Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah mencapai 99%.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, dalam acara Spectacular dalam rangka memperingati Hari Pajak 2024, Minggu (14/7/2024).

Suryo mengatakan, dengan pencapaian 99% tersebut, masih ada sebanyak 400.000 wajib pajak yang belum memadankan NIK dan NPWP.

“Dalam rangka menyongsong sistem administrasi yang baru, pemadanan NIK dan NPWP sudah mencapai 99%. Tinggal 400.000 mungkin yang belum selesai kami padankan,” katanya.

Suryo mengatakan, pemadanan NIK dan NPWP tersebut akan terus dilakukan seiring dengan layanan perpajakan yang juga mulai menggunakan NIK atau NPWP dengan format 16 digit angka.

Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti, menyampaikan terhitung 1 Juli 2024, terdapat tujuh layanan administrasi yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).

Namun demikian, wajib pajak tetap dapat menggunakan NPWP format lama dengan 15 digit angka untuk layanan selain tujuh layanan tersebut.

Sementara itu, bagi pihak lain yang terdampak NIK sebagai NPWP maupun NPWP 16 digit, DJP memberikan waktu penyesuaian sistem sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Pihak lain yang dimaksud adalah badan atau instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan perpajakan yang mencantumkan NPWP dalam pemberian layanannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa cita-cita Indonesia untuk menjadi negara maju tidak akan bisa tercapai tanpa adanya penerimaan pajak.

Hal ini disampaikannya dalam acara Spectacular dalam rangka memperingati Hari Pajak 2024, Minggu (14/7/2024).

“Untuk bisa terus menjaga Republik Indonesia membangun negara ini, negara dan bangsa kita, cita-cita yang ingin kita capai menjadi negara maju, ingin menjadi negara yang sejahtera dan adil, tidak mungkin bisa dicapai tanpa penerimaan pajak suatu negara,” kata Sri Mulyani.

Oleh karena itu, Sri Mulyani menyebut penerimaan pajak merupakan tulang punggung dan instrumen yang sangat penting bagi sebuah negara untuk bisa mencapai cita-citanya.

Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.988,9 triliun, naik dari realisasi pada tahun lalu yang sebesar Rp1.867,9 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, tren penerimaan pajak terus mengalami peningkatan, dari hanya Rp13 triliun pada 1983, menjadi sekitar Rp400 triliun pada era reformasi, dan saat ini mendekati angka Rp2.000 triliun.

Sepanjang semester I/2024, realisasi penerimaan pajak telah mencapai Rp893,84 triliun atau 44,9% terhadap target APBN 2024.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo menyampaikan bahwa pihaknya optimistis target penerimaan pajak pada tahun ini dapat tercapai.

“Target Rp1.988,9 triliun di tahun 2024 ini, Insyaallah Bu, dengan bantuan teman-teman dan para stakeholder yang ada di sini, kami akan berupaya untuk mencapainya,” ujarnya.

Di sisi lain, Suryo tidak memungkiri bahwa tantangan untuk mencapai target tersebut memang tidak mudah, terutama di tengah kondisi harga komoditas yang mengalami penurunan tajam.

“Tapi tadi seperti yang saya sampaikan, Rp1.988,9 triliun bukan suatu target yang mustahil untuk dicapai. Insyaallah kita akan jalankan,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyampaikan dampak yang dirasakan setelah kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) resmi dilanjutkan.

Arifin mengatakan bahwa kebijakan HGBT ini terus berlanjut. Adapun, program ini diberlakukan kepada tujuh sektor industri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

“Ya terus, lanjut aja dulu,” kata Arifin di Kementerian ESDM dikutip Minggu (14/7/2024).

Terkait dengan dampak terhadap penerimaan negara, Arifin menyampaikan bahwa kebijakan ini bakal meningkatkan daya saing industri penerima.

Meski adanya pemangkasan uang negara karena perlu membayar selisih harga pasar dan HGBT yang ditetapkan USD 6 per MMBTU. Arifin menuturkan bahwa efek sampingnya membuat produktivitas industri naik dan daya saing industri di dalam negeri meningkat.

