JAKARTA, investor.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bank sudah semestinya siap membayarkan premi untuk pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) mulai tahun 2025. Sebab, industri perbankan dan asosiasi perbankan sudah dilibatkan dalam pembahasan aturan sejak tahun 2016 silam.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae menerangkan, penyusunan peraturan terkait Premi PRP telah dimulai sejak tahun 2016 dengan turut melibatkan industri perbankan dan asosiasi perbankan.

“Oleh karena itu bank telah mendapatkan informasi dan pemahaman yang memadai serta seharusnya sudah siap jika premi PRP akan diterapkan pertama kali pada tahun 2025, termasuk mempersiapkan dana untuk premi PRP ini,” ungkap Dian dalam keterangannya kepada wartawan, pada Sabtu (14/9/2024).

Kesiapan sektor perbankan itu juga akan didukung dengan kebijakan bahwa besaran persentase Premi PRP yang ditetapkan berdasarkan tingkat risiko dan jumlah aset. Dalam hal ini, bank yang semakin besar jumlah aset dan tingkat risikonya akan dikenakan premi yang lebih tinggi, sehingga memberikan dorongan bagi Bank untuk senantiasa berupaya menjaga tingkat risikonya pada level yang optimal (lebih prudent).

Disamping itu, bagi bank yang memiliki tingkat risiko 5 (tidak sehat) jumlah premi yang ditetapkan adalah 0% tanpa memperhitungkan total aset yang dimiliki. Dengan demikian, bank yang sedang memerlukan penanganan permasalahan tidak akan terbebani dengan pembayaran premi PRP.

Sebagaimana amanah UU P2SK, PP Nomor 34 Tahun 2023 tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan, dan Peraturan LPS Nomor 1 Tahun 2024 tentang Premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP), pelaksanaan Premi PRP bertujuan untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh.

Premi PRP juga ditujukan memberikan ketahanan yang lebih kuat untuk industri perbankan Indonesia dalam menghadapi ancaman dan risiko terburuk dari kondisi krisis sistem keuangan yang dapat membahayakan perekonomian nasional.

Adapun salah satu sumber pendanaan PRP berasal dari kontribusi industri perbankan melalui penggunaan sumber daya bank sendiri dalam bentuk kewajiban pembayaran premi PRP sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 ayat (4) UU Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK.

“Jika terjadi pemburukan kondisi ekonomi yang berdampak terhadap kondisi kesehatan bank, maka bank dapat memanfaatkan dana premi dimaksud dalam rangka penanganan/penyelesaian permasalahan bank sehingga pada nantinya akan meningkatkan kredibilitas dan tingkat kepercayaan masyarakat pada industri perbankan,” pungkas Dian.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan akan tetap melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang secara independen meski menerima anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025.

Ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), bahwa anggaran OJK merupakan bagian dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BABUN) pada APBN mulai tahun depan.

“Perubahan konsep penganggaran tersebut tidak mengurangi independensi OJK dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya,” ujar Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2024 di Jakarta, Jumat (7/9).

Dalam UU P2SK disebutkan bahwa OJK merupakan lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai OJK. “Jadi, UU P2SK menjamin hal tersebut [independensi OJK],” katanya.

Cermin Kehadiran Negara

Menurut Mirza, ketentuan anggaran OJK menjadi bagian dari BABUN pada APBN merupakan cermin kehadiran negara dalam mendukung OJK melaksanakan tugas dan fungsinya. Sebab, OJK mendapatkan berbagai mandat tambahan pada tahun depan, seperti bursa karbon dan kripto.

“Sumber anggaran OJK berasal dari pungutan dan penerimaan lainnya yang merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Untuk kegiatan pengadaan aset, OJK dapat mengajukan kebutuhan rupiah murni dari APBN, yang tentunya melalui proses dari Kementerian Keuangan dan DPR,” kata Mirza.

Dalam Buku II Nota Keuangan, dijelaskan bahwa pengelolaan PNBP yang berasal dari pungutan di sektor jasa keuangan dan penerimaan lainnya diserahkelolakan kepada OJK selaku mitra instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak (MIP PNBP).

