Jakarta -

Dalam sidang kasus korupsi pengelolaan tambang timah terungkap alasan PT Timah (Tbk) melibatkan penambang rakyat dan perusahaan smelter swasta.

Mantan Direktur Operasional PT Timah Alwin Albar yang dihadirkan sebagai saksi mengungkap mengapa PT Timah melibatkan masyarakat dalam aktivitas pertambangan rakyat dan menggandeng smelter swasta untuk mengolah bijih timah. Padahal, pertambangan dilakukan di area yang masih masuk dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik PT Timah.

Alwin menjelaskan, ada dua alasan mengapa ada sejumlah area tambang yang tak digarap sendiri oleh PT Timah meski area tersebut berada di wilayah IUP miliknya. Pertama adalah masalah kepemilikan lahan, kedua adalah masalah efisiensi.

Dalam urusan lahan, Alwin menjelaskan, ada area-area yang secara status kepemilikan lahan berada di bawah kepemilikan masyarakat secara sah meski masuk dala wilayah IUP PT Timah. Agar pertambangan di area tersebut bisa dilakukan, PT Timah harus terlebih dahulu membebaskan lahan dari masyarakat agar memenuhi prinsip Clear and Clear (CnC).

Alwin lantas ditanya, mengapa PT Timah tidak membebaskan saja lahan tersebut dari masyarakat?

"Masalahnya, masyarakat mau jual (tanahnya) nggak? Kan mereka belum tentu mau jual," tutur dia, dikutip di Jakarta, Jumat (31/10/2024).

Tantangan tersebut dijawab PT Timah dengan melakukan kemitraan dengan masyarakat pemilik lahan untuk melakukan pertambangan.

Dari sana, muncul lah kebijakan agar kerja sama dengan penambang rakyat dilakukan lewat badan hukum berbentuk CV dengan pola kemitraan. CV didirikan oleh masyarakat pemilik lahan yang berada di wilayah IUP PT Timah.

Dengan pola kemitraan ini, masyarakat penambang rakyat dan pemilik lahan di bawah naungan badan hukum berbentuk CV, melakukan pertambangan yang hasilnya dibeli oleh smelter swasta yang sudah bekerja sama dengan PT Timah.

Lewat pola ini, tercipta ekosistem yang lebih tertata agar timah yang ditambang oleh masyarakat di wilayah IUP PT Timah tidak diperdagangkan secara ilegal. Di sisi lain para pemilik lahan yang lokasinya berada di wilayah IUP PT Timah tetap mendapatkan hak ekonomi atas lahan yang mereka miliki.

Selanjutnya, Alwin menceritakan alasan mengapa PT Timah kala itu menggandeng smelter swasta dalam memproses bijih timah yang diproduksi penambang rakyat.

"Karena biaya pengolahannya lebih murah," sebut dia.

Pada sidang sebelumnya juga terungkap, biaya yang harus dibayarkan PT Timah ke smelter swasta total sebenarnya adalah US$ 4.000/Ton. Biaya itu termasuk peleburan, pengangkutan dan biaya lainnya.

Sementara, untuk komponen biaya yang sama, total biaya yang harus dikeluarkan PT Timah untuk melakukan produksi adalah mencapai US$ 6.000/ton.

(rrd/rir)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat, Lamek Dowansiba, mendesak pemerintah pusat untuk mencabut moratorium pemekaran daerah.

Lamek menilai, pemekaran wilayah dapat mempercepat pembangunan wilayah di Papua karena bakal mengatasi masalah geografis dan keterbatasan akses layanan publik di wilayah tersebut.

"Terkait moratorium, saya pikir pemerintah pusat sudah harus mencabut kembali. Di Papua Barat, ada beberapa daerah yang sangat membutuhkan akselerasi pembangunan, namun mengalami kesulitan akibat luasnya wilayah dan sulitnya akses," kata Lamek kepada wartawan, Kamis (31/10/2024).

Lamek mencontohkan, masyarakat di beberapa kabupaten wilayah Papua Barat kerap menghadapi kesulitan hanya untuk mengurus administrasi dasar, seperti KTP.

