Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan terkait rencana insentif untuk industri padat karya. Rencana ini muncul di tengah situasi babak belurnya industri padat karya terutama tekstil.

Seperti diketahui saja, salah satu perusahaan tekstil terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) telah dinyatakan pailit. Kondisi itu mengancam karyawan di perusahaan tekstil itu yang berjumlah sekitar 50.000 orang.

"Pemerintah akan melakukan insentif khusus seperti tadi insentif khusus padat karya. Terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme untuk kredit investasi. Tentu teknisnya nanti pasti akan dibahas dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Perbankan, dengan Himbara," kata Airlangga dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara ini, untuk menyelamatkan industri padat karya, sejumlah perlindungan akan dilakukan. Perlindungan itu di antaranya pemberlakuan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

"Baik dari Kementerian Perindustrian maupun dari Kementerian Perdagangan dalam bentuk safeguard. Jadi beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan," terangnya.

Sebelumnya, Airlangga memang telah mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10).

(ada/kil)

IDXChannel - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan Permendag Nomor 8 tahun 2024 justru melindungi industri tekstil. Pernyataan ini menjawab tudingan sejumlah pihak, termasuk Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), Iwan S Lukminto yang menyebut aturan itu menyengsarakan pelaku usaha tekstil.

"Kita sudah klarifikasi kalau Permendag 8 itu sebenarnya melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Budi menyebut aturan impor tekstil dan pakaian tekstil (TPT) itu telah dibuat dengan pertimbangan teknis (pertek). Demikian juga kuota impor pakaian jadi, yang diatur oleh peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 tahun 2024.

Mendag menyebut impor TPT juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan.

"Per meter sekian ribu (pengamanan perdagangan). Pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan," kata dia.

Sebelumnya Komisaris Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL), Iwan S Lukminto, mengatakan keterpurukan perusahaan tak terlepas dari Permendag 8 Nomor 2024.

"Jadi begini, Permendag 8 itu masalah klasik yang sudah tahu ya semuanya. Lihat saja pelaku industri tekstil ini banyak yang kena, banyak yang terdisrupsi yang dalam sampai ada yang tutup," kata Iwan di Kantor Kemenperin, Jakarta, Senin (28/10/2024).

(NIA DEVIYANA)

Jakarta -

Peredaran rokok ilegal disebut semakin menjamur jika kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek diterapkan. Rencana kebijakan itu tercantum dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik.

Karena menurut Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, rencana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat mempersulit pengawasan peredaran rokok di Tanah Air.

Trubus mengatakan penyeragaman kemasan rokok tanpa merek ini berpotensi mempermudah para pembuat rokok ilegal untuk meniru kemasan rokok-rokok legal jika semua seragam dan tidak menunjukkan merek tertentu.

"Ya kalau (penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek) dilakukan malah nanti subur itu, tubuhnya rokok selundupan (ilegal)," terang Trubus kepada detikcom, ditulis lagi, Minggu (3/11/2024).

Menurutnya pihak berwenang maupun masyarakat akan semakin sulit dalam membedakan mana rokok legal dan mana yang ilegal. Belum lagi rokok ilegal sendiri belum tentu memenuhi standar-standar industri hasil tembakau (IHT) sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tentu malah dapat membahayakan para konsumen.

"Nanti pengawasannya kan susah, kalau polos kan susah (membedakan rokok legal dan ilegal). Nanti orang menyelundupkan gitu, kalau polos kan nggak ada mereknya, nggak ada apa-apanya, akhirnya nanti banyak orang membuat tiruan-tiruan dan itu malah membahayakan," ucapnya lagi.

Ia menyebut maraknya rokok ilegal ini tidak hanya membahayakan konsumen, tapi juga berpengaruh langsung terhadap jumlah penerimaan negara. Dengan menjamurnya rokok ilegal, pangsa pasar rokok formal atau legal akan semakin tergerus. Padahal perusahaan-perusahaan rokok inilah yang selama ini membayar pajak pendapatan dan cukai, sedangkan penjual rokok ilegal tidak.

