Jakarta -

Saat ini, sistem pembayaran semakin beragam. Tak hanya pembayaran tunai, di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat pembayaran non-tunai menjadi opsi yang digemari oleh masyarakat. BRI dengan inovasi barunya menghadirkan fitur notifikasi suara yang bisa membuat transaksi QRIS dan mesin EDC BRI jadi lebih aman dan efisien.

Inovasi ini hadir karena penggunaan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran semakin digemari oleh masyarakat, terutama anak muda. Degan QRIS, pengguna bisa mentransfer uang hanya dengan melakukan scan tanpa perlu memasukkan nomor rekening. Berbeda dengan QRIS, pembayaran dengan mesin EDC dapat dilakukan dengan kartu ATM yang dimiliki.

Dua jenis pembayaran tersebut tentu dapat meminimalisir adanya kesalahan nomor rekening. Selain itu, proses transaksi yang dilakukan juga bisa lebih cepat. Karena berbagai kemudahan yang diberikan, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga bertransformasi dengan menyediakan QRIS dan mesin EDC sebagai opsi pembayaran non-tunai yang bisa digunakan pembeli.

Namun, tak jarang terjadi penipuan dengan bukti pembayaran QRIS palsu. Pasalnya, penjual tidak bisa langsung mengecek transaksi pembeli yang telah berhasil, dan hanya bisa melihat bukti pembayaran yang ditunjukkan oleh pembeli.

Melihat hal tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menghadirkan BRImerchant untuk membantu para pelaku usaha dalam mengelola transaksi. Ada banyak kemudahan yang ditawarkan oleh BRImerchant, salah satu inovasi fiturnya adalah notifikasi suara nominal transaksi yang memberikan konfirmasi instan dan akurat setiap kali transaksi EDC atau QRIS berhasil.

5 Keunggulan Fitur Notifikasi Suara di BRImerchant

1. Konfirmasi Instan Melalui Mesin EDC

Setiap ada transaksi melalui EDC atau QRIS masuk dan berhasil, BRImerchant akan segera menginformasikan nominal transaksi yang masuk melalui notifikasi suara. Dengan adanya notifikasi ini, Anda tak perlu repot-repot memeriksa ponsel atau memfoto bukti pembayaran untuk memastikan nominal transaksi yang masuk.

2. Meningkatkan Efisiensi Layanan

Notifikasi suara di BRImerchant dapat membuat transaksi menjadi lebih efisien. Pasalnya, Anda dapat melayani pelanggan dengan lebih cepat dan fokus pada pelayanan, sementara BRImerchant memastikan setiap transaksi terdengar dan tercatat dengan baik.

3. Meminimalkan Kesalahan Transaksi

Suara notifikasi memberikan kepastian dan mengurangi risiko kesalahan dalam mencatat nominal transaksi. Hal ini akan sangat membantu Anda dan pembeli untuk memastikan nominal transaksi yang masuk tidak salah. Jika kondisi sedang ramai, notifikasi suara ini membantu supaya fokus Anda tidak pecah sehingga pelayanan ke pembeli dapat dilakukan dengan efisien.

4. QRIS BRI Cocok untuk Semua Jenis Usaha

Fitur ini sangat fleksibel dan cocok untuk digunakan di berbagai jenis usaha, seperti toko ritel, restoran, atau layanan lainnya. Bahkan, pedagang kaki lima juga bisa menggunakan fitur ini. Notifikasi suara memastikan setiap transaksi masuk tercatat dengan jelas sehingga dapat memberikan ketenangan bagi Anda dan pelanggan.

5. Pengalaman Transaksi yang Lebih Nyaman

Notifikasi suara ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memberikan kenyamanan ekstra bagi merchant. Ini juga menjadikan pengalaman bertransaksi lebih lancar dan bebas stres.

Tunggu apalagi? Unduh dan gunakanBRImerchantdanBRImosekarang untuk bisa menikmati kemudahan serta kepastian dalam setiap transaksi dengan notifikasi suara nominal yang jelas dan langsung! Info selengkapnya dapat kunjungi linkberikut.

