Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menargetkan kemiskinan ekstrem 0% dapat terjadi di 2029. Hal itu disampaikan Cak Imin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Hari ini kita belum bisa mencapai kemiskinan ekstrem 0%. Pada 2029 kita upayakan itu terjadi," kata Cak Imin.

Cak Imin optimistis hal itu bisa terjadi apabila semua bisa berdaya mengatasi keadaan. Ia mengatakan, salah satu tugas diemban adalah memastikan seluruh bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

"Ini lah tugas yang dipercayakan kepada Kemenko Bidang Pemberdayaan khususnya kepada saya untuk memastikan seluruh bantuan sosial, pertama tempat sasaran, yang kedua produktif mengubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya sekaligus akhirnya menjadi pribadi dan masyarakat yang mandiri," ucapnya.

Menurut Cak Imin, ada beberapa cara untuk memakmurkan masyarakat salah satunya dengan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan. Kemudian sistem perlindungan sosial yang kuat dan pembangunan manusia.

"Tiga kunci ini yang akan menjadi jalan menuju Indonesia Maju tahun 2045 Indonesia Emas sesuai dengan Asta Cita," tuturnya.

Cak Imin menyebut kehadiran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas untuk mengurangi kemiskinan ekstrem hingga 0% dan kemiskinan relatif menjadi 5% pada 2029.

"Dengan memberikan bantuan langsung ke masyarakat, akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita hingga 6-8%. Tentu saja kita ingin mengurangi jumlah pengangguran kita, terutama pengangguran terbuka," imbuhnya.

Sebagai informasi, persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83%. Sementara itu, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03%.

(acd/acd)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengubah nomenklatur Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Berdasarkan dua Peraturan Presiden (Perpres) yang diteken Prabowo belum lama ini, kini ada Kemenko Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kedua kemenko masing-masing dipimpin oleh Budi Gunawan dan Yusril Ihza Mahendra.

Perpres yang mengatur soal Kemenko Polkam yakni Perpres No.141/2024, sedangkan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan diatur dalam Perpres No.142/2024.

Dalam Pepres No.141/2024, Kemenko yang dipimpin Budi Gunawan membawahi setidaknya tujuh kementerian/lembaga yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kejaksaan Agung (Kejagung), TNI dan Polri.

Sebelumnya, Kemenko Polhukam yang diatur dalam Perpres No.73/2020 turut membawahi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) serta Kemmenterian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

Kini, Kemenkumham pun dipecah menjadi tiga kementerian yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketiganya, berdasarkan Perpres No.142/2024 dikoordinasikan oleh Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dibawahi Yusril Ihza Mahendra.

Adapun merujuk pada Perpres No.141/2024, aset, anggaran dan dokumen yang berkaitan dengan tugas dan fungsi sinkronisasi dan koordinasi kementerian-kementerian urusan politik serta keamanan dalam maupun luar negeri, pertahanan, komunikasi dan informasi dilaksanakan Kemenko Polkam, dari sebelumnya Kemenko Polhukam.

Sementara itu, aset, anggaran dan dokumen urusan kementerian di bidang hukum dan HAM dilaihkan ke Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Namun, penegakan hukum bakal diurus oleh Kemenko Polkam.

"Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dialihkan menjadi aset, anggaran, dan dokumen Kementerian Koordinator [Polkam]," demikian dikutip dari Perpres No.141/2024 pasal 51 ayat (1) huruf c.

Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka atau dikenal 'Oneng' menyoroti adanya pinjaman online (pinjol) ilegal berkedok koperasi. Pelaku menawarkan pinjaman dengan mudah dan cepat namun dengan bunga yang tinggi.

Menurut Rieke, pinjol ilegal tersebut menggunakan website yang seolah-olah legalitasnya telah disetujui oleh Kementerian Koperasi. Ia lalu meminta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi tidak kecolongan dan mengingatkan jangan ada oknum yang berasal dari orang dalam (ordal) Kementerian.

"Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah-olah legalitas koperasinya di-approve oleh Kemenkop. Kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal di Kementerian Koperasi," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia mendorong Kemenkop berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kemungkinan ASN di Kemenkop terlibat pinjol ilegal.

"Atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok Koperasi ini apakah ada keterlibatan ordal di dalam meng-approve seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang juga penting pinjol itu servernya 22% di Indonesia, sisanya di luar negeri," tutur Rieke.

