raksasa pengembang seperti PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA) menyambut antusias kebijakan ini yang diproyeksikan menjadi katalis positif penjualan.

Usulan perpanjangan insentif diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang berharap sektor properti dan otomotif dapat terus didukung agar daya beli masyarakat tetap terjaga. “Dua hal tersebut kami usulkan untuk diperpanjang. Lamanya perpanjangan akan dibahas lebih lanjut dengan Menteri Keuangan,” jelas Airlangga di Jakarta (3/11/2024).

Langkah pemerintah ini diharapkan memberikan dampak domino terhadap perekonomian nasional. “Kita melihat daya beli masyarakat masih rendah, sehingga perlu didorong dengan insentif ini,” tambah dia. Dengan PPN DTP, Airlangga mengatakan, masyarakat bisa menikmati harga properti yang lebih terjangkau, khususnya bagi segmen menengah yang membutuhkan hunian.

Menanggapi kebijakan terbaru ini, pengembang properti besar seperti PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA), optimistis terhadap dampak positif dari kebijakan ini.

Direktur BSDE Hermawan Wijaya menyatakan, perpanjangan PPN DTP ini membuka peluang untuk meningkatkan penjualan produk siap huni, termasuk rumah tapak dan apartemen. “Kami optimistis, kebijakan ini akan mendorong pertumbuhan jangka panjang di sektor properti dan pencapaian prapenjualan kami pada akhir tahun,” jelas Hermawan kepada Investor Daily, Selasa (5/11/24).

Sebagai informasi, BSDE mencatat kinerja impresif pada kuartal III-2024. Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik 52,73% menjadi Rp 2,70 triliun dibanding tahun lalu.

Selain itu, pendapatan usaha BSDE hingga akhir September 2024 juga naik sebesar 37,75% menjadi Rp 10,07 triliun, secara tahunan. “Pertumbuhan tersebut didukung tingginya minat konsumen terhadap produk kami, baik residensial maupun komersial,” jelas Hermawan.

Dia menambahkan, keberlanjutan dan inovasi akan menjadi pilar utama perusahaan dalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan. “Kami optimistis, dengan pencapaian solid tahun ini dan akan terus mengembangkan produk sesuai kebutuhan pelanggan di lokasi strategis,” imbuhnya. 

Bukan hanya BSDE, performa mengesankan turut diperlihatkan CTRA yang mengalami peningkatan pendapatan usaha sebesar 8,01% menjadi Rp 7,11 triliun dalam 9M24.

Direktur Ciputra Development, Harun Hajadi, menuturkan pertumbuhan penjualan CTRA didorong oleh stabilnya suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR). “Yang terpenting adalah suku bunga KPR tetap stabil, sehingga daya beli konsumen tidak terganggu,” ungkap Harun.

Rekomendasi dan Target Harga

Perpanjangan insentif PPN DTP dinilai menjadi katalis positif bagi emiten properti yang sedang merencanakan strategi akhir tahun. Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyebut, tren pertumbuhan laba bersih emiten properti diproyeksikan berlanjut hingga akhir 2024, didorong kebijakan pelonggaran moneter Bank Indonesia serta insentif pemerintah.

"Pengembang bisa memanfaatkan rendahnya biaya pinjaman untuk meningkatkan penjualan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA)," ujar Nafan. Dirinya merekomendasikan Accumulative Buy saham BSDE dengan target harga Rp 1.630.

Secara terpisah, Analis Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas menyarankan, investor tetap waspada sambil mencermati potensi window dressing saham properti pada akhir tahun. “Tren positif ini didukung pemulihan ekonomi dan potensi penurunan suku bunga,” ungkap dia. 

Dalam rekomendasinya, Sukarno mematok target harga BSDE di level Rp1.440, kemudian CTRA di posisi Rp1.450, dan saham PWON di level Rp 560 dalam 12 bulan ke depan.

