Dua jabatan diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Dua hari berturut-turut Luhut dilantik Prabowo untuk dua jabatan berbeda

Pertama, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi era Presiden Joko Widodo itu diangkat Prabowo menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Senin (21/10/2024).

Pengangkatan Luhut berdasarkan Keputusan Presiden 139 P 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Kedua, pada keesokannya, Selasa (22/10), Luhut diangkat Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden di Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Pengangkatan Luhut tersebut berdasarkan Keputusan Presiden nomor 140 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden melandasi penunjukkan Luhut.

Ditemui usai dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut mengatakan dirinya diminta Prabowo membantu tata kelola di pemerintahan menjadi lebih baik. Hal ini salah satunya dengan mendorong digitalisasi.

"Presiden Prabowo minta membantu agar tata kelola kita lebih baik. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu akan bisa buat kita jadi lebih efisien," kata Luhut.

Namun di hari berikutnya, usai dilantik menjadi Penasihat Khusus Presiden, Luhut justru diam seribu bahasa

Restu Istri Luhut untuk Jabatan Baru

Sebelumnya Luhut sempat mengungkap kisah di balik jabatan barunya. Menurut Luhut istrinya, Devi Simatupang, sempat diminta restu oleh Prabowo, agar Luhut diizinkan masuk Kabinet. Kisah itu dibagikan Luhut di akun Instagram @luhut.pandjaitan yang diunggah pada Senin 21 Oktober.

Purnawirawan TNI itu mengatakan dia dan istrinya, Devi Simatupang, bertemu dengan Prabowo di acara Gala Dinner AKABRI 67/70 pada 21 Juli 2024.

Saat itu Prabowo bercerita mengenai tantangan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia ke depan. Di momen itu, Prabowo lalu meminta izin kepada Devi Simatupang untuk memperbolehkan Luhut mengemban posisi baru di pemerintahan.

"Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau meminta izin kepada istri saya untuk 'memperbolehkan' suaminya ini menerima tanggung jawab baru di posisi yang baru. Saat itu, istri saya hanya tersenyum lebar saja," cerita Luhut di akun Instagram pribadinya.

Penasaran siapa saja lima Menteri tersebut dan berapa nilai harta kekayaannya? Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)

Presiden Prabowo Subianto mau membawa Indonesia untuk masuk geng ekonomi Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan atau yang dikenal dengan nama BRICS. Alasannya untuk menjaga prinsip gerakan non blok yang dianut Indonesia.

Demikian kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

"Kalau BRICS kan itu salah satu dari arahan Bapak presiden karena jelas dalam pidatonya non blok, maka semua blok juga kita monitor dan kita jajaki," kata Airlangga.

Airlangga memastikan perwakilan pemerintah Indonesia menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia pada 22-24 Oktober 2024. Sayangnya ia belum bisa memastikan apakah Prabowo akan langsung hadir dalam pertemuan itu atau tidak.

Menteri Luar Negeri Sugiono disebut sudah terjadwal untuk menghadiri KTT BRICS di Rusia itu. Ia akan hadir didampingi Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat.

"Kemungkinan ada (yang hadir) karena beberapa waktu lalu juga ada pertemuan dari segi partai politik," ucap Airlangga.

Dikutip dari situs BRICS, geng lima negara itu menyumbang sekitar 27% dari produk domestik bruto (PDB) global dengan kekuatan populasi BRICS adalah 2,88 miliar atau sekitar 42% dari seluruh populasi global.

Terpisah, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Sugiono akan menghadiri konferensi tingkat tinggi (KTT) BRICS di Kazan, Rusia, yang berlangsung pada 22-24 Oktober. Hal itu diungkap Wakil Menlu RI Arif Havas Oegroseno.

"Iya, beliau (Menlu Sugiono) ada konferensi kalau nggak salah. Pak Menlu akan pergi ke Kazan," kata Arif kepada wartawan di kantor Kemlu RI, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Rencananya, Menlu Sugiono akan didampingi oleh Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemenlu RI Tri Tharyat.

Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2025 akan diumumkan bulan depan, tepatnya 24 November 2024. Apakah akan ada kenaikan?

Kementerian Ketenagakerjaan menyebut belum bisa mengatakan apakah akan ada keputusan naik atau tidaknya UMP.

"UMP kan tanggal 21 paling lambat ditetapkan November. Sekarang baru Oktober," kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI & Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Indah menyebut ada usulan dari Dewan Pengupahan Nasional untuk menaikkan terkait rumus perhitungan dari UMP itu dalam Peraturan Pemerintah (PP) 51/2023 tentang Pengupahan sebagai pengganti PP Nomor 36 Tahun 2021.