"Yang jelas kalau rokok nggak ada kemasannya ya pengaruhnya pada Cukai. Nanti cukainya makin sedikit kan, susah juga untuk pengawasannya," pungkasnya.

Perlu diketahui, RPMK yang masih dalam tahap penyusunan ini merupakan aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (PP Kesehatan).

Di mana dalam Pasal 435 PP 28/2024 menyebut seluruh kemasan rokok yang beredar di Indonesia harus memenuhi ketentuan standardisasi atas desain dan tulisan produk.

"Setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau dan rokok elektronik harus memenuhi standardisasi kemasan yang terdiri atas desain dan tulisan," tulis aturan itu.

Nah standardisasi yang kemudian diusulkan dalam RPMK inilah yang ingin membuat penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Padahal rencana ini dinilai mempersulit pengawasan karena sulit untuk membedakan mana rokok legal dan yang ilegal.

(ada/das)

Jakarta -

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik dinilai mengancam roda perekonomian negara.

Sebab menurut perhitungan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), berbagai Pasal 'bermasalah' dalam aturan itu bisa menghilangkan potensi ekonomi RI hingga Rp 308 triliun.

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, mengatakan hilangnya potensi ekonomi terbesar imbas kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek atau kemasan polos, yakni Rp 182,2 triliun.

"Jadi kurang lebih kalau kemarin perhitungan kami kan hilangnya Rp 182,2 triliun (imbas aturan kemasan rokok tanpa merek)," kata Andry kepada detikcom, seperti ditulis Sabtu (2/11/2024).

Tidak hanya kehilangan potensi ekonomi, kebijakan kemasan polos ini juga dapat menurunkan pendapatan negara. Sebab secara keseluruhan PP 28/2024 dan RPMK dapat menghilangkan potensi penerimaan perpajakan sebesar Rp 160, 6 triliun atau 7% dari total penerimaan pajak.

Secara rinci, pemerintah bisa kehilangan pendapatan pajak sebesar Rp 95,6 triliun akibat penerapan kebijakan kemasan polos. Kemudian Rp 43,5 triliun dari penerapan larangan berjualan di sekitar lingkungan pendidikan. Ketiga, Rp 21,5 triliun dari pembatasan iklan rokok.

Sehingga menurut Andry kebijakan kemasan rokok polos tidak cocok untuk Indonesia seperti beberapa negara di dunia lainnya. Sebab sebagian besar negara yang menerapkan aturan itu pada dasarnya bukanlah negara penghasil tembakau ataupun menerima pajak besar dari rokok.

"Mayoritas negara dengan kebijakan kemasan polos bukanlah produsen tembakau, dan kontribusi sektor tembakau terhadap penerimaan pajak relatif kecil (rata-rata 1%)," terangnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Rencana pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyeragamkan kemasan polos tanpa identitas rokok menuai banyak penolakan dari para pelaku industri rokok dan tembakau.

Melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, produk turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan 17/2023 itu dinilai melanggar hak-hak konsumen rokok elektronik.

Sekretaris Aliansi Vaper Indonesia (AVI), Wiratna Eko Indra Putra, menjelaskan pihaknya sangat keberatan dengan kebijakan standardisasi kemasan polos tanpa merek. Sebab, mengacu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah sudah menjamin hak masyarakat dalam aspek keamanan dan informasi yang jelas terhadap barang yang dikonsumsinya. Berdasarkan acuan tersebut, pelaku usaha diminta untuk memasang label yang memuat, antara lain, nama barang, ukuran, berat bersih (netto), tanggal pembuatan, serta keterangan lainnya.

