Maskapai Garuda Indonesia menjalin kerja sama dengan Vietnam Airlanes untuk penyewaan pesawat hingga kargo. Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding oleh Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra dan CEO Vietnam Airlines Le Hong Ha di Vietnam.

Secara rinci, kerja sama yang dilakukan adalah join marketing campaign, perluasan kerjasama codeshare, dan penjajakan kerjasama lainnya seperti penyewaan pesawat, ground service, kerjasama maintenance serta pengoperasian kargo.

"Garuda Indonesia memiliki visi yang sama dengan Vietnam Airlines dimana kami berkomitmen untuk menghadirkan layanan world-class service serta memperluas pilihan destinasi bagi pengguna jasa kami khususnya di Asia Tenggara," kata Irfan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/10/2024).

Irfan mengharapkan kerja sama ini dapat memberikan nilai lebih pengguna kedua maskapai tersebut untuk mengakses destinasi di masing-masing negara.

"Kami meyakini bahwa kerja sama ini tidak hanya akan meningkatkan konektivitas tetapi juga memperkuat posisi kedua maskapai penerbangan di pasar penerbangan global," tambahnya.

Disaat bersamaan, Le Hong Ha mengatakan bahwa kemitraan ini tidak hanya memperkuat posisi kedua maskapai penerbangan nasional namun juga memfasilitasi penyediaan layanan berkualitas tinggi bagi penumpang yang akan melakukan perjalanan antara Vietnam dan Indonesia.

"Kami percaya hal ini akan membawa manfaat yang signifikan bagi penumpang kami dan semakin meningkatkan ekonomi dan pertukaran budaya antara kedua negara," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto meminta para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk membentuk program kerja sesuai dengan arah kebijakan yang dia tentukan. Arah kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Pertamanya saat dilantik di MPR.

Prabowo meminta agar Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy memastikan semua kementerian punya kontribusi program yang signifikan, terukur, dan sinergis.

Orang nomor satu di Indonesia itu menegaskan jangan sampai ada proyek-proyek yang menjadi mercusuar dan tidak sejalan dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkannya sebagai pemimpin negara.

"Pelajari lagi semua proyek, jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, pada hari pelantikan saya," tegas Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna Perdana, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, Prabowo meminta agar jajaran menterinya segera menyiapkan program kerja masing-masing sesuai dengan arahan kebijakannya. Dia mengatakan sewaktu-waktu dirinya akan meminta laporan soal program yang dibentuk.

Purnawirawan Jenderal TNI itu juga menekankan semua program bisa dibentuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dia ingin kabinetnya bisa bekerja dengan cepat.

"Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam waktu dekat saudara akan segera menyiapkan program kerja masing-masing. saya beri kesempatan segera. Sewaktu-waktu akan saya panggil untuk koordinasi," tegas Prabowo.

Pengusaha merespons terkait pidato perdana Prabowo Subianto menjadi Presiden. Pidato perdana itu disampaikan Prabowo di hari yang sama saat pelantikan Presiden.

Founder and Chairman CT Corp sekaligus Ketua Dewan Usaha Kadin Indonesia, Chairul Tanjung (CT) menilai pidato pertama Prabowo usai dilantik merupakan cerminan dari keinginan masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya perubahan dan perbaikan. Bahkan dia berpendapat pidato perdana Prabowo merupakan pidato yang pro rakyat.

"Kalau kita lihat sebenarnya pidato Bapak Presiden kita setelah dilantik itu sebenarnya pidato itu mencerminkan harapan dari seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan adanya perubahan adanya perbaikan dan adanya kemajuan. Semuanya dicantumkan dalam pidato Pak Prabowo waktu pelantikan itu. Tadi Mas Anin bilang memang agak sosialis tapi sosialisnya kanan. Jadi, memang sangat pro rakyat," kata pria yang akrab disapa CT dalam acara Dialog Ekonomi Kadin, Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Meskipun pidatonya terkesan berpihak pada rakyat, CT pun mengapresiasinya. Menurutnya, pidato Prabowo berdasarkan pertumbuhan ekonomi. Dia bilang pidato pertama biasanya menunjukkan apa yang ada dalam benak seseorang. Hal itu menjadi janji Prabowo sebagai seorang presiden kepada seluruh rakyat Indonesia.