Dengan adanya insentif PPN DTP, para pengembang optimistis menyongsong 2025 dengan rencana besar. BSDE, sebagai contoh, akan terus memperkuat strategi pemasaran dan pengembangan proyek di area strategis seperti Jabodetabek, Surabaya, dan Balikpapan.

Sedangkan CTRA memproyeksikan, produk hunian dengan rentang harga Rp1,5-2,5 miliar sebagai pendorong utama pertumbuhan mereka.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) meyakini rencana perpanjangan diskon PPN DTP hingga 2025 bakal mengerek kinerja penjualan perusahaan dengan potensi nilai mencapai Rp1 triliun.

Direktur Summarecon Lydia Tjio mengatakan rencana pemerintah untuk memperpanjang insentif PPN DTP hingga tahun depan diyakini memiliki dampak positif, baik untuk konsumen maupun pelaku bisnis properti.

Menurutnya, kebijakan itu berpotensi meningkatkan minat konsumen yang belum sempat memanfaatkan insentif PPN DTP pada 2024. Saat bersamaan, pengembang properti juga akan meraih kenaikan penjualan dari produk yang sesuai kriteria insentif.

“Potensial produk SMRA yang sesuai dengan ketentuan PPN DTP pada 2025 diharapkan dapat meningkatkan penjualan sekitar Rp1 triliun untuk 9 kawasan pengembangan kami yang ada saat ini,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Meski demikian, Lydia menuturkan bahwa perseroan tidak menutup kemungkinan untuk mempercepat proyek yang sejauh ini sedang berjalan. Artinya, ruang kenaikan penjualan SMRA masih terbuka seiring penyelesaian proyek ke depan.

Dia memandang sektor properti juga berpeluang menguat seturut dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai di atas 5% pada 2024.

“Mengingat kebutuhan terhadap hunian merupakan prioritas, serta sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Lydia.

Sebagaimana diketahui, kabar perpanjangan diskon PPN DTP disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Sejumlah insentif pajak yang akan berakhir dan siap diperpanjang hingga 2025, antara lain PPN DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), kendaraan berbasis listrik, serta insentif untuk properti atau perumahan.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa saat ini pergerakan harga saham properti secara rata-rata mengalami fase bearish.

Oleh karena itu, dia menilai bahwa rencana pemerintah untuk memperpanjang insentif PPN DTP hingga 2025 akan menjadi katalis positif dan diperkirakan mampu mengerek kinerja marketing sales atau prapenjualan dari emiten properti.

“Jadi, ini akan menciptakan tren pertumbuhan yang positif dalam hal marketing sales secara berkesinambungan bagi emiten properti,” tutur Nafan.

___________________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Nasib insentif pajak untuk kendaraan listrik masih menjadi tanda tanya. Meski demikian, perpanjangan untuk insentif kendaraan listrik terbuka lebar karena mendapatkan usulan untuk dilanjutkan.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk menggairahkan daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia. Insentif pajak yang diusulkan tersebut diantaranya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), serta PPN DTP untuk properti.

“Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” kata Airlangga Hartarto dikutip dari Antara.
Ia menuturkan salah satu komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja, sehingga insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan.

Baca Juga: Toyota Pamer Mobil Terbang eVTOL

“Insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah, dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” ujarnya.

Airlangga mengatakan seberapa lama serta berapa kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan. Penyusunan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden) terkait penerapan sejumlah insentif tersebut pada tahun depan pun masih dalam proses.

“Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas,” ujar Airlangga.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UDA)

Bisnis.com, JAKARTA – Persatuan Perusahaan Realestate Indonesia (REI) menyambut baik rencana pemerintah untuk memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada 2025.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya menyebut sektor properti memang dinilai masih memerlukan guyuran insentif guna memastikan kondisi pasar tetap terjaga.