“Kan ada swap antara penerimaan dan manfaatnya. Produktivitas naik, pajaknya juga naik. Itu benefitnya, daya saing produk-produk kita bisa lebih bagus sehingga masuk pasar bisa lebih accessible,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program harga gas murah industri US$ 6 per million british thermal unit (MMBtu) bagi tujuh sektor industri.

“Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektorexistingsekarang tujuh sektor, sedangkan yang lain nanti dikaji,” kata Airlangga di Istana Negara, Senin (8/7/2024).

Airlangga menyampaikan, pemerintah bakal memberikan izin dan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk membuat infrastruktur gas. Salah satunya untuk regasifikasiliquefied natural gas(LNG) atau gas alam cair.

Selain itu, pemerintah akan mengizinkan kawasan industri untuk membuat regasifikasi LNG agar dapat melakukan pengadaan LNG dari luar negeri.

Lebih lanjut, terkait dengan pemberian HGBT diluar tujuh sektor yang sudah diberikan, Airlangga menuturkan bahwa pemerintah masih melakukan kajian akan hal tersebut.

“Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih 7,” ujar Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah bakal menguji coba produk bahan bakar minyak (BBM) baru dengan kandungan sulfur yang lebih rendah pada 17 Agustus 2024.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyampaikan bahwa BBM tersebut bakal dicampur dengan bauran bahan bakar nabati atau BBN.

Hal ini dilakukan untuk menekan konten sulfur ke level paling rendah dengan standar acuan saat ini setara Euro IV atau kandungan sulfur 50 part per million (ppm).

“Kita cari bahan pencampur yang memang bisa mengurangi sulfur konten. Kalau sekarang kita kan masih 500 ppm-an, kalau standar Euro V kan sudah harus di bawah 50 ppm,” kata Arifin di Kementerian ESDM dikutip, Minggu (14/7/2024).

Kendati demikian, Arifin mengungkapkan kementeriannya masih menunggu penyelesaian dari proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan untuk meningkatkan kapasitas produksi bahan bakar rendah kandungan sulfur tersebut.

“Tapi kita kilang belum kelar sih yang di Balikpapan,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah akan mulai membatasi penyaluran BBM bersubsidi yang selama ini tidak tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA – Surplusneraca perdagangan Indonesia pada Juni 2024 diperkirakan lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan surplus neraca perdagangan pada Juni 2024 akan mencapai US$4,05 miliar.

Surplus tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan surplus pada bulan sebelumnya yang sebesar US$2,93 miliar.

“Peningkatan surplus perdagangan terutama didorong oleh laju bulanan impor yang terkontraksi lebih dalam dibandingkan kontraksi laju bulanan ekspor,” kata Josua kepada Bisnis, Sabtu (13/7/2024).

Menurut Josua, laju bulanan ekspor dan impor yang akan mengalami kontraksi disebabkan oleh aktivitas manufaktur yang turun, baik secara global maupun domestik.

Dia memperkirakan, ekspor pada Juni 2024 akan mengalami kontraksi sebesar 2,38% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Di samping aktivitas manufaktur yang melemah, harga komoditas global, terutama komoditas utama ekspor Indonesia, mencatatkan penurunan pada Juni 2024.

“Harga batu bara, nikel, dan tembaga mengalami penurunan masing-masing sebesar 4,9% mtm, 10,7% mtm, dan 4,8% mtm,” jelasnya.

Di sisi lain, ekspor secara tahunan diperkirakan meningkat sebesar 5,38% (year-on-year/yoy), lebih tinggi dari 2,86% yoy pada Mei 2024.

Sementara itu, kinerja impor diperkirakan mengalami kontraksi lebih dalam, sebesar 8,53% mom atau secara tahunan tumbuh positif 3,46% yoy.

Josua menjelaskan pendorong utama kontraksi impor bulanan adalah melemahnya aktivitas manufaktur domestik, tecermin dari PMI Manufaktur Indonesia yang turun cukup signifikan menjadi 50,7 pada Juni 2024, dari bulan sebelumnya tercatat 52,1.