"Nah sekarang kita melihat bagaimana pidato bisa terimplementasi. Harus saya sampaikan bahwa the key word pertumbuhan ekonomi 8% besarnya investasi sangat luar biasa. Kita tahu investasi itu hanya bisa dilakukan yg besar porsinya oleh dunia usaha. Apakah itu dunia usaha swasta, apakah BUMN, apakah pengusaha yang asing. Tentu kalau kita berharap adanya investasi yang kita harapkan kepastian hukum," terangnya.

Kemudian dia berharap adanya kestabilan, baik politik maupun keamanan agar dapat menarik investasi yang besar. Lalu yang paling penting, dia menyebut kualitas sumber daya manusia di Indonesia dapat ditingkatkan sehingga dapat lebih produktif dan mempunyai daya saing yang lebih besar.

"Ini semua buat dunia usaha baik swasta BUMN maupun asing akan melakukan investasi yang besaran. Ini semua peran Kadin karena menaungi dunia usaha yang besar. Tentu porsi ini tidak hanya bisa dinikmati oleh pengusaha pusat tapi daerah. Kue-kue ekonomi yang besar ini perlu dibuat semacam pemerataan ekonomi," jelas dia.

Oleh sebab itu, dia berharap adanya pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi pengusaha. Hal ini dapat menyerap tenaga kerja.

"Kita tahu tantangan nggak mudah, keadaan global seperti ini, banyak komplikasinya. Kita tahu juga daya beli menurun, kelas menengah turun, jadi that's not easy. Jadi perlu satu koordinasi yg sangat luar biasa antara Pempus, Pemda, dan dunia usaha," imbuh dia.

Presiden Prabowo dinilai mempunyai sejumlah tantangan ekonomi yang harus dihadapi ke depannya. Ekonom pun membeberkan beberapa tantangan itu.

Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teguh Dartanto mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dinilai masih baik dan stabil, tapi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto diharapkan menyiapkan langkah-langkah strategis untuk merespon sejumlah tantangan ekonomi yang akan dihadapi.

"Kondisi perekonomian Indonesia sampai saat ini masih baik dan stabil, tetapi harus mulai meningkatkan kewaspadaan. Perlu langkah-langkah strategis untuk merespon penurunan harga (deflasi) selama 5 bulan berturut, penurunan sekitar 9,5 juta orang kelas menengah, terjadinya PHK, dan ditambahkan kondisi ketidakpastian di luar negeri. Waspada lebih baik daripada terlena," ujar Teguh dalam keterangannya, dikutip Rabu (23/10/2024).

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada Kabinet Indonesia Maju, Airlangga Hartarto, mengungkapkan kondisi ekonomi Indonesia terjaga solid. Inflasi terbilang rendah dan stabil, namun volatile food diturunkan ke level rendah.

Kondisi pasar keuangan Indonesia pun relatif terjaga. Nilai tukar rupiah relatif lebih baik dibandingkan dengan sejumlah negara di Asia lainnya yakni -1,05% year to date (ytd). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga bertumbuh 3,94% ytd, bahkan mencapai all-time high pada level 7.905,39 pada 19 September 2024 lalu. Rating investasi Indonesia pun positif. Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mengafirmasi Sovereign Credit Rating (SCR) Indonesia pada peringkat BBB+, dua tingkat di atas investment grade dengan outlook positif.

Meski begitu, dia menilai ada sejumlah tantangan dihadapi pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, deflasi Indonesia sebesar 0,12% pada September 2024. Deflasi ini menjadi yang kelima berturut-turut sepanjang tahun berjalan dan menjadi yang terparah dalam lima tahun terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal ini dinilai sebagai indikator pendapatan atau uang di masyarakat semakin sedikit atau pendapatannya menurun. Dia menjelaskan salah satu pendorongnya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah. Bahkan Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 53.993 tenaga kerja di-PHK per Oktober 2024.

PHK tersebut sebagian besar terjadi di industri manufaktur dengan 3 provinsi mencatatkan angka terbesar yaitu Jawa Tengah, Banten, dan Jakarta. Selain itu, jumlah penduduk kelas menengah yang selalu dibanggakan sebagai salah satu kemajuan ekonomi pun menurun. BPS mencatat persentase penduduk kelas menengah berdasarkan pengeluaran telah menurun dari 21,4% pada 2019 menjadi 17,1% pada 2024.