“Ya seperti juga sektor otomotif, properti masih memerlukan insentif. Salah satunya PPN DTP yang kalau memang benar berlanjut menjadi edisi 3,” jelasnya kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Akan tetapi, untuk menambahkan efek yang lebih besar dari penerapan PPN DTP periode tahun ini, pemerintah perlu mempertimbangkan agar insentif PPN DTP pada 2025 dapat juga dirasakan bagi pembeli rumah inden.

Pasalnya, tambah Bambang, implementasi PPN DTP saat ini hanya berlaku bagi pembelian rumah yang sudah ready stock. Di mana, hanya terdapat segelintir pengembang saja yang memiliki hal itu.

“Jika memungkinkan juga bisa untuk rumah inden. Dengan persyaratan-persyaratan tertentu misal serah terima unit maksimal 6 bulan dari UTJ [Uang Tanda Jadi] dan developer yang ikut sudah memenuhi ketentuan dan pengalaman di properti, bukan pengembang yang baru,” jelasnya.

Dengan demikian, implementasi PPN DTP diharapkan mampu memberikan efek yang lebih luas khususnya dalam rangka meningkatkan belanja konsumsi masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah sempat menyebut bakal memperpanjang kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah alias diskon PPN untuk sektor perumahan hingga kendaraan listrik hingga tahun depan atau 2025.

Kepastian perpanjang diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN-DTP) disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Adapun, sejumlah insentif pajak yang akan berakhir namun diperpanjang hingga tahun depan yaitu PPN-DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), PPN-DTP untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik, dan PPN-DTP untuk properti atau perumahan.

"Ini [perpanjangan insentif pajak] akan segera dibahas juga dengan Kementerian Keuangan," ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA — Investor kawakan Lo Kheng Hong buka-bukaan soal nasib kepemilikan saham DILD dan pandangannya soal insentif sektor properti.

Rapor saham emiten properti PT Intiland Development Tbk. (DILD) tengah memerah dalam 5 hari terakhir. Banderol Rp181 pada akhir perdagangan Senin (4/11/2024) mencerminkan koreksi 5,73% sepanjang periode tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kemenko Perekonomian mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk memompa daya beli masyarakat di tengah menyusutnya jumlah kelas menengah di Indonesia.

Di lansir dari Antara, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci insentif pajak yang diusulkan di antaranya Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP), Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB), serta PPN DTP untuk properti.

“Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan,” kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Ahad, 3 November 2024 seperti dilansir dari Antara.

Menurutnya, insentif pajak terkait perumahan dan kendaraan sangat diperlukan. Hal ini karena dua komponen ini yang sangat diperlukan oleh kelas menengah adalah tempat tinggal dan kendaraan untuk menunjang mobilitas saat bekerja.

“Insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” kata dia.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan seberapa lama serta berapa kuota perpanjangan pemberian insentif tersebut masih akan dibahas bersama Kementerian Keuangan.

Adapun perumusan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) dan Perpres (Peraturan Presiden) terkait penerapan sejumlah insentif tersebut pada tahun depan pun masih dalam proses.

“Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Wacana pemerintah untuk melanjutkan diskon Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2025 diyakini menjadi angin segar bagi kinerja operasional emiten properti.

Kepastian perpanjang diskon PPN DPT disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat koordinasi terbatas di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Sejumlah insentif pajak yang akan berakhir disebut bakal diperpanjang hingga 2025, di antaranya PPN DTP untuk pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), kendaraan berbasis listrik, serta insentif untuk properti atau perumahan.

Senior Market Chartist Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengatakan bahwa saat ini pergerakan harga saham properti secara rata-rata mengalami fase bearish.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks saham properti ditutup melemah 1,38% atau 11,47 poin menuju level 822,55 pada akhir perdagangan Senin (4/11/2024).

Oleh karena itu, dia menilai bahwa rencana pemerintah untuk memperpanjang insentif PPN DTP hingga 2025 akan menjadi katalis positif dan diproyeksikan mengerek kinerja marketing sales atau prapenjualan dari emiten properti.