“Pelemahan aktivitas manufaktur pada Juni 2024 terutama disebabkan oleh tren depresiasi Rupiah, yang menyebabkan sektor riil membatasi kegiatan impor,” kata Josua.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri KeuanganSri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah pernah mengumpulkan penerimaan pajak hanya sebesar Rp13 triliun, yaitu pada 1983.

Jumlah tersebut sangat jauh jika dibandingkan dengan target penerimaan pajak tahun ini yang mencapai Rp1.988,9 triliun atau hampir mencapai Rp2.000 triliun.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam acara Spectacular dalam rangka memperingati Hari Pajak 2024, Minggu (14/7/2024).“Jika dilihat lini masa penerimaan pajak, pada 1983 itu penerimaan pajak masih Rp13 triliun,” katanya.

Tren penerimaan pajak, kata Sri Mulyani terus mengalami peningkatan hingga pada masa reformasi yang mencapai Rp400 triliun.

“Dan sekarang teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak bertanggung jawab di Undang-Undang APBN untuk mencapai target Rp1.988,9 triliun,” jelasnya.

Sri Mulyani mengatakan, perjalanan dalam mengumpulkan pajak yang meningkat hingga saat ini juga tidak mudah. Pada 1983 atau pertengahan 1980-an misalnya, Indonesia pernah mengalami boom harga minyak, yang saat itu adalah sebesar US$12 per barel, naik menjadi US$24 per barel.

Kemudian, pada periode 2000-an Indonesia sempat mengalami berbagai bencana, termasuk gempa bumi hingga tsunami di Aceh, yang sangat mempengaruhi aktivitas perekonomian di dalam negeri.

Kemudian, pada periode 2020, perekonomian Indonesia juga diguncang oleh pandemi Covid-19, yang menyebabkan kondisi penerimaan pajak terpukul.

Adapun, sepanjang semester I/2024, realisasi penerimaan pajak telah terkumpul sebesar Rp893,84 atau mencapai 44,9% dari target APBN 2024.

Sri Mulyani dalam penyampaian kinerja APBN semester I/2024 di Badan Anggaran DPR RI, mengatakan bahwa penerimaan pajak diperkirakan mencapai Rp1.921,9 triliun pada akhir tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) menilai pemerintah perlu mengkaji manfaat dan dampak yang bakal ditimbulkan sebelum membuka kembali keran ekspor bijih bauksit.

Ketua Umum Perhapi, Rizal Kasli mengatakan bahwa kebijakan ini baru berjalan selama satu tahun setelah ditetapkan oleh pemerintah.

“Harus dikaji terlebih dahulu apa manfaat dan dampak dari kebijakan relaksasi tersebut (bauksit) untuk Indonesia,” kata Rizal kepada Bisnis dikutip, Minggu (14/7/2024).

Di sisi lain, Rizal menyampaikan adanya laporan kurang menyenangkan yang diterima oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pembangunan smelter bauksit. Pembangunan tersebur saat ini berjalan tidak sesuai target.

Atas laporan itu, dia menyampaikan perlu adanya kajian lebih dalam guna mengetahui bagaimana daya serap pasar domestik sebelum membuka kembali keran ekspor.

“Apakah dengan terbangunannya semua smelter seperti yang direncanakan akan berdampak kepada over supply products di pasar global,” ujarnya.

Selain itu, masalah finansial juga disoroti oleh Rizal. Sebab, membangun smelter bauksit lebih mahal dibandingkan membuat smelter nikel.

Maka dari itu, dia menuturkan pemerintah perlu melihat lagi apakah dengan kembali membuka keran eskpor akan menjadi jawaban atas mudahnya pembangunan smelter bauksit nantinya.

Meski demikian, Rizal menyebut terdapat dampak positif dari diterapkannya kembali ekspor bauksit. Salah satunya, penyerapan tenaga kerja untuk operasi pertambangan akan terbuka kembali.

“Dan penyaluran dana PPM kepada masyarakat sekitar dan multiplier effect lain akibat beroperasinya kembali tambang tersebut,” ucap Rizal.