"Jadi bukan hanya memuat mengenai peringatan kesehatan saja. Peninjauan ulang sangat dibutuhkan dan sebisa mungkin melibatkan seluruh pihak terkait. Pemerintah juga jangan hanya melibatkan pihak yang dianggap akan sependapat dengan kebijakan yang ditetapkan hingga merugikan pihak lain yang juga berhubungan dengan peraturan tersebut," kata Wiratna, di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Wiratna mengatakan, dengan dipaksakannya kebijakan kemasan polos tanpa merek, Kemenkes justru seperti menyamakan rokok elektronik dengan rokok sehingga menerapkan strategi yang bertolak belakang dalam upaya menurunkan prevalensi merokok di Indonesia. Kondisi ini bisa menyebabkan konsumen beralih ke produk ilegal maupun kembali mengonsumsi rokok.

"Pemerintah sudah berupaya cukup keras untuk menekan angka perokok di Indonesia. Hanya saja, mungkin, lebih baik langkah yang diambil jangan terlalu terburu-buru hingga terkesan dipaksakan, yang dapat berdampak merugikan kepada pihak lainnya," tegas Wiratna.

Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (AKVINDO), Paido Siahaan, juga mengkritik kebijakan kemasan polos tanpa merek. Kemenkes seharusnya mempertimbangkan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jelas terhadap produk yang mereka pakai.

Menghilangkan elemen merek (brand) dan informasi pada kemasan mengurangi kemampuan konsumen untuk mendapatkan informasi produk sehingga dapat memutuskan produk yang tepat. Dengan demikian, rancangan aturan ini melanggar hak konsumen untuk mendapat informasi yang akurat.

"Jika dilihat dari perspektif konsumen dan pengurangan bahaya, penerapan aturan kemasan polos tanpa pembedaan antara rokok elektronik dan rokok bisa dianggap tidak memberikan kesempatan yang adil bagi perokok dewasa untuk mengakses produk yang lebih rendah risiko," tambahnya.

(rrd/rir)

Jakarta -

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10/2024).

Airlangga berharap dengan adanya berbagai kebijakan ini nanti, industri di dalam negeri termasuk tekstil dapat dijaga dari persaingan tidak sehat. Baik dari hulu hingga ke hilir.

"Sehingga diharapkan dengan adanya struktur itu industri proses hulu, midstream dan hilir bisa terjaga dari persaingan tidak sehat," ucapnya.

Sebagai informasi, saat ini industri tekstil sedang dalam tekanan. Bahkan baru-baru ini raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) dinyatakan pailit.

Terkait Sritex pailit, pengusaha menilai salah satu penyebabnya lantaran bajirnya barang impor ke Indonesia. Oleh sebab itu Apindo meminta pemerintah turun tangan merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan pengaturan impor.

Pengusaha pun menyerahkan keputusan merevisi Permendag 8/2024 ini kepada pemerintah. "Ya itu nanti kami serahkan kepada pemerintah," kata Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam kesempatan yang sama.

Shinta mengatakan yang perlu menjadi perhatian penting pemerintah saat ini adalah bagaimana cara mengatasi masalah impor ilegal. Sebab menurutnya ini merupakan biang kerok lain yang membuat persaingan industri sangat sengit.

"Prinsipnya yang kami selalu tegaskan adalah memang kita harus memberantas illegal import. Karena illegal import itu sesuatu yang jelas-jelas sangat mempengaruhi (industri dalam negeri)," terang Shinta.

(hns/hns)

Jakarta -

Buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI) meminta pemerintahan baru lebih memperhatikan masyarakat di sektor pertambakauan. Kemudian, meminta agar seluruh pemangku kepentingan terkait dilibatkan dalam merumuskan kebijakan.