Selaku MIP PNBP, OJK tetap memiliki kewenangan untuk mengambil pungutan di sektor jasa keuangan dan mengenakan sanksi kepada pelaku jasa keuangan. Pengaturan itu bertujuan untuk memastikan tidak adanya perubahan proses bisnis terkait anggaran OJK.

Anggaran OJK Dibahas di DPR

UU P2SK juga mengatur bahwa Dewan Komisioner OJK menyusun rencana kerja dan anggaran OJK. Selanjutnya, anggaran OJK dibahas bersama DPR dan hasilnya disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk menjadi bahan penyusunan rancangan undang-undang mengenai APBN.

Pada 27 Juni 2024 telah dilaksanakan rapat kerja antara OJK dan Komisi XI DPR untuk pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OJK Tahun Anggaran 2025, yang menyetujui pagu indikatif RKA OJK Tahun 2025 sebesar Rp 11,56 triliun, lebih rendah dari yang diusulkan OJK sebesar Rp 13,22 triliun.

Namun, angka itu lebih tinggi dari RKA OJK Tahun 2024 sebesar Rp 8,03 triliun. Adapun pagu definitif RKA OJK tahun 2025 akan ditetapkan setelah penyampaian Nota Keuangan dan RUU APBN tahun anggaran 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku industri menilai aset kripto bisa menjadi underlying asset dalam sinerginya dengan industri jasa keuangan melalui pengembangan reksa dana atau Exchange Traded Fund (ETF).

Wakil Ketua Umum Asosiasi Blockchain dan Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo-ABI) yang juga CEO Tokocrypto, Yudhono Rawis menyebut adanya potensi pengembangan ETF yang berbasis aset Kripto.

Meski ada potensi, menurutnya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, jika hal tersebut benar-benar ingin diterapkan di Indonesia.

"Saat ini di Indonesia, investor institusional belum diizinkan untuk berinvestasi dalam Kripto, yang membuat pengembangan ETF atau reksa dana berbasis Kripto sulit," katanya, Selasa (13/8/2024).

Menurutnya, regulasi yang jelas dan mendukung dari pihak OJK diperlukan untuk memungkinkan kolaborasi tersebut diluncurkan.

Dia mengingatkan adanya risiko yang tinggi terkait dengan Kripto, maka perlindungan konsumen menjadi tantangan utama.

Adapun dia menegaskan bahwa OJK dan manajer investasi perlu memastikan bahwa produk ini dipahami dengan baik oleh investor dan ada mekanisme perlindungan yang memadai.

"Likuiditas Kripto bisa menjadi masalah, terutama untuk aset Kripto yang kurang likuid. Ini bisa menyulitkan manajer investasi untuk mengeksekusi transaksi dengan cepat, terutama dalamskenario pasar yang volatile," ujarnya.

Meski begitu, dia menyatakan bahwa penggunaan aset Kripto sebagai underlying asset dapat menawarkan diversifikasi yang unik.

"ETF atau reksa dana berbasis Kripto dapat memberikan akses yang lebih mudah dan aman bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam pasar kripto tanpa harus langsung membeli dan menyimpan kripto itu sendiri," ucapnya.

Mengingat volatilitas pasar Kripto, menurutnya, produk investasi berbasis Kripto memiliki potensi untuk memberikan pengembalian yang tinggi, yang bisa menarik minat investor yang mencari keuntungan lebih besar.

Dia menegaskan bahwa memperkenalkan ETF atau reksa dana Kripto di Indonesia dapat mendorong inovasi di industri jasa keuangan dan menempatkan Indonesia sebagai pemain yang lebih kompetitif dalam ekosistem keuangan global.

Untuk diketahui, OJK menyatakan membuka peluang sinergi atau kolaborasi industri Kripto dengan industri jasa keuangan lainnya.

Inisiatif kolaborasi itu muncul setelah OJK diamanahkan tugas untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital termasuk aset Kripto, berdasarkan Undang-Undang (UU) PPSK.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengatakan, kebijakan ini akan berlaku selambatnya 2 tahun setelah resmi efektif berlakunya UU PPSK yang diberlakukan di 12 Januari 2023.

