Jakarta -

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo mencatatkan pendapatan usaha sebesar Rp 23,5 triliun hingga kuartal III tahun 2024. Jumlah ini naik 4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengatakan pencapaian tersebut sejalan dengan kinerja operasional yang tumbuh positif di semua lini bisnis Pelindo Group hingga akhir Triwulan III 2024.

"Peningkatan kinerja operasional di semua segmen bisnis Pelindo menunjukkan bahwa upaya standardisasi dan digitalisasi operasional yang Pelindo jalankan telah berhasil melayani kenaikan arus barang yang terjadi. Standardisasi ini tentu dilakukan secara terintegrasi dengan stakeholders dan pengguna jasa yang berdampak pada penurunan port stay di pelabuhan," ujar Arif dalam keterangan tertulis, Jumat (11/8/2024).

Adapun total arus barang non peti kemas mencapai 146 juta ton pada triwulan III-2024, naik sebesar 16% secara tahunan (YoY). Sementara total arus peti kemas juga ikut tumbuh sebesar 7% menjadi 13,8 juta TEUs.

Di sisi lain, Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN, Desty Arlaini menyampaikan apresiasi atas kinerja positif dan konsisten Pelindo selama 3 tahun merger.

"Kami apresiasi atas kerja keras yang sudah dilakukan Pelindo dalam beberapa tahun belakangan ini. Pelindo sudah sangat konsisten melakukan apa yang dituliskan dalam kajian merger, baik itu inisiatif maupun quick win. Standardisasi operasi, digitalisasi, maupun integrasi dan optimalisasi semua dijalankan secara konsisten," kata Desty.

Selain itu, Pelindo juga mencatat kenaikan dari sisi arus kapal dan penumpang. Arus kapal naik sebesar 11% atau sebesar 1,04 milyar GT. Hal yang sama terjadi pada arus penumpang yang juga naik 9% atau sebanyak 14,7 juta orang pada periode yang sama tahun lalu.

"Pencapaian positif ini tidak lantas membuat kami terlena. Situasi eksternal yang tidak pasti, mendorong Pelindo untuk tetap fokus mempertahankan momentum pertumbuhan ini hingga akhir tahun 2024," pungkas Arif.

(anl/ega)

JAKARTA - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) hingga akhir Oktober 2024 tercatat sudah mencapai Rp309,2 triliun atau 1,37% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, nilai tersebut masih terbilang kecil dari Pagu defisit APBN 2024 .

"Ini masih kecil dibandingkan pagu defisit APBN 2024 yang telah ditetapkan bersama-sama dengan DPR," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani merincikan, pendapatan negara hingga akhir Oktober mencapai Rp2.247 triliun atau 80,2% dari target APBN 2024. Kemudian belanja negara tercatat Rp2.556 triliun atau setara dengan 76,9% dari pagu anggaran di APBN 2024.

"Kalau dilihat dari pertumbuhannya, pertumbuhan belanja negara ini sangat tinggi sebetulnya dubandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 14,1 persen year on year dan ini berikan dampak perekonomian yang cukup baik," tuturnya.

Sementara, dari sisi keseimbangan primer juga mencatatkan surplus sebesar Rp97,1 triliun. "Dan ini berarti keseimbangan primer positif," pungkasnya.

Jakarta -

PT Net Visi Media Tbk. (NETV) alias Net TV mengumumkan pengunduran diri Manoj Dhamoo Punjabi dari posisinya sebagai Direktur Utama. Surat pengunduran dirinya itu diterima perusahaan pada Selasa (5/11) kemarin.

Selain Manoj, Komisaris Utama Shania Manoj Punjabi dan Komisaris lndependen Dian Adhitama turut mengundurkan diri dari posisinya si hari yang sama. Di mana surat pengunduran diri ini telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang diadakan pada, Kamis (7/11).

"Pada tanggal 5 November 2024, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Manoj Dhamoo Punjabi selaku Direktur Utama Perseroan, lbu Shania Manoj Punjabi selaku Komisaris Utama Perseroan, dan lbu Dian Adhitama selaku Komisaris lndependen," tulis Net TV dalam laporan keterbukaan informasi mereka Jumat (7/11/2024).

"Pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari ini, Kamis, 7 November 2024," tulis perusahaan lagi.

Sebagai informasi, Manoj Punjabi bersama keluarganya merupakan pendiri PT MD Entertainment Tbk (FILM) yang melantai di BEI pada 2018. Kala itu perusahaan mendapatkan dana segar senilai US$ 19 juta atau setara Rp 309,16 miliar.

