Hashim Djojohadikusumo buka-bukaan soal rencana utang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hashim yang juga adik Prabowo mengatakan pemerintah ke depan tidak ada rencana menambah utang secara mendadak.

"Pak Prabowo tidak akan naikkan, dia tidak akan menambah utang nasional kita secara mendadak. Tidak akan drastis," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Menurut Hashim, Pemerintahan Prabowo akan menaikkan utang secara gradual atau bertahap. Jangka waktunya antara 5-10 tahun yang dilakukan secara prudent.

"So, tidak benar bahwa kita akan menambahkan utang nasional secara mendadak. Itu nanti gradual, secara perlahan-pelan, mungkin selama 5 tahun, 10 tahun kita tetap prudent. Tolong bilang ke kawan-kawan luar negeri, kita akan tetap prudent. Tapi prudent, tapi kita akan daring. Kita mungkin akan sedikit lebih agresif, supaya kita bisa penuhi janji-janji itu," beber Hashim yang Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra.

Rasio utang juga tidak akan dikerek di atas ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni 60%. Ia juga dengan tegas menyatakan tidak akan ada revisi soal aturan tersebut.

"Tegas, tidak (tidak akan ada revisi)" ujarnya.

Pada kesempatan itu, Hashim membanggakan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait utang negara. Ia menilai rasio utang Indonesia jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara tetangga.

Sebut saja Malaysia yang rasio utangnya 61% terhadap PDB, Filipina 57%, Thailand 54%, sementara Indonesia tidak sampai 40%. Hal ini juga tak lepas dari kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Utang kita, kita harus berbangga, ini ya prestasi dari Pak Jokowi, prestasi dari Ibu Sri Mulyani bahwa utang nasional kita sangat rendah. Sangat rendah, tidak sampai 40% dari PDB. Ini prestasi luar biasa. Malaysia, tetangga kita 61% dari PDB. Filipina 57%, Thailand 54%, Indonesia tidak sampai 40%," tutupnya.

Indonesia terkenal sebagai negara kepulauan. Bukan hanya pulau besarnya saja yang banyak, jumlah pulau kecil yang hampir tidak berpenghuni juga cukup banyak.

Contohnya banyak pulau kecil di Kepulauan Banyak, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Salah satu pulau kecil di kawasan itu kini menjadi destinasi wisata yang dikelola oleh masyarakat setempat dan warga negara asing (WNA).

Pulau itu adalah Pulau Pinang. Pulau kecil itu hanya seluas 50 hektare (Ha). Meski luasannya kecil, tetapi memiliki keindahan dan keasrian yang sangat memikat hati para wisatawan asing.

Menawarkan destinasi alam yang indah dan serasa pulau pribadi, menginap di Pulau Pinang ini ditawarkan US$ 1.000 per malam untuk tamu hanya 8 orang atau maksimal 12 orang saja.

"Nikmati pulau pribadi Anda dengan tarif tetap US$ 999 untuk maksimal 8 tamu. Biaya tambahan berlaku untuk rombongan lebih dari 8 orang, dengan maksimal 12 tamu," tulis keterangan di laman resmi Pinang Island, dikutip Selasa (8/10/2024).

Pulau Pinang baru dibuka untuk wisatawan umum baru dua tahun yang lalu. Pulau tersebut saat ini dikelola oleh masyarakat sekitar dan empat WNA yang berasal dari Republik Ceko.

Pulau Ditemukan WNA

Empat WNA asal Republic Ceko, bernama Tomas, Stephan, Martin, dan Richard. Tomas adalah orang pertama di antara mereka yang menemukan Pulau Pinang. Sebagai seorang konservasionis yang berdedikasi, ia telah berkampanye untuk perlindungan tempat bertelur penyu di Pulau Bangkaru dan mulai mensurvei tempat-tempat di bagian lain Kepulauan Banyak.

Saat meliau Pulau Pinang, Tomas langsung terpesona oleh keindahannya dan keyakinannya bahwa ia harus menghentikannya agar tidak menjadi sekadar perkebunan kelapa sawit.

Dengan tujuan ini, ia meminta bantuan teman lamanya, Stephan, seorang fotografer kawakan yang memahami budaya dan bahasa Indonesia. Stephan pun bergabung sebagai mitra dan bekerja sama dengan pemilik lahan untuk mendapatkan hak administratif atas pulau tersebut, serta membantu merekrut penduduk lokal.