"Kami sangat berharap pemerintah baru dapat mengakomodir seluruh pihak terkait agar kebijakan dan regulasi win/win (dapat menyesuaikan semua pihak), tidak mematikan, tetapi memberi solusi," ujar Ketua Umum FSP RTMM SPSI Sudarto dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Ia merujuk Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan mengenai Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (RPMK Tembakau). Di penghujung masa pemerintahan sebelumnya, dia menilai, Kementerian Kesehatan justru menyusun aturan yang dilakukan dengan terburu-buru dan tidak melibatkan seluruh pihak yang terdampak. Menurutnya, buruh bisa terkena imbas karena adanya potensi kerugian dari industri apabila aturan tersebut diterapkan.

RPMK Tembakau mendapat penolakan dari industri dan para pekerja, salah satunya karena terdapat pengaturan mengenai standardisasi kemasan yang akan menyamaratakan seluruh kemasan produk tembakau. Aturan ini berpotensi meningkatkan peredaran rokok ilegal, yang nantinya berdampak domino terhadap proses produksi dan pekerja yang terlibat.

Sekitar 6 juta jiwa yang menggantungkan hidupnya pada industri berpotensi kehilangan pekerjaan, hingga adanya risiko penutupan pabrik seperti yang sedang terjadi di industri lainnya apabila tidak segera mendapat perhatian pemerintah.

"Sudah seharusnya seluruh pihak terdampak diundang dan didengar masukannya bila tidak ingin ada polemik yang meluas, (terlebih) polemik RPMK belum selesai. Pada saat kami unras (unjuk rasa) tanggal 10 Oktober lalu, disepakati tertulis kami akan diundang, diberi ruang, didengar, dan dipertimbangkan pandangan-pandangan kami, tetapi kami masih dijanjikan untuk dapat bertemu" ujarnya.

(acd/ara)

JAKARTA, KOMPAS.com - PT KAI Commuter (KCI) menambah petugas pengamanan di area stasiun untuk memastikan operasional commuter line tetap lancar. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi adanya aksi unjuk rasa yang berlangsung di berbagai titik di Jakarta pada Kamis (22/8/2024).

VP Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menyatakan, penambahan petugas pengamanan terdiri dari internal KCI dan unsur TNI/POLRI. Pengamanan difokuskan di stasiun-stasiun yang dekat dengan kegiatan penyampaian aspirasi, seperti Stasiun Palmerah, Sudirman, dan Tanah Abang.

Adapun jumlah petugas yang disiagakan sebanyak 32 personel di Stasiun Palmerah, 17 personel di Stasiun Sudirman, dan 28 personel di Stasiun Tanah Abang. Selain itu disiagakan mobil rescue, mobil ambulans, serta tenaga medis untuk dukungan layanan.

"KAI Commuter akan melakukan antisipasi dengan melakukan rekayasa pola operasi secara situasional sesuai dengan kondisi di lintas," sebut Joni dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

Joni mengungkapkan, KCI tetap beroperasi secara normal pada hari ini dengan mengoperasikan 1.048 perjalanan commuter line. Namun, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan memberlakukan rekayasa pola operasi apabila diperlukan.

"KAI Commuter akan melakukan antisipasi dengan melakukan rekayasa pola operasi secara situasional sesuai dengan kondisi di lintas," kata dia.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan memberlakukan pengaturan pola operasi pada 10 kereta api jarak jauh yang berangkat dari Stasiun Gambir pada Kamis (24/8/2024) pukul 09.00-17.00 WIB.

Humas KAI Daop 1 Jakarta, Ixfan Hendriwintoko, mengatakan bahwa pengaturan ini dilakukan untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung DPR RI dan Istana Presiden, yang akan berlangsung masing-masing mulai pukul 09.00 WIB dan 15.00 WIB.

Untuk mencegah keterlambatan penumpang akibat aksi tersebut, KAI akan memberhentikan 10 kereta api jarak jauh di Stasiun Jatinegara untuk mengangkut penumpang.

Dengan demikian, 10 KA yang terdampak tidak hanya akan berhenti di Stasiun Gambir, tetapi juga di Stasiun Jatinegara.

