Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin proyek gasifikasi batu bara menjadi dymethil ether (DME) sebagai pengganti LPG bakal lanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Proyek tersebut dibesut Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan sempat terhambat karena ditinggal investor.

Bahlil bilang program gasifikasi batu bara tetap akan didorong di era Prabowo. Ini merupakan salah satu bentuk hilirisasi mineral yang mau dikejar pemerintah.

"Itu salah satu program ke depan yang akan kita dorong sebagai bentuk hilirisasi daripada batu bara. Itu diupayakan terus," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Sejauh ini proyek gasifikasi batu bara dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Namun, Bahlil membuka kemungkinan perusahaan swasta lainnya bisa ikut masuk ke proyek tersebut, mulai dari Adaro hingga Kodeco.

Sebab, Bahlil menekankan ada syarat bagi perusahaan itu untuk melakukan hilirisasi batu bara bila ingin kontrak kerjanya diperpanjang.

"Tidak hanya PTBA. Contoh perusahaan-perusahaan yang pemegang PKP2B. Kayak Adaro, Arutmin, KPC, Kodeco. Mereka itu kan syaratnya begitu dilakukan perpanjangan harus melakukan hilirisasi," sebut Bahlil.

Selain itu, hilirisasi batu bara yang harus dilakukan perusahaan-perusahaan tambang bisa dalam bentuk apa saja, namun pihaknya ingin mendorong program gasifikasi batu bara menjadi DME harus diprioritaskan.

"Wajib hilirisasi tapi tidak mesti DME. Tapi salah satu yang akan kita dorong itu adalah menyangkut dengan DME," tutur Ketua Umum Partai Golkar itu.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, geram dengan kebijakan Apple, perusahaan pembuat iPhone, yang mensyaratkan adanya tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia. Mufti menilai ketentuan ini keterlaluan.

Hal tersebut disampaikan Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (4/11/2024). Mufti menyebut sudah layak iPhone diblokir dari Indonesia.

"Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi, setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak, memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak," ujar Mufti dalam rapat.

Mufti berharap Kementerian BUMN dapat turun tangan mengatasi hal itu. Ia menyinggung Erick Thohir memiliki pengalaman berbasis internasional.

"Maka harapan kami, kami minta kepada Menteri BUMN, bapak ini kan jaringan luar biasa pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak," kata dia.

Ia menyayangkan ketentuan itu, padahal lanjut Mufti, iPhone telah meraup begitu banyak keuntungan dari masyarakat RI. Ia menekankan Indonesia jangan tanggung-tanggung untuk memblokir iPhone.

"Kita ini kemarin mikir Masyaallah mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja minta syarat namanya tax holiday 50 tahun" ujar Mufti.

"Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita Pak. Ini pelecehan kepada negara kita Pak," imbuhnya.

Nabilla Salon-Beauty, usaha kecantikan yang dirintis oleh Asmaul Yulita Sari sejak 2015 terus berkembang di bidang jasa salon. Selain itu, salon ini juga menjelma menjadi solusi layanan perbankan dengan bergabung sebagai AgenBRILink sejak 2021.

Berlokasi di Desa Kepung, Kediri, Nabilla Salon-Beauty tak hanya melayani perawatan kecantikan, tetapi kini juga menawarkan kemudahan transaksi perbankan untuk masyarakat sekitar.

Menurut Asmaul, ide untuk mengembangkan Nabilla Salon-Beauty sekaligus menjadi AgenBRILink hadir dari cita-citanya dalam dunia kecantikan yang memiliki potensi besar. Ia memilih usaha di bidang kecantikan karena permintaan terus meningkat, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penampilan dan kesehatan kulit.

"Namun, dengan AgenBRILink, saya juga dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk menikmati berbagai layanan perbankan, seperti transfer, tarik tunai, pembayaran listrik, dan pembelian pulsa, dengan lebih mudah, cepat, dan efektif," jelas Asmaul dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Asmaul mengakui, menjadi AgenBRILink tidak selalu mudah, terutama di awal merintis. Namun, tantangan ini dapat diatasi dan saat ini dengan menjadi AgenBRILink, Asmaul mendapat tambahan keuntungan dari fee transaksi dan bertambahnya pelanggan yang menggunakan layanan perbankan.

Keunikan layanan Nabilla Salon-Beauty sebagai AgenBRILink terletak pada penyediaan akses transaksi perbankan yang lengkap dan praktis.