Lebih lanjut, Rizal mengharapkan kabinet yang akan datang dapat melakukan kajian yang lebih komprehensif tentang hilirisasi Indonesia yang mau diarahkan kemana.

“Kapan Indonesia masuk ke tahap industrialisasinya? Saat ini kita hanya membantu industrialisasi negara lain. Kita masih mengimpor produk jadi [end product] dari negara lain seperti China, Jepang, dan lain lain,” ucapnya.

Adapun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lewat Komisi VII mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membuka kembali keran ekspor bijih bauksit.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, usulan dicabutnya larangan ekspor bauksit dengan catatan adanya penerapan kuota ekspor terbatas.

Maman menyampaikan, dibukanya kembali keran ekspor bauksit merupakan upaya untuk menggerakkan perekonomian dan pendapatan daerah penghasil.

"Komisi VII DPR RI mendorong menteri ESDM untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Maman saat rapat dengar pendapat dengan Menteri ESDM, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah isu belum siapnya infrastruktur dasar Ibu Kota Negara alias IKN, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengisahkan pengalaman bermalam di sana.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diselimuti udara yang bersih dan sejuk saat di malam hari. Bahkan, Budi juga mengaku dirinya dapat tidur nyenyak selama berada di IKN.

Pengalaman itu dibagikan Budi pasca dirinya selama dua hari sudah mulai berkantor dan bermalam di rumah kediaman di IKN sejak Jumat (12/7/2024).

“Di IKN, malam sangat sejuk, tidur terlelap, sangat nyenyak, udaranya bersih. Di pagi hari juga sangat menarik karena di Sumbu Kebangsaan itu ada tempat berjalan kaki yang mengelilingi beberapa tempat dan itu elevated,” ungkap Budi saat ditemui di kawasan LRT Harjamukti, Minggu (14/7/2024).

Budi mengatakan bahwa suasana di Sumbu Kebangsaan IKN dikelilingi dengan taman yang berada di kanan dan kiri, yang membuat suasana semakin menyenangkan.

“Kami berjalan dengan menyenangkan. Jalan pagi, ya, 5 kilo cukup, memberikan satu kombinasi kita bekerja dan juga berolahraga, sekaligus melakukan check-in terhadap titik-titik dari Sumbu Barat, Sumbu Timur, dan Sumbu Kebangsaan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Budi menuturkan bahwa kegiatan yang dilakukan selama melakukan kunjungan di IKN adalah untuk melaksanakan tugas tindak lanjut dari pembangunan bandara IKN.

Selama berdinas di IKN, Budi menyampaikan telah melakukan sejumlah rapat koordinasi dengan mengudang beberapa pemangku kepentingan (stakeholder) di rumah kediamannya di IKN.

Budi menambahkan bahwa Kepmenhub juga tengah mempersiapkan pembangunan infrastruktur Autonomous Rail Transit (ART) atau trem otonom. Rencananya, kata Budi, trainset ART akan tiba di IKN pada akhir bulan ini.

“Kami bersama-sama mempersiapkan line yang sudah dibuat, tentu dengan beberapa teknis seperti pembangunan markah dan sebagainya. Sejauh ini timetable dan aspek-aspek teknis sudah berjalan dengan baik,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan pembangunan Bandara VVIP di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dapat digunakan pada Agustus 2024. Artinya, kurang dari sebulan Bandara VVIP di IKN bisa beroperasi.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pembangunan Bandara VVIP di IKN masih berlangsung.

“Insya Allah [Bandara VVIP IKN] bisa digunakan Agustus, sedang dikerjakan,” kata Budi saat ditemui di kawasan LRT Harjamukti, Minggu (14/7/2024).

Budi mengklaim bahwa hingga saat ini proses pembangunan Bandara VVIP di IKN telah berjalan hampir 60%.

Berdasarkan catatanBisnis, Kementerian Perhubungan pernah menyampaikan bahwa pembangunan Bandara VVIP di IKN direncanakan dibangun pada awal November 2023 dan diharapkan rampung pada pertengahan Juli 2024.

Nantinya, Bandara VVIP IKN memiliki landasan pacu 3.000 x 45 meter dan mampu didarati pesawat berbadan besar jenis Boeing 777-300 ER dan Airbus A380.