Untuk mengembangkan pulau tersebut dengan cara yang bertanggung jawab secara ekologis dan membagikannya kepada dunia, Tomas meminta bantuan Martin, Martin, Richard.

Selama setahun mereka mendiskusikan keputusan untuk mengelola Pulau Pinang dengan dua keluarga yang ada di pulau tersebut. Keempatnya menandatangani sewa selama 50 tahun untuk membuat resor ekologi kecil di pulau itu.

Hanya dengan dana pribadi mereka, mulailah dibangun resor. Karena ingin mempertahankan keasrian, resor juga dibangun menggunakan kayu yang bersumber dari daerah setempat.

Tak lupa untuk aliran air bersih, mereka menggali sumur untuk mengakses air tawar dan memasang panel surya untuk listrik. Mereka kemudian membangun tempat tinggal staf, ruang komunal di tepi pantai, dan empat penginapan lagi, yang jika digabungkan dapat menampung 12 orang.

Mereka juga membangun kebun buah dan sayur yang sejalan dengan vegetasi alami pulau itu. Pulau yang sebelumnya seperti tidak berpenghuni itu menerima tamu pertamanya yang membayar dua tahun lalu.

"Sebelum kami datang ke Pinang, hampir tidak ada apa pun di pulau itu, jalan setapak kecil di sekitarnya, bungalow yang runtuh, dan ladang kecil. Itu benar-benar hutan belantara yang belum diganggu oleh manusia," kata Kvech dikutip CNBC Travel, Selasa (8/10/2024).

"Kami berusaha untuk mengganggunya sedikit demi sedikit. Itu adalah pulau yang sangat indah dan kami tidak ingin merusak alam yang masih asli, jadi tempat kami hanya menempati satu atau dua persen darinya. Ada rawa-rawa, hutan bambu, pohon kelapa, bukit-bukit. Ada kepiting pertapa, kadal, dan ular pohon karet. Hutannya sangat aktif," tambahnya.

Biaya Menginap

Sejak dibuka untuk umum dua tahun lalu, Pulau Pinang telah menyambut 100 tamu dan telah menjadi tujuan yang menarik peselancar. Mereka juga menerima minat dari kelompok lain, mulai dari penulis hingga seniman bela diri, DJ hingga tukang kebun.

Biaya menginap di pulau itu US$ 999 per malam untuk delapan orang. Jika tambah empat tamu dapat menginap dikenakan US$ 125 per orang per malam.

Tarif tersebut mencakup semua makanan, pembersihan harian, penggantian handuk dan sprei mingguan, penerimaan satelit Starlink dan Wi-Fi 4G

Selain itu tarif juga termasuk berbagai aktivitas seperti snorkeling, memancing, stand-up paddle boarding, dan kayak.

Dengan tambahan biaya US$ 500 per malam, para tamu dapat mengikuti perjalanan selancar berpemandu ke tempat-tempat seperti Bay of Plenty, atau ke Bangkaru dan pulau-pulau terdekat lainnya.

Cara Menuju Pulau Pinang

Untuk wisatawan, bersiap-siap untuk melakukan perjalanan yang cukup jauh. Jika wisatawan asing bisa melakukan penerbangan jarak jauh dari kota besar ke Singapura atau ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur.

Dari sana, penerbangan singkat ke Medan, ibu kota provinsi Sumatera Utara, Indonesia, banyak pengunjung memilih untuk bermalam. Keesokan paginya, para tamu menaiki penerbangan lain ke kota Singkil, di provinsi Aceh, Indonesia.

Perjalanan terakhir adalah perjalanan perahu selama satu setengah jam ke Pulau Pinang.

Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan melanjutkan program-program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini termasuk dengan mega proyek ibu kota baru yakni Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini ditegaskan kembali oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo. Menurutnya, komitmen tersebut telah ditegaskan Prabowo berkali-kali.

"Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) akan lanjut. Itu sudah Pak Prabowo tetapkan lanjut, ini program-program Pak Jokowi yang bagus yang belum optimal kita perbaiki," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Hashim mengatakan, Prabowo telah menjanjikan bahwa hampir semua program Jokowi akan dilanjutkan. Bahkan menurutnya, kabinet Prabowo bisa dikatakan sebagai Kabinet Jokowi Tahap 2.

"Pak Prabowo sudah berjanji hampir semuanya program Pak Jokowi akan dilanjutkan. Ini bisa, Pak Prabowo bisa dikatakan Kabinet Jokowi, Pemerintahan Jokowi, model 2 atau tahap 2. Kita akan lanjutkan semua program yang bagus, kita lanjutkan dan kita perbaiki," ujarnya.