"Banyak pelanggan yang merasa terbantu dengan layanan ini karena tak perlu pergi jauh untuk sekadar melakukan transaksi perbankan," ujar Asmaul.

Dengan harapan besar, Asmaul bercita-cita agar bisnisnya semakin berkembang ke depannya. Ia juga berharap BRI semakin maju dan mampu terus memberikan pelayanan perbankan yang lebih baik untuk masyarakat, khususnya dalam hal penyaluran kredit agar lebih efektif.

Nabilla Salon-Beauty dan AgenBRILink yang dikelolanya kini menjadi bukti bagaimana usaha di bidang kecantikan dapat bertransformasi untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat secara luas.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa tercatat hingga akhir September 2024 BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

"Melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. Hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy," ungkap Supari.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menemui Presiden Prabowo Subianto membicarakan hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. MK sebelumnya mengabulkan sebagian tuntutan terhadap UU Cipta Kerja.

"Kami menghadap Pak Presiden konteksnya saya adalah dalam ketenagakerjaan. Jadi kami melaporkan langkah-langkah strategis yang sudah kami lakukan untuk menindaklanjuti hasil keputusan MK terkait tentang Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Yassierli menegaskan pemerintah menghormati hasil keputusan MK, dan Kementerian Ketenagakerjaan sudah melakukan sejumlah langkah-langkah strategis, salah satunya berdiskusi dengan Dewan Pengupahan Nasional.

"Kemudian kita, tadi siang kami sudah berdiskusi, kita memiliki LKS (Lembaga Kerja Sama) Tripartit Nasional, dan di situ hadir perwakilan dari para serikat pekerja dan dari asosiasi pengusaha. Kami tadi siang sudah menampung aspirasi-aspirasi dari mereka, dan aspirasi mereka, tadi kita sudah sampaikan juga kepada Pak Presiden," bebernya.

Menurut Yassierli, pihaknya sedang merumuskan upah minimum usai keluarnya putusan MK. Kemnaker memiliki waktu hingga 7 November untuk mengeluarkan dasar hukum, bisa berupa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ataupun surat edaran.

"Ini yang sedang kami coba rumuskan, dan kami punya batas waktu sampai tanggal 7 November untuk keluar dengan sebuah apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Ketenagakerjaan terkait tentang penetapan upah minimum, yang itu nanti akan kami sampaikan kepada para gubernur se-Indonesia," terang Menaker.

Saat dikonfirmasi formula penetapan upah minimum setelah ada putusan MK, Yassierli hanya menyebut akan meninjaunya secara bersama-sama.

"Yang jelas, amar putusan MK tentu kita harus pertimbangkan. Jadi artinya terkait tentang formula dan macam-macam Itu nanti kita akan tinjau bersama," tegasnya.

Yassierli menambahkan, dirinya banyak menyampaikan harapan dari LKS Tripartit dan hasil diskusi dengan Dewan Pengupahan Nasional kepada Prabowo. Dirinya lantas mendapat arahan dari Prabowo terkait langkah selanjutnya yang harus dilakukan.

Berbeda dengan mobil, penjualan motor di Indonesia tahun ini tetap tinggi. Bahkan, angka akhirnya diprediksi meningkat dibandingkan tahun lalu. Kok bisa begitu, ya?

Sebagai catatan, menurut data yang dihimpun Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil secara wholesales pada September lalu turun 4,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Selama sembilan bulan pertama tahun ini, penjualan mobil di Indonesia baru mencapai 633 ribu unit. Kondisi tersebut membuat Gaikindo menurunkan target dari yang semula 1 juta unit setahun menjadi hanya 850 ribu unit.

Motor listrik Honda ICON e: dan CUV e: di IMOS 2024. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Di sisi lain, penjualan motor justru stabil. Bahkan mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun lalu.

Selama Januari-September 2024, penjualan motor di Indonesia sudah mencapai 4,87 juta unit. Angka tersebut naik 3,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pabrikan hanya tinggal menjual 1,33 juta unit lagi untuk mencapai target 6,2 juta unit.

PT Astra Honda Motor (AHM) sebagai market leader di segmen roda dua mengatakan, motor merupakan kendaraan terjangkau yang menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Motor juga kerap dipakai untuk mendukung mobilitas masyarakat di berbagai sektor.

Pameran IMOS 2024 Foto: Septian Farhan/detikoto

Selain itu, secara harga, motor dan mobil juga berbeda. Kondisi ekonomi sekarang mungkin tak terlalu berdampak ke konsumen menengah yang cenderung ke bawah.

