Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati di media sosial untuk berhati-hati dengan informasi yang beredar.

Dari akun TikTok resmi ojk_indonesia ditampilkan sebuah video berdurasi 35 detik yang menarasikan sejumlah bank yang akan segera ditutup.

Video tersebut telah diberikan cap berwarna merah dan tanda seru bertuliskan HOAX.

"Sobat OJK, hati-hati kalau baca informasi di sosmed ya. Apalagi kalau dari sumber yang tidak terpercaya. Banyak informasi yang tidak benar, seperti potongan konten yang satu ini. Yuk, jadi smartzen dan bijak menerima informasi," tulis OJK, dikutip Selasa.

Anindya Bakrie ditunjuk oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Delegasi ASEAN Business and Investment Summit.

Surat yang bernomor 588/M-DAG/SD/10/2024 ini diteken oleh Zulkifli Hasan pada 4 Oktober 2024 ini juga menunjuk Bernardino Moningka Vega dan John Riady sebagai delegasi.

Surat ini juga ditembuskan ke sekretaris umum ASEAN dan ketua umum Kamar dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia).

ASEAN BAC adalah wadah dari pebisnis seluruh negara anggota ASEAN yang harus bisa membantu negara ASEAN mewujudkan sentralitas ASEAN sebagai visi utama kawasan ini.

Sebelumnya diberitakan Anindya menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Dia mengatakan, Munaslub itu merupakan inisiasi dari Kadin provinsi dan asosiasi dalam menyikapi dinamika organisasi.

"Sabtu lalu, saya hadir di Munaslub Kadin 2024 yang merupakan aspirasi Kadin Provinsi (Kadinda) dan Asosiasi/Himpunan (ALB) yang menyikapi dinamika organisasi dan menginginkan Kadin yang netral dan konsisten sebagai mitra strategis pemerintah," tulisnya seperti dikutip Selasa (17/9/2024).

Dalam acara tersebut, hadir juga Ketua MPR sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum Pertahanan dan Keamanan Kadin Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan Menteri Investasi Rosan P Roeslani. Dia mengatakan, para pengusaha senior pun juga hadir.

"Hadir Ketua MPR yang juga Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan HanKam Kadin Bambang Soesatyo, Menteri Investasi yang juga Ketum Kadin Indonesia 2015-2020 Rosan Roeslani dan Ketua Dewan Kehormatan, pengusaha senior dan pendiri HIPMI Abdul Latief, WKU Wantim Erwin Aksa," katanya.

Bank DKI resmi memperoleh hak nama atas Stasiun MRT Bundaran HI. Peresmian hak penamaan atau naming right Stasiun MRT Bundaran HI Bank DKI dilakukan pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Perjanjian kerja sama dilakukan antara Direktur Utama PT MRT Jakarta (Perseroda) Tuhiyat dan Direktur Utama Bank DKI, Agus Haryoto Widodo. Sementara peresmian nama dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo.

"Dengan adanya naming right ini kami berharap dapat meningkatkan eksposur dan awareness Bank DKI, sehingga kami bisa terus menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Jakarta, Khususnya dalam mendukung agenda Jakarta sebagai kota bisnis bertaraf global," kata Agus di Stasiun MRT Bundaran HI Bank DKI, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Untuk tahap awal, kontrak kerja sama naming right ini berlaku selama tiga tahun. Sayangnya tidak dijelaskan berapa nilai kerja sama antara MRT Jakarta dan Bank DKI.

Agus menambahkan, Bank DKI sudah melakukan kerja sama serupa untuk meningkatkan awareness perusahaan. Salah satunya kerja sama dengan TransJakarta untuk penamaan Halte Senayan Bank DKI.

Sementara itu, Tuhiyat menjelaskan bahwa naming right adalah upaya perusahaan untuk mempertahankan keberlanjutan. Kontribusi naming right terhadap pendapatan MRT Jakarta sekitar 30-40%.