Rieke juga menyampaikan perkataan Budi Arie yang menyebut pinjol ilegal dan judi online seperti kakak-beradik. Pasalnya keduanya bisa menimbulkan kriminalitas sehingga tidak bisa didiamkan.

Ia lalu menyoroti sosok Budi Arie yang sedang menjadi sorotan imbas terungkapnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melindungi judi online. Oleh karena itu, sebut Rieke, penting untuk dilakukan skrining segera di Kemenkop.

"Kita tidak usah basa-basi karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan dengan adanya ordal di Kementerian yang lama. Saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening di Kementerian Bapak termasuk yang terlibat pinjol atau judi online.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie menyebut ada fenomena rentenir berkedok koperasi. Praktik rentenir tersebut pada akhirnya merusak nama baik koperasi.

"Mengenai koperasi berkedok rentenir, kalau menurut Deputi saya bukan koperasi berkedok rentenir, tapi rentenir berkedok koperasi. Jadi rentenir inilah yang merusak nama baik koperasi," ujar dia.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Presiden (Perpres) tenteng Kementerian Koordinator baru yang dibentuk pada pemerintahannya.

Dilansir dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, ketujuh perpres tersebut diunggah pada Rabu (6/11/2024).

Beleid tersebut mengatur tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian koordinator. Di samping itu, dalam aturan tersebut juga menjelaskan terkait dengan struktur organisasi masing-masing kementerian koordinator.

Adapun, aturan tersebut yakni Pepres Nomor 142/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Perpres 144/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selanjutnya, Perpres Nomor 146/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perpres Nomor 145/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Selain itu, Perpres 141/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Kementerian 143/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Perpres 147/2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Dalam salinan Perpres tersebut diketahui bahwa beleid tersebut diteken oleh Prabowo pada 5 November 2024.

Dikutip dari masing-masing Perpres tentang Kementerian Koordinator, maka pembagian kementeriannya yakni:

Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakat:

1. Kementerian Hukum;
2. Kementerian Hak Asasi Manusia;
3. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
4. instansi lain yang dianggap perlu

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan:

1. Kementerian Agama;
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
4. Kementerian Kebudayaan;
5. Kementerian Kesehatan;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
8. Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
9. instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat:

1. Kementerian Sosial;
2. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
3. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
4. Kementerian Koperasi;
5. Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif; dan
7. instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan:

1. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
2. Kementerian Pekerjaan Umum;
3. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Kementerian Transmigrasi;
5. Kementerian Perhubungan; dan
6. instansi lain yang dianggap perlu

Kementerian Koordinator Bidang Pangan:

1. Kementerian Pertanian;
2. Kementerian Kehutanan;
3. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
5. Badan Pangan Nasional;
6. Badan Gizi Nasional; dan
7. instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan:

1. Kementerian Dalam Negeri;
2. Kementerian Luar Negeri;
3. Kementerian Pertahanan;
4. Kementerian Komunikasi dan Digital;
5. Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
6. Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
8. instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian:

1. Kementerian Ketenagakerjaan;
2. Kementerian Perindustrian;
3. Kementerian Perdagangan;
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
6. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Kementerian Pariwisata; dan
8. instansi lain yang dianggap perlu

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal memimpin Indonesia 2024--2029. Prabowo pun telah mengumumkan kabinetnya pada 21 Oktober 2024.

Sayangnya, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dieliminasi, tetapi untungnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipertahankan. Raibnya Kemenko Marves memunculkan tanda tanya besar. Perjuangan pemangku kepentingan menggagas Kementerian Koordinator Kemaritiman berlangsung sejak Orde Baru dan hingga awal reformasi.

Baru Pemerintahan Jokowi periode 2014--2019 (Kemeko Maritim dan Sumberdaya) dan periode 2019--2024 (Kemenko Marves). Kementerian ini dipayungi UU Kelautan No. 32/2014. Apakah pemerinahan Prabowo-Gibran mengeliminasi KemenkoMarinvest sebagai bentuk pengabaian orientasi kemaritiman atau ada ancaman geopolitik global yang membutuhkan antisipasi serius?

PRIORITAS

Pemerintahan Prabowo-Gibran memprioritaskan pangan hingga membentuk Kemenko Pangan karena pertama laporan Global Food Security Index (GFSI) 2023 menempatkan Indonesia pada 2023 berada di peringkat 63 (skor 60,20) dari 113 negara, termasuk kategori moderat. Global Hunger Index (GHI) Indonesia 2023 menempati posisi 77 (skor 17,6) dari 125 negara, termasuk kategori moderat (Welthungerhilfe & Concern Worldwide, 2023). Kesimpulannya: Indonesia aman soal urusan pangan dan tidak terancam kelaparan.