Kemudian raksasa teknologi dan hiburan asal China, Tencent, membeli 14,6% saham perusahaan pada Oktober 2021. Berkat itu perusahaan mendapatkan tambahan dana segar meski tidak dirinci nilai transaksinya. Saat ini Manoj tercatat berada di posisi ke-1.835 orang terkaya di dunia dengan total harta sebesar US$ 1,7 miliar atau setara dengan Rp 27,66 triliun.

Di luar itu, sebelumnya MD Entertainment milik Manoj Punjabi mengambil alih 80,05% saham Net TV dengan nilai transaksi mencapai Rp 1.655.494.358.314 atau Rp 1,65 triliun. Melalui akuisisi ini, MD Pictures akan menjadi pemegang saham pengendali baru NET TV.

Untuk mengamankan proses akuisisi itu, MD Entertainment telah menandatangani sejumlah dokumen berupa Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBS) dan Perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat (PPSB) pada 26 Agustus 2024 kemarin.

Lalu pada 10 Oktober 2024, NET TV mengumumkan Manoj Dhamoo Punjabi dan Shania Manoj Punjabi masuk jajaran direksi dan komisaris. Keduanya didapuk memimpin perusahaan itu bersama jajaran direksi lain seperti Priyadarshi Anand dan Surya Hadiwinata. Sementara itu, jajaran komisaris diisi Sanjeva Advani (komisaris), dan Dian Adhitama (komisaris independen).

(fdl/fdl)

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menetapkan tujuh perintah penting untuk delapan BUMN dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo. Hal ini sebagai bentuk kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Badan Gizi Nasional melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Program ini mengusung pendirian Satuan Pelayanan Gizi (SP Gizi) yang siap memberikan makanan bergizi gratis bagi masyarakat di berbagai wilayah," ujar Erick dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Sebagai tindak lanjut, Erick memastikan delapan BUMN seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, Telkomsel, PLN, PGN, ID Survey, dan Pupuk Indonesia untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam mewujudkan generasi unggul yang sehat dan berdaya saing.

"Pertama, BRI, BNI dan Bank Mandiri harus menyiapkan skema pinjaman bagi bagi supplier satuan pelayanan gizi guna memastikan pasokan bahan baku makanan bergizi," ucap Erick.

Kedua, Telkomsel harus menyiapkan ekosistem digital pelayanan gizi seperti Peduli Lindungi pada saat pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas efisiensi dan transparansi.

Ketiga, Erick meminta PLN menyiapkan infrastruktur listrik untuk sumber energi bagi satuan pelayanan gizi hingga ke desa-desa guna mendukung pelayanan gizi.

"Empat, PGN menyiapkan infrastruktur jaringan gas di perkotaan untuk sumber energi satuan pelayanan gizi guna memfasilitasi proses memasak makanan bergizi," sambung Erick.

Kelima, Erick meminta holding BUMN jasa survei atau ID Survey mendukung sertifikasi halal dan sertifikasi standar dapur untuk satuan pelayanan gizi. Keenam, Erick mendorong juga Pupuk Indonesia melakukan kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional dalam ekosistem Makmur, khususnya untuk offtaker untuk memperluas jangkauan dan efektivitas program.

"(Ketujuh) Aset BUMN yang tersebar di wilayah Indonesia dapat menjadi mitra strategis untuk pendirian satuan pelayanan gizi. Hal ini dilakukan demi menyiapkan generasi yang memiliki kompetensi kreativitas dan inovasi tinggi menuju Indonesia Emas 2024, "pungkas Erick.

(ada/ara)

Surabaya -

Data BPS menunjukkan, penyumbang pengangguran terbesar di RI adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Meski, jumlahnya menurun dari tahun ke tahun, tetapi jumlah itu tetap mendominasi dibandingkan lulusan jenjang lain.

Merespons hal ini, Pengamat Pendidikan Isa Anshori menyebut, program magang yang dilakukan oleh anak-anak SMK selama kurang lebih 6 bulan harus dimasifkan. Selain itu, Pemprov sebagai pihak yang menaungi SMA/SMK harus giat menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk jaringan anak-anak SMK.

"Pengangguran itu kan orang yang tidak bekerja, dan tidak mendapatkan apa-apa. Masuk ke sana sebetulnya anak-anak itu bekerja, tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sehingga, mereka tidak tercatat di data BPS. Rata-rata seperti itu," kata Isa Anshori ketika dikonfirmasi detikJatim, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, memang fakta anak-anak SMK pekerjaan tidak linier. Ia pun mencontohkan bahwa ada anak-anak dengan jurusan elektro tetapi bekerja di toko. Sehingga, tidak terekam oleh catatan kawan-kawan di BPS. Terlebih, ada pula anak-anak SMK yang mungkin membuka usaha sendiri.

