PT PP (Persero) Tbk sebagai salah satu BUMN Konstruksi dan Investasi di Indonesia melakukan peresmian Proyek Bendungan Lau Simeme yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Bendungan ini turut diresmikan Presiden RI Joko Widodo dengan penandatanganan prasasti sebagai bentuk simbolis.

Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PT PP Yul Ari Pramuraharjo mengatakan bahwa sesuai dengan kualitas dan target, PT PP telah menyelesaikan satu lagi Proyek Strategis Nasional (PSN) pada pekerjaan bendungan.

"Setelah sebelumnya Presiden RI telah meresmikan proyek bendungan Leuwikeris di Provinsi Jawa Barat dan proyek bendungan Tiu Suntuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat, satu lagi proyek bendungan yang termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu Proyek Bendungan Lau Simeme di Provinsi Sumatera Utara yang telah diselesaikan oleh PT PP dan diresmikan secara langsung oleh Presiden RI Joko Widodo," jelasnya dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (16/10/2024).

"Penyelesaian ini tentunya menjadi kebanggaan sendiri bagi PT PP yang telah diberikan kepercayaan oleh pemerintah melalui Kementerian PUPR dalam menyelesaikan proyek-proyek strategis nasional, khususnya proyek infrastruktur seperti bendungan, jalan tol, pelabuhan, dan lain-lain. Ke depannya, tentunya PT PP berharap dapat terus berpartisipasi dan diamanahkan dalam pembangunan nasional, terutama proyek-proyek infrastruktur yang berada di seluruh penjuru Indonesia," imbuh Yul.

Proyek Bendungan Lau Simeme adalah salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di provinsi Sumatera Utara. Di proyek ini, PT PP sebagai kontraktor utama bertanggungjawab dalam menyelesaikan dua paket pekerjaan, yaitu pekerjaan di paket dua dan paket lanjutan yang memiliki total nilai kontrak dari kedua proyek tersebut sebesar Rp 738 Miliar dengan masa pelaksanaan dari tahun 2017 sampai dengan 2024.

Bendungan Lau Simeme memiliki kapasitas tampung sebesar 21,07 Juta M3 dan memiliki luas genangan sebesar 125,85 hektare. Fungsi dari bendungan, antara lain, sebagai penyediaan air baku 2,85 m3/dt (Kota Medan 1,307 m3/dt dan Deli Serdang 1,543 m3/dt), dapat mereduksi banjir di kota Medan dan sekitarnya sebesar 289 m3/detik (dengan early release gate), serta sebagai sumber penyediaan energi listrik sebesar 1 MW.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Bendungan Lau Simeme ini adalah Bendungan ke-47 yang telah diresmikan dalam periode sepuluh tahun kepemimpinan. Pembangunan Bendungan memakan waktu yang tidak singkat dan termasuk bendungan yang besar di Indonesia.

"Bendungan ini sangat besar, nanti kalau airnya sudah naik akan terlihat betapa Bendungan Lau Simeme ini secara luas dan volume sangat besar. Saya berharap ini akan bermanfaat untuk Provinsi Sumatera Utama," ucap Jokowi.

Turut hadir dalam acara peresmian tersebut, yaitu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni, Pj Bupati Deli Serdang Wiriya Alrahman, Ditjen SDA Kementerian PUPR Bob Arthur Lombogia, dan Direktur Operasi Bidang Infrastruktur PT PP Yul Ari Pramuraharjo.

Jokowi Tak Ingin Konstruksi Hanya soal Bangun Beton: Tapi Juga Estetika

Jokowi Tak Ingin Konstruksi Hanya soal Bangun Beton: Tapi Juga Estetika

Bendungan Lausimeme yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ini merupakan bendungan nomor 47 yang diresmikan Jokowi sejak menjabat jadi presiden di tahun 2014.

Pembangunan bendungan tersebut telah dimulai sejak 2018. Totalnya, Bendungan Lausimeme ini menghabiskan anggaran Rp1,76 triliun.

"Bendungan Lausimeme ini adalah bendungan yang ke-47 yang saya resmikan selama 10 tahun ini," ujar Jokowi saat meresmikan bendungan tersebut, dilansir dari keterangan resmi BPMI Setpres, Rabu (16/10/2024).