"Jadi memang masih lebih baik lah daripada sektor otomotif yang lain. Mungkin nggak ngaruh-ngaruh banget ke pembeli menengah ke bawah," ujar Vice President Director PT AHM, Thomas Wijaya saat ditemui di kawasan Tangerang Selatan.

"Kan yang menurun (kelas) menengah. Nah, kita kalau motor ini mungkin lebih ke bawah dan menengah, jadi menengah bawah," tambahnya.

Thomas menjelaskan, permintaan motor Honda di Indonesia tahun ini juga mengalami peningkatan. Harapannya, tahun depan angkanya makin meroket.

"Kalau dari AISI kan estimasi penjualan 6,4 juta unit. Ya kita inline dengan market lah, (harapannya) kita bisa mendekati 4,9 sampai 5 juta unit," kata dia.

5 Dekade Jelajahi Nusantara dengan Sepeda Motor Honda

5 Dekade Jelajahi Nusantara dengan Sepeda Motor Honda

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan setoran dividen perusahaan pelat merah tahun ini Rp 90 triliun. Erick optimistis target tersebut bisa tercapai karena saat ini sudah mencapai 95-96%.

"Kita mempunyai target dividen Rp 90 triliun. Jadi ini masih ada dua bulan kita sedang kerja keras untuk mencapai target ini, tapi kalau kita lihat insyaallah Pak Sesmen, angka kita sudah di 95-96% jadi insyaallah target Rp 90 triliun ini akan tercapai," katanya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Erick mengatakan, pihaknya sedang menyusun peta jalan. Dalam peta jalan itu, ia menargetkan dividen BUMN mulai 2026 tembus Rp 100 triliun.

"Dan kita sedang menyusun roadmap ke depan 2026, 2027, 2028, 2029 bisa nggak tembus daripada target dividen BUMN mencapai Rp 100 triliun dan tentu pendapatan negara dari PNBP dan pajak terus meningkat," katanya.

Ia meyakini target tersebut bisa tercapai mengingat pemerintah terus mendorong hilirisasi.

"Terbesar hilirisasi sudah banyak di dalam negeri," ungkap Erick.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui akses pembiayaan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Tercatat hingga akhir Triwulan III 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 1.353,36 triliun.

Angka ini naik 8,21% secara year on year (yoy), dan dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70% di antaranya (sekitar Rp 1.105,70 triliun) merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan dukungan BRI kepada segmen UMKM menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

"BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan," ujar Sunarso dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Pada kesempatan terpisah, Sunarso mengungkapkan perseroan telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM, sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan.

"Sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah. Di bawah bank, di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra," ujar Sunarso.

Menurut Sunarso terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan.

"Itu yang harus kita educate kepada UMKM. Karena pelaku UMKM sangat banyak sehingga masih beragam level-nya," ujar Sunarso.

Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting, mengingat kedua hal tersebut masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan. Ketiga, yaitu aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. "Itu juga penting," ujarnya.

Keempat, Sunarso mengatakan UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan, baik itu tentang keberlanjutan bisnis terlebih juga keberlanjutan lingkungan. Terakhir, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance kepada UMKM.

"Kita perlu educate UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan," tuturnya.

Sunarso menegaskan BRI siap memberikan dukungan terhadap UMKM di Indonesia.

"Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya pada segmen UMKM, melalui penyaluran kredit yang berkualitas serta program-program pemberdayaan lainnya," pungkas Sunarso.

Menteri BUMN Erick Thohir rencananya mau bertemu Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo Rabu, (6/11/2024). Pertemuan tersebut untuk meminta persetujuan terkait pemangkasan BUMN Karya dari 7 menjadi 3.

"Rabu akan bertemu Pak Menteri PU yang baru. Salah satu isunya mendapat approval bahwa BUMN Karya ini dari 7 menjadi 3," kata Erick Thohir di DPR Jakarta, Senin (4/11/2024).

Erick mengatakan, dengan persetujuan tersebut, maka bisa melakukan restrukturisasi. Selanjutnya penyehatan BUMN Karya bisa dilakukan.

"Sehingga kita bisa melakukan restrukturisasi, penyehatan tetapi juga membangun ekspert di masing-masing BUMN," kata Erick.

Saat ditanya kapan eksekusinya, Erick menjawab jika diteken minggu depan maka segala urusannya selesai. "Kalau minggu depan diteken ya selesai," kata Erick.

