TEMPO.CO, Jakarta - Pada 26 Juli 2024, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), yang berisi sejumlah 1127 pasal salah satunya tentang rokok eceran.

Pasal-pasal tersebut menggantikan 26 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden yang ada sebelumnya. Dengan penerbitan PP ini, ketentuan yang tidak berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.

Salah satu larangan yang tertuang dalam aturan tersebut adalah penjualan produk tembakau secara satuan per batang atau rokok eceran.

“Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik,” seperti tertulis dalam Pasal 434 PP Kesehatan. “Secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik,” demikian bunyi huruf (c) pasal tersebut.

Pasal yang sama juga mengatur pembatasan lain untuk penjualan produk tembakau dan rokok elektronik. Salah satunya mengatur penjual tidak boleh menempatkan produk tembakau di tempat yang sering dilalui, termasuk di sekitar pintu keluar dan masuk.

“Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui,”seperti tertulis di Pasal 434 huruf (d).

Selain itu, PP Kesehatan melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik kepada orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil, dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, serta melalui situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial. Khusus untuk penjualan melalui situs web atau aplikasi elektronik, penjualan bisa dikecualikan jika ada verifikasi usia.

Sementara itu hal lain yang dilarang adalah Pada Pasal 441 ayat 2, dsebutkan bahwa prdousen dan importir produk tembakau dilarang mencantumkan "keterangan atau tanda apa pun yang menyesatkan atau kata yang bersifat promotif".

Rokok dilarang mencantumkan kata-kata yang menunjukkan ringan, seperti kata: light, ultrallight, mild, extra mild, low tar, slim, special, full flavuour, dan premium.

Kemasan rokok juga dilarang menggunakan kata-kata yang menunjukkan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, atau kata-kata dengan makna serupa.

Ketentuan lainnya adalah bahwa kemasan produk tembakau dan rokok elektronik harus mencantumkan informasi pada label setiap kemasan dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca. Informasi yang harus dicantumkan meliputi:

a. pernyataan "mengandung nikotin";

b. pernyataan "dilarang menjual atau memberikan kepada orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil";

c. kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen; dan

d. larangan mencantumkan keterangan atau tanda apa pun yang menyesatkan atau kata yang bersifat promosi.

Namun ketentuan rokok eceran tersebut tidak berlaku bagi produk tembakau yang sudah mendapatkan sertifikat merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ANANDA RIDHO SULISTYA | SULTAN ABDURRAHMAN

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 26 Juli 2024, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), yang berisi sejumlah 1127 pasal salah satunya tentang rokok eceran.

Pasal-pasal tersebut menggantikan 26 Peraturan Pemerintah dan 5 Peraturan Presiden yang ada sebelumnya. Dengan penerbitan PP ini, ketentuan yang tidak berlaku antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja.

Salah satu larangan yang tertuang dalam aturan tersebut adalah penjualan produk tembakau secara satuan per batang atau rokok eceran.

“Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik,” seperti tertulis dalam Pasal 434 PP Kesehatan. “Secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik,” demikian bunyi huruf (c) pasal tersebut.

Pasal yang sama juga mengatur pembatasan lain untuk penjualan produk tembakau dan rokok elektronik. Salah satunya mengatur penjual tidak boleh menempatkan produk tembakau di tempat yang sering dilalui, termasuk di sekitar pintu keluar dan masuk.

“Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui,”seperti tertulis di Pasal 434 huruf (d).

Selain itu, PP Kesehatan melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik kepada orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil, dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, serta melalui situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial. Khusus untuk penjualan melalui situs web atau aplikasi elektronik, penjualan bisa dikecualikan jika ada verifikasi usia.

Sementara itu hal lain yang dilarang adalah Pada Pasal 441 ayat 2, dsebutkan bahwa prdousen dan importir produk tembakau dilarang mencantumkan "keterangan atau tanda apa pun yang menyesatkan atau kata yang bersifat promotif".

Rokok dilarang mencantumkan kata-kata yang menunjukkan ringan, seperti kata: light, ultrallight, mild, extra mild, low tar, slim, special, full flavuour, dan premium.

Kemasan rokok juga dilarang menggunakan kata-kata yang menunjukkan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, atau kata-kata dengan makna serupa.

Ketentuan lainnya adalah bahwa kemasan produk tembakau dan rokok elektronik harus mencantumkan informasi pada label setiap kemasan dengan penempatan yang jelas dan mudah dibaca. Informasi yang harus dicantumkan meliputi:

a. pernyataan "mengandung nikotin";

b. pernyataan "dilarang menjual atau memberikan kepada orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil";

c. kode produksi, tanggal, bulan, dan tahun produksi, serta nama dan alamat produsen; dan

d. larangan mencantumkan keterangan atau tanda apa pun yang menyesatkan atau kata yang bersifat promosi.