Belum lagi, konflik geopolitik di Eropa antara Rusia-Ukraina masih menjadi tantangan bagi perekonomian global. Hal itu diperparah dengan perang di kawasan Timur Tengah yaitu masalah Israel-Palestina yang kian melebar ke negara-negara di sekitarnya.

Teguh menekankan berbagai tantangan tersebut harus segera diantisipasi dari sekarang. Harapannya antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah baru bisa menciptakan rebound pertumbuhan ekonomi pada 2025.

"Kebijakan jangka pendek bisa dengan penundaan implementasi PPN 12% serta perluasan bantuan sosial untuk kelompok kelas menengah yang terkena PHK. Setelah itu, jangka panjang, pemerintahan Prabowo-Gibran harus fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan di sektor formal," lanjut Teguh.

Selain itu, dana bantuan sosial sampai saat ini masih dibutuhkan bukan hanya bagi kelompok ekonomi bawah. Dia bilang bantuan sosial diperlukan juga bagi kelas menengah yang terkena PHK agar mereka tidak jatuh miskin.

Menurutnya, penyaluran bantuan sosial non tunai dan melalui by name dan by address adalah salah satu solusi yang baik agar tidak terjadi kebocoran. Bisa juga penyaluran bantuan sosial dilakukan dengan ditawarkan seperti melalui skema on demand application. Di mana kelompok kelas menengah dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan sosial ketika mereka terkena PHK.

"Pemerintah baru sebaiknya tidak banyak melontarkan janji-janji yang tidak realistis serta melontarkan berbagai statement yang tidak produktif. Selain itu, pemerintah harus dalam waktu cepat memberikan solusi terhadap penurunan jumlah kelas menengah dan juga protes kelas menengah dengan program yang realistis," imbuhnya.

Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi salah satu jalur pelayaran yang sangat strategis. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus berkomitmen mengemban aspek keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, termasuk di Selat Malaka dan Singapura.

Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub, Budi Mantoro mengatakan Selat Malaka dan Selat Singapura dilalui oleh sekitar 35% kapal internasional yang mengangkut sepertiga dari komoditas perdagangan global sehingga membuat kedua Selat ini menjadi urat nadi yang menghubungkan perekonomian wilayah tersebut ke seluruh dunia.

Budi menyebut volume lalu lintas yang melewati kedua Selat tersebut terus meningkat setiap tahunnya, mencapai 130.000 kapal per tahun. World Economic Forum bahkan memperkirakan Selat Malaka akan melewati kapasitasnya pada akhir dekade ini karena pesatnya pertumbuhan lalu lintas pelayaran di Selat tersebut.

"Belum lagi banyaknya kemacetan dan kecelakaan yang terjadi di kedua Selat tersebut bisa mengakibatkan gangguan dan hambatan bagi rantai pasokan global," kata Budi dalam keterangannya, dikutip Rabu (22/10/2024).

Menurut Budi, aktivitas di kedua Selat itu berdampak tidak hanya kepada tiga negara Pantai, tapi juga terhadap perdagangan regional hingga ke perekonomian global. Oleh karena itulah, Cooperative Mechanism dibentuk untuk menjalin dialog, pertukaran informasi dan berbagi perspektif tentang isu-isu penting yang berkaitan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura.

Dia bilang keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi perhatian utama dari komunitas maritim internasional, khususnya Negara Pantai. Oleh karenanya, dengan dukungan dari International Maritime Organization (IMO), pada tahun 2007 tiga Negara Pantai membentuk Cooperative Mechanism sebagai wadah untuk mendiskusikan dan bertukar pandangan terkait isu yang menjadi perhatian bersama di kedua Selat.

Sebagai Anggota Dewan IMO, Indonesia memprioritaskan kerja sama dengan seluruh negara anggota IMO untuk memperkuat keselamatan dan keamanan pelayaran internasional. Ia menyatakan pihaknya juga selalu berpegangan pada Konvensi dan Instrumen IMO dalam menentukan kebijakan dan peraturan di perairan Indonesia, khususnya yang berada di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura.