"Kami dalam rangka juga untuk mempertahankan sustainability perusahaan, going concern perusahaan juga mengupayakan satu inovasi yang kita namakan dengan bisnis hak penamaan stasiun. Nah, MRT Jakarta itu merupakan pionir di bisnis ini," ujar Tuhiyat.

Dari 13 stasiun MRT Jakarta yang ada, 8 stasiun yang sudah dikerjasamakan untuk naming right, termasuk dengan Bank DKI. Adapun Bank DKI merupakan perusahaan BUMD pertama yang bekerjasama untuk naming right.

"Kita dari 13 stasiun yang ada di MRT untuk fase 1 itu ada 7 stasiun Yang sudah melakukan bisnis hak penamaan stasiun Nah, sekarang pada hari ini ditambah dengan satu stasiun yaitu stasiun Bundaran Hotel Indonesia," tutupnya

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menjawab isu tentang kelanjutan jabatannya sebagai menteri di pemerintahan era Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Anas mengaku tidak mengetahui tentang informasi yang beredar tersebut. Ia menyebut jelang akhir masa jabatannya ini dirinya fokus bekerja.

"Saya sendiri tidak tahu, jadi fokus kami sekarang bekerja, pekerjaan banyak banget seperti hari ini," kata Anas, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2024).

Di samping itu, menurut pria yang merupakan kader PDI-P ini, hanya orang-orang dari partai presiden terpilih sendiri yang mengetahui nama-nama siapa saja yang akan masuk ke dalam jajaran Menteri di kabinet periode 2025-2029.

"Itu yang tahu beliau-beliau, termasuk partai dan presiden terpilih," ujar dia.

Sebelumnya, Anas sempat menyinggung tentang kondisi penumpukan pekerjaannya jelang akhir masa jabatan. Salah satu dari pekerjaan itu ialah rencana pemindahan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Kita segera akan siapkan skema dan pemberangkatannya, termasuk insentif dan lain-lain. Kita ini mau selesai, tapi tugasnya tambah di ujung-ujung (masa jabatan ini. Berarti lembur lagi Pak Aba (Deputi Bidang SDM Aparatur) nanti malam," canda Anas, dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024, masih di lokasi yang sama.

Hal ini lantaran ia baru mendapat mandat baru dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni pemindahan ASN ke IKN dilaksanakan pada bulan Januari 2025 mendatang.

"Semalam saya diperintah dari Bapak Presiden (Jokowi) melalui Pak Pratikno (Mensesneg), dapat perintah Januari (2025) ASN pindah," ujarnya.

Rencana pemindahan ASN ke IKN telah mundur beberapa kali. Bahkan mulanya pemindahan ini direncanakan untuk digelar sebelum 17 Agustus, lalu diundur ke September, diundur lagi ke Oktober, hingga akhirnya ke tahun depan.

Anas mengatakan, persiapan pemindahan ASN sejatinya telah selesai sejak beberapa waktu lalu. Namun Jokowi meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyempurnakan kembali kesiapan ekosistem IKN sebelum pemindahan ibu kota.

Oleh karena itu, rencana pemindahan ASN ke IKN diundur. Hal ini berarti, pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan di pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Adapun pemerintahan Jokowi sendiri akan berakhir per 20 Oktober 2024 ini.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) memastikan skema penyaluran Kredit Usaha Mikro (KUR) menggunakan credit scoring akan berlaku mulai 2025. Artinya skema baru itu akan dimulai pada tahun pertama pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop-UKM Yulius mengatakan skema tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba di beberapa bank BUMN, seperti BRI dan Bank Mandiri.

"Saat ini memang masih uji coba. Mungkin di antaranya ada BRI, Mandiri yang sedang uji coba. Tetapi kita belum mencapai keseluruhan. Tetapi beberapa aja yang (memiliki) 72 ribu nasabah, sebagai pilot project, termasuk BRI. Target berlaku tahun depan," kata dia dalam konferensi pers 10 Tahun Berinovasi untuk Koperasi dan UMKM, di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Untuk target berlakunya credit scoring pada 2025, Yulius mengatakan Kemenkop UKM telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kemenko Bidang Perekonomian.