Namun ketentuan rokok eceran tersebut tidak berlaku bagi produk tembakau yang sudah mendapatkan sertifikat merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ANANDA RIDHO SULISTYA | SULTAN ABDURRAHMAN

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa ia tidak bisa tidur nyenyak atau dengan nyaman pada malam pertama menginap di Istana Kepresidenan, di IKN (Ibu Kota Nusantara).

"Saya tidur di sini tadi malam. Tidak nyenyak. Saya berbicara apa adanya," ujar Jokowi sambil tertawa di Istana Garuda IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada Senin, 29 Juli 2024, seperti dikutip dari video yang diterima Tempo.

"Mungkin karena pertama kali saja. Masih belum terbiasa," tambahnya. Sebelumnya, Jokowi pernah menginap di rumah dinas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di IKN. Di sana, ia merasa tidur nyenyak dan menikmati pemandangan matahari terbenam.

"Malam sebelumnya, saya menginap di rumah dinas Menteri PUPR. Pagi tadi sangat indah, kemarin saat matahari terbenam, pemandangannya sangat indah dan suasananya nyaman. Saya tidur nyenyak sekali," ujar Presiden pada Selasa, 4 Juni 2024, seperti dikutip dari Antara.

Sementara itu, Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan alasan Jokowi tidak bisa tidur nyenyak di Istana Kepresidenan yang baru. Menurutnya, ada masalah pada bagian penyegel mesin pendingin ruangan atau AC.

"Ada AC-nya, tapi sealer-nya belum terisi air atau bagaimana," kata Basuki kepada wartawan pada Senin, 29 Juli 2024.

Padahal, sebelumnya, suhu ruangan lain di Istana Kepresidenan di IKN terasa dingin. "Padahal, kemarin sudah tumpengan dan doa bersama," Basuki menambahkan.

Jokowi memulai aktivitas kerjanya di IKN untuk pertama kalinya pada Senin, 29 Juli 2024. Ia menerima tamu dan melakukan audiensi di ruang kerja Kantor Presiden.

"Seperti aktivitas harian saat Bapak berkantor di Istana Merdeka Jakarta," kata Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana melalui pesan singkat kepada Tempo, Senin.

Jokowi mengadakan rapat terbatas dengan jajaran Otorita IKN, didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono.

Jokowi menamai gedung Kantor Presiden sebagai Istana Garuda, sementara Istana Kepresidenan IKN disebut Istana Negara.

Hal ini disampaikan oleh Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono setelah menghadiri rapat internal dengan Presiden Jokowi di Istana Garuda IKN, Senin.

"Beliau menyampaikan, ini Istana Garuda, bukan lagi Kantor Presiden, tapi namanya Istana Garuda. Yang di bawah, Istana Negara," kata Basuki dalam konferensi pers di lobi Istana Garuda.

Istana Negara IKN adalah bangunan megah yang menjadi kediaman resmi Presiden Indonesia. Sementara itu, Istana Garuda terletak di belakang Istana Negara pada lahan yang lebih tinggi, dan berfungsi sebagai tempat Presiden berkantor.

Basuki menjelaskan bahwa nama-nama istana tersebut sudah resmi dan dapat dikenal oleh masyarakat.

Penyelesaian Istana Garuda

Presiden Jokowi mengatakan bahwa masih ada pekerjaan penyelesaian akhir (finishing) dan pembersihan di beberapa area, terutama di Kantor Presiden atau Istana Garuda, menjelang Upacara Peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

"Kalau untuk 17 Agustus tidak ada masalah, sudah dilakukan pembersihan. Namun, masih perlu pekerjaan besar meskipun hanya finishing akhir," kata Jokowi.

Presiden menambahkan bahwa pembangunan Kantor Presiden masih berlangsung karena banyak pekerja yang masih menyelesaikan tugas mereka.

Kepala Negara merasa puas dengan perkembangan pembangunan Kantor Presiden saat ini, tetapi ia tidak ingin terlalu sering meninjau agar tidak mengganggu pekerjaan yang sedang berlangsung.

"Banyak yang masih perlu pembersihan dan finishing akhir. Pekerjanya masih banyak, jadi saya tidak bisa mengunjungi tempat-tempat yang masih dikerjakan agar tidak mengganggu mereka yang sedang bekerja," kata Presiden.

Meskipun masih banyak pekerja yang bergerak di sekitar Kantor Presiden, sejumlah infrastruktur penunjang di IKN seperti listrik, pasokan air, dan jaringan internet sudah dapat diakses.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Eksekutif Keadilan, Perdamaian, Migran dan Perantau Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Martin Jenarut, menyatakan lembaganya tidak pernah menjalin komunikasi membahas pemberian izin tambang atau izin usaha pertambangan (IUP) dengan pemerintah.