“Jadi, ini akan menciptakan tren pertumbuhan yang positif dalam hal marketing sales secara berkesinambungan bagi emiten properti,” tutur Nafan.

Menurutnya, selain perpanjangan insentif, katalis positif emiten properti juga datang dari proyeksi penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang akan menggairahkan permintaan Kredit Pemilikan Rumah dan Apartemen (KPR/KPA).

“Penurunan suku bunga BI akan memicu permintaan KPR dan KPA dan hal tersebut berkorelasi positif dengan adanya peningkatan marketing sales,” ucapnya.

Di tengah prospek tersebut, Mirae Asset Sekuritas memandang investor dapat mencermati saham PT Pakuwon Jati Tbk. (PWON) dan PT Bumi Serpong Damai Tbk. (BSDE). PWON meraih rekomendasi beli dengan target harga Rp530, sementara BSDE juga disematkan peringkat serupa dengan target di level Rp1.340 per saham.

Sebelumnya, Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Vicky Rosalinda juga memandang bahwa prospek emiten properti hingga akhir 2024 akan cenderung positif, seiring bergulirnya insentif PPN DTP yang digelontorkan pemerintah.

Faktor lain yang berpotensi mendorong kinerja emiten properti adalah rencana penghapusan PPN dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta program 3 juta rumah yang diusung oleh pemerintahan Prabowo – Gibran.

“Adapun tantangannya yaitu ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan perlambatan ekonomi, serta perubahan perilaku pasar,” ucapnya.

Dari pelaku usaha, Direktur PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) Harun Hajadi menyambut positif wacana perpanjangan insentif PPN DTP. Sebab, jika tidak, hal tersebut akan memberikan pengaruh negatif bagi industri properti.

Dia juga menyatakan bahwa perseroan siap membidik peluang tersebut melalui peluncuran produk yang sesuai dengan kategori insentif PPN DTP.

“Nanti harus disiapkan produknya karena bangunan harus selesai dan pembayaran harus sudah lunas, baru bisa masuk kategori PPN DTP,” kata Harun kepada Bisnis.com.

Insentif PPN DTP turut berkontribusi positif bagi kinerja Pakuwon Jati. Hingga kuartal III/2024, perseroan telah membukukan marketing sales sebesar Rp1,13 triliun.

Capaian itu berasal dari penjualan unit apartemen di Pakuwon Mall Surabaya, Pakuwon Residences Bekasi, Eastcoast Mansion Surabaya dan Kota Kasablanka Jakarta, serta penjualan rumah di township Grand Pakuwon dan Pakuwon City.

“Perusahaan mencatat sekitar 64% dari total marketing sales perusahaan berasal dari program insentif PPN DTP yang dicanangkan pemerintah sejak kuartal keempat tahun 2023,” tulis keterangan resmi manajemen Pakuwon.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Keuangan resmi memperpanjang masa berlaku insentif PPN DTP sebesar 100% untuk September – Desember 2024. Perpanjangan itu termuat dalam PMK 61/2024 yang ditetapkan pada 11 September 2024.

PPN DTP awalnya berlaku pada November 2023 hingga Desember 2024 dengan syarat harga rumah maksimum Rp5 miliar. Skemanya, pemerintah menanggung 100% PPN pembelian rumah selama November 2023 hingga Juni 2024. Adapun periode Juli sampai dengan Desember 2024 ditanggung sebesar 50%.

Namun, pemerintah akhirnya memperpanjang masa berlaku insentif PPN DTP sebesar 100% hingga akhir 2024. Fasilitas tersebut diberikan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui stimulasi daya beli pada sektor perumahan.

_______________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Insentif mobil listrik, yang menurut aturan bakal berakhir pada tahun ini, diusulkan diperpanjang untuk 2025. Hal ini jadi salah satu strategi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menghadapi penurunan kelas menengah di dalam negeri.