"Satu sisi anak SMK tidak cukup belajar itu aja, mereka juga harus banyak dibekali keterampilan vokasional. Banyak kan sekolah sekarang menambahi keterampilan anak-anaknya yang tidak melanjutkan diri ke perguruan tinggi," ujarnya.

Isa tidak ingin melihat data BPS, karena memang data tersebut sudah benar. Namun, dalam realitasnya, pendidikan sistem ganda seperti magang juga tidak linear. Ketika anak-anak magang, tidak banyak keterampilan yang didapatkan.

"Apalagi yang magang di kantor pemerintah, hanya bisa fotocopy, nyatet. Harusnya magang memperdalam keterampilan di situasi kerja. Terutama di kantor pemerintah biasanya tidak linear, sehingga mereka tidak dapat apa yang menjadi pendalaman yang seharusnya dipelajari," urainya.

"Ada pertanyaan besar, kalau program seperti ini ngapain ada magang. Sebaiknya, pemerintah provinsi memperkuat sistem magang, dengan menguatkan keterampilan yang ada di sekolah. Sehingga anak-anak terjaga keselamatannya, dan waktu yang terbuang saat magang bisa dilakukan di sekolah," sambungnya.

Jika memang membutuhkan biaya besar, program magang bisa diawasi dengan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Perusahaan. Kerjasama tidak berhenti d isitu, kedua belah pihak bisa pula membuat silabus yang memfasilitasi anak-anak untuk terus berkembang.

"Silabus, anak-anak itu setelah magang diharapkan dapat manfaat yang sesuai dengan tempat magang, mendapatkan itu semua sesuai dengan silabus yang diberikan oleh sekolah itu," tandasnya.

Dilansir detikNews, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus lalu merilis data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2024. Data menunjukkan, ada penurunan jumlah pengangguran dari tahun 2023-2024.

Per Agustus 2024, tercatat ada 7,47 juta orang menganggur. Penurunan angka menganggur dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 390 ribu orang.

Menurut data BPS Tahun 2024, ada sekitar 9,01 persen siswa lulusan SMK yang menganggur. Hasil ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan lulusan lain, yakni D1/D2/D3: 4,83 persen, D4/S1/S2/S3: 5,25 persen, SMA: 7,05 persen, SMP: 4,11 persen dan lulusan SD ke bawah: 2,32 persen.

(ihc/hil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Pembentukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan.

Perpres tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024. Dalam aturan tersebut, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Terbentuknya Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tertuang dalam pasal 7. Kemudian pasal 52 yang mengatur bahwa badan itu di bawah Sri Mulyani dan akan dipimpin oleh kepala.

"(1) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dipimpin oleh Kepala," tulis beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11/2024).

Tugas dan Fungsi Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan memiliki tugas yang dituangkan pada pasal 53. Tugas tersebut yakni menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Badan tersebut juga memiliki fungsi, pertama penjurusan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan.

Kemudian, sebagai pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan.

Sebagai pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan. Lebih lanjut, juga berfungsi sebagai pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada pasal 55 tertulis bahwa Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan akan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 6 (enam) pusat yang menunjang fungsi dan tugas badan tersebut.

"Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) bagian. (a) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana," tulis pasal 55 nomor 2 dan 3.

Prabowo Bentuk 2 Ditjen Baru di Kemenkeu

Dalam aturan yang sama, Prabowo juga telah menambah Direktorat Jenderal baru di Kemenkeu. Dalam struktur baru tersebut juga dihapus satu badan dan ditambah satu badan baru.

Dalam pasal 7 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, disebutkan dua Ditjen baru di bawah Kemenkeu yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Dalam pasal 13 bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dijelaskan dalam pasal 45 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tidak ada lagi dalam struktur Kemenkeu karena dilebur menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Kini, struktur Badan di Kemenkeu jumlahnya ada dua yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta tambahan Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan.

(ada/acd)

Jakarta -

PT Pertamina International Shipping (PIS) meluncurkan program Ocean LiteraSEA di Museum Bahari Jakarta. Program yang merupakan bagian dari inisiatif BerSEAnergi untuk laut ini menegaskan komitmen PIS dalam mendukung pendidikan kelautan sejalan dengan visi global Ocean Decade yang dicanangkan PBB.

Acara yang dihadiri 100 siswa sekolah dasar dari wilayah pesisir Jakarta ini menghadirkan berbagai kegiatan edukatif, termasuk jelajah museum dan pertunjukan Teater Anak bertema konservasi ekosistem laut. PIS juga memperkenalkan Seanergy Quartet Card yaitu kartu edukatif sebagai sarana belajar interaktif yang akan didistribusikan ke 11 sekolah dari Sumatera hingga Sulawesi.