Sebagai informasi, dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Erick mengatakan ke depan BUMN akan dipangkas menjadi 30 dalam 11 klaster. Dalam paparannya, Erick menyebut terdapat klaster infrastruktur di mana di dalamnya terdapat Adhi Karya, Hutama Karya, Perumnas, dan PP.

"Lalu kita juga mendorong konsolidasi di infrastruktur, kita sedang menunggu suratnya kalau ini terjadi nanti di infrastruktur ada Adhi Karya, HK, Perumnas dan PP saja, jadi tidak sebanyak sebelumnya," kata Erick dalam rapat.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara soal kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Permendag nomor 8 sempat mendapat sorotan karena dinilai mempengaruhi kinerja industri tekstil.

Menurut Mendag saat ini sedang dalam koordinasi antara kementerian terkait untuk mengkaji aturan tersebut.

"Bukan tim khusus ya sifatnya, Nah ya namanya ngobrol-ngobrol, koordinasi. Bukan revisi, tapi review. Nah nanti kita minta masukan dari kementerian/lembaga lain. Sebenarnya Permendag itu kan banyak kebijakan-kebijakan dari k/l lain. Jadi, itu perlunya review itu seperti itu," kata Budi saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Mendag menjelaskan aturan tersebut bersifat dinamis dan menyesuaikan perkembangan ekonomi

Namun soal mengenai waktu pembahasan selanjutnya, Mendag belum dapat memastikan.

"Kemarin kan dimulai dari rakor kemarin, ya kan semua boleh di-review. Tapi untuk yang berikutnya belum, masih dijadwalkan," jelas dia.

Sebelumnya, rencana pembentukan tim khusus revisi kebijakan impor Permendag ini datang dari Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Eko Cahyanto. Dia menyebut akan ada tim khusus untuk membahas kebijakan tersebut.

"Akan ada task force khusus untuk ini. ini akan difasilitasi oleh Kemenko Perekonomian," katanya saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Minggu (3/11/2024).

Menteri BUMN Erick Thohir akan merampingkan BUMN menjadi 30 perusahaan, terdiri dari 11 klaster. Menurut Erick, banyaknya BUMN tidak selalu mencerminkan sehatnya sebuah usaha.

"Banyaknya BUMN tidak mencerminkan kesehatan sebuah usaha, bahkan kadang-kadang sinergitas membunuh dari pada pengusaha daerah dan private sector. Tinggal bagaimana kita sinkronisasi market yang terbuka ini peran BUMN seperti apa," tutur Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Erick menjelaskan, sebelumnya jumlah BUMN mencapai 114 BUMN yang terdiri 24 klaster. Hingga 2024, jumlah BUMN sudah turun menjadi 47 BUMN yang terdiri dari 12 klaster. Jumlah BUMN akan dirampingkan hingga 30 BUMN yang terdiri dari 11 klaster.

Selain itu terdapat rencana penggabungan atau merger beberapa BUMN. Untuk klaster energi terdapat Pertamina dan PLN. Klaster pangan terdiri dari PTPN, Pupuk Indonesia dan Bulog.

"Kita sedang mengusulkan PTPN untuk merger dengan Perhutani sehingga kita punya lahan 2,2 juta hektar sehingga kita bisa memetakan kembali mana yang mendukung swasembada pangan," katanya.

Untuk klaster kesehatan ada Biofarma. Pada kesempatan itu, Erick memiliki rencana untuk menjadikan rumah sakit BUMN di bawah Biofarma.

"Kita sedang melobi apa mungkin rumah sakit yang sudah kita mergerkan itu sudah jadi satu dipindahkan ke bawah Biofarma supaya menjadi sebuah sistem healthcare antara apotek, produksi dan rumah sakit sehingga kita memaksa seluruh rumah sakit kita menggunakan obat-obat dalam negeri, tidak impor lagi," terang Erick.

Klaster mineral dan batu bara ada MIND ID. Berikutnya, klaster infrastruktur ada Adhi Karya, Hutama Karya, Perumnas, dan PP.

"Lalu kita juga mendorong konsolidasi di infrastruktur, kita sedang menunggu suratnya kalau ini terjadi nanti di infrastruktur ada Adhi Karya, HK, Perumnas dan PP saja, jadi tidak sebanyak sebelumnya," katanya.

Pada klaster keuangan terdapat Mandiri, BRI, BNI dan BTN. Kemudian, klaster pertahanan ada Defend ID. Di klaster asuransi dan dana pensiun ada IFG.