"Jadi selambatnya di Januari 2025 yang akan datang peralihan kewenangan tugas pengaturan pengawasan itu akan terjadi di OJK," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Tak lama lagi, aset kripto beserta aset keuangan digital di Indonesia bakal bisa berkolaborasi dengan lembaga jasa keuangan.

Perjalanan jenis komoditi, yang memiliki fluktuasi nilai yang dapat naik dan turun sewaktu-waktu dan tergolong berisiko tinggi, ini ternyata cukup panjang.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang sinergi industri Kripto dengan industri jasa keuangan lainnya, tetapi kolaborasi tersebut hingga kini masih terbatas.

Direktur Panin Asset Management, Rudiyanto menuturkan hal itu masih terbatas, lantaran aset Kripto belum menjadi aset dasar yang diperbolehkan.

"Kami sesuai POJK saja, saat ini Aset Kripto masih belum termasuk dalam aset dasar yang diperbolehkan," katanya, saat ditanyai Bisnis.com, pada Senin (12/8/2024).

Dia mengatakan bahwa aset Kripto tidak ada aset dasar dan memiliki risiko yang super tinggi. Menurutnya, aset Kripto ini lebih cocok untuk menjadi spekulan dibandingkan investor.

Sementara itu, pengamat kripto dan trader Desmond Wira juga menegaskan hal yang sama, bahwa kolaborasi kripto dan lembaga keuangan kemungkinan masih terbatas.

"Karena belum ada aturannya. Misalnya agunan Kripto belum bisa," ucapnya, Senin (12/8/2024).

Selanjutnya, dia mengatakan bahwa kolaborasi yang paling mungkin dilakukan adalah, lembaga keuangan menjadi perantara transaksi Kripto misalnya dalam segi pendanaan.

Untuk diketahui, OJK telah menyatakan membuka peluang sinergi antara industri Kripto dengan industri jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang (UU) PPSK telah diamanahkan tugas terhadap OJK untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital termasuk aset Kripto, dengan peralihan kewenangan dari Bappebti.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengatakan, kebijakan ini akan berlaku selambatnya 2 tahun setelah resmi efektif berlakunya UU PPSK yang diberlakukan di 12 Januari 2023.

"Jadi selambatnya di Januari 2025 yang akan datang peralihan kewenangan tugas pengaturan pengawasan itu akan terjadi di OJK," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengalokasikan anggaran untuk melengkapi kapasitas pengaturan dan pengawasan Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD).

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi mengatakan anggaran yang telah disiapkan sekitar Rp15 miliar untuk IAKD.

Dia menjelaskan anggaran yang disiapkan untuk tahap pertama tidak besar. Namun, akan dilakukan pengalokasian anggaran untuk melengkapi kapasitas pengaturan pengawasan di OJK.

"Kami total anggaran saja kemarin cuma Rp15 miliaran untuk keseluruhan IAKD. Itu di luar IT-nya," katanya, Jumat (9/8/2024).

Dia mengatakan bahwa anggaran khusus untuk kriptonya saja tidak besar, karena masih di tahap awal, dan di tahun ini sedang menyiapkan perangkat perumusan pengaturan.

"Kalau tidak salah secara total itu cuma di angka sekitar Rp1 miliaran untuk penyelesaian peraturan," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa untuk IT sudah dibangun sistem pengawasan terintegrasi dan OJK-wide, yang juga bisa digunakan untuk pengawasan tidak hanya di kripto tapi di ITSK dan aset keuangan digital lain.

Seperti diketahui, dalam Undang-Undang (UU) PPSK telah diamanahkan tugas dengan adanya peralihan kewenangan dari Bappebti ke OJK, untuk mengatur dan mengawasi aset keuangan digital termasuk aset kripto.

Kebijakan ini akan berlaku selambatnya 2 tahun setelah resmi efektif berlakunya UU PPSK yang diberlakukan di 12 Januari 2023.