Sebagai anggota Komite I DPD RI yang menangani otonomi daerah dan pemekaran, ia merasa harus untuk mengupayakan akses layanan yang lebih baik bagi masyarakat Tanah Papua.

"Orang dari satu distrik harus menempuh perjalanan berjam-jam ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan seperti Hilux, hanya untuk mengurus dokumen administrasi. Ini bukan hanya menyita waktu, tetapi juga membutuhkan biaya transportasi yang tinggi," ujar dia.

Lamek juga menekankan bahwa kebutuhan pemekaran harus dikaji dan dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah pusat.

Selain itu, ia menyoroti status Manokwari sebagai ibu kota provinsi Papua Barat yang hingga kini belum memiliki wali kota.

Menurut dia, sudah saatnya Manokwari diangkat statusnya menjadi kota. Hal ini agar mempermudah akses dan pelayanan publik yang lebih efisien.

"Kami berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali kebijakan moratorium ini, karena wilayah seperti Manokwari sudah sangat layak untuk menjadi kota," ucap Lamek.

Lamek menambahkan, masyarakat harus mengeluarkan biaya besar hanya untuk transportasi saat mengurus administrasi lantaran keterbatasan akses dan kondisi geografis di Papua.

"Ini catatan penting bagi pemerintah pusat. Masyarakat membutuhkan akses pelayanan yang cepat dan dekat. Banyak daerah di Tanah Papua masih terisolasi dari pembangunan, sehingga pemekaran menjadi kebutuhan yang harus dijawab segera," imbuh dia.

Seperti diketahui, pemerintah memang masih memoratorium pemekaran wilayah, tetapi moratorium itu dikecualikan bagi Papua yang memiliki otonomi khusus.

Lewat revisi Undang-Undang Otonomi Khusus Papua pada 2021 lalu, pemerintah pun telah memekarkan wilayah Papua dari dua provinsi menjadi 6 provinsi.

Saat ini, ada 6 provinsi di Pulau Papua, yakni Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya.

JAKARTA - Lembaga Kajian dan Advokasi Energi dan Sumber Daya Alam (LKA ESDA) mendukung sosialisasi yang dilakukan PetroChina International Jabung Ltd mengenai pengelolaan dan penyelesaian okupasi lahan oleh masyarakat dan pihak lain terhadap aset Barang Milik Negara Hulu Minyak dan Gas Bumi (BMN Migas). Kegiatan tersebut dinilai sangat penting untuk mendukung pencapaian target produksi minyak dan gas.

"Sebagai pelaku usaha operasi hulu migas di objek vital nasional, PetroChina Jabung dan KKKS lainnya perlu terus menerus melakukan sosialisasi di wilayah operasi untuk meminimalkan risiko pelanggaran terkait pertanahan di area BMN Migas," kata Direktur LKA ESDA Rio HC dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

LKA ESDA mendukung dan mengapresiasi langkah tersebut mengingat pengelolaan BMN Migas perlu dilaksanakan dengan baik untuk mendukung proses bisnis industri hulu migas yang penting bagi keberlanjutan ekonomi nasional. Terlebih, area BMN Hulu Migas merupakan objek vital negara/nasional yang harus dijaga bersama oleh semua pemangku kepentingan.

Rio mengatakan, pengelolaan BMN di berbagai bidang termasuk migas telah diatur dalam peraturan pemerintah. Hal ini perlu dipahami masyarakat sehingga dapat terhindar dari pelanggaran baik dari aspek administratif, fisik dan hukum.

PetroChina International Jabung Ltd secara berkala menggelar kegiatan sosialisasi dan diskusi terbuka dengan masyarakat. Di antaranya, PetroChina melakukan sosialisasi penyelesaian okupasi tanah BMN Migas oleh pihak lain di Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kamis (17/10) dengan menghadirkan narasumber Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Purnama T Sianaturi dan Direktur Pam Obvit Polda Jambi yang diwakili oleh AKBP Suleman.

Formality Supervisor PetroChina International Jabung Ltd Fauzan Ibrahim menyampaikan, sejak 2021-2024 PetroChina telah mencatat beberapa permasalahan yang terjadi terhadap lahan BMN yang ada di wilayah operasionalnya. Dalam kurun waktu tersebut, PetroChina telah berhasil menyelesaikan 31 kasus okupasi tanah BMN, baik oleh masyarakat maupun oleh pihak lain dengan pendekatan humanis dan mediasi.

