Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pengusaha menilai, aturan kebijakan dan pengaturan impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 tidak efektif mengurangi impor produk lantaran tidak menyentuh akar masalahnya.

Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, mengatakan, alih-alih memperketat impor resmi, pemerintah seharusnya menindak tegas dan memberantas impor ilegal dan impor borongan.

“Akar masalahnya adalah impor ilegal dan impor borongan,” kata Budihardjo dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Dia menyebut, regulasi ini telah memicu kehawatiran di sektor ritel brand global yang masuk secara resmi ke Indonesia sehingga membuat stok barang di toko mnejadi kosong, menghambat pembukaan toko, dan efek paling buruk adalah pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selain itu, Budihardjo mengatakan bahwa kebijakan ini telah menyulitkan importir untuk memasok barang dan mengakibatkan Indonesia dibanjiri produk impor ilegal sehingga mengancam industri dalam negeri.

“Apabila sektor ini terganggu, dampaknya akan sangat luas, mengingat perannya yang krusial dalam konsumsi dan pembelian barang produksi dalam negeri,” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan adanya dukungan dan reulasi yang tepat dari pemerintah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Misalnya, memberikan dukungan kepada brand global yang bukan saingan brand lokal dan UMKM. Menurutnya, kehadiran brand global dapat menarik traffic wisata belanja ke Indonesia dan mencegah masyarakat berbelanja di luar negeri sehingga mengamankan devisa negara.

Hal ini sekaligus dapat mendukung salah satu program Hippindo yaitu agar Indonesia menjadi wisata belanja bagi wisatawan mancanegara dan nusantara.

“Asosiasi juga siap memberikan rekomendasi ke pihak pemerintah terkait kebijakan khusus brand-brand global yang memiliki toko-toko resmi, menyerap tenaga kerja,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan pelayaran pelat merah, PT Djakarta Lloyd (Persero) membeberkan kabar terbaru terkait kelanjutan usahanya di tengah upaya restrukturisasi dan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Sebagai informasi, Djakarta Lloyd merupakan salah satu dari 14 BUMN yang menjadi pasien PT Perusahaan Pengelola Aset atau PPA. Perusahaan saat ini tengah menjalin program restrukturisasi melalui PPA.

Direktur Utama Djakarta Lloyd, Achmad Agung, menuturkan, pihaknya akan segera menghadapi keputusan terakhir terkait Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada pekan depan.

Adapun, gugatan PKPU tersebut diajukan oleh PT Asia Mulia Transpasifik pada akhir 2023 lalu di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Hal ini teregistrasi dengan nomor 301/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Agung menuturkan, perusahaan akan menghadapi voting homologasi atas proposal perdamaian berkaitan dengan gugatan PKPU tersebut. Pemungutan suara tersebut rencananya akan dilakukan pada Senin (8/7/2024) pekan depan.

Dia melanjutkan, perusahaan juga telah menyebabkan proposal perdamaian kepada para kreditur terkait gugatan ini. Agung menyebut, sejauh ini respons dari para kreditur terkait proposal ini cenderung positif.

"Kalau kita bisa menang berarti akan homologasi, sehingga ada kesempatan perdamaian dimana memperbaiki pembayaran utang kepada para kreditur," kata Achmad saat ditemui di Jakarta pada Jumat (5/7/2024).

Agung menuturkan, kondisi keuangan perusahaan juga sudah berangsur membaik. Dia menyebut, posisi keuangan perseroan saat ini sudah berbalik positif setelah berada di zona merah dalam rentang 4 hingga 5 tahun ke belakang.

Dia melanjutkan, pihaknya juga telah membeberkan strategi restrukturisasi yang akan dilakukan. Dia menjelaskan, dari sisi keuangan, perusahaan telah menyiapkan relaksasi pembayaran kewajiban.

Dia menyebut, durasi relaksasi pembayaran utang tersebut beragam tergantung besaran utang. Agung mengatakan, relaksasi pembayaran utang yang cukup besar dinegosiasikan paling lama hingga 18 tahun, sementara itu, utang dengan jumlah kecil dapat dilunasi dalam setahun kedepan.