Jokowi menyebut Bendungan Lausimeme memiliki sejumlah manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Mulai dari mereduksi banjir, penyediaan air, dan melakukan irigasi sawah di Medan dan Deli Serdang.

Bendungan Lausimeme memiliki luas genangan mencapai 125 hektare tersebut memiliki kapasitas tampung 21 juta meter kubik. Jokowi pun berharap dengan beroperasinya bendungan ini, manfaatnya akan segera dirasakan oleh masyarakat Sumatra Utara secara luas.

"Kita harapkan ini bermanfaat bagi Provinsi Sumatra Utara," ujar Jokowi.

Kehadiran Bendungan Lausimeme merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia. Melalui peresmian ini, pemerintah terus menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) buka-bukaan rencana penugasan untuk mengelola bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Pihaknya mengaku siap jika ditugaskan pemerintah.

"Prinsipnya sih kita siap sebagai pengelola (bandara IKN)," kata Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi dalam wawancara khusus di Seoul, Korea Selatan (Korsel), Rabu (16/10/2024).

Jika InJourney Airports mengelola bandara di IKN, kata Faik, dimungkinkan modalnya bukan dari perusahaan. Ia mencontohkan pengelolaan di Bandara Kediri, yang dibangun PT Gudang Garam Tbk melalui PT Surya Dhoho Investama (SDHI).

"Dimungkinkan capex-nya bukan dari kita, ya sebagai operator aja," tuturnya.

Faik menyebut, pengelolaan bandara di IKN nantinya menggunakan konsep multi airport system, yakni bandara yang bisa dikelola secara komersial namun dalam satu kendali Bandara Sepinggan, Balikpapan.

"Cara proses pengelolaannya, konsepnya multi airport system, itu yang paling ideal," tuturnya.

Faik mengklaim antar kementerian telah menyepakati penugasan bandara IKN dikelola InJourney Airports. Saat ini pihaknya tinggal tunggu perintah resmi.

"Kita tunggu perintah, ya kalau memang diminta ya kita siapkan," imbuhnya.

Simak: Video Jokowi Cerita Pengalaman Landing Perdana di IKN: Mulus Banget

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani optimistis bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) akan banjir investasi. Salah satu proyek yang dipastikan akan masuk ialah proyek-proyek pembangunan lapangan golf.

Rosan mengatakan, telah dilakukan serangkaian peletakan batu pertama atau groundbreaking sejak tahun 2023 hingga September 2024. Proyek tersebut terdiri atas hotel, rumah sakit, sekolah, hingga fasilitas olahraga seperti lapangan golf.

"Jadi ada juga yang membangun lapangan golf, sudah tanda tangan juga, ada 3-4 (investor) malah yang mau membangun lapangan golf," kata Rosan, di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Namun demikian, Rosan sendiri tidak menyebutkan perusahaan apa saja yang telah menyepakati pembangunan lapangan golf di IKN.

Dalam catatan detikcom, ada dua perusahaan yang berencana membangun lapangan golf di IKN. Pertama ada PT Citra Kotabaru Nusantara (Ciputra Group). Kedua ada PT Intiland.

Di sisi lain, menurutnya saat ini mulai banyak investasi asing yang masuk ke IKN. Dalam groundbreaking ke-8 pada September lalu, tercatat ada perusahaan China, Delonix, yang akan membangun Kawasan mixed use.

Lalu ada Magnum Investment asal Rusia yang membangun kawasan hunian mewah Magnum Nusantara Resort. Ketiga, ada Australia Independent School yang membangun fasilitas pendidikan terintegrasi dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas.

Selain itu, Rosan juga bilang kalau hasil penjajakan kepada pemerintah Singapura juga berbuah manis. BUMN asal Singapura, Sembcorp, juga tertarik membangun proyek di IKN.

"Sembcorp Singapura, mereka investasi di solar panel di sana kurang lebih nilainya USD 60 juta. Insya Allah, akhir tahun ini sudah selesai dan jadi tenaganya tenaga bersih itu di IKN," ujar dia.

