Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempunyai tugas baru di era pemerintahan Prabowo Subianto, yakni hilirisasi. Hal itu terlihat dari penambahan nama 'hilirisasi' di kementerian tersebut.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengatakan pihaknya perlu melakukan assessment terlebih dahulu terkait sektor-sektor apa saja yang bisa dilakukan hilirisasi.

"Apalagi kita sekarang kan ada penambahan hilirisasi ya dan itu juga kita akan lihat dalam hilirisasi ini added value apa yang bisa kita dorong supaya ini bisa berjalan terlebih dahulu. Baik dalam pertambangan, perkebunan, perikanan dan juga yang lain-lainnya," kata Rosan saat ditemui di Kantor, Jakarta Selatan, Minggu (21/10/2024).

Dia menyebut pihaknya akan asesmen itu akan dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh. Hal ini akan dirapatkan dengan jajarannya di kementerian yang dipimpinnya.

Rosan menjelaskan dalam rapat tersebut nantinya akan melihat sektor-sektor mana yang berpotensi untuk dikembangkan. Tidak hanya di sektor pertambangan, pihaknya juga akan merambah ke sektor lain, seperti perikanan, perkebunan, hingga pertanian. Hal tersebut sejalan dengan pesan Prabowo kepadanya yang ingin menuju swasembada pangan.

"Jadi kan kalau kita banyak bicara padahal saat ini masih banyak terpusat di pertambangan ya. Sedangkan pesan Pak Prabowo sudah jelas untuk swasembada pangan itu menjadi prioritas kita juga akan depannya. Jadi inilah tugas besar yang kita akan jalankan," jelasnya.

Dia enggan membeberkan program 100 hari kerja ke depannya. Sebab, hal tersebut harus didiskusikan dengan para pejabat tinggi dan madya di kementerian. Namun, dia menekankan tentunya pihaknya akan mempunyai target jangka pendek, menengah, hingga panjang.

"Ya, tentunya target jangka pendek, menengah jangka panjang pasti ada. Dan target-target itu kita akan segera rapat-kan besok. Tadi saya langsung call rapimnas Dengan eselon 1, eselon 2 dan dengan yang lainnya. Dan kita akan melihat apa yang kita bisa capai dalam jangka pendek, menengah, jangka panjang ini. Tapi semuanya itu adalah satu-kesatuan dan kita mencapai target-target itu," jelas dia.

Bahan bakar minyak (BBM) subsidi merupakan salah satu modal dalam menggerakan roda perekonomian. Dengan adanya subsidi, maka harga BBM pun menjadi lebih murah.

Kehadiran BBM subsidi dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Sisa uangnya dapat digunakan untuk membeli keperluan primer seperti makanan, pakaian, hingga kebutuhan sekolah.

Sebaliknya, jika subsidi BBM tidak ada makan harga bensin akan melonjak. Hal ini berimbas pada ongkos transportasi yang naik dan menurunnya daya beli masyarakat, sehingga menyebabkan kenaikan angka inflasi.

Agar BBM subsidi tepat sasaran, Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi yang dituangkan dalam RAPBN 2025.

Dalam RAPBN tersebut, pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (KL). Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penetapan kuota ini bertujuan agar penyaluran BBM tepat sasaran.

"Ya kita lagi merencanakan agar pola subsidinya harus tepat sasaran," kata Bahlil, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto menyebut fakta distribusi subsidi yang ditujukan untuk rakyat belum merata. Oleh karenanya, teknologi digital bisa menjadi cara untuk menanggulangi masalah ini.

"Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang membutuhkan," tegas Prabowo.

Pidato Prabowo sejalan dengan upaya yang telah dilakukan oleh BPH Migas. BPH Migas menggunakan teknologi berupa QR Code, CCTV, dan teknologi lain dalam mengawasi penyaluran BBM Subsidi.

Di samping itu, Pertamina sebagai BUMN di bidang energi juga mendapatkan mandat dari pemerintah untuk melakukan pembatasan subsidi BBM melalui program Subsidi Tepat. Untuk mendapatkan subsidi tersebut, masyarakat harus mendaftarkan subsidi tepat di situs MyPertamina.

Sejak 1 Juli 2020 masyarakat diwajibkan untuk mendaftar terlebih dahulu untuk memastikan penyaluran BBM dapat tepat sasaran. Pendaftaran subsidi tepat MyPertamina dapat dilakukan secara offline dan online.