“Sampai dengan saat ini, sampai siang ini, saya belum pernah mendapatkan informasi atau cerita bahwa pihak Bahlil menjalin komunikasi dengan KWI berkaitan dengan tawaran pemerintah untuk KWI sebagai lembaga keagamaan mendapatkan konsesi tambang,” kata Martin kepada Tempo melalui sambungan telepon, Rabu, 31 Juli 2024.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah sudah membicarakan izin tambang untuk ormas keagamaan. Selain dengan NU dan Muhammadiyah yang telah resmi menyatakan menerima tawaran mengelola tambang, Bahlil mengaku sudah menjajaki tawaran serupa dengan KWI dan Persatuan Gereja-gereja Indonesia (PGI).

“Komunikasi kita bangun dan insyaallah semua ada jalan,” ujar Bahlil di kantornya, saat ditanyai apakah sudah membahas IUP tambang dengan dua ormas keagamaan tersebut, Senin, 29 Juli 2024. “Ini barang jalan menuju surga, kalau jalan menuju surga insyaallah Tuhan akan beri pintu,” dia melanjutkan.

Sejak Presiden Joko Widodo meneken PP Nomor 25 Tahun 2024 yang mengatur pemberian IUP untuk ormas keagamaan, Martin mengatakan pihaknya tidak pernah berkomunikasi dengan pemerintah. Martin mengatakan KWI tetap pada sikap menolak pemberian izin tambang untuk lembaga keagamaan.

“Sampai dengan saat ini pendekatan secara personal maupun pemberitahuan tertulis kepada KWI tidak pernah ada,” tegasnya.

Martin mengatakan mengelola tambang bukanlah urusan KWI sebagai lembaga keagamaan. “Prinsip KWI tidak berubah, sikap KWI dengan segala hormat menolak tawaran konsesi tambang yang diberikan oleh pemerintah kepada KWI,” katanya.

Dia berharap sebagai lembaga keagamaan harus bisa konsisten mempertahankan prinsip-prinsip etis moral dalam setiap ajaran agama. Menurutnya, mengelola tambang bertentangan dengan ajaran agama karena akan merusak alam.

“Prinsip moral dan etis ini untuk menjadi arahan dalam memahami, melihat, termasuk mengawasi realita-realita yang ada,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan golden visa di The Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis, 25 Juli 2024. Dalam peluncuran tersebut, dikutip dari laman Kantor Imigrasi Yogyakarta, Jokowi menyampaikan bahwa Golden Visa memberikan kemudahan warga negara asing (WNA) dalam berinvestasi dan berkarya sehingga memberikan multiplier effect terhadap perekonomian Indonesia.

“Saat ini tidak banyak negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang bagus, stabilitas politik yang terjaga, serta bonus demografi dan sumber daya alam yang melimpah. Artinya, seharusnya Indonesia bisa menjadi negara tujuan investasi yang menjanjikan,” kata Jokowi.

Apa manfaat golden visa?

Pemegang Golden Visa dapat menikmati sejumlah manfaat eksklusif dari jenis visa ini. Di antaranya adalah jangka waktu tinggal lebih lama, kemudahan keluar dan masuk Indonesia, serta efisiensi karena tidak perlu lagi mengurus izin tinggal terbatas ke kantor imigrasi.

Pemilik Golden Visa juga akan menikmati manfaat eksklusif yang tidak diterima oleh pemegang visa pada umumnya. Antara lain prosedur dan persyaratan permohonan visa dan urusan imigrasi lebih mudah dan cepat, mobilitas dengan multiple entries, hak untuk memiliki aset di dalam negara, serta menjadi jalur fast track untuk pengajuan kewarganegaraan.

Cara mendapatkan golden visa

Untuk mendapatkan golden visa, seseorang harus memenuhi beberapa syarat, di antaranya, untuk memiliki Golden Visa dan dapat tinggal di Indonesia selama 5 tahun, orang asing investor perorangan yang akan mendirikan perusahaan di Indonesia diharuskan berinvestasi sebesar US$ 2.500.000 atau sekitar Rp 38 miliar. Sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun, nilai investasi yang disyaratkan adalah sebesar US$ 5.000.000 atau sekitar Rp 76 miliar.

Adapun investor atau perusahaan asing yang membentuk perusahaan di Indonesia dan menanamkan investasi sebesar US$ 25.000.000 atau sekitar Rp 380 miliar akan memperoleh golden visa dengan masa tinggal 5 lima tahun bagi direksi dan komisarisnya. Sedangkan untuk nilai investasi sebesar US$ 50.000.000 akan diberikan lama tinggal 10 tahun.