Kemenko Perekonomian usai rapat terbatas bersama tujuh kementerian pada Minggu (3/11) menjelaskan ada sejumlah regulasi prioritas yang perlu diselesaikan pemerintah untuk perekonomian.

Khusus untuk otomotif Kemenko Perekonomian mengusulkan Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) sebagai insentif prioritas untuk 2025.

Insentif PPN DTP sudah digulirkan pemerintah sejak 2023 dan masih berjalan pada tahun ini dengan skema diperpanjang setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang PPN DTP, insentif ini diberikan untuk mobil listrik sebesar 10 persen jadi besar PPN yang tadinya 10 persen menjadi hanya 1 persen. Pemberian PPN DTP pada tahun ini hanya berlaku sampai Desember 2024.

Selain itu Kemenko Perekonomian juga mengusulkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) diterapkan pemerintah pada 2025.

PPnBM DTP ini pernah diberikan saat masa pandemi Covid-19. Ketika itu konsumen membeli mobil dengan diskon PPnBM bertahap, mulai dari 100 persen hingga 33,3 persen, untuk mobil produksi lokal dengan syarat TKDN, batas maksimal kapasitas mesin dan harga jual.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan usul memberikan insentif PPN DTP dan PPnBM DTP karena daya beli masyarakat relatif rendah.

"Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan," ujar Airlangga, Minggu (3/11), diberitakan Antara.

Menurut dia salah satu komponen yang dibutuhkan kelas menengah adalah kendaraan buat menunjang mobilitas sehinggan insentif dikatakan sangat diperlukan.

"Insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang," kata Airlangga.

Penyusunan regulasi terkait insentif ini sedang dibicarakan dengan Kemenkeu untuk bisa diterapkan tahun depan.

"Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas," papar dia.

Jakarta -

Pemerintah memberi sinyal melanjutkan program subsidi mobil listrik pada tahun 2025. Hal itu dikatakan langsung oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ketika menghadiri acara first export Chery Indonesia di Cikarang Dry Port, Bekasi (1/11).

"Semuanya ada kemungkinan untuk memberikan penambahan insentif. Kita juga sudah membahas berkaitan dengan insentif-insentif yang dibutuhkan buat sektor otomotif, karena sektor otomotif sekarang sedang tidak baik-baik saja," ungkap Agus kepada wartawan.

"Kita lihat bahwa salesnya sekarang sudah menurun, sehingga Gaikindo sendiri harus merevisi target yang mereka sudah tetapkan sebelumnya. Ini membutuhkan intervensi dari negara, termasuk kemungkinan kita mau menerbitkan beberapa program atau kebijakan insentif dan stimulus," sambung Agus.

Saat ditanya seperti apa skema subsidi yang bakal diberikan untuk mobil listrik, Agus mengatakan bahwa hal tersebut sedang dirumuskan. "Intinya, pemerintah mempunyai perhatian terhadap sektor industri otomotif, karena sektor industri otomotif itu mempunyai backward linkage yang besar dan forward linkage yang besar," kata dia.

"Sehingga seluruh ekosistem industri sektor otomotif itu merupakan sebuah kesatuan. Kalau penjualan otomotifnya sendiri, produk-produk akhirnya sendiri, dia mengalami kontraksi berbeda dengan berbagai alasan. Sekarang alasan yang utamanya kita lihat adalah perlemahan dari daya beli. Tentu itu akan berpengaruh pada backward linkage yang akan juga menarik ke bawah backward linkage dan juga forward linkage," bilang Agus.

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah memberikan bantuan berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10%. Jadi awalnya pajak PPN yang dibayarkan 11%, menjadi 1%. Aturan itu berlaku pada 2023 dan 2024, dengan syarat mobil listrik harus diproduksi di dalam negeri dengan nilai TKDN minimal 40%.

(lua/dry)