"Responnya positif. Pilot project sekarang ada di 3 bank, hasilnya nanti akan cukup mewakili untuk memulai kegiatan ini. Nantinya pinjaman ini akan dibuat konsorsium untuk menentukan pinjaman dikasihkan siapa, modelnya bagaimana sistemnya bagaimana," jelasnya.

Sebagai informasi, Credit scoring merupakan sistem penilaian bagi pelaku usaha atau UMKM yang ingin mendapatkan pinjaman atau KUR tanpa harus menyertakan agunan atau jaminan kepada penyalur kredit.

Ketentuan penyaluran KUR dengan skema credit scoring yakni lembaga keuangan atau perbankan bisa mengecek data UMKM di luar dari agunan.

Dia mencontohkan seperti dengan melihat data telekomunikasi, jaminan sosial seperti BPJS, data pembayaran listrik, data pembayaran transaksi pada e-commerce, aktivitas di media sosial, hingga data perpajakan.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) mengatakan akan melanjutkan berbagai program untuk meningkatkan kelas atau daya saing UMKM Indonesia. Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop-UKM Yulius mengatakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dipastikan akan berlanjut.

Namun, inovasi pemerintahan baru untuk KUR yakni pengadaan pembiayaan melalui skema credit scoring. Skema tersebut memberikan kredit untuk UMKM buka lagi menggunakan agunan atau aset tetapi bisa menggunakan riwayat telekomunikasi, pembayaran jaminan sosial, listrik, pulsa, hingga transaksi di e-commerce.

"Beberapa hal yang akan dilanjutkan adalah program KUR. Setelah itu dalam prosesnya itu kita akan memakai analisis inovatif credit scoring, nah ini menjadi kita terapkan," kata Yulius, dalam konferensi pers 10 Tahun Berinovasi untuk Koperasi dan UMKM, di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Selain itu, Kemenkop UKM juga akan tetap melanjutkan pembinaan agar UMKM bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan NIB, UMKM akan lebih mudah meningkatkan usahanya dan mendapatkan pinjaman.

"Akan menjadi bukti bahwasanya mereka sudah bisa melakukan pinjaman, bisa melakukan kegiatan (usaha). Jadi ini tetap akan kita lakukan pada pemerintahan ke depan. Tentunya banyak hal yang tetap akan kita lakukan," terangnya.

Kemenkop UKM juga akan tetap mendampingi dalam program sertifikasi produk. Hal itu sebagai cara agar UMKM Indonesia lebih berdaya saing, terutama di pasar global.

"Sertifikasi produk tetap akan kita dorong untuk meningkatkan produktivitas produk dan daya saing UMKM," tuturnya.

Yulius mengatakan realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam 10 tahun era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari 2015 sampai dengan 30 September 2024 (Triwulan III tahun 2024) sebesar Rp 1.739 Triliun. Penyaluran itu dilakukan kepada 48 juta debitur UMKM.

"Dari debitur yang di-monev terdapat sebesar 93% debitur KUR digunakan untuk modal kerja, 6% digunakan untuk investasi dan 1% digunakan untuk keperluan lainnya," terang Yulius.

Yulius menyebut, dari 894 debitur KUR Skema Mikro dan Super Mikro, terdapat sebanyak 16% atau 144 orang dikenakan agunan tambahan untuk pinjaman KUR dibawah Rp 100 juta

"Prioritas KUR kepada sektor produksi 53% responden merupakan UMKM sektor produksi, pertanian, peternakan, perdagangan, dan Surat Izin Usaha 71,8% masih mengajukan kreditnya memakai Surat Keterangan Usaha (SKU), 27,3% memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 0,9% memiliki PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga)," ucapnya.