"Program ini merupakan wujud nyata komitmen kami untuk mendukung pendidikan kelautan. Kami, berkolaborasi dengan berbagai pihak, ingin memastikan generasi muda, khususnya anak-anak di wilayah pesisir, memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga kelestarian laut bagi masa depan," ujar Pjs Corporate Secretary PIS, Vega Pita, dalam keterangannya dikutip Kamis (7/11/2024).

Kemudian, Kepala Unit Pengelola Museum Kebaharian Jakarta, Mis'ari, turut menyambut positif program ini sebagai bagian dari upaya edukasi kelautan untuk generasi muda.

Dukungan kuat juga datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Hery Gunawan Daulay, Deputi Direktur Restorasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

"Indonesia memiliki wilayah laut lebih dari 900.000 km² yang harus kita jaga bersama. Edukasi seperti ini sangat penting untuk memperkenalkan generasi muda pada pentingnya menjaga dan melestarikan laut," jelasnya.

Aktris dan pegiat lingkungan Nadine Chandrawinata yang hadir sebagai duta program turut berinteraksi dengan para siswa melalui permainan Seanergy Quartet Card.

"Menjaga laut adalah tanggung jawab kita bersama. Melalui permainan edukatif ini, saya berharap anak-anak bisa lebih mudah memahami pentingnya menjaga ekosistem laut dan termotivasi untuk menjadi pelindung laut di masa depan," ungkap Nadine.

Program BerSEAnergi untuk Laut yang menaungi Ocean LiteraSEA ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 4 tentang pendidikan berkualitas dan poin 14 tentang pelestarian ekosistem laut.

Di tahun sebelumnya, program ini telah memberi manfaat kepada lebih dari 5.000 siswa di 49 sekolah se-Indonesia, termasukpembangunan dan renovasi 9 perpustakaan sekolah. Ke depannya, PIS berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program Ocean LiteraSEA dengan menargetkan lebih banyak sekolah di wilayah pesisir Indonesia.

Selain kegiatan edukasi, program ini juga akan diperkaya dengan berbagai inisiatif pelestarian lingkungan laut seperti pembersihan pantai, penanaman mangrove, dan pemberdayaan masyarakat pesisir, sebagai bagian dari upaya komprehensif menjaga keberlanjutan ekosistem maritim Indonesia.

(acd/acd)

JAKARTA - Bitget, exchange mata uang kripto dan perusahaan Web3 meluncurkan "Pitch n Slay", sebuah inisiatif khusus di bawah program Blockchain4Her yang diselenggarakan untuk menyediakan eksposur bagi para wirausahawan perempuan di ruang blockchain .

Dibangun di atas proyek besar Bitget melalui program Blockchain4Her senilai USD10 juta, program ini memperluas dukungan yang ditargetkan untuk startup yang dipimpin oleh Perempuan dengan menawarkan mereka kesempatan untuk mendapatkan pendanaan hingga USD100.000 dari Foresight Ventures. Pendanaan ini disertai dengan bimbingan yang berharga dari para profesional yang berpengalaman di industri blockchain.

Program "Pitch n Slay", yang dibuat dalam kemitraan dengan organisasi-organisasi seperti World of Women, Women in Web3, dan Bitget Wallet, disusun untuk menawarkan peluang bagi para wirausahawan perempuan untuk menerima modal, bimbingan, dan eksposur yang diperlukan untuk meningkatkan proyek mereka. Kemitraan tambahan dengan Foresight Ventures dan Morph menyoroti penekanan Bitget dalam menyatukan sumber daya dan bimbingan dari para pemimpin dalam ekosistem blockchain.

Selama program berlangsung, para peserta yang terpilih akan menjalani proses bimbingan dan pengembangan yang ketat. Setelah babak pitching awal, para finalis akan menerima dukungan dalam hal strategi pasar, penskalaan, dan teknologi, yang dipimpin oleh para pakar industri termasuk Gracy Chen, CEO Bitget, Taya A, CEO dari World of Women, Min Xu, Partner dari Foresight Ventures, Tess Hau, Pendiri dari Tess Ventures, dan para pemimpin Web3 lainnya.

Diselenggarakan pada tanggal 15 November di Bangkok, Thailand, para finalis program "Pitch n Slay" akan mempresentasikan proyek-proyek yang telah disempurnakan di hadapan panel investor dan juri. Dari tiga pemenang utama startup yang dijalankan oleh perempuan yang terpilih akan mendapatkan hibah untuk memajukan perjalanan startup mereka.

Pemenang pertama akan membawa pulang USD5.000, juara kedua akan mendapatkan USD3.000 dan juara ketiga akan mendapatkan USD2.000. Ketiganya akan memenuhi syarat untuk pitching lebih lanjut ke Foresight Ventures, jika kesepakatan disetujui, masing-masing dapat menerima pendanaan hingga USD100 ribu dalam bentuk pra-pendanaan.