Dugaan eliminasi Kemenkomarinvest karena secara ekonomi politik pangan dianggap lebih urgen ketimbang kemaritiman. Programnya: food estate, shrimp estate (perikanan budi daya) dan makan bergizi gratis. Soal kemaritiman bukan sekadar mengurusi perikanan, pesisir, dan pulau kecil, melainkan mencakup pembangunan ekonomi, politik, budaya, ekologi, sistem sosial, peradaban dan geopolitik Indonesia.

Sumaila et al (2021), membagi ekonomi kelautan atas dua kelompok: (i) sektor yang mapan terdiri: perikanan tangkap (capture fisheries), olahan makanan laut (seafood processing), angkutan laut (shiping), kepelabuhanan (port), manufaktur dan konstruksi kelautan (marine manufacturing and construction), wisata maritim dan pesisir (maritime and coastal tourism), jasa bisnis kelautan (marine business services), penelitian, pengembangan dan pendidikan kelautan (marine research and development and education), pengerukan (dredging) dan; (ii) sektor yang sedang berkembang: budidaya laut (marine aquaculture), minyak dan gas perairan dalam dan sangat dalam (deep and ultra-deep-water oil and gas), energi angin lepas pantai (offshore wind energy), energi kelautan terbarukan (ocean renewable energy), pertambangan lautan dan dasar laut (marine and seabed mining), keselamatan dan pengawasan maritim (maritime safety and surveillance), bioteknologi kelautan (marine biotechnology), produk dan jasa kelautan berteknologi tinggi (high-tech marine products and services).

Sementara sektor non-ekonomi: budaya bahari, peradaban maritim, diplomasi maritim, keamanan laut, buruh perikanan dan geopolitik kelautan. Ekonomi dan non-ekonomi kelautan inilah domain Kemenko Marves secara makro struktural dalam pembangunan nasional.

Kedua, secara geopolitik, ada dugaan kekhawatiran Prabowo akibat perang Rusia-Ukraina dan konflik Timur Tengah -- Israel-Palestina, dan negara Arab lainnya--bakal meluas ke Asia. Dampaknya, negara-negara produsen pangan akan menahan menjual pangannya. Makanya, Prabowo menitikberatkan pangan dalam kebijakan pemerintahannya.

Ketiga, sepanjang pemerintahan Jokowi, Kemenko Marves mengurusi aspek yang sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Umpamanya cantrang, ekspor benih bening lobster (BBL), reklamasi, pencemaran plastik hingga ekspor pasir laut. Kemenko Marves mestinya mengoordinasikan ragam kebijakan lintas Kementerian/Lembaga yang mengurusi ekonomi kelautan (mapan dan berkembang) dan non-ekonomi sebagai domainnya.

Pasalnya sepanjang 10 tahun Pemerintahan Jokowi, mekanisme koordinasi dan tata kelolanya belum beres. Faktanya, kementerian/lembaga di bawah koordinasinya melahirkan ragam kebijakan konfliktual yang memicu penolakan masyarakat pesisir, contohnya ekspor pasir laut.

Keempat, Kemenko Marves juga mengurusi investasi yang sama dengan Kementerian Investasi semenjak 2019. Terkesan tumpang tindih kelembagaan yang berimbas Kemenko Marves “gagal” memenuhi ekspektasi publik mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Ironisnya, pemerintahan Prabowo-Gibran menghapusnya.

Kelima, sepanjang keberadaan Kemenko Marves nyaris tak menerbitkan kebijakan spektakuler yang berorientasi kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi justru memproduksi ragam regulasi bersifat paradoks.

Di satu sisi hendak mengelola sumber daya berkelanjutan tetapi di sisi lain memproduksi masalah baru yang mengorbankan dan mengalienasi masyarakat pesisir dan pulau kecil dari habitusnya. Contohnya UU Cipta Kerja No. 6/2023, penangkapan ikan terukur (PIT) lewat PP No. 11/2023, Permen KP No. 28/2023 dan Kepmen KP No. 16/2024, berorientasi industrial hingga ekspor pasir laut (Permendag 26/2024).

Imbasnya, Presiden Prabowo dalam kabinet pemerintahannya justru membentuk Kemenko Pangan. Orientasinya menitikberatkan “swasembada pangan” lewat kebijakan food estate dan shrimp estate yang diragukan dan kritisi keberhasilannya.