Subsidi Mobil Listrik

Selain subsidi BBM, mobil listrik (EV) juga turut menjadi perhatian pemerintah. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan visi Net Zero Emission (NZE) 2060.

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penting bagi bangsa ini untuk menjadi lebih adaptif di tengah persaingan global. Ia menyebut subsidi ini berkaitan dengan investasi.

"Seingat saya, kendaraan bermotor Rp 7 juta. Mobil listrik disubsidi kurang lebih Rp 70 juta. Ini untuk apa? Ya karena negara lain semua melakukan itu. Contoh Thailand, memberikan subsidi pada mobil listrik 68. Kalau kita di bawah itu, investasi semua akan pergi ke sana, tidak akan pergi ke Indonesia," kata Jokowi.

Untuk mewujudkan ekosistem EV, pemerintah juga membangun SPKLU untuk mendukung mobil listrik dan motor listrik. Hingga saat ini, pembangunan SPKLU masih terus berlanjut.

Per Juli 2024, jumlah Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) mencapai 1.882. Upaya lainnya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan ekosistem EV yaitu melakukan berbagai investasi dengan pihak lain, salah satunya adalah PT LBM Energi Baru Indonesia yang memproduksi bahan katoda baterai lithium.

Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia

Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia

Rosan Roeslani dapat tugas baru di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kementerian yang dipimpinnya mendapat tugas baru untuk mengurus hilirisasi, dari awalnya Menteri Investasi kini menjadi Menteri Investasi dan Hilirisasi.

Eks Ketum Kadin Indonesia itu buka suara soal penambahan tugas mengurus hilirisasi. Menurutnya ini menjadi tugas yang besar baginya sebagai menteri.

"Ya memang ini ada penambahan hilirisasi yang ruang lingkupnya sangat besar ya. Karena ruang lingkupnya ini yang ada pertambangan, perkebunan, perikanan, sehingga ini adalah tugas yang cukup besar yang diamanatkan kepada saya," ujar Rosan ditemui usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Prabowo, kata Rosan, meminta agar hilirisasi bisa dijalankan secara meluas bukan cuma di sektor pertambangan. Dengan begitu, lapangan kerja tercipta dan pada akhirnya ekonomi Indonesia bisa tumbuh dengan baik.

"Intinya adalah arahannya supaya lebih banyak hilirisasi yang dijalankan tidak hanya di pertambangan saja dan supaya ada nilai tambahnya itu kita yang menikmati dan ujungnya adalah bagaimana peningkatan lapangan pekerjaan bisa terus tercipta," papar Rosan.

"Saya akan kolaborasi dengan semua kementerian terkait mengenai hal ini dan akan kita rumuskan ke depannya untuk apa saja prioritas hilirisasi yang ingin kita jalankan," sebutnya lagi.

Rosan mengungkapkan karena saat ini sudah tidak ada Menko Kemaritiman dan Investasi, kini Kementerian Investasi dan Hilirisasi akan berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.

"Sekarang di bawah (Kemenko) Perekonomian," pungkas Rosan.

Bahlil Lahadalia kembali menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kali ini di era Presiden Prabowo Subianto. Salah satu program prioritasnya adalah agar Indonesia bisa swasembada energi.

"Arahan pak presiden adalah kedaulatan energi. Mau tidak mau lifting minyak, lalu konversi B40, B60, B80. Kalau mungkin B100," kata Bahlil ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Kemudian, Bahlil mengatakan akan meningkatkan produksi LPG di dalam negeri untuk mengurangi impor. Kemudian membangun jaringan gas untuk memanfaatkan gas alam di dalam negeri yang melimpah.

"Karena kita impor LPG sampai 6 juta ton. Kita bangun jaringan gas terutama bisa dialiri di pulau Jawa dan hilirisasi dan blue energy untuk net zero emission," tuturnya.

Sebelumnya, Prabowo dalam pidato perdana usai dilantik menegaskan akan membawa Indonesia mandiri energi. Hal ini belajar dari konflik di Timur Tengah yang kerap membuat harga komoditas minyak bergejolak.

"Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan, sulit kita mendapat sumber energi dari negara lain. Karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi," ucap Prabowo dalam Pidato Awal Masa Jabatan di ruang Sidang MPR, Jakarta, Minggu (20/10).