Selanjutnya, dari sisi business process, pihaknya juga akan meningkatkan tata kelola sesuai dengan good corporate governance. Hal tersebut agar Djakarta Lloyd memiliki daya saing yang optimal di sektornya.

"Sehingga kedepannya kami sebagai entitas bisnis bisa bersaing tentunya," kata Agung.

Sementara itu, Kuasa Hukum Djakarta Lloyd, Herlin Susanto dalam keterangan resmi yang dikutip pada Jumat (5/7/2024) menyebut per 2023, perusahaan memiliki total aset sebesar Rp791,8 miliar per tahun 2023. Adapun, total kewajiban perusahaan sebesar Rp750 miliar dari total 162 kreditur yang telah terverifikasi.

Herlin menuturkan, upaya restrukturisasi yang dilakukan Djakarta Lloyd mendapatkan banyak dukungan dari para pemangku kepentingan, antara lain pemerintah, BUMN, swasta, dan pihak-pihak terkait.

Selain itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberikan kepercayaan kepada Djakarta Lloyd untuk melaksanakan penugasan sebanyak 7 trayek program Tol Laut dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 4 trayek.

Dia melanjutkan, hingga saat ini, Djakarta Lloyd juga mendapatkan kepercayaan dari PLN melalui kontrak jangka panjang sebagai operator pengangkutan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik di Indonesia.

Herlin mengungkapkan, BNI sebagai satu-satunya kreditur separatis, yaitu yang memegang jaminan, memiliki posisi yang sangat penting sehingga diharapkan dapat juga memberikan dukungan agar tercapai kesepakatan perdamaian.

Selain itu, diperlukan dukungan dari Pengurus PKPU terkait biaya PKPU agar sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Djakarta Lloyd, termasuk kewajiban perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban kepada seluruh kreditur.

“Kami berharap seluruh kreditur dapat memberikan dukungan terhadap upaya restrukturisasi Djakarta Lloyd melalui persetujuan proposal perdamaian, sehingga perusahaan bisa fokus untuk melakukan penguatan bisnis agar dapat menjadi perusahaan BUMN tulang punggung angkutan curah kering Nasional serta mampu memberikan kontribusi secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) meyakini rencana pemerintah untuk mengenakan bea masuk terhadap sejumlah komoditas impor akan memicu lonjakan impor ilegal. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan tengah menggodok untuk menaikkan biaya.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah menyampaikan hal tersebut terjadi karena biaya untuk berjualan makin

“Dengan bea masuk itu akan membuat impor ilegal makin berjaya. Kalau udah dinaikin 200% pasti masuknya tidak resmi,” kata Budihardjo dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara menilai bahwa rencana tersebut tidak tepat sasaran dan bukan solusi yang tepat untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor.

Menurutnya, pemerintah harus mengindentifikasi masalah yang ada dengan baik sehingga kebijakan yang dikeluarkan efektif untuk mengendalikan produk impor yang masuk ke Indonesia.

“Artinya tepat sasaran pada impor yang harus memang dibatasi atau bahkan dilarang. Tetapi industri retailnya tetap bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dia menyebut, produk impor yang harus dibatasi adalah produk-produk dengan harga murah. Pasalnya, ini membuat produk lokal sulit untuk bersaing.

Selain itu, dia memastikan bahwa produk-produk dengan harga murah itu masuk melalui jalur ilegal. “Kenapa barang-barang impor ini bisa lebih rendah? Karena barang-barang ini masuknya tidak melalui jalur yang benar, nggak bayar pajak, dan sebagainya,” ungkapnya.

Alih-alih berencana untuk mengenakan bea masuk untuk produk impor, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang dapat mengurangi impor ilegal.

Adapun pemerintah berencana menetapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTD) dan bea masuk antidumping (BMAD) untuk beberapa komoditas impor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan ini diambil untuk mengendalikan perdagangan domestik terhadap produk impor yang mengancam industri dalam negeri.

Dia menyebut, maraknya produk impor di dalam negeri telah membuat banyak pabrik tutup dalam beberapa tahun terakhir, mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Pemerintah saat ini tengah menunggu hasil perhitungan BMTD oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan BMAD oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menetapkan besaran bea masuk ketujuh komoditas tersebut.