Fokus konstan Bitget dalam mendukung perempuan di Web3 adalah bagian dari strateginya untuk menciptakan peluang pendanaan dan pertumbuhan yang dapat diakses oleh pengusaha perempuan yang dipimpin oleh CEO perusahaan, Gracy Chen

?Bitget adalah organisasi inklusif gender yang membanggakan, dengan lebih dari 45% peran manajemen kami dipegang oleh perempuan. Melalui Blockchain4Her, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk mendukung para pendiri Perempuan dengan kesempatan untuk mendapatkan eksposur, bimbingan, dan pendanaan. Kami akan terus mengembangkan platform ini, menciptakan peluang pertumbuhan dan memperkuat startup yang dipimpin oleh perempuan di Web3," kata Chen.

Inisiatif Pitch n' Slay secara langsung membahas kurangnya representasi pengusaha Perempuan dalam blockchain, memberikan dukungan finansial dan profesional yang penting untuk sukses dalam lanskap yang kompetitif.

Pengajuan terbuka untuk startup yang dipimpin oleh perempuan yang memenuhi syarat. Untuk lebih jelasnya, kunjungi laman program ini dengan kata kunci ?Pitch n Slay Bitget? di mesin pencarian yang digunakan.

Jakarta -

Riset yang dilakukan PT HSBC Indonesia mengungkapkan, nasabah tajir di Indonesia menganggap dana sebesar US$ 340.000 atau Rp 5,37 miliar (1 US$ = Rp 15.796) menjadi jumlah ideal untuk memasuki masa pensiun. Hal ini disampaikan oleh Head of Network Sales and Distribution HSBC Indonesia Sumirat Gandapraja, Kamis (7/11/2024).

"Angka ini sederhana untuk nasabah kaya. Saya selalu bertanya ke nasabah saya, setiap bulan menghabiskan berapa rupiah? Saya menyimpulkan, sampai dengan pensiun pun mereka akan menghabiskan nominal yang sama tiap bulannya. Pada saat itu misalnya nasabah berusia 45 tahun, pada saat nanti usia pensiun di 55 tahun itu angka Rp 5 miliar sudah berbeda lagi nilainya karena angka inflasi juga pasti bertambah," katanya di Insights Day di Jakarta.

Sumirat menganalogikan estimasi pengeluaran nasabah tajir misal di angka Rp 50 juta per bulan, maka dalam kurun waktu sepuluh tahun, mereka akan membutuhkan sekitar Rp 21 miliar. Oleh sebab itu, Sumirat bilang bahwa Rp 5,37 miliar menjadi angka yang sederhana untuk pensiunan nasabah tajir.

"Kalau nasabah saat ini berusia 40-45 tahun, dan spending per bulan katakanlah Rp 50 juta dalam sebulan, itu berarti mereka butuh kurang lebih Rp 21 miliar untuk pensiun di umur 55 tahun. Kembali lagi, ini untuk nasabah kaya, angka Rp 5,37 miliar itu bukan angka yang berlebihan. Ini untuk jangka waktu sepuluh tahun," terang Sumirat..

Selain itu, Sumirat juga memaparkan bahwa angka Rp 5,37 miliar ini hanya untuk biaya hidup sehari-hari nasabah tajir, dan tidak ada pos untuk pendanaan lain selain biaya kebutuhan sehari-hari.

"Angka ini untuk biaya hidup suami-istri biasanya, kalau itu termasuk juga dalam pengeluaran travel, bayar pajak rumah, atau mungkin ganti kendaraan, dan lain-lain. Tidak ada dana di luar dari kebutuhan sehari-hari saja, hanya untuk pos dana pensiun," tambahnya.

Bahkan, Sumirat menemukan fakta bahwa beberapa nasabah tajirnya mengakui membutuhkan angka lebih besar 6-7 kali lipat dari Rp 5,37 miliar.

"Dari pengalaman saya setiap hari bertemu nasabah, saya melihat bahwa angka itu sebenarnya jauh lebih rendah dari yang dibutuhkan oleh nasabah kaya kita. Bahkan, mungkin ini cuma sepertiganya. Mungkin mereka tidak menghitung inflasi, atau mungkin benar-benar mau hidup sangat sederhana pada saat mereka pensiun. Saya juga bertemu dengan beberapa nasabah yang mengatakan angka yang dibutuhkan itu bahkan 6-7 kali lipat lebih besar," tandas Sumirat.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Wealth and Personal Banking HSBC Indonesia Lanny Hendra menyatakan pihaknya mencoba merancang solusi kebutuhan nasabah dengan tiga pilar yang digunakan.