"Pada saat normal, kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara. Namun, khusus hari Kamis (22/8), keberangkatan KA antara pukul 09.00 WIB sampai 17:00 WIB akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik penumpang," ujar Ixfan dalam keterangan tertulis, Kamis (22/8/2024).

Meski demikian, waktu keberangkatan kereta api dari Stasiun Gambir dipastikan tidak mengalami perubahan.

Jakarta: Pengamanan Sidang Tahunan 2024 disebut bakal lebih diperketat. Ada beberapa pertimbangan pengetatan dilakukan.

"Ini tentu mengantisipasi dinamika yang ada, dinamika politik global juga," kata Sekretaris Jendera (Sekjen) DPR Indra Iskandar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 12 Agustus 2024.

Alasan lain yaitu untuk kenyamanan. Sehingga, proses Sidang Tahunan berjalan aman dan lancar.
"Keamanan untuk membuat kita semua yang ada di dalam sini nyaman, memastikan kita semua aman," ungkap dia.

Baca juga: Temui Presiden Jokowi, Pimpinan MPR Bahas Persiapan Sidang Tahunan

Indra menambahkan keamanan akan diperketat dimulai 15 Agustus 2024. Pengetatan berpotensi membuat pengunjung tak bisa bebas lalu lalang di Kompleks Parlemen.

"Keamanan itu akan sedikit lebih ketat dan pasti lalu lalang tidak nyaman," ucap Indra.

Indra mengatakan panitia penyelenggara tidak mau mengambil risiko. Pengamanan akan dibantu oleh unsur TNI, Polri, dan Paspampres.

"Akan ada sistem yang lebih lugas dalam pengamanan baik dari unsur TNI/Polri maupun Paspampres sehingga bagi yang nanti hadir pada tanggal tersebut tentu akan ada sedikit kekakuan yang tidak bisa dihindari," ujar Indra.

(ABK)

Jakarta: Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri turut mengamankan orang tua tersangka teroris HOK di Batu, Jawa Timur, untuk dimintai keterangan. Saat dilakukan pengamanan, aparat tidak menemukan bom.

“Ini juga menegaskan bahwa tidak ada bahan peledak atau bom yang dibawa oleh orang tua tersangka,” kata juru bicara Densus 88 Kombes Aswin Siregwe dalam keterangannya, Minggu, 4 Agustus 2024.

Asnawi menjelaskan rang tua HOK diamankan dalam kereta rel listrik (KRL). Hal itu dilakukan saat orang tua HOK hendak menuju Jakarta.
“Orang tua yang bersangkutan yang kebetulan ditemui atau saat akan dimintai keterangan, orang tua dari tersangka HOK ini sedang berada dalam perjalanan menuju ke Jakarta dalam sebuah kereta,” ungkap dia.

Baca juga: Tersangka Teroris di Batu Ditangkap Saat Hendak Buang Bahan Kimia Pembuat Bom

Mereka juga disebut tidak berstatus tersangka seperti HOK. Saat ini, orang tua HOK sedang dimintai keterangan terkait kasus tindak pidana terorisme.

Sebelumnya, HOK ditangkap di daerah Batu, Jawa Timur pada Rabu, 31 Juli 2023 sekitar pukul 19.15 WIB. HOK merupakan simpatisan Daulah Islamiyah atau pendukung ISIS.

Berdasarkan hasil penyelidikan, HOK berencana melakukan bom bunuh diri dengan menggunakan bahwan peledak jenis Triaceton Triperoxide (TATP). Rencana ini akan dilakukan di dua tempat ibadah di Malang, Jawa Timur.

Selain menangkap HOK, Densus 88 Polri juga menyita sejumlah bahan kimia serta alat pembuat bom. Tersangka HOK dijerat Pasal 15 Jo Pasal 7 dan/atau Pasal 9 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

(ABK)

Jakarta: Insiden penembakan yang dialami oleh mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membuat Dinas Rahasia Amerika Serikat atau United States Secret Service dalam sorotan. Kinerja Secret Service dinilai kurang dalam menjaga Trump.