Dalam rangka komunikasi dan meningkatkan keselamatan pelayaran, Indonesia telah membentuk mekanisme Maritime Safety Information (MSI) untuk memenuhi kebutuhan penyampaian informasi mengenai navigasi dan keselamatan pelayaran, yang berbasis pada mekanisme sistem penyiaran dan optimalisasi e-navigasi melalui sistem aplikasi terpadu yang dikelola oleh Maritime Coordination Centre (MCC).

"Mekanisme ini didukung juga oleh implementasi sistem pelaporan kapal/Ship Reporting System (SRS) di Perairan Indonesia, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, untuk meningkatkan efisiensi navigasi, keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim," jelasnya.

Selain itu, Budi menambahkan, Indonesia juga telah berhasil meningkatkan fungsi dan kapasitas sarana, prasarana, peralatan navigasi seperti GMDSS, AIS, VTS, dan Aids to Navigation serta sistem pengaturan rute kapal yang ditetapkan pada wilayah penting dan kritis di perairan Indonesia guna menjamin keselamatan navigasi, keamanan maritim, dan perlindungan lingkungan laut sebagaimana diatur dalam peraturan IMO.

Budi juga menyampaikan keberhasilan Indonesia dalam menetapkan Kepulauan Nusa Penida dan Gili Matra sebagai Particularly Sensitive Sea Area (PSSA), yang telah disetujui pada Sidang Marine Environmental Protection Committee (MEPC) ke-82 pada awal bulan Oktober 2024. PSSA tersebut, jelasnya, terletak di dalam Traffic Separation Scheme (TSS) Selat Lombok, yang berfungsi sebagai Associated Protective Measures-nya.

"Dengan ditetapkannya Pulau Nusa Penida dan Gili Matra sebagai PSSA, Indonesia menjadi negara ke-19 yang menetapkan PSSA dan negara Asia kedua setelah Filipina yang memiliki PSSA yang ditetapkan oleh IMO. Kita berharap juga hal ini dapat membuka peluang penetapan PSSA di wilayah-wilayah lain di Indonesia yang juga memiliki kekayaan keanekaragaman hayati, kondisi ekologi, dan sosial-ekonomi yang sama, serta rentan terhadap dampak kegiatan pelayaran internasional," terangnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) buka suara terkait nasib Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pengumuman UMP akan berlangsung pada 21 November 2024.

"UMP kan tanggal 21 paling lambat ditetapkan November. Sekarang baru Oktober," kata dia ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Indah menyebut ada usulan dari Dewan Pengupahan Nasional untuk menaikkan terkait rumus perhitungan dari UMP itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021.

"Saya bicara Depenas ya, karena belum ada surat resmi permohonan dari Pimpinan SP (Serikat Pekerja) tentang upah. Surat resmi ya, kalau di media kan banyak. Saya Depenas sudah ada dari perwakilan memang minta mentok alphanya 1, sementara pengusaha minta maksimal 0,3," terangnya.

Diakui memang ada perbedaan antara keinginan dari pengusaha dan pekerja. Dirinya meyakini akan ada titik terang dari kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

"Beda mau pengusaha dan maunya pekerja, tetapi insyaallah dari Pak Menteri," ujar dia.

Sebagai informasi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dan berbagai serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi besar-besaran pada tanggal 24 Oktober 2024.

Aksi ini diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah Jabodetabek membawa dua tuntutan utama, pertama, naikkan upah minimum tahun 2025 minimal 8-10%, dan kedua, cabut UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8-10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti. Pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%, yang bahkan lebih rendah dari inflasi 2,8%. Ini artinya buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulan," jelas Said Iqbal, Presiden KSPI dan Partai Buruh, dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10).

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8% dalam lima tahun ke depan. Untuk menuju ke sana sedang disiapkan berbagai program pendukungnya.

Demikian kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

"Kita kan di dalam APBN 2025 pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%. Untuk menuju 8% itu kan ada program, ini sedang dipersiapkan," kata Airlangga.

Airlangga membeberkan cara utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan mendorong investasi, membuka pasar ekspor sebanyak-banyaknya dan menggenjot sektor padat karya (labour intensive).