"Tantangan ke depan bagaimana permasalahan ini dapat diminimalisir dan tidak terjadi lagi. Diharapkan dari hasil sosialisasi ini informasinya dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat paling bawah yang berada di area operasi KKKS PetroChina untuk tidak melakukan tindakan atau usaha-usaha untuk melakukan okupasi tanah BMN KKKS ini tidak terjadi lagi di masa mendatang," ujar Fauzan.

Sementara, Purnama T Sianaturi menyampaikan bahwa BMN di sektor Hulu Migas total bernilai Rp680 triliun. Semua pihak, mulai dari kementerian/lembaga, pemerintah setempat seperti pemerintah desa dan juga masyarakat wajib menjaga BMN tersebut.

Dia mencontohkan, BMN yang dikelola oleh PetroChina seperti pipa-pipa yang melintasi jalan dan lahan dalam kegiatan operasionalnya, adalah milik negara. PetroChina sebagai kontraktor yang bekerja di bawah pengawasan Pemerintah Indonesia, berperan dalam mengelola aset tersebut berdasarkan kontrak bagi hasil. "Artinya, meskipun pipa-pipa tersebut digunakan oleh PetroChina untuk keperluan eksplorasi dan produksi minyak dan gas, kepemilikannya tetap berada di tangan negara," ujar Purnama.

Sebagai aset negara di bidang migas, lanjut dia, semuanya memiliki fungsi vital dalam mendukung ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa segala bentuk gangguan atau okupasi terhadap pipa atau aset lainnya dapat merugikan negara. "Dengan pengamanan BMN, maka pencapaian pembangunan nasional dapat terlaksana guna kesejahteraan masyarakat," tandasnya.

Jakarta -

Maskapai penerbangan internasional mulai mengurangi penerbangan ke China bulan ini. Hal itu karena maskapai penerbangan China dianggap memperoleh keuntungan dengan terbang di atas langit Rusia untuk mencapai Eropa.

Dilansir dari SCMP, Minggu (20/10/2024), Virgin Atlantic yang berbasis di Inggris berencana untuk menangguhkan rute Shanghai-London Heathrow setelah 25 tahun. British Airways juga akan menghentikan penerbangan Heathrow-Beijing Daxing menurut analis penerbangan dan media industri.

Sumber yang sama mengatakan Scandinavian Airlines yang berbasis di Swedia akan menerbangi rute Kopenhagen-Shanghai untuk terakhir kalinya pada 7 November 2024. Selain itu, Qantas Airways dari Australia telah membatalkan rute Sydney-Shanghai dan maskapai penerbangan Jerman Lufthansa mempertimbangkan apakah akan menangguhkan rute Frankfurt-Beijing.

Keputusan tersebut karena sebagian merasa ada persaingan tidak sehat dari maskapai penerbangan China, yang diizinkan melewati wilayah udara Rusia hingga dapat menghemat 2-3 jam penerbangan dan puluhan ribu dolar Amerika Serikat (AS) per perjalanan. Sementara maskapai penerbangan Barat dilarang.

"Maskapai penerbangan Tiongkok, yang menggunakan wilayah udara Rusia menawarkan tarif yang lebih rendah dan lebih banyak pilihan penerbangan, terutama dari kota-kota kecil di Tiongkok yang tidak dilayani oleh maskapai penerbangan asing," kata Dennis Lau, Direktur Layanan Konsultasi pada perusahaan penerbangan yang berbasis di Hong Kong, Asian Sky Group.

"Maskapai penerbangan AS dan Eropa dapat mengerahkan pesawat mereka secara lebih efektif di pasar lain yang lebih menguntungkan, seperti rute transatlantik," tambahnya.

Terlepas dari itu, beberapa maskapai penerbangan tidak gentar. Delta Air Lines dari AS misalnya, mengatakan tidak berencana untuk memangkas penerbangan ke China tahun ini.