Akibatnya, paradigma orientasi pembangunan nasional kembali ke kontinental dan maritim berhenti. Bukankan orientasi ini mengubur realitas historis-kultural dan geopolitik Indonesia sebagai bangsa berbudaya dan berperadaban maritim semenjak dahulu kala?

AGENDA

Terhapusnya Kemenko Marves dari struktur pemerintahan Prabowo-Gibran otomatis memupus impian komunitas maritim (maritime imagine community), menghendaki Indonesia sebagai PMD. Pemangku kepentingan kemaritiman pastinya bakal bereaksi untuk merespons orientasi politik pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengeliminasi Kemenko Marves.

Penulis, menyarankan pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran merevitalisasi institusi Kemenko Marves langsung di bawah Presiden yang mengoordinasikan ranah kemaritiman. Sektor perikanan berkontribusi menyediakan pangan protein ikan bermanfaat bagi pertumbuhan kecerdasan anak karena mengandung omega-3.

Kedua, Presiden Prabowo mempertimbangkan ulang eksistensi Kemenko Marves. Pasalnya, kelembagaannya berperan strategis dalam organisasi Indian Ocean Rim Association (IORA) di wilayah Samudra Hindia dan Geopolik kawasan Indo-Pasifik, mencakup perairan Samudra Hindia, Samudera Pasifik bagian barat dan tengah, serta laut pedalaman di wilayah Indonesia dan Filipina.

Salah satu isu memanas adalah pertarungan hegemoni negara super power maju di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat, China, Jepang dan Rusia. Indonesia membutuhkan kelembagaan kemaritiman kuat buat berkiprah di dalamnya. Makanya, hadirnya kembali Kemenko Maritim adalah keniscayaan secara ekonomi-politik dan geopolitik regional.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bakal memimpin Indonesia 2024--2029. Prabowo pun telah mengumumkan kabinetnya pada 21 Oktober 2024.

Sayangnya, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dieliminasi, tetapi untungnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dipertahankan. Raibnya Kemenko Marves memunculkan tanda tanya besar. Perjuangan pemangku kepentingan menggagas Kementerian Koordinator Kemaritiman berlangsung sejak Orde Baru dan hingga awal reformasi.

Baru Pemerintahan Jokowi periode 2014--2019 (Kemeko Maritim dan Sumberdaya) dan periode 2019--2024 (Kemenko Marves). Kementerian ini dipayungi UU Kelautan No. 32/2014. Apakah pemerinahan Prabowo-Gibran mengeliminasi KemenkoMarinvest sebagai bentuk pengabaian orientasi kemaritiman atau ada ancaman geopolitik global yang membutuhkan antisipasi serius?

PRIORITAS

Pemerintahan Prabowo-Gibran memprioritaskan pangan hingga membentuk Kemenko Pangan karena pertama laporan Global Food Security Index (GFSI) 2023 menempatkan Indonesia pada 2023 berada di peringkat 63 (skor 60,20) dari 113 negara, termasuk kategori moderat. Global Hunger Index (GHI) Indonesia 2023 menempati posisi 77 (skor 17,6) dari 125 negara, termasuk kategori moderat (Welthungerhilfe & Concern Worldwide, 2023). Kesimpulannya: Indonesia aman soal urusan pangan dan tidak terancam kelaparan.

Dugaan eliminasi Kemenkomarinvest karena secara ekonomi politik pangan dianggap lebih urgen ketimbang kemaritiman. Programnya: food estate, shrimp estate (perikanan budi daya) dan makan bergizi gratis. Soal kemaritiman bukan sekadar mengurusi perikanan, pesisir, dan pulau kecil, melainkan mencakup pembangunan ekonomi, politik, budaya, ekologi, sistem sosial, peradaban dan geopolitik Indonesia.

Sumaila et al (2021), membagi ekonomi kelautan atas dua kelompok: (i) sektor yang mapan terdiri: perikanan tangkap (capture fisheries), olahan makanan laut (seafood processing), angkutan laut (shiping), kepelabuhanan (port), manufaktur dan konstruksi kelautan (marine manufacturing and construction), wisata maritim dan pesisir (maritime and coastal tourism), jasa bisnis kelautan (marine business services), penelitian, pengembangan dan pendidikan kelautan (marine research and development and education), pengerukan (dredging) dan; (ii) sektor yang sedang berkembang: budidaya laut (marine aquaculture), minyak dan gas perairan dalam dan sangat dalam (deep and ultra-deep-water oil and gas), energi angin lepas pantai (offshore wind energy), energi kelautan terbarukan (ocean renewable energy), pertambangan lautan dan dasar laut (marine and seabed mining), keselamatan dan pengawasan maritim (maritime safety and surveillance), bioteknologi kelautan (marine biotechnology), produk dan jasa kelautan berteknologi tinggi (high-tech marine products and services).