Para menteri Kabinet Merah Putih nantinya disebut akan melakukan rapat koordinasi untuk menentukan mana-mana saja yang akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi yang baru.

"Nanti para menteri, kita akan rapat koordinasi mana saja yang akan menjadi penjuru dari penopang pertumbuhan ekonomi yang baru," kata Airlangga.

Di sisi lain, Prabowo sebelumnya mengaku sering diejek karena menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% dalam lima tahun ke depan di bawah kepemimpinannya. Eks Menteri Pertahanan itu pun meresponsnya dengan santai dan meminta semua pihak untuk tunggu tanggal mainnya.

"Saya sering diejek, ya kan, Prabowo apa ini 8% pertumbuhan (ekonomi), kita dinyinyir, ya nggak apa-apa," kata Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (9/10).

Prabowo mengaku belajar dari proklamator sekaligus presiden RI pertama Soekarno. "Beliau pernah mengatakan gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, kalau kau tidak sampai langit, minimal kau jatuh di antara bintang-bintang," tuturnya.

Prabowo optimis dengan target pertumbuhan ekonomi 8% itu. Bahkan ia menantang bagaimana jika realisasinya sampai 9%.

"Saya canangkan 8%, kalau nggak sampai 8% ya 7,5%, kalau nggak sampai 7,5 ya 7. Kalau kita puas kita canangkan 6%, nanti 5,3 ya sudahlah," ucap Prabowo.

"Siapa tahu nanti tidak 8%, kalau 9% gimana? Lu nggak percaya kan? Benar nggak? Tunggu tanggal mainnya," tambahnya yang diiringi tepuk tangan peserta.

Prabowo optimis Indonesia akan menjadi negara yang maju dan makmur rakyatnya. Tentunya hal itu akan terwujud dengan kerja keras dan membenahi segala sistem yang kurang mulai dari pendidikan, hukum dan peradilan.

"Saya optimis! Semakin saya belajar, semakin saya dikaji, saya optimis. Tidak ada keberhasilan tanpa keberanian. Bangsa Indonesia bangsa yang berani, bangsa yang optimis, kita insya Allah akan menjadi negara maju, kita akan jadi negara makmur. Tentunya kita harus kerja keras, kita harus benahi organisasi kita, benahi sistem pendidikan kita, kita benahi hukum kita, peradilan kita," pungkas Prabowo.

Simak Video: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Awal

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto kembali memilih Sri Mulyani menempati posisi Menteri Keuangan di kabinetnya. Terpilihnya kembali Sri Mulyani, membuat sejumlah ekonom mempertanyakan nasib Badan Penerimaan Negara yang digembor-gemborkan tim Prabowo sebelumnya.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan mengatakan penunjukkan Sri Mulyani yang menjabat sebagai Bendahara Negara, pembentukan Badan Penerimaan Negara tidak akan terealisasi. Padahal sejumlah program-program Prabowo membutuhkan anggaran besar. Badan Penerimaan Negara menjadi salah satu upaya menambah pendapatan negara.

"Anggaran tersebut datang dari Badan Penerimaan Negara yang meningkatkan tax ratio jadi 23%. Persoalannya adalah program pembentukan ini is dead now dengan dipilihnya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan," kata Fadhil dalam acara Diskusi Publik yang disiarkan secara daring, Selasa (22/10/2024).

Dia merasa pesimistis Sri Mulyani dapat meningkatkan pajak rasio. Sebab, selama menjabat kurang lebih 10 tahun sebagai Menkeu, dia belum mampu menaikkan pajak rasio menjadi minimal 12%.

"Itu tidak akan terlaksana, karena belum ada track-record Sri Mulyani dalam peningkatan tax ratio menjadi 12% misalnya. Sekarang kan 10%. Diharapkan itu bisa ditingkatkan dengan Badan Penerimaan Negara. Ini akan menjadi program yang ingin dijalankan Prabowo ini sulit tercapai dengan kabinet yang super gemuk ini," jelasnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Nawir Messi mengatakan Badan Penerimaan Negara berkaitan dapat menaikka rasio pajak yang terus menurun selama beberapa tahun terakhir. Dia menilai sistem perpajakan saat ini ada kaitannya dengan turunnya kelas menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian.