Saksikan Live DetikSore:

Anak usaha PT Jasa Marga (Persero), PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), selaku operator Jalan Tol Serpong-Cinere buka suara atas kabar pesinetron Nasrullah alias Mat Solar yang mengaku belum mendapatkan uang ganti rugi atas pembebasan lahan proyek jalan tol tersebut.

Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul Handayani mengatakan pihaknya sudah mengkonfirmasi bahwa benar terdapat bidang tanah seluas 1.313 m2 milik Mat Solar di Kawasan Pamulang yang turut dibebaskan imbas pembangunan proyek jalan tol tersebut.

"Kami sampaikan bahwa pembebasan tanah yang dimaksud merupakan bidang tanah atas nama H. Nasrullah (Bajuri/Mat Solar) seluas 1.313 m2 terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang," kata Mirza dalam keterangan resminya, Selasa (8/10/2024).

Meski begitu, Mirza mengaku pihaknya sudah membayar seluruh uang ganti rugi pembebasan lahan tersebut. Namun uang tersebut memang tidak diberikan langsung kepada Mat Solar, melainkan dititipkan kepada Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

"Terhadap bidang tanah tersebut, telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor KU.01.03/440357-020/2019-145 tanggal 10 September 2019 dan Penetapan Pengadilan nomor 201/Pdt.P.Cons/2019/PN.Tng pada tanggal 16 Desember 2019 dengan alasan tanah dalam sengketa pemilikan antara pihak (1) H. Nasrullah (Bajuri) dan (2) H. Idris," terang Mirza.

"Adapun proses pembebasan tanah berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menjelaskan bahwa pengadaan tanah untuk Kepentingan umum wajib diselenggarakan oleh Pemerintah dan tanahnya selanjutnya dimiliki Pemerintah atau Pemerintah Daerah," tambahnya lagi.

Merujuk pada peraturan tersebut, Mirza mengaku PT CSJ sebagai Badan Usaha Jalan Tol Serpong-Cinere akan terus berkomunikasi aktif dengan pemerintah yang dalam hal ini untuk menyelesaikan bidang tanah milik Mat Solar ini.

"Kami tetap akan lakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membantu menyelesaikan proses pembebasan tanah tersebut, seraya memantau keputusan dari Instansi terkait," pungkas Mirza.

Sebagai informasi, sebelumnya permasalahan ganti rugi tanah Mat Solar atau Bajuri yang belum terselesaikan ini disampaikan Rieke Diah Pitaloka dalam Instagram miliknya saat menjenguk Mat Solar.

"Kirain udah beres urusan tanah #BangJuri yang dipake negara buat jalan tol Cinere-Serpong. Masalahnya ntu jalan tol udah operasi, kenape tanah Bang Juri belom lunas dari 2019. Gimana besty kita bantu tagihin yuk .. kasih pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa share juga yak," ungkap Rieke Diah Pitaloka.

Manajemen IFG berharap pemegang polis PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang belum ikut restrukturisasi untuk mengikuti program tersebut. Sejauh ini 99,7% pemegang polis Jiwasraya setuju untuk ikut restrukturisasi.

Wakil Direktur Utama IFG, Haru Koesmahargyo mengatakan, pemegang polis yang tidak ikut restrukturisasi akan mendapatkan bagian dari sisa aset Jiwasraya.

"Tentu masih ada yang tersisa, kami masih mengharapkan please ikut restrukturisasi. Tentu ini pilihannya kepada mereka yang tidak ikut akan mengambil sisa aset yang ada di Jiwasraya," katanya dalam acara Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas di Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Dia menjelaskan, mulanya polis Jiwasraya menembus Rp 38 triliun. Namun, karena berbagai persoalan, aset yang digunakan untuk menopang polis atau kewajiban ini hanya tersisa Rp 9 triliun.

Selisih antara aset dan polis itu kemudian ditutup oleh APBN dan IFG untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dia meyakini, masih ada aset yang tersisa di Jiwasraya. Untuk besarannya, ia menyerahkan ke manajemen Jiwasraya untuk menjawabnya.