Sementara sektor non-ekonomi: budaya bahari, peradaban maritim, diplomasi maritim, keamanan laut, buruh perikanan dan geopolitik kelautan. Ekonomi dan non-ekonomi kelautan inilah domain Kemenko Marves secara makro struktural dalam pembangunan nasional.

Kedua, secara geopolitik, ada dugaan kekhawatiran Prabowo akibat perang Rusia-Ukraina dan konflik Timur Tengah -- Israel-Palestina, dan negara Arab lainnya--bakal meluas ke Asia. Dampaknya, negara-negara produsen pangan akan menahan menjual pangannya. Makanya, Prabowo menitikberatkan pangan dalam kebijakan pemerintahannya.

Ketiga, sepanjang pemerintahan Jokowi, Kemenko Marves mengurusi aspek yang sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Umpamanya cantrang, ekspor benih bening lobster (BBL), reklamasi, pencemaran plastik hingga ekspor pasir laut. Kemenko Marves mestinya mengoordinasikan ragam kebijakan lintas Kementerian/Lembaga yang mengurusi ekonomi kelautan (mapan dan berkembang) dan non-ekonomi sebagai domainnya.

Pasalnya sepanjang 10 tahun Pemerintahan Jokowi, mekanisme koordinasi dan tata kelolanya belum beres. Faktanya, kementerian/lembaga di bawah koordinasinya melahirkan ragam kebijakan konfliktual yang memicu penolakan masyarakat pesisir, contohnya ekspor pasir laut.

Keempat, Kemenko Marves juga mengurusi investasi yang sama dengan Kementerian Investasi semenjak 2019. Terkesan tumpang tindih kelembagaan yang berimbas Kemenko Marves “gagal” memenuhi ekspektasi publik mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Ironisnya, pemerintahan Prabowo-Gibran menghapusnya.

Kelima, sepanjang keberadaan Kemenko Marves nyaris tak menerbitkan kebijakan spektakuler yang berorientasi kesejahteraan masyarakat pesisir, tetapi justru memproduksi ragam regulasi bersifat paradoks.

Di satu sisi hendak mengelola sumber daya berkelanjutan tetapi di sisi lain memproduksi masalah baru yang mengorbankan dan mengalienasi masyarakat pesisir dan pulau kecil dari habitusnya. Contohnya UU Cipta Kerja No. 6/2023, penangkapan ikan terukur (PIT) lewat PP No. 11/2023, Permen KP No. 28/2023 dan Kepmen KP No. 16/2024, berorientasi industrial hingga ekspor pasir laut (Permendag 26/2024).

Imbasnya, Presiden Prabowo dalam kabinet pemerintahannya justru membentuk Kemenko Pangan. Orientasinya menitikberatkan “swasembada pangan” lewat kebijakan food estate dan shrimp estate yang diragukan dan kritisi keberhasilannya.

Akibatnya, paradigma orientasi pembangunan nasional kembali ke kontinental dan maritim berhenti. Bukankan orientasi ini mengubur realitas historis-kultural dan geopolitik Indonesia sebagai bangsa berbudaya dan berperadaban maritim semenjak dahulu kala?

AGENDA

Terhapusnya Kemenko Marves dari struktur pemerintahan Prabowo-Gibran otomatis memupus impian komunitas maritim (maritime imagine community), menghendaki Indonesia sebagai PMD. Pemangku kepentingan kemaritiman pastinya bakal bereaksi untuk merespons orientasi politik pembangunan pemerintahan Prabowo-Gibran yang mengeliminasi Kemenko Marves.

Penulis, menyarankan pertama, pemerintahan Prabowo-Gibran merevitalisasi institusi Kemenko Marves langsung di bawah Presiden yang mengoordinasikan ranah kemaritiman. Sektor perikanan berkontribusi menyediakan pangan protein ikan bermanfaat bagi pertumbuhan kecerdasan anak karena mengandung omega-3.