"Pertama, adalah wealth management dari produk, dari sisi pilihan produk itu selalu kita luncurkan. Kedua adalah lifestyle dan wellness, yang membuat kualitas hidupnya lebih baik. Kalau dia (nasabah) melakukan perencanaan dengan maksimal. Ketiga, pilar yang kita berikan juga adalah pendidikan internasional," terang Lanny dalam paparannya.

(eds/eds)

Jakarta -

Pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal III 2024 yang melambat di bawah 5% disebut-sebut dapat menjadi lingkaran setan jika tidak ditangani dengan baik. Sebab melambatnya pertumbuhan ini diperkirakan dapat terus menggerus perekonomian Indonesia. Lantas apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini?

Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, mengatakan salah satu cara paling efektif mengatasi permasalahan ini adalah dengan memperbaiki iklim investasi dalam negeri. Dengan begitu

Sebab menurutnya pertumbuhan investasi ini secara langsung dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Di mana lapangan pekerjaan baru itu dapat menjadi sumber pemasukan masyarakat yang secara langsung dapat meningkatkan daya beli.

Kemudian peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi masyarakat, dan peningkatan konsumsi ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hingga pada akhirnya roda ekonomi RI akan terus berputar dalam siklus perbaikan.

"Pemerintah harus menjaga ketat ini lingkaran setan, kemiskinan bisa diputus. Ya itu dengan melalui investasi, harus ada upaya-upaya untuk mendorong peningkatan investasi yang pada akhirnya itu menciptakan lapangan kerja," ucap Piter kepada detikcom, ditulis Kamis (7/11/2024).

"Dari lapangan kerja itu mendorong pertumbuhan konsumsi dan ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu akan menjadi daya tarik investasi. Jadi memang pemerintah harus menciptakan iklim bagi investasi yang baik," sambungnya.

Piter berpendapat salah upaya yang bisa dilakukan adalah melalui penyempurnaan regulasi ketenagakerjaan. Sebab pada akhirnya sistem tenaga kerja ini merupakan salah satu faktor yang sangat diperhitungkan para investor saat ingin menanamkan investasinya di RI.

"Makanya di zamannya pak Jokowi (masa pemerintahan Presiden Joko Widodo) itu, pak Jokowi ngotot banget mengeluarkan Undang-undang Cipta Kerja yang ujungnya itu sebenarnya di situ adalah di dalam rangka memperbaiki iklim investasi," kata Piter.

Terkait keberadaan UU Cipta Kerja sebagai salah satu upaya perbaikan iklim investasi RI, Piter mengatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang merevisi atau mencabut sebagian aturan merupakan hal yang baik dan bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan.

"Memang UU Cipta Kerja itu penolakannya ada banyak ya, termasuk kemarin yang dikabulkankan sebagian besar itu terkait dengan ketenagakerjaan ya. Ini memang harus diperbaiki, justru ini momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki supaya UU Cipta Kerja itu benar-benar menjadi momentum untuk memperbaiki iklim investasinya kita," terang Piter.

"UU Cipta Kerja kita kan sudah disepakati, sudah disahkan sekian lama tapi kan dampaknya terhadap investasi kita kan masih minimal sekali, masih kecil. Dengan adanya keputusan MK pada saat tersebut ada momentum bagi pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja supaya aturan itu benar-benar bisa diterima dan kemudian bisa berdampak terhadap membaiknya iklim investasi di Indonesia," pungkasnya.

Senada dengan itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad juga menyarankan pemerintah untuk memperbaiki iklim investasi dalam negeri guna memutus lingkaran setan pelemahan ekonomi RI.

Sebab ia juga berpendapat dengan adanya investasi, lapangan pekerjaan baru bisa tercipta dan kondisi ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli ini akan meningkatkan konsumsi, yang pada akhirnya akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan seterusnya.

Adapun menurutnya salah satu uapaya yang bisa dilakukan untuk mendorong iklim investasi ini salah satunya adalah dengan memperbaiki ICOR (Incremental Capital Output Ratio) sebagai parameter ekonomi makro yang menunjukkan perbandingan antara tambahan modal (investasi) dengan tambahan output (hasil).

"Saya kira memang harus banyak upaya untuk menambah investasi. Ya syarat investasi adalah menurunkan ICOR," ucapnya.

Lebih lanjut, menurutnya pemerintah juga perlu menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui faktor lain seperti infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Kemudian di luar itu Indonesia juga perlu meningkatkan kinerja ekspornya untuk menjaga produksi dalam negeri.

"Kedua saya kira harus banyak upaya meningkatkan ekonomi melalui infrastruktur dan sebagainya. Karena kan kalau fokusnya SDM itu jangka panjang, Infrastruktur juga jangan ditinggal," jelas Tauhid.