Dia pun menyoroti kemampuan sosok Wakil Menteri (Wamen) yang digadang-gadang ditugasi untuk mengurus penerimaan negara. Dia akan menunggu gebrakan-gebrakan positif selama 6-12 bulan ke depan.

"Badan Penerimaan Negara yang semula kita harapkan ada badan yang dibentuk terpisah dengan keuangan penuh kemudian ditiadakan. Tentu pertanyaan kita adalah dengan skema yang sifatnya suboptimum seperti ini di mana penerimaan negara akan ditangani wakil menteri (wamen). Apakah figur Wamen ini cukup mampu menangani isu penerimaan negara ini, cukup memadai merespons persoalan terkait perpajakan dan bisa diselesaikan atau tidak," kata Nawir.

Meski begitu, dia menilai sosok yang harus mengurusi penerimaan negara sebaiknya sosok yang garang. Sebab, sosok tersebut harus dapat mengubah rasio pajak menjadi lebih baik.

"Kalau teman-teman guyon kalau ngurus penerimaan itu orang-orang yang agak garang, ya setengah preman. Sepertinya kalau lihat seoarany bukan figur seperti itu yang diminta untuk tukang tagih pajak sehingga ada keraguan how rasio penerimaan bisa diimprove sehingga bisa menyelesaikan paling tidak persoalan penerimaan dari tahun ke tahun isu mendasar," terangnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono pun buka suara terkait badan penerimaan negara yang tak kunjung dibentuk. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menjelaskan.

"Semua nanti akan kita jelaskan bersama-sama Bu Menteri di Kementerian Keuangan," sebut Thomas sesaat sebelum dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Di sisi lain, Sri Mulyani didampingi 3 Wakil Menteri (Wamen) Keuangan. Selain Thomas Djiwandono, ada Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu. Kabarnya, akan ada pembagian tugas di antara tiga Wamen tersebut, termasuk yang mengurus soal penerimaan. Soal pembagian tugas ini, Thomas tak mau bicara banyak.

"Nanti kita bicarakan," sebutnya singkat.

Simak Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

[Gambas:Video 20detik]

Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 telah resmi dilantik pada 21 Oktober 2024. Sejumlah menteri pun menyampaikan prioritas mereka, termasuk Menteri Pariwisata Widiyanti Putri yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi yang inklusif.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran pun mengatakan bahwa tantangan pariwisata tidak hanya dari sisi SDM, bahkan lebih besar. Terutama terkait regulasi dan birokrasi yang sering menghambat para pelaku usaha.

"Regulasi harus jadi fokus program 100 hari pemerintahan baru, dan Kemenpar harus lebih dari sekadar promosi. Industri harus sehat dulu untuk bisa menarik wisatawan dan membangun destinasi," jelas Maulana dalam keterangannya Selasa (22/10/2024).

Salah satu permasalahan yang ia soroti adalah keberadaan Online Travel Agents (OTA) asing yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, sehingga tidak membayar pajak dan merugikan industri lokal.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, jadi industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20 persen. Ini beban besar," seru dia.

Dia menjelaskan bahwa OTA asing tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% seperti yang diwajibkan pada penyedia jasa di Indonesia. Padahal dalam aturan akomodasi perjalanan, komisi yang diterima OTA asing bisa mencapai 18%. Mereka pun tak dikenakan pajak komisi 1,1%.

Hal ini, kata dia akibat OTA asing tidak memiliki BUT, yang akhirnya membuat mereka tidak membayar pajak tersebut dan membebankan kepada hotel. Selain itu, OTA asing juga kerap melanggar perjanjian kontrak dengan hotel.

Belum lagi soal OTA asing yang menggunakan strategi 'bakar uang' dengan memberikan diskon besar untuk menarik pelanggan. Meskipun ini tampak menguntungkan bagi wisatawan, pada kenyataannya skema ini merusak pendapatan hotel dan penyedia jasa wisata lokal.

Aplikator asing tersebut memaksakan harga sangat rendah di aplikasinya, sehingga hotel terpaksa mengikutinya. Menurutnya, dalam jangka panjang strategi ini akan berdampak pada keberlanjutan usaha lokal di sektor pariwisata.