"Jadi selambatnya di Januari 2025 yang akan datang peralihan kewenangan tugas pengaturan pengawasan itu akan terjadi di OJK," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pada Mei 2024, pemerintah menerbitkan aturan baru mengenai kewajiban pemotongan gaji sebesar 3 persen untuk Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera.

Pemotongan gaji ini diwajibkan untuk pegawai negeri sipil dan karyawan swasta yang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera. Simpanan Tapera hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan atau dikembalikan disertai hasil pemupukan dana usai masa kepesertaan berakhir.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan, Tapera sama dengan kebijakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS yang sempat menjadi perbincangan publik.

“Seperti dulu BPJS, di luar yang PBI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tetapi setelah berjalan saya kira merasakan manfaatnya bahwa ke rumah sakit tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra,” ujar Jokowi, pada 27 Mei 2024.

Berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2024, besaran Simpanan Peserta Tapera berasal dari upah yang ditanggung pemberi kerja sebesar 0,5 persen dan upah pekerja sebesar 2,5 persen. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Tapera paling lambat 20 Mei 2027.

Kendati demikian, kebijakan Tapera dikritik oleh baragam pihak. Salah satu kritik datang dari Presiden Partai Buruh, Said Iqbal yang memiliki enam poin penolakan Tapera. Pertama, Tapera tidak memberikan kepastian pekerja untuk memiliki rumah. Kedua, pemerintah lepas tanggung jawab karena tidak menyisihkan anggaran Tapera. Ketiga, Tapera dianggap membebani biaya hidup.

Keempat, Tapera rawan penyelewengan karena tidak ada preseden kebijakan sosial. Kelima, Tapera bersifat memaksa. Keenam, ketidakjelasan pencairan dana Tapera.

Asuransi Kendaraan Third Party Liability (TPL)

Setelah Tapera, pemerintah akan mewajibkan asuransi kendaraan TPL. Asuransi ini memberikan pertanggungan risiko atas tuntutan ganti rugi dari pihak ketiga yang mulai berlaku pada awal 2025. Saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang merancang aturan premi yang akan dikenakan kepada pemilik sepeda motor dan mobil.

Berdasarkan Koran Tempo, rencana wajib mengikuti asuransi TPL ini akan dilakukan usai Presiden Jokowi menandatangani PP melalui Kementerian Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Menurut Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, wajib asuransi kendaraan ini akan bermanfaat ketika terjadi kecelakaan yang harus menanggung kerugian dari pihak ketiga. TPL akan meringankan biaya pengganti kerugian bagi konsumen.

Sementara itu, pengamat asuransi Dedy Kristianto menilai wajib asuransi kendaraan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan sektor asuransi karena jumlah kendaraan di Indonesia sangat besar. Selain itu, potensi rasio kedaluwarsa juga akan tinggi.

“Rasio kedaluwarsa ini yang perlu diantisipasi sejak awal oleh perusahaan asuransi dan regulator," ujar Dedy, pada 21 Juli 2024.

Saat ini, kendaraan bermotor dimiliki oleh berbagai kalangan, termasuk masyarakat kelas bawah. Dedy meyakini bahwa penerapan wajib asuransi kendaraan akan sulit dilakukan kelompok ini. Bahkan, pemerintah juga banyak mewajibkan iuran yang harus ditanggung oleh masyarakat, seperti BPJS dan Tapera.

RACHEL FARAHDIBA R | DANIEL A. FAJRI | RIANI SANUSI PUTRI | ANTARA

JAKARTA, investor.id – Anggota Komisi X DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menyampaikan, perlu kolaborasi lebih antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) dan Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya supaya penaikan limit pinjaman online (pinjol) menjadi Rp 10 miliar mencapai tujuan yang lebih optimal. Adapun pinjaman ini hanya ditujukan bagi usaha produktif dan UMKM.

Zulfikar menilai limit pinjaman Rp 10 miliar yang disalurkan melalui fintech p2p lending mesti tepat sasaran. Oleh karena itu, kolaborasi antar K/L seperti OJK, Kemenkop UKM, hingga BUMN menjadi penting untuk memastikan aturan tersebut mencapai tujuannya.