Kejadian tersebut menyebabkan satu orang tewas dan dua orang lainnya terluka. Bagaimana kerja Secret Service dan apa tugas sebenarnya dari satuan pengamanan ini.

Medcom.id merangkum tugas dan tanggung jawab dari Secret Service yang dikenal elite tersebut. Yuk kita ikuti:

Awal terbentuk

Secret Service adalah badan penegak hukum federal yang berada di bawah naungan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS. Dinas Rahasia didirikan pada 5 Juli 1865, sebagai bagian dari Departemen Keuangan.
Misi awalnya adalah untuk memerangi pemalsuan mata uang AS yang meluas, yang merupakan masalah serius setelah Perang Saudara. Saat itu, sepertiga dari mata uang yang beredar adalah palsu.

Secret Service kemudian diperluas tugasnya yang mencakup perlindungan presiden pada tahun 1901.

Tugas dan Tanggung Jawab

-Melindungi Presiden Amerika Serikat, keluarga presiden, dan pejabat tinggi lainnya.
-Menyelidiki ancaman terhadap presiden dan keluarga presiden.
-Melindungi harta benda dan keuangan Amerika Serikat.
-Menyelidiki pemalsuan mata uang AS.

Operasi

Secret Service beroperasi di seluruh Amerika Serikat, dengan kantor pusat di Washington, D.C. Badan ini memiliki kekuatan lebih dari 7.000 petugas khusus yang terlatih untuk tugas-tugas perlindungan dan investigasi.

Pelatihan dan Persyaratan

Petugas Secret Service menjalani pelatihan ekstensif, termasuk teknik perlindungan, penembakan, dan investigasi. Mereka harus memenuhi persyaratan fisik dan mental yang ketat, serta memiliki latar belakang bersih dalam penegakan hukum atau militer.

Pengakuan dan Penghargaan

Secret Service dikenal karena profesionalisme, dedikasi, dan keberaniannya dalam melindungi presiden dan negara. Agensi ini telah menerima banyak penghargaan, termasuk Medali Kehormatan Kongres pada tahun 1917 untuk keberaniannya dalam melindungi Presiden William Howard Taft.

“USSS adalah tulang punggung keamanan presiden kita," kata mantan agen khusus John N. Bennett.

"Para petugasnya adalah individu yang sangat terlatih dan berdedikasi yang mempertaruhkan hidup mereka untuk melindungi orang yang kita pilih untuk memimpin negara kita,” imbuh Bennett.

Selamat ini Secret Service menjadi badan vital dalam melindungi presiden dan negara Amerika Serikat. Para petugasnya adalah individu yang terampil dan berani yang memberikan kontribusi penting untuk keamanan nasional.

Gaji Secret Service

Berapa penghasilan Agen Khusus Dinas Rahasia di Washington, DC? Pada 7 Juli 2024, gaji tahunan rata-rata untuk Agen Khusus Dinas Rahasia di Washington adalah USD79.104 per tahun atau sekitar Rp1,2 miliar. Ini setara dengan USD6.592/bulan atau sekitar Rp106 juta.

Sementara ZipRecruiter memperkirakan gaji tertinggi agen Secret Service mencapai USD118.357 atau sekitar Rp1,9 miliar dan terendah USD39.641 atau sekitar Rp641 juta, mayoritas gaji Agen Khusus Dinas Rahasia saat ini berkisar antara USD58.900 atau Rp952.971 (persentil ke-25) hingga USD88.300 atau Rp1,4 miliar (persentil ke-75) dengan penerima gaji teratas (persentil ke-90) menghasilkan USD101.933 atau Rp1,6 miliar per tahun di Washington.

Kisaran gaji rata-rata untuk Agen Khusus Dinas Rahasia sangat bervariasi (hingga USD29.400 atau sekitar Rp475 juta), yang menunjukkan bahwa mungkin ada banyak peluang untuk kemajuan dan peningkatan gaji berdasarkan tingkat keterampilan, lokasi, dan tahun pengalaman.