“Lagi dihitung [bea masuk],” kata Zulhas kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (5/7/2024).

Adapun pernyataan itu disampaikan Zulhas sekaligus untuk meluruskan wacana penerapan bea masuk barang impor yang sempat dilontarkannya beberapa waktu lalu. Kala itu, dia menyebut bahwa pemerintah akan mengenakan bea masuk barang impor 100%-200%.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Pandjaitan menyatakan kebutuhan pendanaan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan bergizi pada pemerintahan selanjutnya nihil masalah.

“Hasil model ekonomi yang dibuat, saya lihat tidak ada masalah pendanaan lima tahun ke depan,” kata Luhut di sela peluncuran neraca sumber daya kelautan di Denpasar, Bali, Jumat.

Menurut dia, berdasarkan kajian ekonomi dari Kemenko Marves, pemerintah masih dapat mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun dengan asumsi defisit anggaran mencapai 2,5 persen.

Anggaran itu, kata dia, dapat dialokasikan untuk program makan siang gratis, pembangunan IKN termasuk menyelesaikan pembangunan tol Sumatra.

“Kita masih bisa sampai Rp612 triliun per tahun, kita gunakan dan itu bisa menyelesaikan tol Sumatra, bisa untuk makan bergizi juga program IKN juga bisa jalan dan seterusnya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” ujarnya.

Untuk mendukung anggaran itu, lanjut dia, perlu dilakukan sejumlah upaya di antaranya memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak yang perlu diintensifkan dan memastikan tidak ada yang menunggak pajak.

Dia mengaku optimistis baik IKN dan program makan siang bergizi dapat terealisasi tuntas meski keputusan berada di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Saya tidak mau berandai-andai biarkan nanti setelah Prabowo Subianto dilantik, tapi program makan bergizi itu menurut saya satu program yang baik,” imbuhnya.

Di sisi lain dalam kesempatan terpisah, Direktur Program Institute for Development and Economics Finance (Indef), Eisha Maghfiruha Rachbini dalam diskusi publik pada Kamis (4/7) mengungkapkan utang pemerintah jatuh tempo perlu diwaspadai khususnya untuk program pemerintah selanjutnya.

Dia menyebutkan berdasarkan data Kementerian Keuangan per 30 April 2024, utang pemerintah jatuh tempo pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun.

Adapun porsi utang jatuh tempo pada 2025 itu yakni dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar 88,28 persen dan pinjaman sebesar 11,72 persen. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan utang jatuh tempo pada 2024 mencapai Rp424,29 triliun.

“Ini sebenarnya perlu kewaspadaan di tengah-tengah program pemerintah yang fantastis menjalankan pembiayaan program itu ditambah dengan utang jatuh tempo,” katanya dalam diskusi daring dipantau di Denpasar.

Berdasarkan data APBN Kita per April 2024 yang dirilis edisi Mei oleh Kementerian Keuangan, komposisi utang per 30 April 2024 mencapai Rp8.338 triliun.

Jumlah utang itu sebesar 38,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) atau berada di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Apabila dirinci, porsi utang itu terdiri dari surat berharga negara sebesar 87,94 persen atau mencapai Rp7,333 triliun dan pinjaman sebesar 12,06 persen atau Rp1.005 triliun.

Adapun, mayoritas utang pemerintah berasal dari dalam negeri dengan proporsi mencapai 71,18 persen.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai rencana pemerintah untuk mengenakan bea masuk terhadap sejumlah komoditas akan membuat impor ilegal semakin berjaya.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan wacana tersebut akan membuat importir legal sulit untuk mendatangkan barang ke Indonesia lantaran dikenakan pungutan-pungutan yang cukup besar. Menurutnya hal itu akan semakin menyuburkan pasar impor produk ilegal di Indonesia

“Dengan bea masuk itu akan membuat impor ilegal makin berjaya. Kalau udah dinaikin 200% pasti masuknya tidak resmi,” kata Budihardjo dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara menilai bahwa rencana tersebut tidak tepat sasaran dan bukan solusi yang tepat untuk melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk impor.

Menurutnya, pemerintah harus mengindentifikasi masalah yang ada dengan baik sehingga kebijakan yang dikeluarkan efektif untuk mengendalikan produk impor yang masuk ke Indonesia.