Menurutnya, salah satu program bagus yang perlu dioptimalkan adalah program pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Jokowi punya program 1 juta rumah, namun Hashim menilai program itu realisasinya masih jauh dari target.

"Misalnya perumahan, kan belum optimal. Saya katakan target dari Pak Jokowi 1 juta, tapi yang tercapai 200 ribu," kata dia.

Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo berencana akan membentuk Kementerian Perumahan dan menaikkan target pembangunan perumahan menjadi 3 juta rumah per tahun. Angka tersebut terdiri dari 2 juta unit rumah di pedesaan dan pesisir, serta 1 juta unit apartemen di perkotaan setiap tahun.

"Kementerian Perumahan tidak ada lagi, Pak. Sehingga dipimpin oleh Dirjen Perumahan. Dan kawan-kawan dari REI, dari Gapensi, semuanya sudah mengeluh, kan tidak ada perhatian. Ya itu, mungkin strukturnya kita ubah. Saya bisa katakan Kementerian Perumahan dan akan berdiri lagi," tegasnya.

CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo menyatakan komitmen Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk menutup kebocoran anggaran di masa kepemimpinannya.

Saat menyampaikan hal tersebut, Hashim teringat akan ejekan yang dulu sempat dilontarkan untuk Prabowo karena sering membahas kebocoran anggaran saat masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Pada kala itu, Prabowo dipanggil dengan sebutan Prabocor.

"Pak Prabowo diejek dengan nama Prabocor. Dia diejek lawan dia 2014 (kubu Jokowi) Prabocor karena selalu katakan kebocoran-kebocoran. Saya ingat karena saya merasa tersinggung juga," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior, di Menara Kadin, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Hashim mengaku sempat merasa tersinggung dengan ejekan tersebut. Padahal, terbukti benar bahwa terjadi banyak kebocoran luar biasa di sisi penerimaan negara sehingga penerimaan tidak optimal.

"Kita sudah tahu di mana. Maka, kebocoran-kebocoran akan ditutup nanti Oktober setelah (tanggal) 20. Kalian akan tahu ada program-program tutup kebocoran-kebocoran ini dan debt equity ratio," ujarnya.

Kebocoran Potensi Penerimaan Negara Rp 300 T

Adapun salah satu kasus yang disoroti Hashim ialah adanya indikasi pengusaha sawit nakal yang tidak membayar pajak dengan mendirikan perkebunan sawit ilegal. Berdasarkan data yang dikonfirmasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), ada jutaan lahan sawit ilegal.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar. Dan kami dapat data bisa sampai Rp 300 triliun yang belum bayar. Ini data-data yang dihimpun pemerintah," terang Hashim.

Hashim menjelaskan, saat ini pihaknya telah mengantongi nama 300 perusahaan sawit nakal tersebut. Namun daftar tersebut masih akan ditelusurinya lebih jauh.

"Dari kebocoran ini kita bisa hasilkan Rp 50 triliun tiap tahun. Ini kita hitung-hitung dari satu kebocoran kita bisa berikan makan gratis 2 kali sehari untuk 9 juta anak," ujarnya.

Salah satu strategi yang telah disiapkan Prabowo untuk menangani kondisi ini ialah membentuk Kementerian Penerimaan Negara. Adapun sebelumnya, Prabowo dikabarkan akan membentuk Badan Penerimaan Negara dan bukan kementerian.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," ungkap Hashim.

Hashim mengatakan, Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

"Di situ jelas Prabowo-Gibran akan menuju rasio penerimaan negara menjadi 23% dari PDB, itu angka dari tim saya," ujarnya.

ia menjelaskan, target tersebut tidak serta merta diterapkan. Hal itu berdasarkan pada masukan dari Bank Dunia (World Bank) yang menyebut kalau potensi penerimaan negara Indonesia bisa sebesar itu tanpa harus menaikkan tarif perpajakan, khususnya tarif pajak.

Salah satu upaya untuk mencapai itu, akan dilakukan penegakan aturan sehingga setoran pajak dapat dipenuhi seluruh wajib pajak. Dengan demikian, tidak ada lagi kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.

Adapun upaya penegakan aturan ini dilakukan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Information Technology (IT). Ia optimistis Indonesia akan bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.

"It's the matter of time and will, Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," kata dia.