"Sesuai PP 51 (alpha) sampai 0,3. Dewan pengupahan nasional sudah bersidang ada usulan ke pemerintah 0,35," terangnya.

Namun, diakui memang ada perbedaan antara keinginan dari pengusaha dan pekerja. Dirinya meyakini akan ada titik terang dari kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Menaker yang baru.

"Beda mau pengusaha dan maunya pekerja, tetapi insyaallah dari Pak Menteri," pungkasnya.

Sebagai informasi, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh dan berbagai serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi besar-besaran pada tanggal 24 Oktober 2024.

Aksi ini diikuti tidak kurang dari tiga ribu buruh dari wilayah Jabodetabek membawa dua tuntutan utama, pertama, naikkan upah minimum tahun 2025 minimal 8-10%, dan kedua, cabut UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.

"Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8-10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti. Pada dua tahun terakhir, buruh hanya mendapatkan kenaikan upah sebesar 1,58%, yang bahkan lebih rendah dari inflasi 2,8%. Ini artinya buruh mengalami kerugian hingga 1,3% setiap bulan," jelas Said Iqbal, Presiden KSPI dan Partai Buruh.

Budiman Sudjatmiko yang baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan berjanji akan menyelamatkan berbagai pihak dari ancaman kemiskinan. Salah satunya kelas menengah Indonesia yang belakangan ini sedang disorot rawan terjun ke jurang kemiskinan.

Dia mengatakan instansinya bukan cuma diminta untuk menaikkan kelas masyarakat yang sudah miskin, namun juga harus menjaga masyarakat yang rentan miskin tidak terjun ke jurang kemiskinan.

Eks aktivis 1998 itu pun mengungkapkan beberapa contoh kelompok masyarakat yang rentan jatuh miskin. Misalnya saja, para korban PHK ataupun korban bencana.

"Orang yang terancam miskin harus diselamatkan. Siapa yang terancam miskin? Ya mungkin pekerja-pekerja pabrik yang melakukan mekanisasi, digitalisasi, robotisasi ter-PHK. Atau mereka menjadi korban bencana alam, atau ya akibat-akibat mekanisasi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bangkrut, segala macam," beber Budiman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Dari situ, Budiman mengungkapkan kelas menengah juga menjadi salah satu kelompok yang rentan terjun ke jurang kemiskinan. Mantan anggota DPR itu menekankan masalah ini akan menjadi perhatian utama Badan Pengentasan Kemiskinan.

"Atau juga kelas menengah yang barangkali juga mengalami persoalan-persoalan karena disrupsi teknologi, yang berdampak sosial, itu juga menjadi perhatian dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan," tegas Budiman.

"Selain yang memang hidup dalam garis kemiskinan selama ini, tapi mereka yang terancam miskin juga harus diselamatkan," katanya.

Presiden Prabowo Subianto, kata Budiman, menitipkan kepadanya agar kemiskinan bisa ditekan dengan pesat di Indonesia selama 5 tahun ke depan.

"Seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis sampai 5 tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin, seperti itu," pungkas Budiman.

Simak Video: Budiman Jelaskan Tugas Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

[Gambas:Video 20detik]

Eks menteri-menteri bidang ekonomi di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhyono dan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) diangkat Presiden Prabowo Subianto sebagai penasihat dan utusan khusus. Ada sekitar 3 orang menteri senior yang dijadikan 'pembisik' khusus oleh Prabowo.

Prabowo baru saja melantik penasihat dan utusan khusus untuknya. Ada sederet nama yang menjadi penasihat dan utusan khusus di berbagai bidang.

Beberapa menteri ekonomi senior yang diangkat Prabowo menjadi penasihat dan utusan khusus mulai dari eks Menko Kemaritiman dan Investasi era Jokowi, Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut ditunjuk Prabowo jadi Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Kemudian muncul juga nama Bambang Brodjonegoro yang pernah bolak-balik menjabat di Kementerian Keuangan baik sebagai wakil menteri hingga jadi menteri di era SBY dan Jokowi. Bambang sendiri dijadikan Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional.

Muncul juga nama Purnomo Yusgiantoro yang pernah menjadi Menteri ESDM di era Presiden SBY, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Abdurrahman Wahid. Purnomo juga sempat jadi Menteri Pertahanan saat SBY menjabat. Oleh Prabowo, Purnomo dijadikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi.