“Hampir semua K/L sekarang ini fokus untuk pemberdayaan UMKM, masing-masing KL punya binaan UMKM. Ambil saja datanya dari situ makanya saya bilang tadi OJK boleh lah kolaborasi dengan Kemenkop UKM termasuk dengan fintech dan K/L lain, siapa saja yang layak dan patut untuk bisa mendapatkan pinjaman,” beber Zulfikar Arse Sadikin dalam program Investor Daily Talk di IDTV, Senin (22/7/2024).

Terlebih, kata dia, saat ini OJK telah diperkuat pengawasannya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Dalam beleid ini, OJK dapat mengambil peran layaknya aparat penegak hukum di sektor keuangan.

Dari sana, selain mesti menjaga agar pendanaan ini sesuai dengan UMKM yang membutuhkan, OJK harus bisa memastikan bahwa bunganya tidak akan membebani para peminjam (borrower). “Namun juga tidak mematikan industri fintech, berapa saya tidak bisa menghitungnya, terserah mereka, tetapi kita sebagai anggota dewan Komisi XI memberikan arahan seperti itu,” tandas Zulfikar.

Sebelumnya, OJK berencana menetapkan aturan baru bagi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi (LPBBTI) atau fintech p2p lending. Aturan ini mengizinkan layanan penyaluran pinjaman online (pinjol) dari fintech p2p lending hingga Rp 10 miliar atau naik dari batas atas sebelumnya yang hanya Rp 2 miliar.

Lewat aturan ini pihak regulator berharap dapat membuka peluang peningkatan akses pendanaan ke sektor produktif dan UMKM untuk mengembangkan usahanya, sekaligus dan mendorong pertumbuhan industri fintech lending. Lebih jauh, ketentuan ini turut mendorong peran lebih fintech p2p lending dalam mendukung pengembangan ekonomi nasional.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Mencuat kabar bahwa pemerintah akan mewajibkan masyarakat mengasuransikan setiap kendaraan bermotor hingga rumah tinggal. Merespons hal ini, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mengusulkan agar pembayaran asuransi kendaraan bermotor dapat dilakukan sekaligus saat membayar pajak Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK), pemerintah dapat membentuk asuransi wajib kepada kelompok masyarakat tertentu. Asuransi wajib yang dimaksud berbentuk pertanggungjawaban pihak ketiga (third party liability/TPL), dapat berupa perlindungan kecelakaan kerja sampai dengan rumah tinggal atas risiko bencana.

“Nanti kami skemanya kemungkinan besar akan masuk dalam pembayaran skema pajak kendaraan bermotor karena lebih memudahkan,” kata Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan di Jakarta, pada Senin (22/7/2024).

Dia menerangkan, skema pembayaran yang dimaksud mirip dengan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor saat memperpanjang STNK setiap tahun atau oleh penumpang kendaraan umum setiap kali membeli tiket perjalanan.

SWDKLLJ adalah adalah premi asuransi yang dibayarkan oleh para pemilik atau perusahaan operator kendaraan kepada PT Jasa Raharja sebagai iuran maupun sumbangan wajib untuk menanggung santunan atas kecelakaan penumpang. Dengan begitu, kata Budi, masyarakat dapat melakukan pembayaran asuransi wajib TPL tersebut melalui layanan satu pintu Samsat Korlantas Polri.

“Kalau kami pungut (premi asuransinya) secara perorangan atau individu kan susah, kalau ini terkoordinasi di Samsat, kan selama ini juga (SWDKLLJ) Jasa Raharja terkoordinasi di Samsat, jadi kami coba belajar dari mereka bahwa dengan Samsat ini bisa satu pintu,” ujar Budi.

Budi Bilang, meski dapat dipungut dalam satu saluran, asuransi TPL dan iuran SWDKLLJ merupakan hal yang berbeda namun tidak tumpang tindih antara satu dengan lainnya. Lantaran asuransi wajib TPL menanggung kerugian akibat kerusakan harta benda (material damage) seperti kendaraan atau rumah, sementara iuran SWDKLLJ menanggung biaya perawatan maupun santunan korban jiwa.