"Apalagi mereka juga menerapkan parity rate yang memaksa hotel tidak bisa menjual dengan harga lebih rendah dari yang mereka tetapkan. Kami tidak punya pilihan karena mereka menguasai pasar digital," tutur dia.

Di sisi lain, mahalnya harga tiket pesawat juga menjadi hambatan bagi mobilitas wisatawan domestik. Menurut Maulana, pemerintah perlu segera mengevaluasi harga tiket pesawat untuk meningkatkan pergerakan wisatawan dalam negeri.

"Mahalnya harga tiket pesawat sangat mengganggu. Pemerintah perlu mengevaluasi masalah ini, karena mobilitas wisatawan adalah kunci keberhasilan program pariwisata dalam negeri," jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), Budijanto Ardiansjah, pun ikut menekankan pentingnya pemerintah baru untuk mencapai target kunjungan 17 juta wisatawan mancanegara pada 2024.

Salah satu yang perlu dilakukan adalah merumuskan kembali kebijakan bebas visa kunjungan singkat (BVKS), mengingat dari 145 negara, hanya 19 negara yang termasuk dalam kebijakan tersebut. Hal ini didorong guna menciptakan iklim usaha pariwisata jadi penopang ekonomi nasional.

"Maka dari itu, kami menyambut baik rencana pemerintah untuk memisahkan Kementerian Pariwisata dari Kementerian Ekonomi Kreatif, karena ini akan mempercepat kinerja sektor pariwisata ke depan," ucapnya.

Siapa yang tidak tahu tren Labubu? Akhir-akhir ini, Labubu sedang naik daun di kalangan Gen Z. Sosok boneka mungil dengan tampilan unik dan karakteristik yang menggemaskan ini menjadi buruan para kolektor, baik untuk kesenangan pribadi maupun ajang pamer di media sosial.

Tak bisa dipungkiri, tren ini didorong oleh perasaan FOMO (Fear of Missing Out) yang membuat anak muda rela menghabiskan uang jutaan rupiah hanya untuk sebuah mainan edisi terbatas. Oleh karena itu, harga Labubu meroket tinggi terutama jika sudah langka di pasaran.

Tren ini memperlihatkan bagaimana gaya hidup konsumtif terus mengakar di kalangan muda, yang memilih untuk membelanjakan uang pada barang-barang yang sebenarnya tidak mendukung investasi jangka panjang.

Hedonisme yang ditunjukkan melalui tren Labubu ini tentunya bukan hal baru di kalangan Gen Z. Mereka cenderung tertarik pada tren-tren terbaru seperti fashion, teknologi, makanan, hingga koleksi seperti mainan ini.

Aktivitas unboxing atau pamer koleksi di TikTok dan Instagram bahkan menambah daya tarik tren ini. Namun, dalam jangka panjang, gaya hidup konsumtif ini bisa menimbulkan masalah keuangan, terutama jika hanya digunakan untuk memuaskan kebutuhan sesaat.

Dari pada mengikuti arus gaya hidup hedonis yang terus menguras keuangan tanpa memberikan dampak jangka panjang, tentu ada pilihan yang lebih bijak yakni berinvestasi di properti rumah. Memiliki properti untuk rumah pertama bisa menjadi langkah awal untuk membangun kekayaan yang nyata.

Salah satu program yang dapat dimanfaatkan adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari BRI yang mempermudah proses pembelian rumah dengan suku bunga sesuai kebutuhan dan cicilan yang ringan.

Investasi properti memberikan banyak keuntungan. Selain sebagai tempat tinggal, nilai properti cenderung naik dari waktu ke waktu. Dalam situasi ekonomi yang stabil, properti bahkan bisa menjadi sumber pendapatan jika dijual kembali, loh!

Dengan KPR BRI, Gen Z bisa mulai membangun aset mereka sejak dini, sehingga di masa depan mereka tidak hanya memiliki barang-barang koleksi, tetapi juga memiliki properti yang nilainya terus meningkat.