Namun teranyar, Menhub Budi menyampaikan bahwa tantangan terbesar pembangunan Bandara IKN adalah hujan yang terjadi terus-menerus di wilayah Kalimantan Timur.

Menhub menginstruksikan modifikasi cuaca untuk terus ditingkatkan dalam beberapa bulan ke depan agar pembangunan bandara IKN menjadi optimal.

Berdasarkan pembicaraan saat rapat dan pengalaman yang dialami di lapangan, ungkap Budi, tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di IKN adalah cuaca.

“Perlu diketahui, curah hujan di wilayah Kalimantan Timur cukup tinggi dalam satu bulan terakhir, bahkan hanya delapan hari cuaca cerah. Oleh karena itu modifikasi cuaca menjadi keharusan,” ungkap Budi melalui keterangan resmi, Sabtu (13/7/2024).

Adapun dari total 30 hari, lanjut Budi, terhitung hanya 8 hari yang cerah di kawasan IKN. Di sisi lain, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah melakukan upaya modifikasi cuaca dan umumnya berhasil mengurangi intensitas hujan.

Lebih lanjut, Budi mengaku telah meminta modifikasi cuaca di wilayah Kalimantan Timur agar dapat ditingkatkan melalui kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan.

“Saya berharap langkah ini dapat menunjang percepatan pembangunan infrastruktur di kawasan IKN secara keseluruhan. Mohon doa dari seluruh rakyat Indonesia agar berbagai upaya yang dilakukan dapat membuahkan hasil terbaik,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri KeuanganSri Mulyani Indrawati memberikan sinyal tidak lagi menjabat sebagai menteri keuangan dalam kabinet pemerintahan mendatang.

Hal ini disampaikannya dalam acara Spectacular dalam rangka memperingati Hari Pajak 2024, Minggu (14/7/2024).

Pada momen tersebut, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo bersama dengan sejumlah pejabat Kemenkeu lainnya menyanyikan lagu She’s Gone dari Steelheart di panggung.

Kemudian, Sri Mulyani diundang naik ke atas panggung untuk bersama menyanyikan lagu Anak Sekolah dari Chrisye.

Akan tetapi, Sri Mulyani sempat menyela dan berkelakar bahwa lagu She’s Gone yang sebelumnya dinyanyikan adalah untuk dirinya. Dia melambaikan tangan selagi mengatakan I’m gone kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau para peserta acara.“Tadi lagunya She’s Gone. Itu lagu untuk saya. I’m Gone,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya sempat beredar sejumlah nama yang akan menggantikan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan untuk pemerintahan selanjutnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, nama-nama yang muncul diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Royke Tumilaar.

Presiden terpilih Prabowo Subianto diketahui mengincar para mantan bankir untuk menjadi menteri keuangannya, yang dapat mengamankan pendanaan untuk janji-janji kampanyenya sembari menjunjung tinggi kehati-hatian fiskal.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri KeuanganSri Mulyani Indrawati memberikan sinyal tidak lagi menjabat sebagai menteri keuangan dalam kabinet pemerintahan mendatang.

Hal ini disampaikannya dalam acara Spectacular dalam rangka memperingati Hari Pajak 2024, Minggu (14/7/2024).

Pada momen tersebut, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo bersama dengan sejumlah pejabat Kemenkeu lainnya menyanyikan lagu She’s Gone dari Steelheart di panggung.

Kemudian, Sri Mulyani diundang naik ke atas panggung untuk bersama menyanyikan lagu Anak Sekolah dari Chrisye.

Akan tetapi, Sri Mulyani sempat menyela dan berkelakar bahwa lagu She’s Gone yang sebelumnya dinyanyikan adalah untuk dirinya. Dia melambaikan tangan selagi mengatakan I’m gone kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau para peserta acara.“Tadi lagunya She’s Gone. Itu lagu untuk saya. I’m Gone,” kata dia.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya sempat beredar sejumlah nama yang akan menggantikan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan untuk pemerintahan selanjutnya.

Berdasarkan catatan Bisnis, nama-nama yang muncul diantaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Royke Tumilaar.