Akan ada total 393 penerbangan langsung terjadwal China-AS bulan ini. Jumlah itu 27,3% lebih sedikit dibandingkan pada Oktober 2019, sebelum pandemi COVID-19 menurut data yang dikumpulkan oleh perusahaan data penerbangan Inggris OAG.

Pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) Tiongkok pada kuartal III-2024 melambat menjadi 4,6%, dari 4,7% pada kuartal sebelumnya, menurut data terbaru pemerintah.

(aid/fdl)

Jakarta -

Ketua Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal PP Muhammadiyah, Muhadjir Effendy buka-bukaan soal persiapan terkini Muhammadiyah mengelola Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pemerintah.

Muhadjir bilang, saat ini pihaknya melakukan survei terkini untuk memilih wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang mau digarap Muhammadiyah. Sejauh ini tawarannya ada di tiga wilayah dari Kementerian ESDM, eks tambang Adaro Energy, Kideco Jaya Agung, atau Arutmin.

Pihaknya sudah membentuk tim internal untuk melihat potensi tambang di tiga wilayah tersebut. Nantinya, tim itu memilih mana wilayah tambang yang mau digarap Muhammadiyah.

"Mengenai di mana yang kami pilih, dari yang sudah diumumkan oleh Pak Bahlil itu sudah kami survei. Kami sudah bentuk survei internal untuk melihat di Adaro, Kideco, Arutmin, jadi kami sudah bentuk tim untuk survei internal kami," ungkap Muhadjir ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/102024).

Dia mengatakan, tim internal yang diturunkan sejauh ini kebanyakan merupakan dosen-dosen jurusan pertambangan dari beberapa instansi pendidikan Muhammadiyah.

"Belum ada hasil sekarang sedang di lapangan dan mereka sudah biasa, dosen-dosen jurusan pertambangan yang kami minta untuk turun," beber Muhadjir.

Sejalan dengan itu, pihaknya juga terus mempersiapkan badan usaha khusus untuk menangani bisnis tambang Muhammadiyah. Akan ada satu perusahaan induk tambang Muhammadiyah dan juga satu perusahaan operator tambang yang akan dibentuk.

"Saya tidak ingin kami menerima tambang, kemudian ternyata yang mengerjakan bukan kami. Maka kami bentuk namanya ada sekarang ada strategic corporate dan ada operating corporate sudah kami bentuk," sebut Muhadjir.

Ditanya soal kapan target mulai menggarap tambang, Muhadjir nampak tak mau buru-buru. "Masih jauh lah itu, ngeruk tambang belum," katanya.

Pria yang menjabat Menko PMK di Kabinet Indonesia Maju ini mengatakan pihaknya juga akan membentuk usaha baru untuk fokus menggarap tambang di luar pengelolaan IUPK yang akan diberikan pemerintah. Namun hal ini masih baru sebatas rencana.

"Nanti akan kami tambang lagi satu PT karena ada kemungkinan kami akan pada waktu penambangan tidak hanya satu titik yang akan kami kerjakan, tapi itu juga masih perkiraan," jelas Muhadjir.

(hal/ara)

Jakarta -

Maskapai asal Amerika Serikat (AS), Delta Air Lines memutuskan menghentikan penerbangannya ke Israel. Mereka tidak lagi melayani penerbangan dari Bandara JFK, New York dan Bandara Tel Aviv hingga Maret tahun depan.

Dikutip dari Reuters, Rabu (16/10/2024), keputusan ini diambil karena memanasnya konflik di kawasan tersebut dan masalah keselamatan di Israel. Sebelumnya, Delta Air mengumumkan akan menangguhkan penerbangannya ke Tel Aviv hingga akhir 2024.

Beberapa maskapai global juga menangguhkan layanan mereka ke Israel dan Lebanon. Konflik kedua negara memanas akhir-akhir ini.

Maskapai menjadwalkan ulang perjalanan mereka ke sana, serta memilih menghindari wilayah udara Iran dan Lebanon. Hal ini dilakukan demi memastikan keselamatan penumpang imbas konflik yang memanas.

Sebagai informasi, hubungan Israel dan Lebanon serta Iran tengah bergejolak dan saling serang. Tercatat ribuan orang tewas dalam konflik tersebut.