“Artinya tepat sasaran pada impor yang harus memang dibatasi atau bahkan dilarang. Tetapi industri retailnya tetap bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dia menyebut, produk impor yang harus dibatasi adalah barang-barang dengan harga murah. Pasalnya, ini membuat produk lokal sulit untuk bersaing.

Selain itu, dia memastikan bahwa produk-produk dengan harga murah itu masuk melalui jalur ilegal. “Kenapa barang-barang impor ini bisa lebih rendah? Karena barang-barang ini masuknya tidak melalui jalur yang benar, nggak bayar pajak, dan sebagainya,” ungkapnya.

Alih-alih berencana untuk mengenakan bea masuk untuk produk impor, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang dapat mengurangi impor ilegal.

Sebelumnya, pemerintah berencana menetapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTD) dan bea masuk antidumping (BMAD) untuk beberapa komoditas impor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan ini diambil untuk mengendalikan perdagangan domestik terhadap produk impor yang mengancam industri dalam negeri.

Dia menyebut, maraknya produk impor di dalam negeri telah membuat banyak pabrik tutup dalam beberapa tahun terakhir, mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Pemerintah saat ini tengah menunggu hasil perhitungan BMTD oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan BMAD oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menetapkan besaran bea masuk ketujuh komoditas tersebut.

“Lagi dihitung [bea masuk],” kata Zulhas kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (5/7/2024).

Adapun pernyataan itu disampaikan Zulhas sekaligus untuk meluruskan wacana penerapan bea masuk barang impor yang sempat dilontarkannya beberapa waktu lalu. Kala itu, dia menyebut bahwa pemerintah akan mengenakan bea masuk barang impor 100%-200%.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan air bersih dapat terdistribusi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 15 Juli 2024.

Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, memastikan bahwa pasokan air bersih bakal tersedia di IKN sebelum Upacara HUT ke-79 RI pada 17 Agustus mendatang.

"Kalau airnya mudah-mudahan terdistribusi sekitar 15 Juli," kata Danis di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Danis juga menyampaikan terkait air bersih tersebut untuk commissioning-nya diharapkan dapat dilakukan pada 10 Juli.

"Kita tanggal 10 Juli untuk commissioning, kalau bisa lebih cepat," katanya.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, strategi pengelolaan air minum dikembangkan di IKN dengan salah satu tujuannya yakni kualitas air minum yang dihasilkan memenuhi standar kualitas air minum aman.

Pada tahap pertama, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan nonfisik dari prasarana dan sarana air minum akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan air domestik dan non-domestik. SPAM ditujukan untuk memenuhi air minum aman.

Untuk melayani Ibu Kota Nusantara maka air baku akan diambil dari sumber air baku dan disalurkan melalui pipa transmisi air baku menuju instalasi pengolahan air.

Dari instalasi ini, air minum akan disalurkan melalui pipa transmisi menuju reservoir induk, yang kemudian dialirkan melalui jaringan distribusi secara gravitasi ke area pelayanan.

Untuk menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi air minum serta mengakomodir kegiatan pemeliharaan/perbaikan pipa transmisi air minum, maka diperlukan reservoir induk yang berfungsi sebagai tempat penampungan air minum. Air minum dari reservoir induk akan didistribusikan ke daerah pelayanan.

Rancangan teknis untuk jaringan distribusi memperhitungkan beberapa aspek seperti kondisi topografi, jangkauan pelayanan, kecepatan aliran air dalam pipa, tekanan air dalam pipa, sisa tekan pada area pelayanan terjauh, dan kapasitas air yang akan didistribusikan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah menyampaikan kesanggupannya untuk pindah dan mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Hal itu disampaikan usai dirinya melakukan peninjauan pengecekan kesiapan lokasi untuk pelaksanaan Upacara HUT Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Jokowi mengaku, saat ini konstruksi Kantor Presiden telah memasuki tahap akhir dan mulai memasuki proses pengerjaan pemasangan saluran perpipaan.