Vietnam punya rencana besar untuk mengembangkan jalur kereta api berkecepatan tinggi. Kereta cepat ini bakal menghubungkan kawasan utara hingga selatan.

Pemerintah Vietnam menyatakan akan menggunakan dana dan teknologi dalam negeri untuk pembangunan mega proyek yang satu ini. Hal itu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri dan memastikan kontrol yang lebih baik konstruksi, transfer teknologi, dan operasional jangka panjang,

Dilansir dari VN Express International, Senin (7/10/2024), Nguyen Danh Huy, Wakil Menteri Transportasi Vietnam menyebutkan proyek kereta api berkecepatan tinggi tersebut akan didanai oleh anggaran negara, sehingga meminimalisir kebutuhan transfer teknologi asing.

Huy menjelaskan bahwa kementerian telah meneliti proyek tersebut selama 18 tahun, dengan mengirimkan beberapa delegasi untuk belajar dari pengalaman negara lain.

Proyek tersebut diperkirakan menelan sekitar US$ 67,34 miliar atau sekitar Rp 1.050 triliun (kurs Rp 15.600) dengan pendanaan yang sebagian besar bersumber dari anggaran pusat, obligasi pemerintah, kontribusi dari daerah, dan pinjaman berbunga rendah.

"Dengan semangat kemandirian dan kepercayaan diri, Politbiro telah memutuskan kami tidak akan bergantung pada pinjaman luar negeri, karena pinjaman dari negara mana pun sering kali disertai syarat," kata Huy.

Dia menambahkan pinjaman luar negeri yang dilakukan akan ditarik seminimal mungkin dan harus mencakup ketentuan untuk transfer teknologi ke Vietnam. Pemilihan teknologi kereta api berkecepatan tinggi pun akan didasarkan pada biaya dan potensi akuisisi teknologi dalam negeri.

Bahkan, untuk kontraktor asing yang mungkin akan terlibat harus memanfaatkan barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri. Hal ini memungkinkan perusahaan lokal untuk berkontribusi pada pembangunan proyek dengan prediksi perputaran uang sampai US$ 34 miliar.

Industri konstruksi Vietnam sejauh ini dinilai mampu menangani jalan, jembatan, terowongan, dan jembatan kabel. Maka dari itu, Huy percaya diri industri lokal akan sangat layak untuk diajak berpartisipasi.

Menurut Kementerian Transportasi, industri lokal suda bisa menguasai teknologi kereta api berkecepatan tinggi untuk kecepatan 250 kilometer per jam (kpj), 300 kpj, dan 350 kpj. Studi menunjukkan bahwa dengan transfer teknologi dan kebijakan yang tepat, Vietnam dapat memperoleh keahlian dalam konstruksi, operasi, pemeliharaan, dan akhirnya melokalisasi produksi suku cadang pengganti.

Mengenai kecepatan, Kementerian Transportasi mencatat teknologi 250 kpj dikembangkan sekitar 50 tahun yang lalu dan menjadi standar sejak 25 tahun yang lalu di Vietnam, sehingga cocok untuk jarak pendek dan menengah.

Namun, tren global untuk rute jarak jauh lebih dari 800 km, seperti rute utara-selatan Vietnam, sekarang adalah 350 kpj, yang lebih cocok untuk daerah dengan kepadatan penduduk tinggi.

Konsultan memperkirakan bahwa pada jalur kereta api utara-selatan Vietnam, yang menghubungkan Hanoi dan Ho Chi Minh City, jalur 350 kpj dapat menarik 12,5% lebih banyak penumpang dibandingkan dengan jalur 250 kpj. Meskipun membangun jalur 350 kpj membutuhkan biaya 8-9% lebih banyak, peningkatan dari 250 kpj nantinya akan sulit.

"Merancang rel kereta api berkecepatan 350 kpj lebih menarik dan efisien, dan kemungkinan akan menarik lebih banyak penumpang daripada desain berkecepatan 250 km/jam, meskipun biaya infrastrukturnya lebih tinggi," kata Huy.

Timeline Pembangunan

Mulai tahun depan proyek ini akan mulai berjalan. Di tahun 2025 hingga 2026, pemerintah Vietnam bakal melakukan pemilihan konsultan internasional dan pelaksanaan studi kelayakan.

Kemudian, pembebasan lahan dan pemilihan kontraktor untuk ruas Hanoi-Vinh dan Nha Trang-Ho Chi Minh diharapkan akan dimulai pada akhir tahun 2027.