"Menurut saya, seeing is believing. Jadi, kalau kita ke sana, Saya ada beberapa pembicaraan lagi dengan investor asing juga, untuk berinvestasi di IKN. Dan, Mereka sudah melihat (ke IKN), sudah mulai terbentuk, dan sudah mulai terbangun ekosistemnya," sambungnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Stadion Utama Sumatera Utara di Deli Serdang. Stadion ini telah digunakan pada gelaran Pekan Olahraga Nasional (PON) sebulan yang lalu.

Jokowi mengungkapkan stadion tersebut dibangun langsung dengan uang negara senilai Rp 587 miliar dan memiliki total kapasitas maksimal 25 ribu penonton.

"Kemarin sudah dipakai penutupan PON Sumut dan Aceh. Karena stadion baru, kita lihat semuanya baru dan sangat bagus. Kapasitasnya 25 ribu penonton dan habiskan anggaran Rp 587 miliar dari APBN," ujar Jokowi saat meresmikan stadion yang disiarkan virtual, Selasa (15/10/2024).

Jokowi meminta agar fasilitas Stadion Utama Sumut jangan sampai terlantar. Dia menyarankan stadion tersebut bisa digunakan oleh klub sepakbola lokal macam PSMS Medan.

Eks Gubernur DKI Jakarta itu mengungkapkan seringkali fasilitas olahraga yang dibangun untuk PON jadi tidak terawat dan terbengkalai usai gelaran olahraga selesai. Jokowi menekankan jangan sampai stadion di Deli Serdang itu mengalami nasib yang serupa.

"Pengalaman kita di provinsi yang lain, fasilitas olahraga dibangun setelah PON semua tidak terawat . Saya lihat tidak hanya satu, dua, tiga, empat saja, tapi semuanya. Karena tidak ada yang pakai dan merawat jangan sampai itu terjadi di Sumut," tegas Jokowi.

KAI Divisi LRT Jabodebek mulai mengoperasikan Crowd Detection System di seluruh stasiun dan rangkaian LRT Jabodebek. Ini menjadi langkah maju dalam meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengguna.

Setelah melalui tahap uji coba, sistem ini kini beroperasi penuh untuk mendukung perjalanan harian seluruh pengguna LRT Jabodebek.

Melalui Crowd Detection System, KAI akan menyediakan informasi real-time mengenai kepadatan di setiap rangkaian dan stasiun. Pengguna dapat mengakses data ini untuk memilih rangkaian yang kurang padat, sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman dan efisien.

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono Manager Public menyampaikan bahwa sistem ini adalah bukti komitmen KAI dalam memanfaatkan teknologi demi peningkatan layanan dan keselamatan pengguna.

"Dengan implementasi penuh dari Crowd Detection System, kami berharap pengguna bisa mendapatkan pengalaman perjalanan yang lebih baik. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk menghindari kerumunan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kenyamanan selama menggunakan layanan LRT Jabodebek," ujar Mahendro dalam keterangannya, Selasa (15/10/2024).

Sejak Crowd Detection dioperasikan, jumlah pengguna LRT Jabodebek terus meningkat. Mahendro memaparkan pada periode 1 hingga 14 Oktober 2024, tercatat sebanyak 987.338 pengguna telah memanfaatkan layanan LRT Jabodebek.

Dengan rata-rata pengguna pada hari kerja mencapai 82.298, sementara pada akhir pekan rata-rata pengguna adalah 41.091. Angka ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap transportasi publik yang aman dan nyaman.

Crowd Detection System sendiri menggunakan teknologi canggih berbasis kamera CCTV dan pemrosesan gambar untuk menghitung jumlah orang di area tertentu secara real-time. Hal ini memungkinkan KAI untuk mengelola arus pengguna dengan lebih baik, menghindari kepadatan yang berlebihan, dan memastikan aliran pengguna yang lancar di seluruh area operasional.

Selama 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) berpartisipasi membangun infrastruktur nasional, terutama pengembangan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Hutama Karya berhasil membangun ribuan kilometer tol di pulau Andalas.

Dalam kurun waktu satu dekade, Hutama Karya dalam tahap penyelesaian kurang lebih 1.235 km, atau 50% dari total 2.845 kilometer JTTS. Ruas-ruas tol yang sudah beroperasi, diantaranya Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung, Palembang - Indralaya, Pekanbaru - Dumai, hingga Indrapura - Kisaran kini telah dilintasi oleh jutaan kendaraan.