Ketentuan berbeda diberlakukan untuk investor asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia. Untuk golden visa 5 tahun, pemohon diwajibkan menempatkan dana senilai US$ 350.000 atau sekitar Rp 5,3 miliar. Dana ini dapat digunakan untuk membeli obligasi pemerintah RI, saham perusahaan publik atau penempatan tabungan/deposito. Sementara untuk golden visa 10 sepuluh tahun dana yang harus ditempatkan adalah sejumlah US$ 700 ribu atau sekitar Rp 10,6 miliar.

YOLANDA AGNE | ANDIKA DWI

TEMPO.CO, Jakarta - Wacana perubahan skema pembiayaan pensiun pegawai negeri sipil (PNS) tengah menyeruak beberapa tahun terakhir. Salah satu usulan yang tengah dikaji pemerintah adalah skema fully funded yang digadang-gadang akan menggantikan pay as you go. Hal ini pernah disampaikan oleh pemerintah pada 2022 lalu.

“Jadi, sekarang ada yang mengatakan sebaiknya menggunakan (skema) fully funded, supaya pembiayaan dana pensiun tidak menjadi beban pada masa yang akan datang,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata dalam media briefing di Kantor Pusat Kemenkeu, Jakarta, Senin, 29 Agustus 2022, seperti dikutip dari Antara. Lantas, apa itu fully funded?

Isa menjelaskan dengan skema pay as you go, pemerintah baru menyiapkan dana pensiun bagi PNS sejak yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Akibatnya, menurut dia, PNS yang tidak lagi bekerja sebagai abdi negara selama beberapa tahun yang lalu masih menjadi beban keuangan di masa kini.

“Saat ini, kita melihat bahwa kita belum mengadopsi pola yang terbaik. Apakah dengan skema pay as you go itu yang terbaik? Karena artinya, dana pensiun PNS yang pensiun 10 hingga 15 tahun menjadi beban pada hari ini,” ucap Isa.

Sementara dengan pola fully funded, lanjut dia, pemerintah mulai menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS secara sistematis per bulan sejak yang bersangkutan mulai bekerja.

“Akan lebih bagus kalau pemerintah sudah menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS sejak awal (bekerja), sehingga ketika pembayaran, pembiayaan dana pensiun berasal dari hasil kerja PNS itu sendiri,” ujar Isa.

Kemudian, mengacu pada Civil Apparatus Policy Brief Badan Kepegawaian Negara (BKN) edisi 11 September 2017, fully funded pensions atau pensiun yang didanai penuh merupakan pensiun yang dibayarkan dari dana yang dihimpun oleh pemberi kerja dan peserta. Dana tersebut selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayarkan manfaat pensiun.

Fully funded pensions dinilai tidak selalu dapat mengurangi beban pendanaan. Skema pembiayaan pensiun PNS didanai penuh justru dianggap cenderung lebih mahal bila tingkat kenaikan gaji lebih besar dari tingkat hasil investasi riil, serta saat terjadi lonjakan PNS yang memasuki masa purna tugas.

Selanjutnya baca: Ledakan pensiunan PNS pada 2025<!--more-->

Rencana perubahan skema pembiayaan dana pensiun PNS telah tercantum dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 edisi pemutakhiran. Pembiayaan dana pensiun menggunakan skema manfaat pasti dengan pay-as-you-go yang sepenuhnya menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperkirakan berpotensi terus meningkatkan risiko fiskal ke depan.

“Memperhatikan berbagai tantangan di atas, pemerintah menyadari bahwa reformasi program pensiun ASN (aparatur sipil negara) merupakan suatu kebijakan yang bersifat urgent untuk segera ditempuh. Secara garis besar, arah reformasi program pensiun ASN ke depan akan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing serta pengembangan program baru untuk PNS baru dan PPPK (pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja),” seperti dikutip dari KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran.

Sebelumnya, ledakan pensiunan PNS pada 2025 telah diprediksi oleh pemerintah sejak 2012 silam. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Wamenpan RB) kala itu, Eko Prasojo memperkirakan ada 2,5 juta PNS yang pensiun pada 2025.

Dengan jumlah tersebut, tunjangan yang harus dibayarkan pemerintah mencapai Rp 175 triliun. Apabila hal itu tidak diantisipasi, lanjut dia, maka APBN dikhawatirkan bermasalah, karena negara harus memberikan gaji dengan nilai sangat besar kepada orang yang tidak lagi produktif.

“Skema pengelolaan uang iuran pensiun akan kami perbaiki. Dengan begitu, beban negara tidak besar,” kata Eko pada Sabtu, 10 November 2012, seperti dikutip dari laman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Jawa Timur.

Terkait kabar PNS mendapatkan dana pensiun sebesar Rp1 miliar, wacana tersebut pertama kali disinggung oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo pada 2021 lalu. Dia menyebut kemungkinan membuka peluang besaran pensiun Rp1 miliar dengan lebih dahulu berdiskusi bersama PT Taspen (Persero).