Sementara itu, pekerjaan pada ruas Vinh-Da Nang dan Da Nang-Nha Trang direncanakan pada tahun 2028-2029, dengan seluruh jalur dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2035.

Huy mengakui bahwa proyek infrastruktur sering kali mengalami penundaan karena masalah pembebasan lahan. Namun, rel kereta api cepat utara-selatan merupakan prioritas utama dengan dukungan politik yang kuat, dan sumber daya domestik dan internasional akan dimobilisasi untuk memastikan penyelesaian yang tepat waktu.

Kereta cepat Vietnam akan memiliki jalur ganda dengan lebar rel 1.435 mm, dialiri listrik untuk kecepatan desain 350 kpj dan kapasitas beban 22,5 ton per gandar.

Jalur sepanjang 1.541 km tersebut akan mencakup 23 stasiun penumpang dan lima stasiun barang, yang melayani penumpang dan jika diperlukan ada kereta pengangkut barang. Kereta api utara-selatan saat ini akan terus melayani perjalanan barang dan penumpang jarak pendek.

Proyek ini diharapkan akan ditinjau untuk mendapatkan persetujuan investasi selama sesi kedelapan Majelis Nasional ke-15, yang dimulai pada tanggal 20 Oktober.

Mat Solar atau yang dikenal sebagai Bajuri dalam serial Bajaj Bajuri dikabarkan belum menerima pembayaran lahan proyek Tol Serpong-Cinere. Informasi tersebut disampaikan oleh Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng yang menjadi lawan main Mat Solar dalam serial tersebut.

Mengutip CNN Indonesia, momen itu terjadi usai Rieke Diah menjenguk Mat Solar, lawan mainnya dalam sitkom Bajaj Bajuri. Ia lantas kaget melihat tanah rekan kerjanya itu dipakai untuk jalan tol, tetapi belum dibayar.

Terkait hal tersebut, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Rustanto mengatakan, realisasi anggaran untuk pengadaan lahan tol tersebut telah mencapai 99,92%.

"Saya juga sempet baca beritanya, kebetulan dari Mbak Oneng, memang di data kami untuk Serpong-Cinere kalau alokasi, realisasi dananya sudah 99,92% sudah hampir selesai," katanya di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Terkait kasus Mat Solar, dia mengatakan, dalam tahap konsinyasi. Dia bilang, untuk pembayaran lahan tersebut menunggu keputusan pengadilan.

"Terkait dengan kasus ini kami cek tadi, itu memang dia konsinyasi sejak tahun 2019, jadi kalau konsinyasi tentu menunggu keputusan pengadilan, once keputusan pengadilan keluar tentu pembayarannya akan bisa dilakukan," ungkapnya.

Melalui Instagramnya, Oneng mengatakan, tanah Mat Solar belum dilunasi sejak tahun 2019. Padahal, Tol Serpong-Cinere sudah beroperasi.

"Kirain udah beres urusan tanah#BangJuriyang dipake negara buat jalan tol Cinere-Serpong. Masalahnya ntu jalan tol udah operasi, kenape tanah Bang Juri belom lunas dari 2019," tulis Oneng di Instagram.

[Gambas:Instagram]

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen mengajar di SMAN 1 Tanjung Pandan. Hal itu dilakukan dalam rangka upaya Kemenkeu memperkenalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada murid di Sekolah Menengah Atas (SMA).

"Kemenkeu Mengajar yang telah memasuki gelaran ke-9nya ini merupakan sebuah upaya kolektif mendidik generasi penerus bangsa. Utamanya dalam mengenalkan instrumen vital kita dalam bernegara, APBN #UangKita," kata dia dalam unggahannya di Instagram resmi @smindrawati, Senin (7/10/2024).

Sri Mulyani mengatakan inisiasi ini merupakan kerja bersama relawan dari pegawai Kemenkeu di berbagai unit eselon I baik di pusat maupun seluruh daerah Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.

Dalam beberapa foto yang diunggah, Sri Mulyani melalukan berbagai kegiatan, mulai dari berinteraksi langsung di lapangan sekolah. Sri Mulyani juga mengambil kesempatan untuk mengajar di ruang kelas SMAN 1 Tanjung Pandan.

Tidak ketinggalan, Sri Mulyani juga menyempatkan untuk berfoto bersama dengan murid dan guru-guru.

"Upaya dan sambutan pihak sekolah pagi ini pun sangat hangat. Bapak Ibu Guru, hingga seluruh siswa dan siswi tidak hanya mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas, namun juga turut menyiapkan berbagai kesenian tradisional serta karya seni mereka yang begitu indah," jelasnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan saat ini Indonesia impor 1 juta barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di dalam negeri. Padahal dulu Indonesia bisa ekspor 1 juta barel minyak per hari.