Saat ini, Hutama Karya juga telah melanjutkan pengembangan JTTS Tahap II yang akan menghubungkan Palembang hingga Jambi. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat jaringan jalan bebas hambatan yang akan semakin mempermudah konektivitas antar provinsi dan menggerakkan perekonomian lokal.

Pembangunan JTTS dimulai sejak tahun 2015, ketika Hutama Karya menerima mandat untuk mengembangkan ruas-ruas tol di Sumatera. Pemerintah memberikan dukungan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), yang sejak saat itu telah mencapai Rp 131,146 triliun.

Menurut Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, PMN digunakan untuk pembiayaan konstruksi, serta pembebasan lahan yang diperlukan untuk mempercepat pembangunan JTTS. Infrastruktur tol ini juga menciptakan banyak lapangan kerja, baik di sektor konstruksi maupun pengoperasian jalan tol.

Ribuan tenaga kerja lokal telah diberdayakan dalam proyek-proyek ini, turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, JTTS juga memicu pertumbuhan sektor lain, seperti pariwisata dan investasi.

Wilayah-wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau kini menjadi lebih mudah diakses, menarik lebih banyak wisatawan dan investor untuk datang. Ia menambahkan, penggunaan skema bridging equity memberikan beban keuangan yang signifikan, sehingga perusahaan harus lebih berhati-hati dalam mengelola pendanaan untuk menjaga keberlanjutan proyek.

Teknologi canggih diimplementasikan untuk mendukung efisiensi konstruksi, dan seluruh alur kerja serta kelengkapan dokumen disepakati sejak awal melalui kick of meeting. Dengan langkah ini, perusahaan berhasil mengurangi risiko keterlambatan dalam progres konstruksi dan memastikan proyek JTTS berjalan sesuai rencana.

Hutama Karya berkomitmen memastikan pembangunan JTTS akan berkelanjutan sehingga diharapkan backbone (jalur utama) segera dapat tersambung sepenuhnya menyesuaikan dengan arahan dan rencana pemerintah.

Pada Tahap Kedua, pembangunan fokus pada penyambungan ruas Palembang - Jambi - Dumai, dilanjutkan dengan Tahap III yang diharapkan Lampung - Aceh terhubung sepenuhnya, serta Tahap IV yang menghubungkan wilayah Feeder.

Adjib menyampaikan selain pembangunan fisik, Hutama Karya juga memastikan setiap ruas JTTS beroperasi dengan baik dan memberikan layanan yang optimal kepada pengguna.

"Inovasi teknologi terbaru diimplementasikan untuk memastikan kelancaran operasional jalan tol dan memberikan pengalaman berkendara yang aman dan nyaman bagi pengguna," kata Adjid dalam keterangannya, Rabu (15/10/2024).

Lebih rinci, fasilitas lainnya seperti sistem pembayaran tol nontunai, pengawasan lalu lintas berbasis kamera CCTV, layanan informasi lalu lintas real-time, serta aplikasi HK Toll Apps yang dirancang oleh Hutama Karya untuk memudahkan pengguna jalan tol dalam mengakses berbagai layanan terkait jalan tol yang dikelola.

Hutama Karya telah mengoperasikan ±846 km ruas jalan tol. Sejak pertama kali dioperasikan dari tahun 2017, JTTS telah dilintasi lebih dari 1 juta kendaraan per harinya atau total akumulasi sudah mencapai ratusan juta kendaraan. Pertumbuhan ini terus meningkat seiring bertambahnya ruas tol
yang dioperasikan dan perluasan jaringan tol di Sumatera.

Adapun mayoritas pengguna JTTS terdiri dari kendaraan pribadi, bus angkutan penumpang antar provinsi hingga kendaraan logistik. Diwawancarai secara terpisah, Kepala Asperindo Sumsel Haris Jumadi menjelaskan kehadiran JTTS yang banyak membawa keuntungan bagi industri logistik baik dari segi kecepatan maupun pengamanannya.

"Utamanya bagi teman-teman yang memprioritaskan lead time itu pasti menggunakan jalan tol. Harapannya bisa terhubung sepenuhnya sehingga distribusi barang kita bisa lancar, kompetisi semakin tinggi, sehingga harga ke masyarakat turut bisa turun," jelasnya.