"Itu diselesaikan dulu dan itu diproses di IFG Life, setelah itu semua selesai, masih ada yang tertinggal, ada nggak sih asetnya? Saya yakin ada, hanya angkanya berapa mungkin yang lebih tepat menjawab adalah dari Jiwasraya. Jiwasraya bukan bagian IFG secara organisasi kami menyelamatkan pemegang polis," ujarnya.

Dia mengatakan, penutupan Jiwasraya bakal berlangsung tahun ini. Nantinya, tim likuidator masuk untuk mengurusmsisa aset.

"Sekarang Jiwasraya sudah pembatasan kegiatan usaha PKU namanya jadi proses nanti akan dicabut izin usahanya, tahun ini ya, setelah itu selesai maka akan masuk tim likuidator yang akan mengurusi sisa-sisa aset termasuk yang menjadi hak karyawan pemegang polis dan lain-lain," ungkapnya.

Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming akan menyasar 82,9 juta penerima selama lima tahun ke depan. Dibutuhkan anggaran Rp 1,2 triliun per hari untuk Badan Gizi Nasional menjalankannya.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, Makan Bergizi Gratis disebut sebagai salah satu investasi terhadap sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

"Makan bergizi gratis yang kalau nanti dilaksanakan secara penuh totalnya akan mencapai 82,9 juta dan akan menghabiskan anggaran Rp 400 triliun (setahun). Kalau ini program sudah jalan, maka Badan Gizi akan spending harian Rp 1,2 triliun," kata Dadan dalam acara dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

"Ini adalah uang yang tidak sedikit, Rp 1,2 triliun setiap hari Badan Gizi akan keluarkan untuk investasi SDM masa depan dan 75% dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi makan bergizi," tambahnya.

Dadan menyebut 85% dari anggaran itu akan digunakan untuk membeli produk pertanian dan bahan baku makanan setiap harinya. Dengan demikian akan mendorong perekonomian dalam negeri.

"Karena kami masak setiap hari, kemudian kami deliver ke anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui untuk dimakan setiap hari. Jadi kami akan spending dalam jumlah uang yang sangat besar ketika program ini sudah berjalan secara penuh," tuturnya.

Jika program Makan Bergizi Gratis sudah berjalan menyeluruh, akan ada 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia dengan target maksimal sampai 2027. Untuk 2025, minimal ada 5.000 satuan pelayanan yang sudah jalan dengan anggaran Rp 71 triliun.

"Pegawai Badan Gizinya 3 orang per satuan pelayanan, itu artinya akan ada 90 ribu. Nah, di daerahnya yang masak-masak itu tergantung dari alat masak yang digunakan. Kalau alat masak tradisional itu butuh kurang lebih 45-46 orang. Jadi kalau kita asumsi tradisional, maka nanti akan ada peluang kerja baru 1,5 juta. Itu pegawai lokal ibu-ibu, anak remaja, bapak-bapak, itu di satuan pelayanan saja, tidak termasuk petani yang memasok," beber Dadan.

Berdasarkan hasil percontohan dari salah satu satuan pelayanan yang melayani 3.000 anak, Makan Bergizi Gratis membutuhkan 200 kilogram (kg) beras, 350 kg sayur, serta 350 kg ayam atau 3.000 butir telur setiap harinya, kemudian butuh juga 600 liter susu per hari.

"Itu baru satuan pelayanan. Kalau nanti program ini sudah jalan secara menyeluruh, akan ada kurang lebih 30.000 satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah mulai dari PAUD sampai SMA, termasuk santri dan sekolah keagamaan lainnya," ucap Dadan.

"Jadi bisa dibayangkan kalau satuan pelayanan itu membutuhkan 350 kg sayur setiap hari, maka nanti koperasi atau BUMDes bisa mengkoordinir, para petani bisa merencanakan tanam sayur tanggal 1 misalnya bayam, tanggal 2 kangkung dan sebagainya yang bisa memenuhi kebutuhan satuan pelayanan setiap hari dalam jumlah yang cukup besar," imbuhnya.