“Sampai dengan Taspen, kami juga sudah diskusi, bagaimana kalau pensiun ASN itu nanti dapat tunjangan, bisa enggak kalau sampai Rp1 miliar?” ucap Tjahjo dalam acara penandatanganan komitmen pembangunan mal pelayanan publik yang ditayangkan secara virtual, pada Selasa, 2 Maret 2021.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Jalan Tol Cimanggis-Cibitung Seksi 2B (Simpang Susun Cikeas-Junction Cibitung) mulai 2 Agustus 2024 pukul 00.00 WIB akan bertarif setelah sejak 10 Juli 2024 dioperasikan tanpa tarif.

"Pemberlakuan tarif ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 1627/KPTS/M/2024," kata Direktur Utama PT Cimanggis Cibitung Tollways Indar Barung dalam keterangan di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Besaran tarif tol yang dikenakan berdasarkan golongan jenis kendaraan serta jarak tempuh sesuai gerbang asal dan tujuan.

Pengguna jalan yang menggunakan kendaraan golongan I dari arah Cimanggis menuju ke Cibitung akan melakukan transaksi awal (tap in) di Gerbang Tol Jatikarya Utama dengan membayar tarif tol sebesar Rp 5.500.

Adapun tarif tol yang dikenakan berikutnya adalah sesuai dengan jarak tempuh dan tujuan akhir pengguna jalan di antaranya di Gerbang Tol Narogong, Gerbang Tol Burangkeng, Gerbang Tol Setu Utara, dan Gerbang Tol Cibitung.

Bagi pengguna jalan yang ingin bepergian dan akan melintas di Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, diimbau agar menggunakan 1 kartu E-Toll untuk 1 kendaraan, dan selalu pastikan kecukupan saldo kartu E-Toll.

"Tidak lupa kami mengingatkan untuk tetap berhati-hati dalam berkendara serta ikuti rambu petunjuk dan arahan petugas di lapangan," katanya.

Untuk antisipasi perjalanan dan informasi terkini dapat diakses melalui Call Center 24 jam PT Cimanggis Cibitung Tollways di nomor (021) 29941002 dan aplikasi WhatsApp 088809239889.

Keberadaan jalan tol Cimanggis-Cibitung yang melintas di empat wilayah, yaitu Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi diharapkan mampu memperlancar pergerakan komuter maupun logistik kawasan industri besar di Jabodetabek.

Jalan Tol Cimanggis-Cibitung sepanjang 26,18 kilometer saat ini telah beroperasi penuh dari Cimanggis Junction hingga Cibitung Junction setelah diresmikan pada tanggal 9 Juli 2024 oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan tak ada kenaikan tarif listrik meski telah ada pelebaran batas daya.

"Dipastikan pelebaran batas daya tarif listrik ini tidak berdampak pada kenaikan tarif listrik," kata Direktur Jenderal Ketanagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu dalam Sosialisasi Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PLN di Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Kementerian ESDM melakukan stratifikasi tarif listrik yaitu pelebaran batas daya pada beberapa golongan tarif listrik PT PLN (Persero). Beberapa golongan tarif, seperti tarif traksi, curah, bisnis, dan rumah tangga mengalami stratifikasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.

Jisman menuturkan, stratifikasi tarif listrik diharapkan dapat meningkatkan keandalan pasokan listrik dan mendorong iklim bisnis yang lebih menarik.

Ia menyampaikan bahwa stratifikasi tarif listrik itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero).

"Seiring dengan perkembangan model bisnis saat ini, beberapa jenis usaha dan kebutuhan pelanggan memerlukan penyambungan listrik daya tertentu yang belum diakomodir dalam golongan tarif yang ada," ujarnya.

Jisman mengungkapkan, stratifikasi tarif listrik itu telah melalui kajian akademisi, mendapatkan masukan dari masyarakat melaluiFocus Group Discussion(FGD) dan konsultasi publik serta persetujuan dari Komisi VII DPR RI.

Jisman mengatakan stratifikasi tarif untuk rumah tangga besar dengan daya di atas 200 kVA perlu disuplai dengan tegangan menengah.

Selanjutnya: Selain itu, adanya kebutuhan pelanggan bisnis besar dan kerja sama....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah telah menjadi sorotan publik setelah memutuskan untuk menerima tawaran mengelola izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia enggan memberitahukan wilayah izin usaha pertambangan yang akan diberikan pemerintah kepada Muhammadiyah. Kata dia, hal tersebut lebih dulu akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelum disampaikan ke publik. Akan tetapi, ia menjamin kualitas lahan yang akan diberikan untuk Muhammadiyah.