Lebih lanjut, Budi juga mengungkapkan bahwa masih terdapat tantangan yang dapat menghambat implementasi asuransi wajib tersebut secara optimal, seperti rendahnya kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Sebagai gambaran, terdapat sebanyak 120 juta kendaraan roda dua serta 90-110 juta kendaraan roda empat di Indonesia, tetapi hanya 60% dari jumlah tersebut yang membayar pajak.

Jika program ini bergulir, pihaknya berkomitmen untuk menyampaikan informasi terkait besaran premi serta keuntungan yang bisa didapatkan dari asuransi wajib tersebut secara optimal supaya masyarakat tidak semakin menghindari kewajiban pembayaran tersebut. Apalagi implementasi asuransi wajib tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat melakukan mitigasi risiko jika terjadi kecelakaan lalu lintas.

Misalnya, jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan pada warung di pinggir jalan, maka dengan asuransi TPL tersebut, pemilik kendaraan dapat membayar ganti rugi kepada pengelola warung, sehingga pedagang tersebut dapat melanjutkan usahanya kembali. “Ketika ada yang menjadi korban atau kalau terjadi kerusakan (harta benda), ya tentunya mereka harus dapat kembali menjalankan usaha mereka. Jadi, lihat sisi positifnya,” pungkas Budi.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah berencana untuk membentuk asuransi wajib pertanggungjawaban pihak ketiga (third party liability/TPL) yang diantaranya untuk kendaraan bermotor hingga rumah tinggal. Menyikapi hal tersebut, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) memastikan industri tak boleh mengambil keuntungan karena ini merupakan program pemerintah dan amanat dari Undang-Undang (UU).

Ketua Budi Herawan menyampaikan bahwa penerapan asuransi wajib TPL bagi kendaraan bermotor hingga rumah tinggal bersifat nirlaba. Sehingga nantinya, premi atau tarif asuransi akan disesuaikan agar tidak membebani masyarakat.

Namun demikian, pihaknya juga perlu memastikan perusahaan asuransi umum atau asuransi kerugian jangan sampai merugi karena program pemerintah ini. Oleh karena itu, AAUI dalam merumuskan usulan besaran premi setidaknya berharap tak hanya dapat menutupi biaya klaim, namun nilainya mesti juga layak sebagai bentuk ganti rugi yang diterima masyarakat.

“Tentunya kami mendorong supaya pihak yang dirugikan itu bisa mendapatkan ganti rugi yang cukup dan layak,” kata Budi di Kantor AAUI, Jakarta, pada Senin (22/7/2024), seperti dikutip dari Antara.

Dengan demikian, AAUI bersama para anggotanya bakal mengupayakan tercapainya titik keseimbangan antara industri dan kemampuan finansial masyarakat. “Ya paling tidak kita harus bisa menjaga break even point (BEP/titik impas) agar biaya operasional dan semuanya harus bisa tertutup,” ucap dia.

“Karena kami di sini berupaya menyukseskan program-program pemerintah yang diamanatkan dalam UU P2SK, jadi tidak boleh mengambil keuntungan, misalnya dengan premi yang mahal dan benefit yang kecil,” imbuh Budi.

Ia menambahkan, skema pengelolaan maupun pembayaran asuransi wajib TPL tersebut kini belum ditetapkan karena masih menunggu perumusan berbagai aturan terkait, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Sehingga operator yang ditunjuk mengelola asuransi tersebut juga belum diputuskan.

Semua Dilibatkan

Meski begitu, Budi memastikan bahwa semua asuransi umum yang berizin OJK mesti dilibatkan, sesuai dengan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Ia juga belum dapat memastikan bentuk pengelolaan asuransi wajib TPL yang dimaksud, baik nantinya berupa konsorsium maupun bentuk lainnya.