"Nah yang ketiga memang mau tidak mau kita harus membuka ke ruang pasar ekspor jadi yang jauh lebih banyak dan lebih luas," sambungnya.

Sementara itu Kepala Ekonom Permata Institute for Economic Research (PIER), Josua Pardede, menyebut ada beberapa langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Misalkan saja pembangunan infrastruktur yang berfokus pada sektor produktif seperti energi dan transportasi. Sebab menurutnya langkah ini dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing RI.

Kemudian menurutnya pemerintah juga bisa memberikan subsidi untuk sejumlah komoditas penting seperti pangan dan energi. Dengan begitu daya beli masyarakat khususnya mereka dari kelas menengah ke bawah dapat terjaga.

"Pemberian subsidi pada komoditas kebutuhan pokok seperti pangan dan energi untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi kelas menengah bawah yang mengalami tekanan daya beli," terang Josua.

Selain subsidi, Josua berpendapat pemerintah juga bisa memperkuat program bantuan sosial terhadap kelompok rentan untuk meningkatkan pendapatan atau pemberlakuan insentif tertentu yang dapat menjaga daya beli rumah tangga.

"Misalnya pemerintah bisa mempertimbangkan pengurangan pajak atas pengeluaran tertentu untuk mendorong konsumsi pada sektor yang mengalami kontraksi, seperti peralatan rumah tangga dan pakaian," paparnya.

Di luar itu pemerintah juga bisa meningkatkan investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang dapat menggenjot laju pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sebab langkah ini dapat secara langsung membuka lapangan kerja baru.

"Pemerintah dapat meningkatkan investasi di proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan ibu kota negara baru (IKN) dan infrastruktur pendukung lainnya, yang akan berdampak langsung pada sektor konstruksi dan menciptakan lapangan kerja," jelas Josua.

Tonton Video: Potensi Pertumbuhan Ekonomi Awal Era Prabowo-Gibran

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

(fdl/fdl)

Robot kami bisa mengangkut keranjang hasil panen dan bahkan menanam benih. Komponen penting seperti base frame, lifter, arm, dan gripper telah kami sempurnakan dalam beberapa versi

Jakarta (ANTARA) - Robot pemetik buah apel hasil kolaborasi mahasiswa Jurusan D4 Mekatronika dan Jurusan Teknik Komputer Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) meraih Medallion for Excellence dalam ajang WorldSkills Competitions (WSC) di Lyon, Prancis.

Robot yang diberi nama Badak V7 ini mampu memetik buah apel langsung dari pohon secara otomatis dengan menggabungkan sensor dan sistem navigasi yang canggih.

"Dengan tema Pertanian (Agriculture), kami merancang robot yang mampu mendeteksi dan mengambil objek berukuran minimal 40 mm x 40 mm x 60 mm hingga maksimal 60 mm x 60 mm x 80 mm," kata salah satu anggota tim Ahmad Yogi Fernanda dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Ia menambahkan robot Badak V7 memiliki kerangka fleksibel yang memungkinkan operasional di berbagai medan dengan kemampuan menangani objek beragam bentuk. Dengan desain yang dirancang fungsional, Ahmad bersama timnya menjadikan robot yang dipertandingkan pada September 2024 mampu melakukan proses panen hingga menanam benih.

"Robot kami bisa mengangkut keranjang hasil panen dan bahkan menanam benih. Komponen penting seperti base frame, lifter, arm, dan gripper telah kami sempurnakan dalam beberapa versi," kata dia.

Demi menjaga keseimbangan dan ketepatan navigasi, Badak V7 dilengkapi berbagai sensor, termasuk dua sensor inframerah, dua sensor ultrasonik, kamera 3D kedalaman, dan giroskop.

"Sensor inframerah dan ultrasonik berperan penting dalam menjaga stabilitas robot, sementara algoritma Dijkstra membantu menentukan jalur pergerakan yang efisien," tambahnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sain, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) Tatang Muttaqin menilai Autonomous Mobile Robotics (AMR) merupakan keterampilan yang sangat penting untuk industri masa depan.

"Partisipasi peserta didik vokasi di ajang internasional seperti ini membuktikan betapa relevan dan strategisnya penerapan AMR untuk masa depan industri," katanya.

Sementara itu dosen pembimbing kompetisi AMR PENS Adytia Darmawan melihat prospek besar dari keterampilan AMR di Indonesia.

Menurutnya, saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang ahli di bidang AMR ini masih terbatas. Sedangkan seiring perkembangan teknologi, keterampilan ini akan sangat dibutuhkan.

Guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang ini, kata dia, PENS telah mengembangkan kurikulum yang mendukung inovasi mahasiswa. Salah satunya adalah penerapan Lab Based Learning (LBL), yang menekankan riset di laboratorium.