Pemerintah memastikan gaji dan tunjangan hakim segera naik. Hal ini ini menyusul sejumlah protes dari solidaritas hakim akibat gaji yang belum mengalami perubahan selama 12 tahu lamanya atau sejak 2012.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, dirinya telah meneken persetujuan kenaikan tunjangan hakim.

"Mudah-mudahan soal gaji hakim, sudah saya taken (persetujuan kenaikan tunjangan)," ujar Anas, dalam acara Gebyar Pelayanan Prima 2024 di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Anas mengatakan, dirinya sempat dihubungi banyak pihak untuk penyelesaian persoalan ini. Padahal, menurutnya kenaikan gaji hakim ini bukan sekedar masalah persetujuannya, tetapi juga perhitungan Kementerian Keuangan.

"Saya ditelponin malam, mulai Sabtu atau Minggu. Waduh, kan ini bukan soal hanya tanda tangan, tapi yang terkait dengan Kementerian Keuangan," ujarnya.

"Tapi kemarin sudah kami kirimkan Pak. Saya ditelponin Mensesneg (Pratikno) terus, jadi alhamdulillah sudah selesai terkait gaji hakim," sambungnya.

Saat ditanya lebih lanjut tentang persetujuan tersebut, Anas menjelaskan persetujuan yang ia maksud ialah untuk melakukan penyesuaian terhadap tunjangan hakim.

"Tunjangan, ada beberapa formula, agak panjang kalau kita jelasin. Yang pasti, beberapa skema sudah kita setujui," kata Anas, ditemui usai acara.

Anas belum dapat memastikan berapa kisaran kenaikannya. Namun ia memastikan, formulanya sesuai dengan harapan Mahkamah Agung. Dokumen berisikan berisikan formula itu pun telah dikirimkan ke Kementerian Sekretariat Negara.

"Ini sedang diproses di Setneg, bersama Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dan Menteri Hukum dan HAM. Ini akan segera dipercepat," tegasnya.

Sebagai tambahan informasi, Solidaritas Hakim Indonesia berencana untuk cuti bersama alias mogok kerja akibat gaji dan tunjangan hakim yang tidak kunjung naik. Para hakim akan melakukan cuti bersama serentak pada 7 sampai 11 Oktober 2024.

Juru Bicara Solidaritas Hakim Indonesia Fauzan Arrasyid mengatakan langkah itu sebagai buntut dari gaji dan tunjangan hakim yang disebut tidak naik selama 12 tahun lamanya.

Adapun gaji dan tunjangan hakim sendiri saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Bawah Mahkamah Agung.

Disebutkan, hakim mendapatkan hak dan fasilitas, mulai dari gaji pokok, tunjangan jabatan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, penghasilan pensiun dan tunjangan lain.

Tunjangan lainnya itu terdiri tunjangan keluarga yang dihitung dari gaji pokok yang terdiri atas:

a. tunjangan istri/suami sebesar 10%

b. tunjangan anak sebesar 2% untuk paling banyak 2 orang anak

Kemudian terdapat tunjangan beras sebanyak 10 kilogram (kg) untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri, dan paling banyak dua orang anak.

Sedangkan untuk rentang gaji hakim sendiri, untuk hakim dengan masa kerja 0-1 tahun gajinya berada pada rentang Rp 2.064.000 s.d 2.875.200. Sedangkan untuk yang paling senior, yakni masa kerja 32 tahun, rentang gajinya mencapai Rp 3.929.700 s.d 4.978.000. Namun perlu diingat, besaran gaji ini belum termasuk tunjangan.

Simak: Video: Pakai Pita Putih, Para Hakim Ngadu ke DPR Gaji Tak Naik 12 Tahun

[Gambas:Video 20detik]

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, Royke Tumilaar menyatakan pandemi COVID-19 dan era suku bunga tinggi telah berakhir. Meski begitu, ia mengingatkan perekonomian global ke depan masih akan dihadapi situasi VUCA (volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity).