"Kalau kita menengok ke belakang, hampir 30 tahun lalu, 96, 97, lifting minyak kita itu kurang lebih sekitar 1.600.000 barel per day dan konsumsi kita tidak lebih dari 600-700 ribu barel per day, kita masih bisa ekspor kurang lebih sekitar 1 juta dan pendapatan negara waktu itu kurang lebih sekitar 40-50%," kata Bahlil dalam acara Malam Penghargaan Keselamatan Migas, Senin (7/10/2024).

Bahlil menyebut kondisi ini terjadi karena produksi minyak di dalam negeri terus menurun. Di sisi lain, konsumsi semakin bertambah.

"2024, 2023, 2022 itu lifting kita menurun terus bahkan sekarang tinggal hampir 600 ribu barel, konsumsi kita sekarang 1 juta. Jadi terbalik, tahun 96, 97 kita ekspor 1 juta, sekarang kita impor 1 juta barel per day. Jadi ini kondisi yang membuat kita harus mengambil tanggung jawab semua," terang mantan Menteri Investasi/Kepala BKPM ini.

Menurut Bahlil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan kontraktor hulu yang sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan lifting minyak. Ke depan, pemerintahan mendatang di bawah Prabowo Subianto disebut akan menjalankan program kedaulatan energi.

"Ke depan, Pak Prabowo dan Mas Gibran itu punya satu program, salah satu di antaranya kedaulatan energi, selain kedaulatan pangan," imbuhnya.

Bahlil pun membeberkan upaya ke depan untuk meningkatkan lifting migas. Pertama dengan memangkas perizinan dan di saat bersamaan mengubah gross split dengan cost recovery.

"Sekarang kita ubah gross split dengan cost recovery. Ada gross split yang baru itu tadinya 29 item, saya baca sendiri apa ini kok kriterianya panjang sekali, belum pengusaha, baru saya menteri baca, saya bilang ini sebagiannya abuleke ini. Maka kemudian kita ramping dari 29 menjadi 5 item untuk diberikan keleluasaan bagi kontraktor untuk memilih jalur mana agar kemudian bisa kita mengoptimalkan dan percepatan terhadap proses lifting kita," tutur Bahlil.

Aktor sekaligus pengusaha Raffi Ahmad dipercaya menjabat Wakil Ketua Umum (Waketum) bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Raffi Ahmad masuk di kepengurusan Kadin 2024-2029 yang dipimpin Anindya Bakrie.

"Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku ketua umum yang sudah mempercayakan kami. Di sini saya, Raffi Ahmad dan Pak Boby, kami dipercayakan, kalau saya selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," katanya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Raffi mengatakan, pengusaha siap bersinergi dengan pemerintah. Ia pun percaya sinergi pengusaha dengan pemerintah akan semakin baik setelah Prabowo-Gibran resmi dilantik.

"Jadi memang sama-sama kita bersinergi untuk seluruh pengusaha, Kadin ini bersinergi dengan pemerintahan. InsyaAllah nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik pasti sinergi kita juga akan lebih baik, mudah-mudahan Mas Anin juga bisa terus menjembatani apa yang memang diinginkan terbaik," ujarnya.

"Pastinya tujuan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, tentunya juga untuk para pebisnis-pebisnis Indonesia semuanya bisa bersinergi dengan baik," sambungnya.

Raffi baru akan menyusun programnya di Kadin secara rinci usai pergantian pemerintahan. Kepengurusan Kadin 2024-2029 diumumkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya.

Ia juga sekaligus mengumumkan kembali posisi Anindya sebagai Ketua Umum Kadin. Namun demikian, dalam agenda tersebut tidak terlihat kehadiran Arsjad Rasjid.

"Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bapak Arsjad Rasjid. Ini luar biasa, Pak Ketum ini, ya ini Pak Anin luar biasa, Pak Hasim, ya. Masih memberikan penghargaan kepada Pak Arsjad Rasjid," kata Mulyadi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mewajibkan kepemilikan Sertifikat Laik Operasi (SLO) untuk setiap instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), tak terkecuali PLTS Atap. Kepemilikan SLO dinilai penting untuk pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan dan mencegah terjadinya busur listrik pada instalasi tenaga listrik.