"Di lab, mahasiswa dibiasakan melakukan eksperimen dan berpikir kritis untuk mencari solusi. Ini membantu mereka mengasah keterampilan teknis secara langsung," jelas Adytia.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus lalu merilis data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2024. Data menunjukkan, ada penurunan jumlah pengangguran dari tahun 2023-2024.

Per Agustus 2024, tercatat ada 7,47 juta orang menganggur. Penurunan angka menganggur dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 390 ribu orang.

Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, lulusan D4, S1, S2 dan S3 mengalami peningkatan kebekerjaan. Begitu juga pada lulusan SD hingga SMP, terjadi penurunan tingkat pengangguran.

"Dibandingkan dengan Agustus 2023, penduduk bekerja berpendidikan SD ke bawah, Sekolah Menengah Pertama mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,02 persen poin, 0,15 persen poin," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti dikutip dari laman Vokasi Kemdikbud, Rabu (6/11/2024).

Lantas, siapa golongan yang paling tinggi menyumbangkan angka pengangguran di RI tahun ini?

Lulusan SMK Penyumbang Pengangguran Terbesar RI

Berdasarkan tingkat pendidikan, penyumbang pengangguran terbesar di RI adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Meskipun jumlahnya menurun dari tahun ke tahun, tetapi jumlahnya tetap mendominasi dibandingkan lulusan jenjang lain.

Untuk lebih jelasnya, berikut data pengangguran berdasarkan tingkat pendidikan dari tahun 2019 hingga 2024:

1. SD ke Bawah

Tahun 2019: 2,39 persen
Tahun 2020: 3,61 persen
Tahun 2021: 3,61 persen
Tahun 2022: 3,59 persen
Tahun 2023: 2,56 persen
Tahun 2024: 2,32 persen
Perubahan tahun 2023-2024: -0,24 persen

2. SMP

Tahun 2019: 4,72 persen
Tahun 2020: 6,46 persen
Tahun 2021: 6,45 persen
Tahun 2022: 5,95 persen
Tahun 2023: 4,78 persen
Tahun 2024: 4,11 persen
Perubahan tahun 2023-2024: -0,67 persen

3. SMA

Tahun 2019: 7,87 persen
Tahun 2020: 9,86 persen
Tahun 2021: 9,09 persen
Tahun 2022: 8,57 persen
Tahun 2023: 8,15 persen
Tahun 2024: 7,05 persen
Perubahan tahun 2023-2024: -1,10 persen

4. SMK

Tahun 2019: 10,36 persen
Tahun 2020: 13,55 persen
Tahun 2021: 11,13 persen
Tahun 2022: 9,42 persen
Tahun 2023: 9,31 persen
Tahun 2024: 9,01 persen
Perubahan tahun 2023-2024: -0,30 persen

5. D1/D2/D3

Tahun 2019: 5,95 persen
Tahun 2020: 8,08 persen
Tahun 2021: 5,87 persen
Tahun 2022: 4,59 persen
Tahun 2023: 4,79 persen
Tahun 2024: 4,83 persen
Perubahan tahun 2023-2024: 0,04 persen

6. D4/S1/S2/S3

Tahun 2019: 5,64 persen
Tahun 2020: 7,35 persen
Tahun 2021: 5,98 persen
Tahun 2022: 4,80 persen
Tahun 2023: 5,18 persen
Tahun 2024: 5,25 persen
Perubahan tahun 2023-2024: 0,07 persen

Data Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Adapun data terkait jumlah penduduk bekerja berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja adalah lulusan SD ke bawah. Angkanya sebesar 35,80 persen.

Sedangkan pekerja dari kalangan tamatan D1 ke atas sebesar 12,82 persen. Pola tahun ini menunjukkan pola yang sama dengan tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut data-datanya:

Tahun 2022

SD ke bawah: 38,80 persen
SMA: 19,53 persen
SMP: 17,54 persen
SMK: 11,81 persen
D4, S1, S2, S3: 9,87 persen
D1, D2, D3: 2,45 persen

Tahun 2023

SD ke bawah: 36,82 persen
SMA: 20,25 persen
SMP: 17,77 persen
SMK: 12,40 persen
D4, S1, S2, S3: 10,32 persen
D1, D2, D3: 2,44 persen

Tahun 2024

SD ke bawah: 35,80 persen
SMA: 20,90 persen
SMP: 17,62 persen
SMK: 12,86 persen
D4, S1, S2, S3: 10,50 persen
D1, D2, D3: 2,32 persen

Itulah data dari BPS terkait jumlah pengangguran di Indonesia per Agustus 2024 berdasarkan tingkat pendidikan. Semoga informasinya bermanfaat.

(cyu/nwy)