"Insyaallah kami memberikan eks PKP2B (perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara) yang paling bagus, di luar KPC (PT Kaltim Prima Coal)," kata Bahlil di Kementerian Investasi, Senin, 29 Juli 2024.

1. Kritik dari Kader

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membiarkan munculnya kritik dari kader setelah organisasi itu memutuskan menerima konsesi tambang dari pemerintah. "Silakan jika kader menyampaikan kritik. Pak Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah) sudah menyatakan, kritik setajam apa pun diterima sebagai energi," kata Sekretaris PWM Yogyakarta Arif Jamali Muis pada Selasa, 30 Juli 2024.

"Sampai saat ini juga belum ada aksi protes yang sifatnya sampai penolakan dari anggota-anggota di tingkat pengurus PWM."

2. Fatwa

Majelis Tarjih PP Muhammadiyahpernah mengeluarkan fatwa tentang pengelolaan pertambangan dan urgensi transisi energi berkeadilan. Fatwa itu tercantum dalam Surat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 077/I.1/F/2024 tertanggal 9 Juli 2024—sebelum PP Muhammadiyah menyatakan menerima izin usaha pertambangan atau IUP pada Ahad, 28 Juli 2024.

Fatwa ini tak secara eksplisit menyebut aktivitas pertambangan adalah haram. Namun, Kepala Pusat Tarjih PP Muhammadiyah, Niki Alma Febriana Fauzi mengatakan, jika dibaca saksama, fatwa itu menyimpulkan tambang energi fosil ituharam li sadd al-dzari’ah(diharamkan sebagai bentuk tindakan preventif karena ada hal-hal yang berbahaya pada sesuatu yang awalnya boleh).

“Solusinya, kita harus tinggalkan energi fosil yang kotor dan membahayakan dengan beralih ke energi yang ramah lingkungan secara berangsur-angsur, setahap demi setahap (tadarruj),” kata Niki dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 30 Juli 2024.

3. Keputusan Strategis

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menghormati keputusan Muhammadiyah yang menerima pengelolaan tambang dari pemerintah. Menurut dia, PP Muhammadiyah sudah melakukan kajian mendalam dan mendengar masukan dari para ahli sebelum membuat keputusan.

"Apalagi, isu tambang ini menyita perhatian publik. Biasanya kalau sudah diputuskan, akan dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024 dikutip dari Antara.

Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) menyambut keputusan organisasi Islam tersebut. "Ini merupakan keputusan yang strategis, tidak hanya bagi persyarikatan, tetapi juga bagi umat dan bangsa," kata Sekjen PP FOKAL IMM Yusuf Warsyim, Senin, 29 Juli 2024 dikutip dari Antara.

4. Muhadjir Effendi Ketua Tim Pengelola Tambang

Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhammadiyah Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang. Muhadjir menyatakan belum berencana berkomunikasi dengan Bahlil Lahadalia terkait hal tersebut. "Belum, baru diumumkan tadi masa sudah mau (komunikasi dengan Menteri Investasi). Nanti saya kabari kalau sudah jalan," kata Muhadjir di Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) di Sleman, DIY, Minggu, 28 Juli 2024 dikutip dari Antara.

Beberapa anggota lain yang ditunjuk PP Muhammadiyah sebagai anggota tim pengelola tambang tersebut, diantaranya: Muhammad Sayuti sebagai sekretaris beserta anggota yang terdiri atas Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, M. Nurul Yamin, dan M. Azrul Tanjung.

5. AlasanMenerima Kelola Izin Tambang

PP Muhammadiyah menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) khusus dari pemerintah. Keputusan ini berdasarkan hasil pleno 13 Juli 2024 dan Konsolidasi Nasional yang berlangsung selama dua hari pada 27 Juli-28 Juli.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan alasan organisasinya membuat keputusan tersebut. "Kami, Muhammadiyah sesuai karakter kami, ketika ada tawaran resmi yang sifatnya political will baik dari pemerintah, tidak serta-merta menerima, tapi juga tidak serta-merta menolak," kata Haedar Nashir, Minggu, 28 Juli 2024.

HAN REVANDA PUTRA | PRIBADI WICAKSONO | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah telah menjadi sorotan publik setelah memutuskan untuk menerima tawaran mengelola izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia enggan memberitahukan wilayah izin usaha pertambangan yang akan diberikan pemerintah kepada Muhammadiyah. Kata dia, hal tersebut lebih dulu akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelum disampaikan ke publik. Akan tetapi, ia menjamin kualitas lahan yang akan diberikan untuk Muhammadiyah.

"Insyaallah kami memberikan eks PKP2B (perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara) yang paling bagus, di luar KPC (PT Kaltim Prima Coal)," kata Bahlil di Kementerian Investasi, Senin, 29 Juli 2024.