Dua kasus mafia tanah yang terjadi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berhasil dibongkar. Kasus pertama menimbulkan kerugian riil Rp 4,07 miliar, sementara kasus kedua menimbulkan kerugian Rp 3,9 miliar.

Tapi, menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ada potensi kerugian hingga Rp 30 triliun akibat kasus tersebut. Pasalnya, tanah yang menjadi perkara ada di wilayah yang bakal dibangun jalur MRT Cikarang-Balaraja.

"Nah, kalau tersandera akibat ulah mafia tanah tadi, maka potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini hingga Rp 30 triliun rupiah," katanya saat ditemui di Polres Metro Bekasi, Jawa Barat, Rabu (15/10/2024).

Sementara itu, Direktur Prasarana Perkeretaapian, Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Hengki Angkasawan, menjelaskan, di area lahan yang tersangkut kasus mafia tanah akan dibangun stasiun dan jalur elevated. Jika kasus tak ditangani maka akan berdampak pada finalisasi pengerjaan proyek tersebut.

"Jadi kalau kami lihat proses yang ada di Cikarang, saat ini ada di segmen dua untuk east-west, saat ini ada sekitar 20 km yang terdampak, kalau kita lihat potential loss yang mungkin akan tercapai itu mungkin akan dicapai itu sekitar Rp 30 triliun," beber Hengki.

"Karena di situ akan dibangun stasiun dan ada beberapa area yang akan dibangun elevated. Tentu ini akan berdampak terhadap finalisasi terhadap proyek-proyek strategis nasional ke depan," sambung dia.

Secara rinci, kasus mafia tanah pertama di Bekasi melibatkan lima orang tersangka dengan modus pemalsuan akta jual beli tanah. Para tersangka berkomplot menawarkan sebidang tanah kepada korban dengan nilai kerugian mencapai Rp 4,07 miliar.

Korban dirugikan karena tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri. Kemudian, kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya menjadi 39 dengan dibantu tersangka PS.

Sertifikat palsu itu lalu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban. Total real loss dalam kasus ini mencapai Rp 3,9 miliar.

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp 3.900.000.000. Sedangkan fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp 1.608.287.850.000," tutur AHY.

Sedangkan potensi kerugiannya mencapai Rp 173.983.602.410. Dengan demikian, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp 179.491.890.260 dari dari riil loss, fiscal loss, dan juga potential loss. Adapun total potensi kerugian dari dua kasus tersebut, yang tidak termasuk proyek MRT, adalah Rp 183.563.890.260.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan komitmennya memberantas mafia tanah. Menurutnya sejumlah kasus berhasil diungkap selama 7-8 bulan dirinya menjabat Menteri ATR/BPN.

Secara keseluruhan ada 98 kasus mafia tanah yang masuk target operasi di tahun 2024. Dari jumlah tersebut, 85 kasus sudah masuk tahap P19 dan P21 atau berkas perkara sudah lengkap setelah penyidikan tambahan.

"Secara keseluruhan terdapat 98 TO, Target Operasi, dan bertambah lagi 11 TO dari target sebelumnya, yaitu 87. Yang sudah masuk pada tahapan penetapan tersangka, P19 dan P21 sebanyak 85 TO. Jadi ini progres yang baik," katanya dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

AHY menambahkan,untuk kasus yang sudah masuk ke tahap P21 sudah mencapai 50 TO dengan jumlah tersangka 165 orang. Kasus itu mencakup 488 hektare tanah dengan potensi kerugian mencapai Rp 11,64 triliun.

"Dan khusus yang masuk pada tahap P21, berkas perkara sudah lengkap, ada 55 TO dengan jumlah tersangka 165 orang. Meliputi luas objek tanah seluas lebih dari 488 hektare dan potensi nilai kerugian sebesar Rp 11.642.191.813.116. Ini juga sebuah progres yang sangat baik," bebernya.

Pada kesempatan itu ia menegaskan bahwa pemerintah akan memberantas praktik mafia tanah. AHY juga meminta jajarannya agar melakukan jemput bola dan tidak hanya menunggu laporan masyarakat.