Mari Elka Pangestu, yang dikenal sebagai menteri senior di era SBY juga dapat tugas baru dari Prabowo sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral. Mari pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Simak: Video Prabowo Lantik Luhut hingga Wiranto Jadi Penasihat Khusus Presiden

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto hari ini melantik beberapa Kepala Badan. Salah satunya adalah Budiman Sudjatmiko yang diangkat Prabowo menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Prabowo juga melantik dua wakil kepala badan yang menemani Budiman. Pertama, Nanik Sudaryati Deyang dan kedua Iwan Sumule.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden nomor 145 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Kemudian dilanjutkan pembacaan sumpah yang dilakukan Prabowo dan diikuti para tokoh yang dilantik.

Berikut sumpah yang dibacakan Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik:

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab"

Prabowo juga melantik eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Darmansyah Hadad menjadi Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Muliaman ditemani satu wakil kepala badan, yaitu Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang

Kemudian Prabowo juga melantik Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang dijabat Haikal Hassan. Eks Wakil Menteri Ketenegakerjaan Afriansyah Noor dilantik juga menjadi Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Hal ini dilakukan dengan Keputusan Presiden...

Muliaman Darmansyah Hadad, eks Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dilantik Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Muliaman ditemani satu wakil kepala badan, yaitu Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang yang juga dilantik dalam waktu yang sama.

Sekadar informasi, Muliaman merupakan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017. Muliaman juga pernah menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) dan dia juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Swiss.

Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024). Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden no 142 P tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Kemudian dilanjutkan pembacaan sumpah yang dilakukan Prabowo dan diikuti para tokoh yang dilantik. Berikut sumpah yang dibacakan Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik:

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,".

Bank Indonesia (BI) membuka lowongan kerja (loker) jalur special hire (SH) dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Periode pendaftaran dibuka mulai 20-25 Oktober 2024 secara online.

"Bank Indonesia membuka peluang emas bagi Anda melalui Rekrutmen Jalur Special Hire dan Tenaga Kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Kami mencari individu berpengalaman dan berkompeten yang siap berkontribusi untuk kemajuan Bank Indonesia," tulis BI dilansir dari situs resmi, Selasa (22/10/2024).

Melansir dari situs resmi BI membuka beberapa loker untuk kedua jalur tersebut. Misal di jalur special hire, BI membuka lowongan untuk posisi Pengawas Yunior Asesmen SP dan Surveilans PSP Besar, Pengawas Yunior Surveilans Market, Pengelola Portfolio Yunior, Analisis SI Yunior, dan Spesialis SI Yunior Network Cloud Engineer.

Untuk jalur PKWT, BI membuka beberapa posisi, seperti Analis Yunior Perizinan SP, Asisten Analis Pengembangan UMKM, KL, dan Syariah, Analisis Yunior Asesmen Surveilans Makroprudensial, Moneter, dan Market, Ekonom Yunior Fungsi Asesmen, hingga Analisis Yunior Hubungan Internasional.

Bagi yang berminat mendaftar, perlu mengetahui syarat dan kualifikasi agar memenuhi ketentuan yang ditetapkan BI. Berikut kualifikasi dan syaratnya:

Kualifikasi

- Warga Negara Indonesia
- Sehat Jasmani dan Rohani
- Bersedia patuh pada ketentuan rekrutmen Bank Indonesia

Syarat

- Diutamakan aktif berorganisasi
- Memiliki sertifikat keahlian yang dapat mendukung posisi yang dituju
- Tidak sedang menjalani ikatan dinas/bersedia melepas ikatan dinas dengan institusi lain apabila diterima pada posisi yang dituju

Presiden Prabowo Subianto memisahkan Kementerian Koperasi dengan UMKM dalam Kabinet Merah Putih. Menteri Koperasi dijabat Budi Arie Setiadi, dan Menteri Koperasi dijabat Maman Abdurrahman, politikus Golkar.

Menurut Budi Arie pemisahan kementerian ini tak lepas dari mimpi besar Prabowo yang ingin mengembangkan koperasi menjadi lebih besar sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Budi Arie mimpi ini tak lepas dari kiprah kakek dan ayah Prabowo yang memang berkontribusi dalam sektor koperasi.

"Karena Pak Prabowo bilang ini warisan kakek saya Pak Margono Djojohadikusumo dan juga bapaknya, Profesor Soemitro Djojohadikusumo," kata Budi dalam sambutannya, di Gedung Kemenkop UKM, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Budi pun mengaku optimistis koperasi di Indonesia dapat tumbuh lebih besar. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini berjanji tidak akan banyak teori saja, tapi langsung bertindak.

"Jadi bisa dibayangkan Kementerian Koperasi ini dengan passion dari Presiden ke-8 harusnya bisa besar. Karena itu kita nggak akan banyak, teori yang penting action," terangnya.

Target Budi Arie adalah digitalisasi koperasi. Dia bilang saat ini masyarakat Indonesia yang berkoperasi kurang dari 10% dari total jumlah masyarakat. Angka ini lebih sedikit dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dengan total 125 juta.