“Kemarin kita sudah resmikan Bendungan Sepaku Semoi, tinggal menunggu pompa untuk menaikkan air kemudian dialirkan ke bangunan dan rumah-rumah di IKN,” ungkap Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) yang fokus mengurangi imporproduk ilegal.

Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara, menyampaikan, adanya satgas tersebut dapat membantu menutup pintu masuk barang-barang ilegal secara maksimal dari dua jalur yakni pelabuhan tikus dan pelabuhan resmi.

“Jadi pemerintah harus benar-benar memberikan solusi yang tepat,” kata Haryanto dalam konferensi pers di Sarinah, Jumat (5/7/2024).

Selain membentuk satgas, Haryanto mengharapkan agar peraturan yang dibuat pemerintah diiringi dengan penegakkan hukum. Mengingat peraturan apapun tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya penegakkan hukum.

Misalnya, kata dia, dengan menyita barang beredar ilegal dan menutup toko yang ketahuan menjual produk tersebut. Selain itu, penjual, distributor, dan importir produk ilegal harus ditangkap dan diproses hukum.

Jika hal tersebut dilakukan, dia meyakini impor ilegal dapat berkurang secara signifikan lantaran tidak ada lagi oknum yang berani menjual barang impor ilegal secara terang-terangan termasuk di marketplace.

“Itu bisa signifikan kurangi impor ilegal yang membuat industri ritel dalam negeri bertumbuh. Pabrik juga sama, pabrik lokalnya semua bisa jalan,” ujarnya.

Baru-baru ini, pemerintah berencana menetapkan bea masuk tindakan pengamanan (BMTD) dan bea masuk antidumping (BMAD) untuk tujuh komoditas impor.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyebut, keputusan ini diambil untuk mengendalikan perdagangan domestik terhadap produk impor yang mengancam industri dalam negeri. Pasalnya, banyak pabrik tutup dalam beberapa tahun terakhir dan memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Untuk itu, pemerintah tengah menunggu hasil perhitungan BMTD oleh Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan BMAD oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menetapkan besaran bea masuk ketujuh komoditas tersebut.

“Lagi dihitung [bea masuk],” kata Zulhas kepada awak media di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jumat (5/7/2024).

Adapun pernyataan itu disampaikan Zulhas sekaligus untuk meluruskan wacana penerapan bea masuk barang impor yang sempat dilontarkannya beberapa waktu lalu. Kala itu, dia menyebut bahwa pemerintah akan mengenakan bea masuk barang impor 100%-200%.

Menurut catatan Bisnis, Rabu (3/7/2024), Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Juan Permata Adoe, meminta pemerintah untuk meninjau lebih dalam terhadap HS Code atau barang impor yang bakal dikenakan bea masuk 200%.

Kadin meminta agar rencana tersebut tidak menyertakan produk yang belum dapat diproduksi dalam negeri dan produk dengan spesifikasi yang berbeda.

Selain itu, pemerintah juga diminta untuk berkoordinasi dengan pelaku usaha sebelum mengeluarkan kebijakan agar penerapan bea masuk dapat tepat sasaran dan dapat mendukung peningkatan kinerja ekspor.

“Ini guna penyempurnaan kebijakan dan agar semua dampak yang mungkin timbul dapat dihindari,” ujarnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Partai Buruh pimpinan Keir Starmer memenangkan mayoritas besar di Parlemen Inggris, yang beranggotakan 650 orang. Starmer kemudian memberikan pidato kemenangannya, menuturkan bahwa pihaknya telah berhasil melengserkan Perdana Menteri Rishi Sunak.

“Kita berhasil.Kita katakan kita akan mengakhiri kekacauan, dan kita akan melakukannya, kita katakan kita akan membalik halaman, dan kita telah melakukannya. Hari ini, kita memulai babak berikutnya, memulai pekerjaan perubahan, misi pembaruan nasional dan mulai membangun kembali negara kita,” ujarnya saat berpidato dariReuterspada Jumat (5/7/2024).

Partai buruh telah memperoleh kemenangan telah dalam pemilihan parlemen pada Jumat (5/7) mengakhiri 14 tahun pemerintahan Konservatif yang sering kali penuh dengan gejolak.