Presiden terpilih Prabowo Subianto diketahui mengincar para mantan bankir untuk menjadi menteri keuangannya, yang dapat mengamankan pendanaan untuk janji-janji kampanyenya sembari menjunjung tinggi kehati-hatian fiskal.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Chocolate Bean to Bar Indonesia (ACBI) menyebut tata kelola kakao dan kelapa melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjawab tantangan penurunan produksi kakao Indonesia yang signifikan selama beberapa tahun terakhir dan peningkatan impor bahan baku.

Ketua Asosiasi Chocolate Bean to Bar Indonesia Olivia Putri Prawiro mengatakan pihaknya berharap kelembagaan ini dapat meningkatkan produktivitas serta kualitas kakao, hasil olahan, dan jaminan penyerapan panen bagi petani.

"Kami berharap kebijakan ini dapat dilaksanakan dengan prinsip keberlanjutan, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi,” ujarnya, dikutip Minggu (14/7/2024).

Terlebih, Olivia ingin agar kebijakan ini akan mengatasi tantangan yang dihadapi industri pengolahan kakao saat ini, termasuk kebutuhan untuk mengimpor sebagian besar bahan baku biji kakao.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa skema penguatan hulu kakao juga mesti didorong dengan mendukung petani kakao fine flavor yang fokus pada fermentasi untuk memberikan nilai tambah terhadap biji kakao tersebut dengan semangat keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kesejahteraan petani.

Sementara itu, Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) menilai langkah pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kakao melalui BPDPKS dapat meningkatkan produktivitas kakao nasional.

Ketua Umum Askindo Arief Susanto mengatakan dengan bertambahnya Deputi Kakao dan Kelapa dalam BPDPKS maka dapat makin mendorong pengembangan daya saing kakao dari segi ketersediaan bahan baku dan hilirisasi produk olahan kakao di tingkat global yang kompetitif.

"Askindo percaya bahwa langkah ini merupakan langkah yang tepat dan strategis untuk mendorong upaya mengembalikan kejayaan kakao Indonesia yang mengalami tantangan yang luar biasa dalam hal ketersediaan biji kakao dalam negeri serta persaingan perdagangan dengan produsen atau industri olahan kakao dari negara lain," ujarnya.

Menurut Arief, peningkatan produktivitas kakao akan dapat menjamin ketersediaan bahan baku domestik bagi industri. Terlebih, dia meyakini pendapatan pekebun kakao Indonesia akan meningkat.

"Di mana 99% kakao Indonesia dibudidayakan oleh pekebun rakyat,” imbuhnya.

Langkah ini pun selaras dengan upaya Kementerian Perindustrian dalam pembentukan kelembagaan kakao dan kelapa untuk menjamin ketersediaan bahan baku industri, menjaga kelangsungan industri dan daya saing, serta meningkatkan nilai tambah.

Di sisi lain, pihaknya juga mengapresiasi atas kerja sama dan koordinasi yang dilaksanakan oleh kementerian terkait, BPDPKS, serta pemangku kepentingan lainnya.

"Terutama untuk implementasi rencana ini melalui kelembagaan yang ditunjuk, regulasi teknis, guna menjawab kebutuhan bahan tanam berkualitas yang tersedia dekat dengan sentra-sentra produksi pekebun kakao, ketersediaan dan kemudahan akses pupuk bersubsidi, serta tenaga penyuluh lapangan yang mumpuni di sentra-sentra produksi kakao,” ujarnya.

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut bakal menambah tugas BPDPKS untuk mengelola komoditas kakao dan kelapa.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa awalnya, kementerian perdagangan (Kemendag) sempat mengusulkan agar membentuk badan sendiri untuk mengatur tata kelola dana perkebunan kakao dan kelapa.

Namun, kata Zulhas, orang nomor satu di Indonesia itu tak setuju dan meminta agar tata kelola kakao dan kelapa tetap diurus oleh Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.

Hal ini disampaikan olehnya usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai komoditas cokelat dan kelapa di Istana Negara, Rabu (10/7/2024).

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," ujarnya.