"Saya instruksikan kepada seluruh kepala kantor pertanahan, agar juga jemput bola. Jangan selalu menunggu, tetapi menjemput bila dan mengejar informasi. Jika memang ada keresahan masyarakat di suatu lokasi, daerah, datang. Dengarkan, catat, dan tindaklanjuti," tutupnya.

Simak Video: Menteri ATR/BPN AHY Nyatakan Siap Berantas Mafia Tanah

[Gambas:Video 20detik]

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap dua kasus mafia tanah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dua kasus tersebut menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah.

Kasus pertama melibatkan lima orang tersangka dengan modus pemalsuan akta jual beli tanah. Para tersangka berkomplot menawarkan sebidang tanah kepada korban dengan nilai kerugian mencapai Rp 4,07 miliar.

"Namun, setelah korban menyerahkan uang Rp 4.072.000.000 kepada Tersangka ES, OS, dan D, dengan diyakinkan oleh Tersangka RA dan RDS, faktanya salinan akta jual-beli tersebut adalah palsu dan tidak tercatat dalam buku reportorium," katanya dalam konferensi pers Ekspose Mafia Tanah di Polres Metro Bekasi, Selasa (15/10/2024).

Akibatnya, korban dirugikan karena tidak dapat melakukan proses penerbitan sertifikat atas nama sendiri. Dengan terungkapnya kasus ini, AHY menyebut nilai kerugian yang terselamatkan mencapai Rp 4,07 miliar.

Kemudian, kasus kedua melibatkan dua tersangka dan 37 korban yang jumlahnya masih berpotensi bertambah. Tersangka RD menggandakan sertifikat hak milik orang tuanya hingga 39 dengan dibantu tersangka PS.

"Modus operandi yang digunakan adalah dengan menduplikasi sertifikat. Di mana Tersangka RD meminta Tersangka PS membuat sertifikat palsu dengan menduplikasi sertifikat atas nama keluarganya menjadi sebanyak 39 sertifikat, yaitu dengan melakukan perubahan pada atas nama pemegang hak NIB, nomor hak sertifikat dan nama pejabat," terang AHY.

Sertifikat palsu itu lalu digunakan tersangka RD untuk menjadi jaminan utang kepada para korban. Total real loss dalam kasus ini mencapai Rp 3,9 miliar, sehingga total real loss kedua kasus ini mencapai sekitar Rp 7,9 miliar.

"Nah, atas terungkapnya kasus ini maka yang terselamatkan real loss atas laporan 37 korban tadi dan 39 sertifikat hak milik itu sekitar kurang lebih Rp 3.900.000.000. Sedangkan fiscal loss berdasarkan BPHTB dan PPH dihitung sebesar Rp 1.608.287.850.000," bebernya.

Sedangkan potensi kerugiannya mencapai Rp 173.983.602.410. Dengan demikian, total kerugian yang dapat diselamatkan pada kasus yang kedua ini adalah Rp 179.491.890.260 dari dari real loss, fiscal loss, dan juga potential loss. Adapun total kerugian dari dua kasus tersebut Rp 183.563.890.260.

Bahkan, berdasarkan laporan dari Kementerian Perhubungan, ada tambahan potensi kerugian hingga Rp 30 triliun atas kasus mafia tanah tersebut. Pasalnya lokasi tanah berada di atas lahan yang bakal dibangun MRT.

"Potential loss dari proyek besar MRT tadi bisa dikatakan untuk wilayah Bekasi ini sehingga Rp 30 triliun," tutupnya.

Simak Video: Target 100 Hari ke Depan AHY: Gebuk Mafia Tanah-Percepat Transformasi Digital

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo seksi Klaten - Purwomartani sepanjang 20,08 kilometer bakal rampung pada 2025.

Jalan Tol yang dikelola oleh PT Jasamarga Jogja Solo ini memiliki 3 tahap penyelesaian konstruksi yakni, Tahap 1 terdiri dari Paket 1.1A SS Kartasura-SS Klaten dan Paket 1.2A SS Klaten-SS Purwomartani.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR menyatakan, jalan tol seksi Klaten-Purwomartani ini akan melengkapi seksi Kartasura-Klaten sepanjang 22,3 kilometer yang saat ini telah beroperasi.