Simak Video: Melihat Fenomena Gerhana Matahari dari Pesawat Delta Airlines

[Gambas:Video 20detik]

(ily/ara)

Ini menunjukkan bahwa industri hulu migas di Indonesia masih memiliki peluang besar, dan tetap menarik untuk investasi.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan komitmen investasi dari penandatanganan dua Wilayah Kerja (WK) Migas, yakni WK Amanah dan WK Melati mencapai 15 juta dolar Amerika Serikat (AS).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo yang juga adik kandung Presiden terpilih, Prabowo Subianto menyampaikan rencana pembangunan tanggul laut raksasa di pesisir utara Pulau Jawa. Menurutnya, hal itu tak lepas dari upaya Prabowo menyukseskan program ketahanan pangan.

Proyek yang sudah direncanakan sejak era Presiden Soeharto ini rencananya akan membentang dari pantai di Provinsi DKI Jakarta hingga Gresik, Jawa Timur. Menurut Hashim, wilayah utara Pulau Jawa memang menghadapi persoalan abrasi hingga penurunan tanah.

"Nah tujuan kita adalah swasembada pangan. Tapi kalau kita hilang pantai utara kita, 40% lahan sawah di Indonesia itu terletak di pantai utara Jawa, kalau nanti itu ditutup dan hilang karena perubahan, percuma kita bikin program ini di Papua atau di Kalimantan kita kerahkan di sana," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Sebagai informasi, pemerintahan sedang menyiapkan program cetak sawah dan optimalisasi lahan untuk mengejar target swasembada pangan. Program tersebut berlokasi di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Hashim menjelaskan proyek itu bersifat jangka panjang, antara 10-30 tahun. Nantinya pihak swasta akan dilibatkan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.

Dari pengakuannya, sudah ada pengembang yang berminat menggarap proyek tanggul laut yang berasal dari Hong Kong dan China. Menurut Hashim, pemerintah juga membuka diri bagi pengusaha yang berminat investasi di proyek tersebut.

"Saya sudah ke Beijing dua kali, saya sudah ke Hong Kong 3 kali, developer-developer dari Hong Kong dan Beijing sebagian minat, karena di China agak jenuh, covid-19 lagi jenuh di China, mereka berminat," ujarnya.

Dijadwalkan Hashim dan Prabowo akan terbang lagi ke China bulan depan untuk menawarkan proyek tanggul laut raksasa. Jika proyek itu terealisasi, harapannya bisa memberikan kemakmuran untuk rakyat di utara Pulau Jawa.

(ily/rrd)

Jakarta -

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong kemudahan bagi pelaku usaha perikanan tangkap. Terbaru, KKP menggelar gerai perizinan rumpon di Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menjelaskan pelaksanaan gerai ini dilakukan dalam rangka mendukung penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur. Selain itu juga bentuk implementasi Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 khususnya terkait perizinan surat izin penempatan rumpon (SIPR).

"Berdasarkan evaluasi, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki surat izin penempatan rumpon. Mayoritas belum memahami mekanisme perizinan rumpon dan merasa kesulitan dalam pengurusan perizinannya," kata Latif dalam keterangannya, dikutip (7/10/2024).

Gerai perizinan rumpon ini berlangsung pada 1-5 Oktober 2024. Melalui gerai ini, telah diterbitkan sebanyak 7 dokumen SIPR dan 21 dokumen pengajuan titik lokasi rumpon dalam proses penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

Bersamaan dengan pelaksanaan gerai, KKP juga menggelar sosialisasi SIPR yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terkait penempatan dan pemanfaatan rumpon.

"Pada sosialisasi tersebut, kita sampaikan pula mekanisme memperoleh SIPR beserta PKKPRL. Kita juga libatkan Ditjen PSDKP untuk membantu mengawasi dan menertibkan terkait penggunaan rumpon ini," tambah dia.

Pelaku Usaha Bitung Dickson Sakawerus menilai pelaksanaan sosialisasi serta gerai SIPR ini sangat positif dan bermanfaat. Dia mengaku sangat bersyukur dan terbantu pasalnya selama ini rumpon yang dimilikinya tidak berizin.

Senada, PT Indomina Gracia Susan Rumagit juga mengapresiasi pelaksanaan gerai tersebut karena gerai ini dinilai memberikan ruang dan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengakses perizinan usaha perikanan tangkap.