Kedua, Presiden Prabowo mempertimbangkan ulang eksistensi Kemenko Marves. Pasalnya, kelembagaannya berperan strategis dalam organisasi Indian Ocean Rim Association (IORA) di wilayah Samudra Hindia dan Geopolik kawasan Indo-Pasifik, mencakup perairan Samudra Hindia, Samudera Pasifik bagian barat dan tengah, serta laut pedalaman di wilayah Indonesia dan Filipina.

Salah satu isu memanas adalah pertarungan hegemoni negara super power maju di Laut Cina Selatan antara Amerika Serikat, China, Jepang dan Rusia. Indonesia membutuhkan kelembagaan kemaritiman kuat buat berkiprah di dalamnya. Makanya, hadirnya kembali Kemenko Maritim adalah keniscayaan secara ekonomi-politik dan geopolitik regional.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan ketersediaan stok beras Bulog aman dan cukup hingga akhir tahun. Dalam kunjungan perdananya ke Perum Bulog, Zulhas pun menyempatkan diri mengunjungi Kawasan Pergudangan Bulog di Sunter Timur, Jakarta.

"Presiden kita, Pak Prabowo menyampaikan kita akan swasembada pangan, pangan artinya tidak hanya beras, pangan itu ada beras, jagung, gula, kedelai, cabe, bawang dan lain-lain. Paling tidak di tahun 2028 kita harus bekerja keras bisa swasembada untuk komoditi beras dan jagung," kata Zulhas dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024)

Sebagai persiapan menuju tahapan tersebut, lanjutnya, harus dipersiapkan segala sesuatu dengan baik. Pada saat rapat di Kementerian Kehutanan dan seluruh Kementerian beberapa waktu lalu, Zulhas membahas bagaimana rencana agar bisa swasembada, salah satunya adalah dengan mencetak sawah baru, membuka lahan baru dan lain-lain.

"Salah satu contohnya adalah yang di Merauke kemarin yang telah Bapak Presiden kunjungi di sana, ada cetak sawah baru di Merauke dan memperbaiki lahan sawah yang terbengkalai cukup lama," tambahnya.

Selain itu, lanjutnya, kita juga harus mempersiapkan cadangan beras Pemerintah, penguatan stok dan apa yang diperlukan ke depan untuk bantuan pangan, SPHP dan ada Bansos. Usai rapat bersama Dirut Bulog, Zulhas juga memastikan semua persiapan untuk tahun depan dan tahun ini sudah siap dan baik.

"Teman-teman di sini bisa melihat bahwa sekurang-kurangnya akhir tahun ini stok milik Bulog bisa mencapai 2 juta ton yang tersebar lebih di 1.500 lebih Gudang Bulog dengan total kapasitas sebanyak 4 juta ton, jadi stok beras kita sangat aman dan cukup, oleh karena itu untuk publik, pedagang dan masyarakat tidak usah khawatir karena stok beras cukup, apa lagi nanti tahun depan dengan adanya program sawah baru, intensifikasi dan lain-lain berjalan dengan baik," tambah Zulhas.

Menurut Zulhas, menjaga ketersediaan pangan, khususnya beras, adalah prioritas utama pemerintah. Ia menegaskan bahwa kunjungannya kali ini adalah bentuk komitmen untuk memantau langsung persediaan pangan di lapangan.

"Kami akan lebih intens lagi untuk mempersiapkan tahun depan agar bisa berjalan dengan baik terutama peningkatan produksi dalam negeri", ujarnya.

Zulhas juga tampak antusias dalam memeriksa langsung karung-karung beras yang tersusun rapi di gudang. Tidak hanya memeriksa kuantitas, ia juga menyoroti kualitas beras yang disimpan Bulog.

Perjalanan Menko Pangan ke gudang Bulog ini menyasar langsung ke Kawasan Pergudangan Kanwil DKI Jakarta dan Banten, salah satu gudang besar yang menyimpan cadangan beras pemerintah milik Bulog. Dalam peninjauan ini, Direktur Utama Perum BULOG, Wahyu Suparyono, memastikan bahwa gudang di Sunter Timur ini menyimpan beras dengan kondisi dan kualitas yang terjaga.

"Kami siap mendukung program pemerintah, menjaga ketahanan pangan nasional," kata Wahyu.

Di sisi lain, Wahyu menjelaskan pihaknya telah menerapkan standar ketat dalam penyimpanan beras agar kualitas tetap terjaga hingga sampai ke tangan masyarakat. Ia mengatakan kunjungan perdana Zulkifli Hasan ke kawasan pergudangan Bulog sebagai Menko Pangan ini membawa optimisme baru terhadap stabilitas stok pangan, terutama beras.