Adapun, Partai Konservatif pimpinan Rishi Sunak mengalami kinerja terburuk dalam sejarah partai tersebut karena para pemilih ‘menghukum’ mereka karena krisis biaya hidup, kegagalan layanan publik, dan serangkaian skandal.

Kemudian, dengan sekitar selusin hasil yang masih akan datang, Partai Buruh telah memenangi 410 kursi, Partai Konservatif 117 kursi, dan Partai Liberal Demokrat sentris 70 kursi.

Sekitar 250 anggota parlemen Konservatif digulingkan dalam kekalahan telak itu. Hal ini termasuk dengan sejumlah menteri senior dan mantan Perdana Menteri Liz Truss.

Starmer Akan Hadapi Tantangan Berat

Walaupun kemenangan Starmer meyakinkan, nyatanya jajak pendapat menunjukan bahwa tidak banyak yang antusias terhadapnya atau kepada partainya.

Berkat keunikan sistem first past the post di Inggris, kemenangan Partai Buruh tampaknya akan diraih dengan jumlah suara yang lebih sedikit dibandingkan tahun 2017 dan 2019.

Starmer kini menghadapi serangkaian tantangan yang berat. Beban pajak Inggris diperkirakan akan mencapai yang tertinggi sejak setelah Perang Dunia Kedua, utang bersih hampir setara dengan hasil ekonomi tahunan, standar hidup telah menurun, dan layanan publik sedang terguncang, terutama Layanan Kesehatan Nasional yang sangat dihargai yang dilanda pemogokan.

Dia telah mengurangi beberapa rencana Partai Buruh yang ambisius, seperti janji pengeluaran hijau andalannya, sementara ia berjanji tidak akan menaikkan pajak untuk para pekerja.

Starmer menuturkan bahwa memimpin Inggris saat ini tidak akan mudah.

"Mengubah sebuah negara tidak seperti menyalakan saklar. Ini kerja keras. Sabar, bertekad, bekerja keras, dan kita harus segera bergerak,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) tercatat telah melayani sebanyak 2.658.492 penumpang Kereta Cepat WHOOSH pada semester I/2024.

Sementara itu, jika dihitung selama 8 bulan sejak dioperasikan secara komersial pada 17 Oktober 2023, jumlah penumpang Kereta Cepat WHOOSH mencapai 3,8 juta orang.

Manager Corporate Communication KCIC, Emir Monti memaparkan secara terperinci, jumlah penumpang kelas Premium Economy pada periode tersebut adalah sebanyak 2.492.812 orang. Kemudian, jumlah penumpang Business Class sebanyak 112.582 orang.

"Kemudian, jumlah penumpang First Class adalah 53.098 penumpang," jelas Emir saat dikonfirmasi, Jumat (5/7/2024).

Perkiraan Pendapatan KCIC per Semester I/2024

Lantas, berapa potensi pendapatan yang diterima oleh Kereta Cepat WHOOSH dari tiket (fare box) selama semester I/2024?

Bisnis.com mencoba menghitung penerimaan Kereta Cepat WHOOSH dengan menggunakan harga tiket normal yang diberlakukan KCIC pada tahap awal operasionalnya.

Harga tiket normal tersebut adalah sebesar Rp250.000 untuk kelas premium ekonomi, Rp450.000 untuk kelas bisnis, dan Rp600.000 untuk first class.

Dengan jumlah penumpang sebanyak 2.492.812 orang, maka estimasi penerimaan Kereta Cepat dari kelas Premium Ekonomi adalah sebesar Rp623,20 miliar. Sementara itu, pendapatan dari segmen bisnis dengan jumlah penumpang 112.582 orang adalah sekitar Rp50,66 miliar.

Sementara itu, potensi pendapatan dari segmen first class dengan jumlah 53.098 penumpang adalah senilai Rp31,58 miliar.

Secara keseluruhan, estimasi pendapatan Kereta Cepat WHOOSH dari penjualan tiket adalah sebesar Rp705,44 miliar.

Sebagai informasi, saat ini KCIC memberlakukan skema tarif dinamis (dynamic pricing). Besaran tarif dengan skema tersebut ditentukan oleh sejumlah faktor, seperti jam sibuk (peak hour) atau jam nonsibuk (off peak hour), momen liburan (high season) atau nonliburan (low season), atau hari kerja ataupun akhir pekan.