Sebagai informasi, rumpon atau Fish Aggregating Device (FAD) adalah alat bantu penangkapan ikan yang penting untuk meningkatkan produktivitas penangkapan ikan sehingga perlu pengelolaan dan pengaturan khusus agar tertib dan sesuai daya dukung sumber daya ikan dan lingkungannya.

Rumpon merupakan salah satu jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang di laut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Pemasangan tersebut dimaksudkan untuk menarik gerombolan ikan agar berkumpul di sekitar rumpon, sehingga ikan mudah untuk ditangkap.

Perihal penempatan rumpon, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan Dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Di Zona Penangkapan Ikan Terukur Dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dalam ihwal tersebut, Trenggono menegaskan setiap rumpon menetap yang ditempatkan di WPPNRI dan laut lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal rumpon dan radar reflektor. Sedangkan setiap rumpon hanyut yang ditempatkan di laut lepas wajib dilengkapi dengan tanda pengenal rumpon, radar reflektor, dan pelampung berinstrumen sesuai ketentuan RFMO.

(rrd/rrd)

Konektivitas yang lebih baik juga meningkatkan akses ke pasar nasional dan internasional yang berdampak pada peningkatan output ekonomi daerah

Bekasi (ANTARA) -

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki konsumsi beras per kapita sebesar 81,23 persen menurut Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian pada 2023.

Produksi beras di Indonesia tersebar di berbagai provinsi, namun, ada beberapa daerah yang menjadi penghasil beras terbesar. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 2022, berikut adalah sepuluh daerah penghasil beras terbesar di Indonesia:

1. Jawa Timur: 5.500.801,88 ton

Sebagai provinsi terbesar di Indonesia, Jawa Timur memimpin dalam produksi beras. Faktor pendukungnya adalah luas lahan pertanian yang besar dan banyaknya petani modern yang membuat pertanian di wilayah tersebut cukup maju.

2. Jawa Barat: 5.447.806,31 ton

Jawa Barat terkenal dengan hamparan sawahnya, terutama di daerah Karawang yang sering disebut sebagai "lumbung padi" nasional. Provinsi itu menempati urutan kedua dalam produksi beras nasional.

3. Jawa Tengah: 5.380.509,51 ton

Posisi ketiga ditempati oleh Jawa Tengah yang memiliki lahan pertanian subur dan luas. Cilacap, Grobogan, Demak dan Pati menjadi tiga besar kabupaten yang banyak menghasilkan beras di Jawa Tengah.

4. Sulawesi Selatan: 3.075.859,99 ton

Sulawesi Selatan merupakan penghasil beras terbesar di luar Pulau Jawa, dengan Kabupaten Wajo dan Bone menjadi tempat yang paling banyak menghasilkan beras.

5. Sumatera Selatan: 1.593.597,70 ton

Provinsi itu memiliki lahan persawahan yang luas. Daerah Ogan Komering Ulur Timur dan Banyuasin memberikan kontribusi besar pada produksi beras di Sumatera Selatan.

6. Lampung: 1.545.296,21 ton

Lampung juga menjadi salah satu provinsi dengan produksi beras yang signifikan, didukung oleh wilayah pertanian yang cukup luas dan subur.

7. Sumatera Utara: 1.198.045,75 ton

Sumatera Utara, terutama daerah Deli Serdang dan Serdang Bedagai, menjadi salah satu provinsi yang banyak memproduksi beras di Indonesia.

8. Banten: 1.018.653,08 ton

Meskipun kecil secara luas wilayah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa, Banten tetap mampu memberikan kontribusi besar terhadap produksi beras nasional.

9. Aceh: 869.572,00 ton

Aceh memiliki wilayah pertanian yang cukup luas, dengan daerah Pidie dan Aceh Utara sebagai penghasil utama beras di provinsi ini.

10. Nusa Tenggara Barat (NTB): 827.524,88 ton

NTB dikenal sebagai salah satu provinsi yang memanfaatkan sistem irigasi dengan baik terutama di daerah Lombok, yang berperan penting dalam produksi berasnya.