Budi menegaskan, AAUI beserta seluruh anggota asosiasi akan terus menyiapkan berbagai infrastruktur dan usulan yang sekiranya diperlukan serta siap bergotong royong untuk mengantisipasi risiko dari implementasi asuransi nirlaba tersebut agar tidak terjadi kerugian yang signifikan terhadap industri.

Asuransi wajib pertanggungjawaban pihak ketiga merupakan produk perlindungan yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung terkena dampak dari risiko kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.

Sesuai UU PPSK, pemerintah dapat mewajibkan segmen masyarakat tertentu untuk mengasuransikan kendaraan bermotor hingga rumah tinggal di masa mendatang. Dikatakan dalam UU tersebut bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Adapun Program Asuransi Wajib diantaranya dapat mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Program Asuransi Wajib yang dimaksud dilaksanakan oleh lembaga tertentu yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan atau ditunjuk dan/atau ditugaskan oleh pemerintah. UU PPSK mengamanatkan agar aturan pelaksana mesti rampung dua tahun kemudian, atau maksimal pada 12 Januari 2025 mendatang.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Wacana soal asuransi wajib third party liability (TPL) untuk kendaraan bermotor tengah menjadi perbincangan. Pasalnya, pada tahun 2025 pengendara baik motor mau pun mobil wajib memiliki perlindungan asuransi third party liability.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) dapat membentuk Program Asuransi Wajib. Program ini diantaranya mencakup asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Ketentuan pelaksana untuk mengatur Program Asuransi Wajib itu punya tenggat 12 Januari 2025 mendatang, atau dua tahun sejak UU PPSK diterbitkan. Ketentuan berupa Peraturan Pemerintah (PP) tersebut mesti lebih dulu didiskusikan mendapat persetujuan dari DPR.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Jasaraharja Putera (JRP Insurance) Abdul Haris menyatakan akan mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan tarif premi asuransi TPL sesuai dengan standar industri dan regulasi, termasuk penggunaan kendaraan, usia, riwayat asuransi, dan klaim sebelumnya.

Menurut Haris, pihaknya baru saja meluncurkan produk asuransi JRP - TPL Pro yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Nomor Lisensi S-1051/PD.021/2024.

“Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan komprehensif bagi pemilik kendaraan bermotor dengan menawarkan jaminan tanggung jawab pihak ketiga,” kata Abdul Haris dalam keterangan rilisnya dikutip Minggu (21/7/2024).

Produk JRP- TPL Pro memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cidera badan.

Ia menembahkan, baik untuk kendaraan beroda empat maupun dua, JRP - TPL Pro menawarkan tarif yang disesuaikan untuk berbagai jenis kendaraan, memastikan tertanggung atau pelanggan menerima perlindungan yang sesuai.

“Dengan fokus pada kebutuhan pelanggan, JRP - TPL Pro menawarkan berbagai paket seperti Basic, Silver, Gold, hingga Platinum dengan batas cakupan dan premi yang sesuai. Paket-paket ini melayani pemilik kendaraan pribadi maupun komersial, memberikan fleksibilitas dan ketenangan pikiran (peace of mind),” tambahnya.

Cakupan perlindungan meliputi perlindungan bagi pengemudi dalam hal kecelakaan yang menghasilkan klaim pihak ketiga, produk JRP- TPL Pro memiliki pertanggungan atas risiko tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan dalam hal kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan cedera badan.

“Produk JRP-TPL Pro dirancang untuk memberikan manfaat asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability) terkait kecelakaan lalu lintas untuk menyambut UU P2SK 2023 yang mengatur tentang Asuransi Wajib guna mendorong perluasan penetrasi dan densitas asuransi,” paparnya.

Untuk proses klaim, katanya, JRP Insurance memiliki prosedur yang disederhanakan untuk memastikan kemudahan bagi pelanggan. JRP Insurance siap membantu pemegang polis dalam mengajukan klaim dengan cepat dan efisien, dengan didukung layanan berbasis digital dan layanan Call Center Perusahaan di 150-788.

Sebagai pemain utama dalam segmen asuransi tanggung jawab (liability), JRP Insurance bangga akan posisi pasar yang kuat dan pendekatan yang berorientasi pada pelanggan.