Swasembada energi ini akan dimulai dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) yang ada di dalam negeri. Caranya dengan mencampur hasil alam itu dengan bahan bakar minyak (BBM), contohnya B30 dan B45 yang sudah dijalankan.

"Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya singkong, tebu, sagu, jagung dan lain lain, kita juga punya energi bawah tanah geothermal yang cukup, kita punya batu bara yang sangat banyak, kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi," terang Prabowo.

Normalnya, rekening listrik yang ditagihkan disesuaikan dengan pemakaian tenaga listrik di lokasi. Saat angka di struk bulanan listrik melonjak secara drastis, sering kali membuat pertanyaan mengenai penyebabnya.

Tagihan listrik tiba-tiba naik drastis bisa disebabkan oleh beberapa alasan, seperti adanya perubahan penggunaan energi hingga kebijakan tarif dari penyedia layanan.

Penyebab Tagihan Listrik Tiba-tiba Naik Drastis

Berdasarkan informasi yang didapat detikFinance dari akun Facebook resmi Contact Center PLN 123 (17/10/2024), faktor utama penyebab tagihan listrik naik drastis adalah adanya perbedaan penggunaan atau pemakaian listrik dari biasanya. Hal ini bisa juga dikarenakan adanya permohonan Tambah Daya.

Lebih lanjut, dilansir laman Energy Harbor dan Grey Power Electricity, berikut adalah beberapa kemungkinan penyebab tagihan listrik naik secara umum:

1. Perubahan Penggunaan Listrik yang Lebih Banyak

Jumlah penghuni di rumah bisa mempengaruhi tagihan listrik. Pasalnya, semakin banyak penghuni di rumah berarti semakin banyak beban listriknya.

Misalnya, untuk menggunakan mesin cuci untuk cucian, menonton televisi, mengisi daya ponsel dan laptop, hingga lampu yang digunakan. Hal itu membuat semuanya membutuhkan lebih banyak daya.

2. Adanya Kenaikan Tarif Listrik

Kenaikan tarif listrik dari perusahaan listrik juga menjadi salah satu faktor tagihan listrik naik. Ketika arif baru diterapkan, konsumen akan merasakan dampak langsung pada tagihan bulanan, bahkan jika penggunaan listriknya tetap sama.

3. Perubahan Kinerja Peralatan dan Menggunakan Peralatan Kurang Hemat Energi

Peralatan yang sudah lama atau ketinggalan zaman bisa jadi penyebab tagihan listrik yang sangat tinggi. Teknologi telah berkembang pesat, membuat peralatan modern jauh lebih hemat energi daripada peralatan model lama.

4. Pengaruh Cuaca

Cuaca juga berdampak signifikan pada konsumsi listrik. Di Indonesia, jika musim panas banyak menyalakan AC secara terus-menerus. Makanya hal ini berdampak drastis pada tagihan listrik di bulan-bulan musim panas.

5. Menggunakan Lampu Secara Tidak Efisien

Banyak pemilik rumah yang menyala lampu untuk meningkatkan kecerahan seluruh ruangan. Hal inilah yang menyebabkan tagihan listrik naik.

6. Ada Kabel yang Rusak di Rumah

Kabel yang rusak menjadi kejadian yang jarang terjadi, namun bisa menyebabkan tagihan listrik naik. Jika kabel yang rusak bersentuhan dengan benda konduktif atau kabel lain, ia bisa memanas.

Hal itu menyebabkan penggunaan energi yang lebih tinggi, sekaligus membuat tagihan listrik bulanan yang lebih tinggi.

7. Ada Utang pada Tagihan Sebelumnya

Tagihan listrik mungkin lebih tinggi dari biasanya, karena pengguna masih ada sisa tagihan pada tagihan sebelumnya. Jika tidak membayar penuh tagihan terakhir, sisa tagihan akan terbawa ke periode penagihan berikutnya.

8. Perkiraan Tagihan

Dalam beberapa situasi, contohnya pembaca meteran tidak bisa mengakses meteran milikmu, membuat perusahaan listrik mungkin memberi perkiraan tagihan.

Alih-alih berdasarkan konsumsi daya aktual, perkiraan tagihan justru didasarkan pada penggunaan listrik kamu dari tahun sebelumnya.

Jika kamu baru-baru ini mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan efisiensi energi di rumah, kemungkinan besar perubahan ini tidak akan tercermin dalam tagihan listrikmu saat ini.