Pewarta: Allisa Luthfia
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Presiden Kelima Indonesia sekaligus Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menyoroti kondisi ekonomi di sejumlah daerah belum terbangun dengan baik. Bersamaan dengan itu ia mempertanyakan kondisi ekonomi nasional yang tercermin dari pendapatan dan utang negara saat ini.

Pada awalnya Megawati berbicara terkait adanya sejumlah daerah di Indonesia yang memaksa untuk melakukan pemekaran wilayah meskipun tidak memiliki potensi ekonomi yang baik. Ia mengatakan kondisi ini sudah terjadi sejak ia masih menjabat sebagai Presiden RI.

Meski ia tidak menyebut kapan atau terjadi di daerah mana, menurutnya sejumlah daerah tadi akhirnya tetap melakukan pemekaran. Alhasil setelah benar dilakukan pemekaran, daerah baru tersebut tidak memiliki kemandirian secara ekonomi.

Menurut Mega kondisi ini tentu akan sangat memberatkan warga yang tinggal di kawasan baru tersebut. Setelahnya baru ia menyoroti kondisi ekonomi nasional secara luas, yang kemudian ia bertanya kepada para kader yang hadir dalam pengumuman bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dari PDI Perjuangan terkait jumlah pendapatan dan utang negara saat ini.

"Siapa yang apa tuh namanya, kalau keuangan tuh, sarjana ekonomi ini, ada nggak di sini angkat tangan? Coba dong kamu hitung yang namanya pendapatan negara tuh sekarang itu berapa sih? Terus utang kita tuh berapa sih?" tanya Megawati dalam acara tersebut yang juga disiarkan secara live, Kamis (22/8/2024).

Lebih lanjut, ia berbicara kepada para kader calon kepala/wakil kepala daerah ini untuk melihat kondisi ekonomi di wilayah pencalonannya masing-masing. Dalam kesempatan itu ia mencontohkan kondisi di Garut, Jawa Barat, banyak pabrik yang gulung tikar.

"Di daerah, Garut, mana Jawa Barat? kamu pergi dah sana, tanyain. Tanya deh sana keliling-keliling yang tempat itu pabrik-pabrik sarung. Itu saya dengar sekarang mulai banyak yang tutup loh. Itu betul apa nggak?" tanya Megawati sembari dijawab "betul" oleh salah satu kader yang hadir.

"Betul toh. Jadi kan saya nggak bohong. Terus berarti (terjadi) PHK, berarti PHK-nya berapa? Makanya lho jangan mikir mau enak wae (jadi pemimpin daerah), ini saya ngomong benar lho sebagai warga Indonesia yang tahu banyak. Terus mau diapain coba?" sambungnya.

Megawati kemudian mulai menyoroti harga pangan saat ini yang menurutnya saat ini sudah tidak murah lagi. Dengan banyaknya kasus PHK seperti yang ia contohkan tadi, tentu menurutnya kondisi ini tidak baik bagi masyarakat.

"Terus ibu coba harga beras sekarang berapa? (Rp 13 ribu) per liter? (per kilogram) yang premium atau yang apa? (yang premium Rp 14-15 ribu)," tanya Megawati sembari dijawab oleh salah seorang kader yang lain.

"Sekarang coba hayo, sudah PHK, beras sudah begitu, ini nggak main lho, saya tuh ngitung lho, saya ibu rumah tangga jadi saya juga lihat ke dapur ku," tambahnya.

Untuk itu ia meminta kepada para kader yang dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah untuk lebih memperhatikan kondisi ekonomi di wilayah pencalonannya masing-masing. Sebab ini merupakan perihal penting bagi kemajuan daerah yang mereka pimpin jika benar terpilih.

"Coba hitung, hayo mulai hitung, ini tambahan saya nih yang katanya nggak boleh nyimpang dari pidato. Lho karena ini kenyataan yang akan kita hadapi lho," tanya Mega sembari menantang para kader.

"Coba bayangin, kamu musti kalkulasi deh, jadi satu hari (masyarakat) keluar duit berapa. Itu yang saya sampai pikirkan lho," ucapnya lagi.

Simak Video: Megawati Bahas Nasib Konstitusi di Indonesia, Bandingkan dengan AS

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)