Sebelumnya, GM Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, mengatakan, sepanjang semester I/2024, rata-rata volume penumpang bulanan KCIC mencapai 443.000 penumpang per bulan. Puncaknya terjadi pada Juni 2024 dengan total penumpang mencapai 535.000 penumpang per bulan.

"Sejak Januari 2024, volume penumpang terus menunjukan peningkatan mulai April, Mei, hingga Juni 2024," kata Eva.

Sebelumnya rata-rata penumpang harian Kereta Cepat paruh pertama 2024 mencapai 14.600 penumpang per hari. Jumlah tersebut terus mengalami peningkatan hingga puncaknya di Juni 2024 dengan rata-rata penumpang perhari mencapai 17.800 orang.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menanggapi wacana pembentukanfamily office di dalam negeri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, hal itu akan menambah pekerjaan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Adapun, salah satu insentif yang diberikan pemerintah kepada investor yang membangun family office adalah pembebasan pajak.

Suharso menilai bahwa pemerintah tidak seharusnya selalu mengandalkan pemberian insentif fiskal dalam rangka menarik investasi ke dalam negeri.

Pasalnya, dia mengatakan Kementerian Keuangan diminta untuk bisa mengerek penerimaan negara, tapi di sisi lain, pemerintah juga harus meramu insentif fiskal yang dapat menguras potensi penerimaan.

“Saya kasihan banget sama Menteri Keuangan [Sri Mulyani Indrawati] yang beliau didorong untuk mendorong tax ratio-nya naik, tapi kemudian juga harus memberikan insentif fiskal,” katanya, dikutip Jumat (5/7/2024).

Suharso mengatakan bahwa insentif fiskal memang akan memacu masuknya investasi dan efektif meningkatkan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja.

Namun demikian, dia menilai pemerintah dapat meningkatkan investasi dengan cara lainnya, misalnya dengan mempercepat proses perizinan dan penyediaan infrastruktur yang lebih baik.

“Saya pernah sampaikan kepada Ibu Menteri Keuangan, kita sekarang harus berhemat-hematlah untuk memberikan kesempatan terhadap insentif fiskal,” tuturnya.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai bahwa terhambatnya investasi di dalam negeri hingga saat ini utamanya masih dipengaruhi dua faktor, yaitu regulasi dan birokrasi.

Padahal, pemerintah telah berupaya mendorong investasi melalui reformasi struktural dengan UU Cipta Kerja.

“Lagi-lagi problemnya soal birokrasi dan regulasi. Nah, sehingga family office itu harus mempertimbangkan betul dua hal komponen itu yang memperlambat laju investasi kita,” katanya.

Jika pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan regulasi dan birokrasi tersebut, kata Said, maka investasi dipastikan akan mengalir deras ke Indonesia.

“Kalau dua hal itu bisa diatasi oleh pemerintah, InsyaAllah investasi akan lancar masuk,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA- Kementerian Perindustrian (Kemenperin) membeberkan strategi pemerintah untuk memperbaiki daya saing industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang amburadul diterpa tsunami barang impor.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan selain pengamanan pasar melalui kebijakan tarif barrier dan non-tarif barrier, industri TPT juga perlu memperbaiki daya saing melalui pembaruan teknologi.

"Kita harus meningkatkan kemampuan teknologi, Kemenperin punya program Making Indonesia 4.0. Jika industri TPT itu menerapkan teknologi tersebut, proses produksinya lebih efisien daya saing produknya jadi meningkat," kata Febri dalam bincang-bincang Factory Hub, dikutip Kamis (4/7/2024).

Untuk diketahui, tahun ini Kemenperin memberikan program restrukturisasi mesin industri TPT dengan anggaran sebesar Rp252 miliar. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi dan kualitas produk industri.

Di sisi lain, Febri juga mendorong perbaikan tata kelola lembaga pembiayaan industri untuk fokus pada perannya memberikan dukungan finansial bagi industri manufaktur, khususnya berorientasi ekspor untuk mendanai penyediaan bahan baku impor, restrukturisasi mesin, biaya logistik, pengiriman ekspor, dan lainnya.