1. Kritik dari Kader

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membiarkan munculnya kritik dari kader setelah organisasi itu memutuskan menerima konsesi tambang dari pemerintah. "Silakan jika kader menyampaikan kritik. Pak Haedar Nashir (Ketua Umum PP Muhammadiyah) sudah menyatakan, kritik setajam apa pun diterima sebagai energi," kata Sekretaris PWM Yogyakarta Arif Jamali Muis pada Selasa, 30 Juli 2024.

"Sampai saat ini juga belum ada aksi protes yang sifatnya sampai penolakan dari anggota-anggota di tingkat pengurus PWM."

2. Fatwa

Majelis Tarjih PP Muhammadiyahpernah mengeluarkan fatwa tentang pengelolaan pertambangan dan urgensi transisi energi berkeadilan. Fatwa itu tercantum dalam Surat Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Nomor 077/I.1/F/2024 tertanggal 9 Juli 2024—sebelum PP Muhammadiyah menyatakan menerima izin usaha pertambangan atau IUP pada Ahad, 28 Juli 2024.

Fatwa ini tak secara eksplisit menyebut aktivitas pertambangan adalah haram. Namun, Kepala Pusat Tarjih PP Muhammadiyah, Niki Alma Febriana Fauzi mengatakan, jika dibaca saksama, fatwa itu menyimpulkan tambang energi fosil ituharam li sadd al-dzari’ah(diharamkan sebagai bentuk tindakan preventif karena ada hal-hal yang berbahaya pada sesuatu yang awalnya boleh).

“Solusinya, kita harus tinggalkan energi fosil yang kotor dan membahayakan dengan beralih ke energi yang ramah lingkungan secara berangsur-angsur, setahap demi setahap (tadarruj),” kata Niki dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa, 30 Juli 2024.

3. Keputusan Strategis

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menghormati keputusan Muhammadiyah yang menerima pengelolaan tambang dari pemerintah. Menurut dia, PP Muhammadiyah sudah melakukan kajian mendalam dan mendengar masukan dari para ahli sebelum membuat keputusan.

"Apalagi, isu tambang ini menyita perhatian publik. Biasanya kalau sudah diputuskan, akan dikerjakan dengan baik dan penuh tanggung jawab," kata Saleh dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024 dikutip dari Antara.

Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) menyambut keputusan organisasi Islam tersebut. "Ini merupakan keputusan yang strategis, tidak hanya bagi persyarikatan, tetapi juga bagi umat dan bangsa," kata Sekjen PP FOKAL IMM Yusuf Warsyim, Senin, 29 Juli 2024 dikutip dari Antara.

4. Muhadjir Effendi Ketua Tim Pengelola Tambang

Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal Muhammadiyah Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang. Muhadjir menyatakan belum berencana berkomunikasi dengan Bahlil Lahadalia terkait hal tersebut. "Belum, baru diumumkan tadi masa sudah mau (komunikasi dengan Menteri Investasi). Nanti saya kabari kalau sudah jalan," kata Muhadjir di Universitas Aisyiyah Yogyakarta (Unisa) di Sleman, DIY, Minggu, 28 Juli 2024 dikutip dari Antara.

Beberapa anggota lain yang ditunjuk PP Muhammadiyah sebagai anggota tim pengelola tambang tersebut, diantaranya: Muhammad Sayuti sebagai sekretaris beserta anggota yang terdiri atas Anwar Abbas, Hilman Latief, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, M. Nurul Yamin, dan M. Azrul Tanjung.

5. AlasanMenerima Kelola Izin Tambang

PP Muhammadiyah menerima tawaran izin usaha pertambangan (IUP) khusus dari pemerintah. Keputusan ini berdasarkan hasil pleno 13 Juli 2024 dan Konsolidasi Nasional yang berlangsung selama dua hari pada 27 Juli-28 Juli.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan alasan organisasinya membuat keputusan tersebut. "Kami, Muhammadiyah sesuai karakter kami, ketika ada tawaran resmi yang sifatnya political will baik dari pemerintah, tidak serta-merta menerima, tapi juga tidak serta-merta menolak," kata Haedar Nashir, Minggu, 28 Juli 2024.

HAN REVANDA PUTRA | PRIBADI WICAKSONO | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menghadiri rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Juli 2024. Namun, ia enggan berkomentar banyak ketika ditanya ihwal isu pencopotan dirinya sebagai menteri energi.

“Ya, tunggu saja,” kata Arifin usai rapat. Ia tidak menjawab ketika ditanya wartawan, apakah sudah mengetahui isu reshuffle tersebut. “Kan, kamu yang ngomong.”

Sebelumnya, seorang petinggi Koalisi Indonesia Maju menceritakan kepada Tempo bahwa Arifin berpotensi diganti sebab dia lebih condong ke PDIP. Koran Tempo mewartakan ini pada Selasa, 30 Juli 2024.