Diharapkan sinergi antara Kemenko Pangan dan Bulog terus terjalin erat, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran soal pasokan beras di masyarakat. Dengan dukungan dari Bulog dan komitmen kuat dari Kemenko Pangan, lanjutnya, masyarakat dapat berharap akan ketahanan pangan yang semakin terjaga dan mewujudkan swasembada pangan.

(akn/ega)

Bisnis.com, JAKARTA – Belum ada satu bulan Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia, tetapi banyak gebrakan darinya yang cukup menarik perhatian. Salah satunya dalam merombak daftar kementerian di Kabinet Merah Putih.

Tidak hanya mengangkat dan melantik 137 posisi atau jabatan dengan 136 orang di dalam di pemerintahannya, tetapi beberapa Kementerian kini tak lagi berada di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko). Salah satunya Kementerian Keuangan.

Berdasarkan draf Bagan Struktur Organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih yang diterima oleh Bisnis, terdapat empat kementerian yang langsung berada di bawah naungan Presiden Ke-8 RI itu.

Pertama, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang dinahkodai oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Kedua, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Sri Mulyani Indrawati yang akan memimpin instansi ini. Ketiga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) yang dikomandoi oleh Menteri PANRB Rini Widyantini.

Keempat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang dipimpin oleh Rachmat Pambudy.

Sebelumnya, Kemenkeu berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian saat berada di era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Namun, saat memasuki rezim Pemerintahan Prabowo aturan ini berubah.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghormati revisi Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker yang telah Mahkamah Konstitusi (MK) putuskan.

Airlangga menyampaikan kementerian teknis terkait, yakni Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan berkomunikasi dengan pihak tenaga kerja, butuh, serta pengusaha.

“Pemerintah akan mengikuti apa yang diputuskan oleh MK. Dalam jangka pendek kan terkait dengan pengupahan,” ujarnya, Jumat (1/11/2024).

Terkait pengupahan, Airlangga menuturkan nantinya pemerintah akan mempertegas ‘kehidupan yang layak’ dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

Untuk itu, dalam waktu dekat pemerintah akan fokus pada penetapan upah yang lazimnya diumumkan pada akhir November setiap tahunnya.

Di sisi lain, Airlangga menanggapi mencuatnya rencana pemerintah untuk mengeluarkan UU Ketenagakerjaan dari UU Ciptaker.

“Kalau itu kan kami masih pelajari amar keputusannya dan pertimbangannya. Kami akan segera lakukan ya,” ujarnya.

Sebelumnya, MK telah mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Permohonan itu dikabulkan dalam sidang putusan perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pada intinya, puluhan pasal yang digugat itu terkait dengan pengupahan, hubungan kerja, hingga tenaga kerja asing. Dalam pertimbangannya, hakim MK menyatakan bahwa gugatan sebagian puluhan pasal itu dikabulkan dinilai mengancam perlindungan hak kerja hingga mengganggu keharmonisan aturan yang berlaku.

Sebagaimana satu dari 21 pasal UU Ciptaker yang diubah MK, menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU No.6/2023 penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan 'Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan layak bagi kemanusiaan'.

Di mana hal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan'.

Jakarta -

Di era kabinet Indonesia Maju, Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional dibentuk untuk menekan harga tiket pesawat. Kala itu Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan lah yang mengusung Satgas tersebut di tengah era tiket pesawat mahal di Indonesia.

Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenko Marves sendiri sudah tidak ada lagi, lalu bagaimana nasib satgas tiket pesawat?

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan kerja satgas penurunan tiket bakal terus dilanjutkan. Dia menekankan kemudahan, kenyamanan, dan nilai ekonomi bagi masyarakat harus diutamakan.

"Tadi ada satgas penurunan tiket, itu memang kita juga pastinya akan terus kelola. Karena bagaimanapun ini yang saya sampaikan, kemudahan, kenyamanan dan juga nilai ekonomi bagi masyarakat itu kita juga utamakan," ungkap AHY di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) kemarin.

Politisi Partai Demokrat itu juga menegaskan biaya transportasi harus menjadi jauh lebih murah bila ingin ekonomi bisa tumbuh dan maju.

"Karena kalau kita ingin ekonomi lebih maju, lebih tumbuh di berbagai daerah, transportasinya termasuk biaya seseorang dari dan ke suatu daerah termasuk barang itu harus semakin efisien," sebut AHY.