Meskipun tren seperti Labubu terlihat menarik, penting bagi generasi muda untuk mulai berpikir jangka panjang. Dari pada terus mengikuti tren konsumtif, akan lebih baik jika mereka mengalihkan perhatian pada investasi yang tentu memiliki nilai jangka panjang dan bisa menjadi landasan keuangan yang stabil di masa depan.

Untuk kamu yang ingin mulai berinvestasi properti, bisa kunjungiHomespotBRI untuk lakukan simulasi KPR sesuai dengan penghasilanmu. Fitur ini dapat membantu kamu memberikan bayangan pasti untuk mencari properti impianmu.

Selain itu, dengan banyaknya keunggulan dari KPR BRI seperti proses yang mudah dan cepat, biaya kredit ringan, serta jangka waktu pinjaman hingga 20 tahun. Segera ajukanKPR BRIuntuk mewujudkan hunian impian kamu sekarang juga!

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (21/10) kemarin. Hari ini, telah melakukan serah terima jabatan dari Pelaksana tugas (Plt) Menaker Airlangga Hartarto.

Yassierli pun mengungkap pesan dari Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Dia menyebut, kesejahteraan pekerja menjadi harapan nomor satu Prabowo.

"Pasti sesuai dengan harapan dari Pak Presiden (Prabowo) kesejahteraan itu pasti nomor satu. Jadi tugas pemerintah dan itulah kemudian salah satu komponennya kami itu adalah meningkatkan kesejahteraan," kata dia dalam konferensi pers, di Kantor Kemnaker, Jakata Selatan, Selasa (22/10/2024).

Yassierli menerangkan, komponen kesejahteraan itu sangat luas, bukan hanya mengenai upah minimum provinsi (UMP). Tetapi ada juga upah yang berbasis produktivitas.

"Kesejahteraan itu luas ya kesejahteraan itu luas yang pertama dia dimensinya tidak hanya upah kalaupun kita berbicara terkait dengan upah upah itu juga bukan hanya UMP," terangnya.

Untuk itu, guna meningkatkan kesejahteraan pekerja, pihaknya perlu melibatkan kementerian lainnya. Dia mencontohkan terkait meningkatkan kesejateraan pekerja dengan dasar pendidikan vokasi.

"Itu ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mungkin kalau kita berbicara terkait tentang bagaimana reskilling, upskilling tentu kita tidak bisa terlepas dengan perindustrian yang mengelola manufaktur dan seterusnya," terangnya.

Selain itu, Yassierli juga menyebut pihaknya akan membutuhkan kementerian lain jika terkait dengan kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja. Tak lupa pihaknya juga ingin menyiapkan sumber daya manusia untuk belajar ke luar negeri.

"Kita juga harus bekerja dengan kementerian yang terkait," terangnya.

Eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Muliaman Hadad dilantik menjadi Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ia mengungkapkan tugas dan wewenang badan yang baru didirikan pada era Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut.

Muliaman mengatakan, BP Investasi Danantara bertugas untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola oleh badan ini. Tapi tentu saja itu bertahap ya karena dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai pelantikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Muliaman menyebut badan baru ini wujud akhirnya akan serupa seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura

"End state-nya iya, mirip-mirip begitu ya (seperti Temasek)," ungkap Muliaman.

Sayangnya dirinya belum bisa memberikan target kapan BP Danantara bisa serupa Temasek. Pasalnya harus dipersiapkan undang-undang (UU) yang mengatur badan tersebut terlebih dahulu.

Selain itu, BP Danantara juga akan serupa dengan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi yang telah ada yakni Indonesia Investment Authority (INA). Berbeda dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Bedanya (dengan Kementerian BUMN) saya kira (terkait) bidang pengelolaan investasinya. Mirip-mirip seperti INA tapi BP Investasi Danantara lebih besar," terang Muliaman.

Muliaman juga masih belum bisa memastikan apakah INA akan berada di bawah naungan BP Investasi Danantara atau tidak. Ia mengaku akan berdiskusi dengan kementerian terkait untuk bagaimana lembaga ini harus diwujudkan.

Muliaman menegaskan bahwa Kementerian BUMN tetap ada beriringan bersama BP investasi Danantara, namun tidak tahu kepastian ke depannya. "(Kementerian BUMN) tetap ada, tapi jangka panjangnya belum tahu kita," sebut Muliaman.