"Koperasi ini sangat miris di Indonesia di mana dari 27 juta orang berkoperasi, kurang dari 10% masyarakat Indonesia beroperasi dibandingkan negara yang individualis kapitalis liberalis seperti Amerika Serikat ternyata 125 juta," jelasnya.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman juga menjelaskan pemisahan Kemenkop UKM. Dia bilang Prabowo ingin mengamankan sektor UMKM yang menyumbang kurang lebih sekitar 90-95% tenaga kerja informal.

"Di mana itu sebagian sektor informal. Artinya kita berkepentingan menjaga sektor informal ini tidak goyang. Nah salah satunya adalah memberikan kepastian terkait pinjaman modal, supporting teknologi dan hal hal administrasi yang lain. Maka dari itu kenapa pemerintah Pak Prabowo ini memisahkan antara koperasi dengan UMKM," kata Maman di Gedung Smesco, Jakarta.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). Pencabutan Izin ini dikarenakan perusahaan platform pinjaman online (pinjol) tersebut melakukan pelanggaran ketentuan yang berujung pada kasus gagal bayar.

Pencabutan ini diputuskan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Perusahaan yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan ini telah melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sekaligus kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengatakan pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," terang Ismail dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Berkaitan dengan hal tersebut, OJK telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, seperti Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham perusahaan pinjol tersebut tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK Tegaskan Hasil PKPU Tidak Hapus Pidana

OJK terus mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree, seperti melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

OJK menegaskan hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurus Investree. Kemudian Investree harus melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tak ketinggalan, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi serta pihak-pihak lainnya dan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

"Melakukan penelusuran aset (asset tracing) Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan. Mengupayakan untuk mengembalikan Saudara Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," tambah dia.

Terkait dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya nenghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Lalu melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Investree juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban kepada lender, borrower. Kemudian perusahaan pinjol tersebut juta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," tegas Ismail.

Selain itu, menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud. Terkait hal ini, nasabah/masyarakat dapat menghubungi Investree pada beberapa saluran, seperti nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id.

Nasabah juga dapat mendatangi kantornya di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

Sebagai informasi, Investree telah menjadi sorotan karena terdapat kredit macet di perusahaan tersebut. Kondisi menjadi tambah buruk dalam waktu bersamaan Direktur Utama Investree Adrian Gunadi mundur dari jabatannya pada awal 2024.

Dalam catatan detikcom, dikutip dari situs resmi perusahaan TWP90 yang mengukur tingkat wanprestasi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo Investree mencapai 12,58%.

Artinya ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayarkan oleh nasabah selama 90 hari setelah jatuh tempo. Tercatat per 2 Januari 2024 total pinjaman outstanding Investree mencapai Rp 444,69 miliar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). Pencabutan Izin ini dikarenakan perusahaan platform pinjaman online (pinjol) tersebut melakukan pelanggaran ketentuan yang berujung pada kasus gagal bayar.

Pencabutan ini diputuskan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Perusahaan yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan ini telah melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sekaligus kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengatakan pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," terang Ismail dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Berkaitan dengan hal tersebut, OJK telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, seperti Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham perusahaan pinjol tersebut tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK Tegaskan Hasil PKPU Tidak Hapus Pidana

OJK terus mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree, seperti melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

OJK menegaskan hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurus Investree. Kemudian Investree harus melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tak ketinggalan, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi serta pihak-pihak lainnya dan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

"Melakukan penelusuran aset (asset tracing) Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan. Mengupayakan untuk mengembalikan Saudara Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," tambah dia.

Terkait dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya nenghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Lalu melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Investree juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban kepada lender, borrower. Kemudian perusahaan pinjol tersebut juta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," tegas Ismail.

Selain itu, menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud. Terkait hal ini, nasabah/masyarakat dapat menghubungi Investree pada beberapa saluran, seperti nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id.

Nasabah juga dapat mendatangi kantornya di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

Sebagai informasi, Investree telah menjadi sorotan karena terdapat kredit macet di perusahaan tersebut. Kondisi menjadi tambah buruk dalam waktu bersamaan Direktur Utama Investree Adrian Gunadi mundur dari jabatannya pada awal 2024.

Dalam catatan detikcom, dikutip dari situs resmi perusahaan TWP90 yang mengukur tingkat wanprestasi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo Investree mencapai 12,58%.

Artinya ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayarkan oleh nasabah selama 90 hari setelah jatuh tempo. Tercatat per 2 Januari 2024 total pinjaman outstanding Investree mencapai Rp 444,69 miliar.