Singkatan itu menggambarkan kondisi dunia yang saat ini tengah dirasakan, di mana terjadi perubahan yang sangat cepat, sulit diprediksi, dipengaruhi banyak faktor dan realitas menjadi sangat subjektif.

"Walaupun pandemi dan era suku bunga tinggi telah berakhir, perekonomian global masih dihadapi dengan situasi VUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity," kata Royke dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (8/10/2024).

Royke memperkirakan risiko geopolitik masih tetap tinggi. Terlebih Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi global lebih rendah dibandingkan periode sebelum pandemi COVID-19.

"Di saat yang sama, dunia harus beradaptasi dengan megatren seperti digitalisasi, perubahan iklim, tantangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tuturnya.

Di tengah isu tersebut, menurut Royke, Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang kuat didukung stabilitas politik yang baik. Meskipun apa yang dicapai saat ini belum cukup untuk membawa Indonesia Emas 2045.

"Di 2024 Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara G20 setelah India, disiplin fiskal masih terjaga refleksi dari utang pemerintah terhadap PDB yang mencapai 39,4% lebih rendah dibandingkan rata-rata negara berkembang lainnya. Lebih lanjut efektivitas kebijakan moneter dan koordinasi kebijakan dapat terlihat dari stabilitas makro yang membaik memasuki semester kedua," bebernya.

Royke menyebut masih ada tantangan struktural di jangka menengah yang harus dihadapi seperti penciptaan nilai tambah di sektor ekonomi berbasis kolektif, reformasi pendidikan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), optimalisasi peran industri manufaktur, serta penciptaan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"BNI akan selalu proaktif memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang positif di tahun ini dan kami akan mengoptimalkan BNI Investor Daily Summit 2024 ini untuk memaparkan peran BNI di tengah isu-isu strategis yang dihadapi Indonesia, serta mendukung sejumlah program pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto berencana untuk membuat Kementerian Penerimaan Negara. Bahkan, disebut-sebut saat ini sudah ada sosok yang ditunjuk sebagai Menteri Penerimaan Negara.

Informasi ini dibocorkan oleh CEO Arsari Group sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo. Hal tersebut sedikit berbeda dari rencana sebelumnya yang menyebut akan dibentuk Badan Penerimaan Negara.

"Ada Asta Cita ke 8 itu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada," kata Hashim, dalam acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, Senin (7/10/2024).

Hashim mengatakan, Presiden-Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memiliki target besar agar rasio penerimaan negara dapat mencapai 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

"Di situ jelas Prabowo-Gibran akan menuju rasio penerimaan negara menjadi 23% dari PDB, itu angka dari tim saya," ujarnya.

Menurutnya, target tersebut tidak serta merta diterapkan. Ini berdasarkan pada masukan dari Bank Dunia (World Bank) yang menyebut kalau potensi penerimaan negara Indonesia bisa sebesar itu tanpa harus menaikkan tarif perpajakan, khususnya tarif pajak.

Salah satu upaya untuk mencapai itu, akan dilakukan penegakan aturan sehingga setoran pajak dapat dipenuhi seluruh wajib pajak. Dengan demikian, menurutnya, tidak ada lagi kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.

Adapun upaya penegakan aturan ini dilakukan menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) dan Information Technology (IT). Hashim optimistis Indonesia akan bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.

"It's the matter of time and will. Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," katanya.

Di samping itu, pemerintahan mendatang juga berencana akan menurunkan pajak badan dari 22% menjadi 20%, mendekati tarif di Singapura dan Hong Kong.

"Tarif pajak 22% hendaknya kita turunkan menjadi 20%, mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama lagi. Ini yang saya mau tegaskan supaya teman-teman pengusaha untuk pajak tidak cemas, tidak ada kenaikan tarif pajak, tapi pemerintah ingin yang semua wajib pajak bayar pajak," ujar Hashim.