“Kami terus berupaya meningkatkan saluran distribusi kami melalui kemitraan dan kolaborasi, bertujuan untuk dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan menyediakan layanan tambahan yang bernilai melalui platform digital,” ucap Haris.

Editor: Heru Febrianto (Heru.Djaafar@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pemerintah dikabarkan akan mewajibkan asuransi kendaraan bermotor hingga rumah tinggal untuk kelompok masyarakat tertentu mulai tahun 2025. Opsi sukarela daripada wajib, hingga pemberlakuannya mulai 2027 masih terbuka, sejalan dengan peta jalan (roadmap) perasuransian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kapabilitas pemerintah untuk membentuk Program Asuransi Wajib ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

BAB VI tentang Perasuransian, Angka 15, Pasal 39A ayat (1) melimpahkan keputusan kepada pemerintah jika ingin membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan. Beberapa jenis asuransi wajib yang dimaksud misalnya terkait kecelakaan lalu lintas (motor dan mobil), asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

UU PPSK juga membuka ruang kepada pemerintah supaya program asuransi wajib itu dapat diberlakukan kepada kelompok masyarakat tertentu, seperti tercantum dalam ayat (2). Ditegaskan kemudian dalam ayat (3), dimana masyarakat yang dimaksud pada gilirannya diwajibkan pula untuk membayar premi/kontribusi sebagai sebagai sumber pendanaan Program Asuransi Wajib.

Sedikit berbeda namun masih sejalan dengan UU PPSK, Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransi Indonesia 2023-2027 mengusulkan ada opsi sukarela untuk kelompok masyarakat tertentu dalam Program Asuransi Wajib, disamping tentu ada pula opsi wajib. Peta jalan alias roadmap ini telah meluncur secara resmi pada awal November 2023 silam.

Poin mengenai Program Asuransi Wajib muncul di roadmap pada Fase 3: Penyesuaian dan Pertumbuhan (2027). Ini artinya, OJK bersama dengan industri asuransi dan pemangku kepentingan lain sebenarnya telah menyusun rencana agar Program Asuransi Wajib bisa dimulai secara efektif pada 2027 mendatang, bukan pada 2025 seperti yang ramai diberitakan belakangan ini.

Secara rinci, Program Asuransi Wajib disebutkan dalam Fese 3B poin 6 tentang pengembangan produk asuransi dalam rangka perluasan penetrasi dan densitas asuransi. Dijelaskan dalam roadmap, jenis produk asuransi yang dibutuhkan masyarakat dapat bervariasi berdasarkan jenis risiko yang dihadapi oleh masing-masing kelompok masyarakat.

Tak Mesti Wajib, Bisa Sukarela

Selain itu, roadmap bilang kebijakan pemerintah untuk mewajibkan asuransi wajib bagi kelompok masyarakat tertentu memerlukan dukungan pengembangan produk asuransi. Oleh karena itu, industri perasuransian harus melakukan inovasi agar dapat menyediakan produk asuransi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung program pembangunan nasional.

“Produk tersebut dapat bersifat sukarela atau diwajibkan oleh pemerintah,” beber Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perasuransian Indonesia 2023-2027, dikutip pada Jumat (19/7/2024).

Lebih dari itu, inovasi juga diperlukan untuk memasarkan produk asuransi tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat, antara lain melalui sinergi dengan pemangku kepentingan sektor UMKM dan pertanian untuk penyediaan produk asuransi mikro bagi sektor UMKM dan pertanian, lembaga pengelolaan dana sosial syariah untuk penyediaan produk asuransi bagi masyarakat penerima zakat dan infak, dan pelaku e-commerce untuk pemasaran secara digital.

Penyelenggaraan Program Asuransi Wajib, baik itu untuk kendaraan bermotor terkait risiko kecelakaan maupun asuransi rumah tinggal menyangkut risiko kebakaran atau bencana telah masuk timeline tahun 2027 dalam roadmap. Sebagai penanggung jawab dalam hal ini adalah industri dan asosiasi asuransi, OJK, Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News