Bila biaya transportasi terus menerus berada di rentang harga yang terlalu mahal, AHY menilai produktivitas masyarakat bisa turun.

"Karena kalau masih terlampau tinggi, nah ini akan sangat berpengaruh pada bukan hanya pergerakan tetapi juga pada produktivitas. Di sini yang tentu kita akan kawal ke depan," sebut AHY.

Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian soal kinerja lanjutan Satgas.

Dia memastikan sebelum masa libur Natal dan Tahun Baru akhir tahun mendatang, hasil dari satgas penurunan tiket akan mulai terasa.

"Kami lagi masih menunggu, harapannya sebelum Nataru ini kita sudah bisa dapat hasil dari satgas itu," tegas Dudy di hari yang sama.

(hal/rrd)

Jakarta -

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu yang dibangun adalah rumah tapak untuk para menteri.

Namun, rumah tapak menteri yang dibangun Kementerian PUPR hanya 36. Sementara, jumlah menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada 48.

"Selanjutnya ada juga fasilitas yaitu rumah tapak jabatan menteri. Kembali, jumlah rumah tapak jabatan menteri ini yang disiapkan adalah sebanyak 36 rumah saat ini. Jadi kembali mengacu kepada yang lain," kata Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menerangkan, Kementerian PUPR juga membangun Kompleks Kepresidenan yang terdiri dari Sekretariat Presiden, Istana Garuda, dan Istana Negara dengan progres rata-rata telah di atas 95%.

Lanjutnya, ada empat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang dibangun. Sementara, pemerintahan Prabowo memiliki 6 Kemenko.

"Ini memang 4 Kemenko mengacu kepada Kemenko yang lama. Tetapi 4 ini tuh 4 klaster bapak, ada 16 building sebetulnya, 4x4 ada 16 building," ujarnya.

Dia melanjutkan, untuk pembangunan rusun ASN I-IV terdiri dari 47 tower. Sebanyak 40 tower diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

"Kemudian rumah susun ASN I sampai dengan IV ini terdiri dari 47 tower, diharapkan mungkin sekitar Desember ini sekitar 40 tower itu akan selesai, dan sebagian sudah digunakan. Satu tower itu terdiri dari 12 lantai, dengan mampu satu tower itu menyediakan 60 unit apartemen," terangnya.

(acd/ara)

JAKARTA - Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi ( KemenkoMarves ) kini tidak lagi hadir dalam kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. 453 aparatur sipil negara ( ASN ) yang pernah bekerja di bawah Menteri Koordinator Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, diputuskan dipindah ke Kemenko lainnya.

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB), Rini Widyantini mengatakan, 453 ASN tersebut akan dimutasi sesuai dengan Kemenko lainnya. Rini menyebutkan sebagian dari 453 ASN itu ada yang dipindahkan ke Kemenko Pangan, Kemenko Infrastruktur, atau Kemenko baru lainnya.

"Jadi seperti saya bilang, disesuaikan dengan fungsinya tadi, ada yang ikut juga ke Pangan, kan di sana yang mengikuti Pangan, ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain, jadi kan kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," ujar Rini selepas menghadiri sidang Komisi II DPR RI, Senin (27/10).

Guna memberikan penjelasan tambahan, Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto mengatakan, 453 orang ASN itu akan dipindahkan sesuai funsgi kelembagaan yang baru.

"Jadi dia mengikuti apa yang dilakukan selama ini, sesuai tugas fungsi yang dia lakukan," ungkap Haryomo.

Haryomo menjelaskan, BKN pun sudah melakukan pemetaan melalui penentuan jumlah ASN di setiap Kementerian atau Lembaga Negara yang terbaru.

"Kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak, itu kita sudah punya semua. Dan nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi, dimana dia akan ditempatkan," terang Haryomo.

Diketahui, Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi memastikan, status PNS Kemenko Marves tetap berlaku. Bahkan, hak-haknya juga masih diberikan.

"Hak dan status para PNS di Kemenko Marves akan tetap terpenuhi sesuai aturan yang berlaku," ujarnya di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, dia menegaskan, tim dari Kemenko Marves juga akan terus berkomunikasi erat dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, hingga Kemenko-Kemenko baru. Hal ini dilakukan agar pemindahan PNS dari Kemenko Marves menuju Kemenko baru berjalan lancar.

"Kemenko-Kemenko baru termasuk Kemenko Pangan dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, guna memastikan transisi yang berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik," kata dia.