Berikutnya, klaster pariwisata ada InJourney. Erick mengatakan, Garuda Indonesia dan Pelita Air akan masuk di ekosistem InJourney.

Di klaster logistik ada KAI, Pos Indonesia dan Pelindo. Erick kemudian mengungkap, Pelni dan ASDP akan digabungkan.

"Logistik itu ada KAI, Pos Indonesia dan Pelindo. Dan kita rencana Pelindo ini pun, kita akan menggabungkan Pelni dan ASDP menjadi suatu kekuatan besar di laut," ujar Erick.

Terakhir, ada klaster telekomunikasi dan teknologi di mana di dalamnya ada Telkom dan Peruri.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi terkait kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang dinilai menjadi biang kerok industri tekstil terpuruk. Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengklaim peraturan tersebut telah melindungi industri tekstil dalam negeri.

Budi pun menegaskan tidak ada revisi untuk aturan tersebut. Namun, pihaknya akan mengkaji ulang setiap saat.

"Revisi apanya? Kalau Permendag 8/2024 itu memang review. Itu setiap saat bisa dilakukan. Ini kan sebenarnya ramai mengenai tekstil kan? Permendag 8/2024 itu justru melindungi industri tekstil," kata Budi saat ditemui di Park Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Budi menilai mungkin masih ada yang belum memahami sepenuhnya kebijakan impor tersebut. Karena tak memahami aturan itu, maka timbul tudingan tersebut.

Terkait tuduhan kebijakan impor tersebut sebagai biang kerok industri tekstil dalam negeri, Budi menekankan bahwa mereka tidak memahami dengan aturan yang tertuang di dalamnya. Dia juga menekankan tidak ada masalah terkait aturan tersebut.

"Permendag 8/2024 enggak ada masalah. Ini mungkin beliau belum paham ya aturannya seperti apa. Mungkin karena itu aja, tapi kan sekarang kalau sudah tahu ya sudah," jelas dia.

Lebih lanjut, Permendag 8/2024 telah mengatur impor tekstil dan produk tekstil (TPT) hanya dapat masuk ke Indonesia melalui pertimbangan teknis (Pertek) yang diterbitkan Kementerian Perindustrian. Kemudian ada juga Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2004 telah mengatur kuota impor pakaian.

"Jadi kuotanya sudah dibatasi juga. Pakaian jadi juga dikenakan bea masuk pengamanan perdagangan. Jadi, sebenarnya Kemendag ini sudah membantu semaksimal mungkin dengan instrumen atau kewenangan yang kita miliki untuk melindungi industri dalam negeri," jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto mempunyai target swasembada pangan. Dalam mendukung target tersebut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar dialog kebijakan iklim dan perdagangan yang melibatkan lembaga-lembaga internasional dan nasional.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan forum tersebut akan membahas terkait masukan hingga kendala-kendala yang dihadapi ke depannya terkait perdagangan dan iklim. Hal ini, menurut Budi, dapat membantu pemerintah dalam mencapai target swasembada pangan.

"Kita minta masukan kementerian/lembaga depan kan kita harus apa namanya Karena Indonesia kan sudah mencanangkan tahun 2028 itu swasembada pangan. Jadi diskusi-diskusi ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa kira-kira ke depan yang harus kita lakukan, kendala-kendalanya apa," kata Budi dalam acara Action on Climate and Trade, di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia menilai forum ini dapat membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan mengenai ketahanan pangan ke depan. Forum ini melibatkan lembaga internasional dan nasional, seperti World Bank, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, hingga Bappenas.

"Jadi kita diskusi saja bareng-bareng dengan beberapa lembaga internasional dan nasional yang kebetulan sekarang lagi di Jakarta. Jadi kita dukung pemerintah, Presiden, Pak Prabowo Supaya ketahanan pangan atau swasembada pangan ini terwujud," imbuh dia.

Dia menjelaskan tentunya hal itu juga berkaitan dengan perjanjian perdagangan-perdagangan internasional yang ada. Sebab, dia menilai masing-masing negara membutuhkan satu sama lain untuk kecukupan bahan pangan, termasuk Indonesia. Untuk itu, dia menilai perlunya kemudahan distribusi barang sehingga stok pangan tetap keberlanjutan.

"Jadi kita harus bicara kan dari awal jangan sampai nanti ketika kebutuhan pangan masing-masing negara meningkat, tetapi distribusinya tetap menjadi susah," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan empat sampai lima tahun lagi. Dengan begitu, dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo dalam Pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).