"Paket 1.2A SS Klaten-SS Purwomartani (20,08 km) dengan progres konstruksi saat ini mencapai 59,35% ditargetkan selesai konstruksinya pada tahun 2025 mendatang," kata BPJT dalam keterangan tertulis, Selasa (15/10/2024).

Berikutnya, ada Paket 2.1A SS Purwomartani-On/Off Maguwoharjo (3,62 km) dengan progres konstruksi saat ini mencapai 0,52%. Lalu Paket 2.1B On/Off Trihanggo-Junction Sleman (3,25 km) dengan progres konstruksi saat ini mencapai 34,19%, ditargetkan selesai konstruksinya setelah tahun 2024.

Lebih lanjut, untuk Tahap 2 terdiri dari Paket 3.1 Junction Sleman-SS Gamping (7,25 km), Paket 3.2 SS Gamping-SS Sentolo (9,85 km), Paket 3.3 SS Sentolo-SS Wates (7,99 km), Paket 3.4 SS Wates-SS Kulonprogo (10,33 km), dan Paket 3.5 SS Kulonprogo-On/Off Purworejo (3,13 km).

Lalu ada Tahap 3 yang terdiri dari Paket 2.1 On/Off Maguwoharjo-On/Off Monjali (5,8 km), Paket 2.2 On/Off Monjali-On/Off Trihanggo (2,95 km). Untuk Tahap 2 dan 3 saat ini belum dimulai konstruksinya.

Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo nantinya juga akan terkoneksi dengan jaringan Jalan Tol Trans Jawa dan akan menghubungkan tiga bandara sekaligus di Solo, Semarang, dan Yogyakarta.

"Selain itu, kehadiran Jalan Tol ini diharapkan mengurangi beban kepadatan lalu lintas kendaraan di jalan nasional Yogyakarta-Solo, serta menjadi konektivitas pendukung menuju destinasi pariwisata Candi Prambanan dan sekitarnya," tutup BPJT.

PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan pengelola bandara di Korea Selatan (Korsel), Incheon International Airport Corporation (IIAC). Salah satu yang disepakati terkait rencana membuat perusahaan patungan untuk mengikuti tender pengelolaan bandara di Asia dan Timur Tengah.

"Harapan kami dengan nota kesepahaman ini dalam rangka pembentukan perusahaan patungan untuk tender pengelolaan bandara di Timur Tengah dan Asia," kata Direktur Utama InJourney Airports, Faik Fahmi di Kantor Pusat Bandara Incheon, Korsel, Selasa (15/10/2024).

Dengan adanya kerja sama ini, kata Faik, kedua pihak dapat memanfaatkan pengalaman dan jaringan yang dimiliki untuk berpartisipasi dan berpotensi memenangkan proyek-proyek penting di wilayah strategis yang akan dikelola ke depan.

"Hal ini tidak hanya akan membuat posisi kita, namun juga akan meningkatkan kualitas layanan bandara bagi jutaan penumpang di seluruh dunia," tambahnya.

Faik menyebut, salah satu target InJourney Airports setelah merger AP I dan AP II adalah menjadi pengelola bandara luar negeri atau global operator airports. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing dan memperluas kapasitas perusahaan sehingga dapat agresif mendorong transformasi bandara-bandara di dalam negeri.

"Untuk menjadi wajah kebanggaan bangsa yang memberikan pengalaman menyenangkan bagi penumpang pesawat, lalu sebagai agent of development yang mendukung pertumbuhan ekonomi, serta value creator yang mampu menciptakan nilai tambah dari operasional bandara," tuturnya.

Sebagai informasi, penandatanganan MoU kali ini merupakan kemitraan strategis kedua bagi InJourney Airports dan IIAC dalam pengelolaan bandara, setelah kedua perusahaan saat ini sudah bekerja sama dalam mengelola Bandara Hang Nadim Batam.

"InJourney Airports dan IIAC memiliki hubungan yang sangat dekat. Setelah bekerja sama dalam mengelola Bandara Hang Nadim Batam, kini kami kembali menjalin kemitraan strategis untuk mengelola bandara-bandara lainnya. Ini dapat diwujudkan seiring dengan kepercayaan yang ada dari InJourney Airports dan IIAC dalam bekerja sama," ucapnya.