Apabila kamu mengalami kendala tagihan yang melonjak tanpa alasan yang jelas, segeralah melakukan pengecekan data ke pihak PLN. Berikut adalah informasi yang perlu disampaikan untuk pengaduan:

• ID pelanggan
• Angka stand pada kWh meter saat ini atau foto kWh meter?
• Kondisi rumah dihuni atau tidak?
• Rumah berpagar dan terkunci/tidak?
• Apakah kWh meter mudah dijangkau oleh petugas?
• Apakah petugas pencatatan meter rutin datang atau tidak?
• Alamat lengkap.

Itu tadi beberapa kemungkinan penyebab tagihan listrik naik. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk memeriksa rincian tagihan dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi biaya listrik.

Ajang Balap Motor Listrik, PLN EV Conversion Race 2024

Ajang Balap Motor Listrik, PLN EV Conversion Race 2024

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi komoditas penting di Indonesia. Kebijakan ini dibesut Joko Widodo (Jokowi), presiden yang menjabat sebelum Prabowo.

Prabowo mengatakan kebijakan hilirisasi akan membuat masyarakat Indonesia memiliki kesejahteraan sejati. Termasuk bagi masyarakat miskin, kesejahteraan ekonomi bisa terjadi dengan adanya kebijakan hilirisasi.

"Dalam menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki," beber Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Menurutnya dengan adanya kebijakan hilirisasi, kekuatan ekonomi Indonesia akan meningkat. Dengan begitu masyarakat bisa mencapai taraf hidup yang lebih baik.

Eks Menteri Pertahanan itu ingin manfaat hilirisasi dari berbagai komoditas di Indonesia harus bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat," pungkas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia harus bisa swasembada energi. Hal ini penting mengingat Indonesia memiliki kekayaan alam yang dapat diubah menjadi bahan bakar minyak (BBM), seperti kelapa sawit, singkong, tebu, sagu, hingga jagung.

"Kita diberi karunia oleh Tuhan maha besar, tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin, kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung dan lain-lain," kata dia dalam pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Tak sampai di situ, Prabowo mengatakan Indonesia juga memiliki banyak energi geotehermal, batu bara hingga energi air. Untuk itu, Prabowo mengatakan pemerintahan yang akan dipimpinnya fokus untuk swasembada energi.

"Kita juga punya energi bawah tanah geothermal yang cukup, kita punya batubara yang sangat banyak, kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi," tegasnya.

Swasembada energi ini dibutuhkan juga untuk berjaga-jaga karena dunia dipenuhi ketidakpastian ke depan. Menurutnya tidak mungkin mengandalkan negara lain saat kondisi krisis, apalagi terjadi perang.

"Dalam keadaan ketegangan, dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit dapat sumber energi dari negara-negara lain. Karena itu kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi," tutupnya.

Simak Prabowo Optimistis RI Swasembada Energi: Solar 100% dari Kelapa Sawit

[Gambas:Video 20detik]

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan rencana pembatasan BBM subsidi sudah hampir selesai. Namun, ia tak mengungkap kapan pembatasan akan dilakukan.

"Menyangkut dengan harga dan pembatasan BBM sebenarnya sudah hampir selesai," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024),

Dia menegaskan, pengaturan BBM subsidi ini menunggu waktu yang tepat. "Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan, dan saya pikir tidak lagi yang saya harus menyampaikan kendalanya," imbuhnya.

Bahlil juga mengkonfirmasi, pengaturan BBM subsidi menjadi perhatian presiden terpilih Prabowo Subianto. "Oh iya," ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan, aturan terkait BBM subsidi sedang dimatangkan. Ia menegaskan, tak ingin terburu-buru mengambil kebijakan.

"Aturannya sampai sekarang kita masih matangkan. Kan tidak boleh terlalu terburu-buru," kata Bahlil di Monas Jakarta, Kamis (10/10).

Dia mengatakan, pihaknya ingin melihat dampak pengaturan BBM subsidi ini. Oleh karena itu, uji coba terus dilakukan. Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, aturan tersebut sudah hampir final. Kemudian, penerapan dari pengaturan BBM subsidi ini hanya persoalan waktu.

"Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan, petani Kita lagi uji coba- uji coba terus. Aturannya sudah hampir final. Tapi apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu saja," paparnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara mengenai kelanjutan proyek New Grass Root Refinery (NGRR) atau Kilang Tuban. Proyek ini melibatkan Pertamina yang menggandeng Rosneft dari Rusia.

Bahlil menerangkan dirinya ikut menangani proyek ini ketika menjabat sebagai Menteri Investasi. Dia mengatakan, bahkan pihaknya ikut menyelesaikan persoalan lahan.

"Itu kan Rosneft itu, Rosneft dengan Pertamina, waktu saya di Kementerian Investasi salah satu yang menangani proyek itu kan saya ikut masuk dalam menyelesaikan, bahkan pembebasan lahannya kami yang membebaskan," terang Bahlil di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024).

"Tapi sampai dengan sekarang kan masih ada beberapa kendala yang secara detail waktu itu karena saya di Kementerian Investasi kan hanya bisa menyelesaikan lahan dan insentif dan perizinan," sambungnya.

Terkait persoalan teknis, dirinya mengaku belum melakukan pendalaman. Dia mengatakan, akan melakukan pendalaman jika diberikan amanah lagi.

"Nah secara secara teknisnya apa persoalannya saya belum mendalaminya tapi kalau katakanlah kepercayaan itu dan amanah itu tetap masih diberikan kepada kami untuk melaksanakan maka kami pasti akan detailkan apa persoalan karena kita harus punya hati untuk membangun negara ini," jelas mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM itu.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, final investment decision (FID) ditargetkan rampung November 2024 ini.

"Ini berdasarkan laporan dari Pertamina 2 hari yang lalu," ujarnya.

Sebagai informasi, selain soal pembangunan, proyek kilang Tugan juga sempat bikin heboh. Pasalnya, warga yang bermukim di lokasi pembangunan kilang, yaitu di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Tuban, Jawa Timur, sempat kaya mendadak pada awal 2021.

Bahkan mereka sampai memborong mobil mewah. Aksi warga tersebut lantaran mereka mendapat ganti 'untung' dari pembebasan lahan untuk megaproyek tersebut.

Rencana holding BUMN pertambangan MIND ID untuk menambah saham 10% pada PT Freeport Indonesia (PTFI) masih berjalan. Penambahan saham 10% ini akan dilakukan setelah tanggal 20 Oktober atau setelah pemerintahan berganti.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, negosiasi telah mencapai tahap akhir atau finalisasi. Dia memastikan, penambahan saham 10% ini setelah tanggal 20 atau di era pemerintahan Prabowo Subianto.

"Setelah lah (tanggal 20), besok udah hari Sabtu kok, kantor apalagi yang buka besok. Jadi begini ya, selama ini kalau investor selalu menganggap kita ini lambat. Tidak semuanya, investor itu juga lambat-lambat sebagian, jadi nggak selamanya pemerintah salah terus," terangnya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Dia mengatakan, tak ada persoalan pada angka 10%. Namun, diakuinya terdapat hal yang masih didiskusikan.

"Kalau yang 10% no issue, itu no issue, tapi sekarang lagi dihitung adalah sekarang kan ada terjadi diskusi sebagian buku yang ada pada Freeport itu kan diminta untuk dimasukkan dalam buku BUMN, tapi kan itu masih dalam diskusi belum final tapi itu yang menjadi salah satu materi yang dibahas," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Bahlil memastikan jika penambahan saham 10% itu tidak mengeluarkan biaya alias gratis.

"Saya kan sudah bilang dari awal, gratis. Andaikan pun ada biayanya sekecil-kecilnya," ungkap Bahlil.

Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy buka-bukaan soal persiapan terkini Muhammadiyah mengelola Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah.

Muhadjir bilang, saat ini pihaknya melakukan survei terkini untuk memilih wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang mau digarap Muhammadiyah. Sejauh ini tawarannya ada di tiga wilayah dari Kementerian ESDM, eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung, atau Arutmin.

Pihaknya sudah membentuk tim internal untuk melihat potensi tambang di tiga wilayah tersebut. Nantinya, tim itu memilih mana wilayah tambang yang mau digarap Muhammadiyah.

"Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami," ungkap Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/102024).

Dia mengatakan, tim internal yang diturunkan sejauh ini kebanyakan merupakan dosen-dosen jurusan pertambangan dari beberapa instansi pendidikan Muhammadiyah.