Posisi Arifin disebut-sebut akan digantikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil dinilai cocok menjadi Menteri ESDM karena berpengalaman memimpin Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Narasumber yang sama menyebut Bahlil sudah lama digadang-gadang menjadi menteri ESDM. Mereka yang dekat dengan Bahlil membenarkan soal kemungkinan bos mereka menjadi Menteri ESDM yang baru.

Ditemui wartawan di kompleks Kementerian ESDM pada Selasa, 30 Juli 2024, Arifin tidak membantah kabar pergantian dirinya. “Insya Allah,” ujar Arifin, dikutip dari Antara.

Arifin meminta kepada publik untuk menunggu saja kabar selanjutnya tanpa menepis kabar yang beredar. “Kalau benar (diganti), memang kenapa?” ujar Arifin berkelakar ketika didesak untuk memberi penjelasan lebih lanjut.

Adapun pada hari itu, berdasarakan pantauan Antara di Kantor Kementerian ESDM, sejumlah pejabat eselon I Kementerian ESDM terlihat menyambangi tempat Arifin bersama Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, yang juga merupakan Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), berkantor.

Pejabat eselon I yang terpantau tiba di lokasi, yakni Plt Direktur Jenderal Minerba Bambang Suswantono; Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiana Dewi; serta Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu.

Selain para pejabat eselon I, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto juga terlihat menyambangi Kantor Kementerian ESDM. “Saya ke sini dalam rangka mencari tahu soal itu (pergantian menteri),” ujar Sugeng.

Sugeng tidak memberi konfirmasi maupun menepis terkait kabar pergantian menteri. Meskipun demikian, ia meminta kepada publik untuk menghormati hak prerogatif Presiden dalam memilih menteri.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah Presiden Jokowi akan melantik sejumlah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat. "Tidak ada agenda pelantikan menteri baru di IKN seperti isu-isu yang beredar," kata Ari dalam pesan tertulis kepada media yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ari juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana agenda perombakan (reshuffle) kabinet. "Tidak betul. Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet," kata Ari.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menghadiri rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Juli 2024. Namun, ia enggan berkomentar banyak ketika ditanya ihwal isu pencopotan dirinya sebagai menteri energi.

“Ya, tunggu saja,” kata Arifin usai rapat. Ia tidak menjawab ketika ditanya wartawan, apakah sudah mengetahui isu reshuffle tersebut. “Kan, kamu yang ngomong.”

Sebelumnya, seorang petinggi Koalisi Indonesia Maju menceritakan kepada Tempo bahwa Arifin berpotensi diganti sebab dia lebih condong ke PDIP. Koran Tempo mewartakan ini pada Selasa, 30 Juli 2024.

Posisi Arifin disebut-sebut akan digantikan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Bahlil dinilai cocok menjadi Menteri ESDM karena berpengalaman memimpin Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Narasumber yang sama menyebut Bahlil sudah lama digadang-gadang menjadi menteri ESDM. Mereka yang dekat dengan Bahlil membenarkan soal kemungkinan bos mereka menjadi Menteri ESDM yang baru.

Ditemui wartawan di kompleks Kementerian ESDM pada Selasa, 30 Juli 2024, Arifin tidak membantah kabar pergantian dirinya. “Insya Allah,” ujar Arifin, dikutip dari Antara.

Arifin meminta kepada publik untuk menunggu saja kabar selanjutnya tanpa menepis kabar yang beredar. “Kalau benar (diganti), memang kenapa?” ujar Arifin berkelakar ketika didesak untuk memberi penjelasan lebih lanjut.

Adapun pada hari itu, berdasarakan pantauan Antara di Kantor Kementerian ESDM, sejumlah pejabat eselon I Kementerian ESDM terlihat menyambangi tempat Arifin bersama Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, yang juga merupakan Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas), berkantor.

Pejabat eselon I yang terpantau tiba di lokasi, yakni Plt Direktur Jenderal Minerba Bambang Suswantono; Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiana Dewi; serta Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu.

Selain para pejabat eselon I, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto juga terlihat menyambangi Kantor Kementerian ESDM. “Saya ke sini dalam rangka mencari tahu soal itu (pergantian menteri),” ujar Sugeng.

Sugeng tidak memberi konfirmasi maupun menepis terkait kabar pergantian menteri. Meskipun demikian, ia meminta kepada publik untuk menghormati hak prerogatif Presiden dalam memilih menteri.

Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah Presiden Jokowi akan melantik sejumlah menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam waktu dekat. "Tidak ada agenda pelantikan menteri baru di IKN seperti isu-isu yang beredar," kata Ari dalam pesan tertulis kepada media yang diterima di Jakarta, Selasa.

Ari juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana agenda perombakan (reshuffle) kabinet. "Tidak betul. Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet," kata Ari.