"Kita sering menghadapi juga masalah pembiayaan, nah kita banyak industri manufaktur kita, terutama industri TPT ini kesulitan mendapatkan pembiayaan, memang sudah ada lembaga pembiayaan kita, seperti yang diamanatkan dalam UU Perindustrian," tuturnya.

Di samping itu, pihaknya juga memfasilitasi lembaga pendidikan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) industri TPT melalui satuan kerja di bawah binaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI), yakni Balai Diklat Industri (BDI) Jakarta yang fokus menyelenggarakan Diklat 3in1 untuk memenuhi kebutuhan industri TPT.

"Kita perlu upgrade pekerja di industri TPT, tiap tahun sudah meluluskan banyak SDM untuk bekerja di industri tekstil dan turunannya, Kemenperin punya lembaga pendidikan seperti STT tekstil Bandung, Solo," jelasnya.

Dari sisi kebijakan, Febri menuturkan, Kemenperin tengah mendukung penyesuaian kembali aturan Permendag 8/2024 terkait relaksasi impor untuk dikembalikan kepada Permendag 36/2023 tentang larangan dan pembatasan (lartas) impor.

Kebijakan Permendag 26/2023 beserta turunan aturan yang dibuat melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) terkait dengan Pertimbangan Teknis (Pertek) merupakan upaya untuk menguatkan rantai pasok industri dalam negeri.

"Kita ingin juga rantai pasok di industri TPT ini kuat. Jadi dari mulai hulu, kapas benang, atau dari industri petrokimia, benang, serat, industri pakaian, konveksinya itu semua kalau bisa ada dalam negeri, sehingga nilai tambahnya ada di dalam negeri," pungkasnya.

Dia menilai industri TPT perlu diselamatkan segera dari keterpurukan kinerja. Pasalnya, pada triwulan I tahun 2024, industri TPT mampu menyumbang sebesar 5,84% terhadap PDB sektor manufaktur serta memberikan andil terhadap ekspor nasional sebesar US$11,6 miliar dengan surplus mencapai US$3,2 miliar.

Terlebih, industri TPT juga sebagai sektor padat karya dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 3,98 juta tenaga atau memberikan kontribusi sebesar 19,47% terhadap total tenaga kerja di sektor manufaktur pada tahun 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut alasan Eramet dan BASF menunda investasinya diproyek pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pengembangan Industri Sektor ESDM Agus Tjahajana Wirakusumah menyampaikan, ditundanya investasi kedua perusahaaan ini dikarenakan masih melihat arah pasar kendaraan listrik dunia.

“Ya kalau [menunda] kan mereka melihat bahwa sampai di mana sih international trade itu. Itulah kira-kira saya lihat mereka lebih konservatif ya,” kata Agus saat ditemui di Kementerian ESDM, Jumat (5/7/2024).

Meski tertunda, lanjutnya, kedua perusahaan tersebut tidak menutup kemungkinan bisa menjual cadangan produknya kepada pabrik baterai kendaraan listrik yang dibangun di dalam negeri.

Misalnya, kata Agus kedua perusahaan tersebut bisa menjual LG atau bisa menjual nanti ke pihak IBC.

“Tapi kan bukan berarti dia tidak bisa jual cadangannya kepada pabrik yang akan datang. Ya kan bisa saja gak usah dia harus bikin [pabrik] sendiri juga,” ujarnya.

Adapun, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah bahwa BASF SE dan Eramet SA batal melakukan investasi proyek pabrik bahan baku baterai kendaraan listrik di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Menurut Bahlil, kedua perusahaan raksasa asal Eropa tersebut hanya menunda investasinya di Indonesia seiring turunnya pasar penjualan mobil listrik di Eropa.

“Akibat pasarnya lagi turun, mereka mengerem. Jadi bukan batal, menunda sementara,” kata Bahlil saat ditemui di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, Jawa Timur, Kamis (27/6/2024).

Dia meyakini tertundanya investasi BASF dan Eramet ini hanya sementara hingga kondisi pasar mobil listrik global sudah kembali membaik.

"Karena begitu mereka investasi produksi, kalaumarket-nya tidak diserapkan, kasihan juga mereka," ujar Bahlil.