"Instalasi PLTS Atap sebelum dioperasikan wajib memiliki SLO. Instalasi PLTS Atap yang dinyatakan laik menghindarkan kita dari bahaya listrik atau busur listrik," kata Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM M.P. Dwinugroho dalam keterangan tertulis, Senin (7/10/2024).

Seperti diketahui, busur listrik merupakan pelepasan arus listrik (elektron) melintasi celah dalam suatu rangkaian listrik/instalasi listrik. Jika terus-menerus hal ini dapat meningkatkan suhu atau panas pada titik loncatan elektron tersebut sehingga dapat menimbulkan percik api.

Dalam mendukung pengembangan PLTS guna pemenuhan kewajiban SLO, saat ini jumlah badan usaha pelaksana usaha penunjang tenaga listrik di subbidang PLTS semakin meningkat. Hal itu terlihat dari semakin bertambahnya badan usaha jasa pembangunan dan pemasangan instalasi PLTS, Lembaga Inspeksi Teknik sebagai badan usaha pemeriksaan dan pengujian instalasi PLTS, dan pihak pabrikan atau industri dari pengembang PLTS Atap.

Dengan semakin banyaknya badan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang bekerja di subbidang PLTS, Nugroho berharap badan usaha dapat bersaing dan berkompetisi secara sehat dengan memberikan layanan berkualitas sesuai pedoman mutu dan tetap memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

Koordinator Kelaikan Teknik dan Keselamatan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Wahyudi Joko Santoso menyampaikan poin-poin penting untuk mencegah terjadinya busur listrik. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah dengan diterapkannya keselamatan ketenagalistrikan pada seluruh tahapan kegiatan ketenagalistrikan.

"Pemenuhan keselamatan ketenagalistrikan dari tahap perencanaan, pembangunan dan pemasangan, pemeriksaan dan pengujian, sampai tahap operasi dan pemeliharaan serta pengawasan instalasi tenaga listrik, " papar Wahyudi.

Sebelum beroperasi, instalasi tenaga listrik pada PLTS Atap harus terlebih dahulu dilakukan sertifikasi oleh Lembaga Inspeksi Teknik untuk memastikan bahwa instalasi telah berfungsi sesuai persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan.

Hasil pemungutan suara dari referendum, masyarakat Kazakhstan telah memberikan suara mengenai rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di negara itu.

Kemudian hasil yang keluar menunjukkan sebagian besar masyarakat mendukung gagasan yang dipromosikan oleh kabinet Presiden Kassym-Jomart Tokayev. Pembangunan PLTN itu sebagai cara untuk menghentikan PLT batu bara yang mencemari lingkungan.

Komisi Pemilihan Umum Pusat menyebut hampir 64% pemilih terdaftar memberikan suara mereka pada pukul 8 malam waktu setempat. Sementara Lembaga survei lokal SOCIS-A dari sekitar 284.000 pemilih menunjukkan 69,8% dari mereka memberikan suara mendukung rencana pembangunan PLTN.

Kazakhstan sendiri sudah mengimpor listrik, sebagian besar dari Rusia. Importasi dilakukan karena fasilitas sendiri banyak sudah tua, sehingga kesulitan memenuhi permintaan domestik. Sementara batu bara dianggap sebagai sumber energi yang paling berpolusi.

Pemerintah mengatakan pasokan energi yang andal diperlukan untuk melengkapi sumber terbarukan seperti tenaga surya dan angin.

Karena Kazakhstan adalah salah satu produsen uranium terbesar di dunia, tenaga nuklir adalah pilihan yang logis. Kebutuhan biaya pembangunan PLTN itu diperkirakan akan menelan biaya US$ 10 miliar- US$ 12 miliar

Namun, rencana tersebut juga telah menghadapi kritik publik karena kekhawatiran tentang bahaya pengujian nuklir dan dicurigai Rusia akan terlibat dalam proyek tersebut.

"Saya telah sampai pada kesimpulan bahwa keputusan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir, dan membangunnya dengan (perusahaan nuklir negara Rusia) Rosatom, telah dibuat di (kantor Tokayev) dan masyarakat Kazakhstan diundang ke tempat pemungutan suara sebagai 'notaris' untuk mengesahkan keputusan ini dengan suara mereka," tulis blogger populer Vadim Boreiko.

Pasangan Calon (paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 1 Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) dan Paslon Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) memaparkan program kerja mereka ke depan di pemerintahan Jakarta untuk mengatasi permasalahan banyaknya PHK terhadap Gen Z.