"Belum ada hasil sekarang sedang di lapangan dan mereka sudah biasa, dosen-dosen jurusan pertambangan yang kami minta untuk turun," beber Muhadjir.

Sejalan dengan itu, pihaknya juga terus mempersiapkan badan usaha khusus untuk menangani bisnis tambang Muhammadiyah. Akan ada satu perusahaan induk tambang Muhammadiyah dan juga satu perusahaan operator tambang yang akan dibentuk.

"Saya tidak ingin kami menerima tambang, kemudian ternyata yang mengerjakan bukan kami. Maka kami bentuk namanya ada sekarang ada strategic corporate dan ada operating corporate sudah kami bentuk," sebut Muhadjir.

Ditanya soal kapan target mulai menggarap tambang, Muhadjir nampak tak mau buru-buru. "Masih jauh lah itu, ngeruk tambang belum," katanya.

Pria yang menjabat Menko PMK di Kabinet Indonesia Maju ini mengatakan pihaknya juga akan membentuk usaha baru untuk fokus menggarap tambang di luar pengelolaan IUPK yang akan diberikan pemerintah. Namun hal ini masih baru sebatas rencana.

"Nanti akan kami tambang lagi satu PT karena ada kemungkinan kami akan pada waktu penambangan tidak hanya satu titik yang akan kami kerjakan, tapi itu juga masih perkiraan," jelas Muhadjir.

PT PLN (Persero) meraih penghargaan sebagai Penggerak Ekonomi Kerakyatan dalam Transisi Energi. Penghargaan ini diterima PLN karena terus mendorong transisi energi dengan melibatkan masyarakat secara aktif.

Salah satu upayanya dengan menerapkan teknologi substitusi baru bara dengan biomassa (co-firing) untuk bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Hingga triwulan 3 tahun 2024, terdapat 46 PLTU yang telah menjalankan program co-firing dengan total penggunaan biomassa mencapai 3 juta ton.

Selain mampu menekan emisi karbon sebesar 3,2 juta ton CO2e, program tersebut juga mampu memproduksi listrik sebesar 3,1 terawatt hour (TWh).

Pemanfaatan biomassa ini juga terintegrasi dengan pertanian. PLN telah meluncurkan Program Pengembangan Ekosistem Biomassa Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pertanian Terpadu di beberapa wilayah, seperti di Tasikmalaya dengan lahan kritis seluas 100 hektar.

"Penghargaan ini kami dedikasikan kepada 250.000 petani dan juga masyarakat pendukung yang telah memasok biomassa sebagai subtitusi batu bara yang telah mencapai 3 juta ton. Dan ini menurunkan emisi 3,2 juta ton co2, dengan skala bisnis lebih dari Rp 2,3 triliun," kata Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia Iwan Agung Firstantara yang menerima penghargaan detikcom Awards 2024 mewakili Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo di The Westin, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Pengembangan Ekosistem Biomassa di Tasikmalaya, dilakukan dengan penanaman tanaman indigofera sebanyak 100 ribu buah. Selain itu, PLN juga menyerahkan sebanyak 205 ekor domba untuk dibudidayakan.

Sebelum di Tasikmalaya, program ini juga telah diimplementasikan di Cilacap dengan luas lahan sebesar 106 hektare dan di Gunungkidul dengan luas 30 ha.

Penanaman tanaman energi ini dilakukan dengan sistem tumpang sari berupa cabai, tomat, dan timun. Sehingga selain dapat digunakan sebagai sumber pakan ternak dan bahan baku biomassa, juga dapat digunakan untuk menambah penghasilan masyarakat.

Pemanfaatan biomassa ini dapat memberikan nilai ekonomi untuk masyarakat hingga Rp 2 triliun per tahun dan telah melibatkan sebanyak 250 ribu orang.

Adapun biomassa yang telah digunakan, seperti limbah replanting, tanaman kaliandra merah, gmelina, gamal, indigofera, sekam padi, tandan kosong, hingga limbah agroforestri.

Hingga tahun 2025, PLN menargetkan program co-firing bisa dilakukan pada 52 PLTU dengan kebutuhan biomassa mencapai 10 juta ton dan mampu menurunkan emisi sebesar 11 juta ton CO2e per tahun.

Dengan kebutuhan yang ada, PLN memperkirakan program ini akan melibatkan sebanyak 1,25 juta masyarakat dengan nilai ekonomi mencapai Rp 9,43 triliun.