Berdasarkan lowongan pekerjaan terkini di ZipRecruiter, pasar kerja Agen Khusus Dinas Rahasia di Washington, DC dan daerah sekitarnya sangat aktif.

Untuk memperkirakan kisaran gaji tahunan yang paling akurat untuk pekerjaan Agen Khusus Dinas Rahasia, ZipRecruiter terus memindai basis datanya yang berisi jutaan pekerjaan aktif yang dipublikasikan secara lokal di seluruh Amerika.

(FJR)

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyebut kemungkinan maraknya penutupan gerai hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) jika pemerintah memungut bea masuk terhadap barang impor sebesar 200%.

“Kalau misalnya nanti dinaikin 200% dan sebagainya, kami mungkin sampai akhir tahun akan tutup toko, pengurangan tenaga kerja, dan sebagainya,” kata Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Dia menyampaikan, kondisi sektor ritel sudah berada dalam posisi sulit usai pemerintah menerapkan Permendag No.8/2024. Kebijakan ini, membuat impor resmi kesulitan untuk memasok barang lantaran adanya kuota impor.

“Gimana mungkin bisa hidup dengan segala kesulitan satu dengan tambahan bea masuk bisa menjadi sangat lebih mahal, kedua, sudah mahal pun dapat kuota impor untuk masukin barang juga susah,” ungkapnya.

Menurutnya, semua ini akan menjadi kontraproduktif. Sebab, pemerintah juga akan dirugikan lantaran pendapatan pajak dan bea masuk menurun.

Dia menilai, polemik maraknya produk impor di Tanah Air akan terus terjadi jika pemerintah tidak memahami akar masalahnya.

“Sekarang mau bea masuknya naik 1000% kalau masalahnya di ilegal impor nggak ada dampaknya, yang ada bisnis resminya makin susah,” ujarnya.

Deputi I Perdagangan Dalam Negeri Hippindo Hasan Aula menambahkan, pemerintah melalui Permendag No.8/2024 mengharuskan sejumlah produk impor termasuk global brand untuk mengajukan Persetujuan Impor (PI).

Selain itu terhadap beberapa produk tersebut, pemerintah menetapkan kuota impor sehingga importir tidak bisa sembarangan memasok barang ke Tanah Air.

“Misal mereka mengajukan 10.000 atau 50.000 yang dikasih cuma 20%, kecil sekali,” ujar Hasan.

Jika pemerintah nantinya resmi mengenakan bea masuk 200% dengan segala beban pajak yang harus dibayarkan peritel, bukan tidak mungkin sejumlah toko akan tutup, ekspansi ritel akan berhenti, dan pusat perbelanjaan menjadi sepi lantaran stok barang yang kosong.

Ketua Appbi Alphonzus Widjaja bahkan menyebut telah merevisi target okupansinya di 2024. Sebelumnya, mereka menargetkan tingkat okupansi kembali ke masa sebelum pandemi yakni rata-rata nasional 90%.

“Mudah-mudahan akhir tahun kami bisa bertahan di angka 80%,” harapnya.

Alphonzus pesimistis tingkat okupansi masih bertahan di angka 80% pada awal 2025 jika kondisi ini terus berlanjut. Mengingat sejumlah peritel telah menutup beberapa gerainya.

“Jadi ini yan harus dibenahi segera. Saya kira kerpihatinan ini kalau dibiarkan akan mengancam industri ritel secara keseluruhan,” ujarnya.

Rencanannya, para peritel berencana untuk bertemu dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan pada Senin (8/7/2024) untuk memberikan masukan dengan harapan Ketua Umum PAN itu dapat memahami akar masalah dari maraknya produk impor di Tanah Air. Dengan begitu, atuan yang nantinya dikeluarkan oleh pemerintah dapat menyentuh akan masalahnya.