Pembahasan ini dimulai saat pasangan Rido diberikan kesempatan untuk bertanya kepada pasangan Pram-Doel terkait masalah banyaknya pekerja dari generasi z ini yang mengalami pemutusan kerja.

Dalam kesempatan itu, Pramono menjawab akan mengupayakan agar para pekerja bisa work from anywhere (WFA) alias kerja dari mana saja. Sebab menurutnya hal ini terbukti bisa meningkatkan produktivitas para pekerja, khususnya kalangan gen z.

"Yang pertama bagaimana dengan gen z dulu, saya punya pengalaman yang namanya gen z supaya dia tidak di PHK, di tempat kami kami melakukan apa yang disebut dengan bisa bekerja dari manapun," jawab Pramono dalam debat pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu (6/10/2024).

"Kementerian Sekretariat Kabinet sudah menerapkan itu dan hasilnya produktivitas betul-betul tinggi dan sangat memuaskan. Sehingga dengan demikian kalau saya menjadi gubernur jakarta maka program bekerja dari mana saja akan kami lakukan," tambahnya lagi.

Nantinya, Paslon nomor urut tiga ini berencana untuk membuat sistem kerja di mana dalam seminggu dua hari kerja di kantor (WFO) dan tiga hari kerja di rumah (WFH).

"Untuk itu dua hari di kantor, tiga hari di rumah, dan mereka bisa bekerja dengan baik. Bagaimana dengan gen z yang di-PHK," tegasnya.

Sedangkan untuk para pekerja gen z yang sudah terlanjur terkena PHK, ia berencana untuk memberikan bimbingan konseling. Bimbingan ini dapat diakses melalui hotline atau telpon dan terbuka selama 24 jam.

"Pertama kami membuka konseling 24 jam, mereka bisa curhat apapun, mereka bisa menyampaikan unek-uneknya, yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang menjadi tekanan ataupun pikiran para gen z ini ada tempat penyalurannya. Untuk itu konselingnya 24 jam, nggak perlu capek-capek naik apa saja, cukup di telpon 24 jam untuk itu," jelas Pramono.

Di luar itu, ia berencana untuk mengarahkan para pekerja generasi z ini untuk bekerja di bidang-bidang industri kreatif. Tentu arahan ini diberikan kepada mereka yang berminat untuk mendalami industri tersebut.

"Dalam jangka panjang, bagaimanapun gen z ini mempunyai potensi yang luar biasa, gen z maupun milenial. Bagi saya pribadi, ini potensi, ekonomi kreatif harus ditimbulkan dan mereka mau bekerja berdasarkan itu," ungkapnya.

Setelah itu paslon nomor urut satu, RK-Suswono, diminta untuk memberikan tanggapan atas jawaban Pramono-Rano Karno. Dalam kesempatan ini RK sempat menyampaikan bahwa ia sepakat untuk menjalankan program kerja dari manapun alias WFA.

Namun bedanya, pasangan ini berencana untuk menyediakan fasilitas 'kantor' bagi para pekerja gen z dengan biaya sewa gratis. Lengkap dengan fasilitas kopi yang juga gratis.

"Setuju work from anywhere, bedanya InsyaAllah pasangan Rido akan memperbanyak coworking-coworking yang sewanya gratis buat gen z di Jakarta, termasuk minum kopinya. Karena gen z ini konsumsi kopinya besar dan mahal, nanti kita kasih gratis kopinya," kata RK menanggapi jawaban Pramono.

Sama seperti paslon Pramono-Rano Karno, RK juga mengaku akan menggenjot para pekerja khususnya gen z untuk bekerja di sektor industri kreatif dan digital.

"Mari fokus ke ekonomi baru yaitu ekonomi digital, ekonomi kreatif, yang akan berbeda dengan ekonomi orang tuanya yang sifatnya 9-5 yang bisa di mana saja dan kapan saja," terangnya.

Kemudian pasangan ini juga berencana untuk memberikan dana bantuan sosial selama 3 bulan bagi mereka yang terkena PHK sebelum akhirnya bisa melamar atau mendapatkan pekerjaan baru. Namun untuk besaran bantuan ini masih akan disesuaikan dengan postur APBD Jakarta ke depan.

"Secara teknis kalau mereka kena PHK, pasangan Rido akan bikin program memberikan dana kekuatan sosial selama 3 bulan sebelum mereka bisa melamar kerja lagi. Nanti angkanya kita hitung sesuai kebutuhan APBD," kata RK.