(akn/ega)

Jakarta -

Pejabat negara diminta melakukan efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas (Perdinas) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permintaan tersebut merupakan tindak lanjut dari sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Dalam surat tertanggal 7 November 2024 itu, terdapat tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024. Berikut Rinciannya:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:
a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

(ily/hns)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan surat edaran yang meminta pejabat negara melakukan efisiensi belanja perjalanan dinas. Efisiensi tersebut merupakan tidak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Dalam surat tertanggal 7 November 2024 itu, terdapat tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024. Berikut Rinciannya.

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:

a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

(ily/hns)

JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia ( PLN EPI ) meraih sertifikasi dan mengimplementasikan Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK) berbasis SNI ISO 37301:2021 dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis SNI ISO 37001:2016. Sertifikasi ini diberikan oleh lembaga akreditasi PT TUV Nord Indonesia sebagai bentuk komitmen PLN EPI dalam memerangi penyuapan, pelanggaran regulasi dan menjaga tata kelola perusahaan yang baik.

Sertifikasi SMK di PLN EPI merupakan sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan pertama di dalam PLN Group. Sedangkan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di PLN EPI adalah sertifikasi SMAP pertama yang terintegrasi dengan seluruh Anak perusahaan.

"Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat kami terhadap prinsip environmental, social and governance, kepatuhan dalam berbisnis. Ini juga akan menambah keyakinan para stakeholder untuk bekerja sama dengan PLN EPI," ungkap Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara dalam keterangan pers, Jumat (8/11/2024).

Iwan menegaskan, manajemen terus mendorong seluruh pegawai PLN EPI untuk selalu menjaga integritas, amanah jabatan, dan senantiasa menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, serta mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku. Tak hanya mematuhi kode etik, para pegawai juga wajib menerapkan prinsip 4 No's dalam bekerja, yakniNo Bribery, No Kickback, No Gift, dan No Luxurious Hospitality.

"Dengan adanya penerapan SMK dan SMAP, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai PLN EPI akan dikenakan sanksi disiplin yang tegas, mulai dari penurunan jenjang karir hingga sanksi pidana yang berujung pada pemecatan," tegasnya.

Sebagai bagian dari komitmen kepatuhan dan anti penyuapan, lanjut dia, PLN EPI juga menerapkan proses Integrity Due Diligence (IDD) untuk menyeleksi calon mitra bisnis. Dengan IDD, PLN EPI dapat memitigasi risiko suap dari pihak mitra, memastikan mitra memiliki aturan pencegahan korupsi dan hanya mitra yang memiliki integritas tinggi yang akan bekerja sama.

"Proses filterisasi dengan IDD ini sangat penting untuk memastikan kredibilitas mitra dan menjaga transparansi proses bisnis di PLN EPI, sehingga reputasi Perusahaan tetap terjaga," tuturnya.

PLN EPI juga mengajak semua pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk bekerja sama dalam mencegah korupsi dan mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku. "Jika terdapat indikasi pelanggaran, segera laporkan melalui Whistle Blowing System. Kami menjamin kerahasiaan dan perlindungan bagi setiap pelapor yang memiliki itikad baik dalam membantu mencegah pelanggaran dan tindak pidana korupsi di PLN EPI," tandasnya.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS) akan diluncurkan pada 2025. Sistem pajak baru itu pernah diklaim oleh bendahara negara tersebut sebagai yang terbesar di dunia.

Untuk diketahui, Core Tax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Core Tax bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

"Pada dasarnya untuk pajak Core Tax kita akan tetap fokus dilaunch awal tahun depan (2025). Jadi ini beberapa tahapan mungkin bisa diupdate secara tersendiri kesiapan DJP sendiri, maupun wajib pajak sendiri, itu perlu dijaga secara baik agar tidak ada disruption," kata Sri Mulyani dalam konferesi pers APBN KiTa, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkap saat ini persiapan sistem pajak tersebut sampai pada tes pengujian kesiapan operasional atau Operational Acceptance Testing (OAT).

"OAT sejak 28 Oktober kami harap di pertengahan Desember OAT sendiri sudah dapat kita selesaikan sehingga sampai akhir tahun semuanya siap dan awal tahun depan insyaallah Core Tax bisa digunakan untuk transaksi seluruh wajib pajak," ungkapnya.

Pihaknya tengah melakukan sosialisasi terus-menerus terkait sistem pajak baru tersebut, agar ke depan dapat digunakan semua wajib pajak.

"Akhir tahun ini masa bagi kami untuk terus diseminasi, tidak hanya kepada kami di dalam internal, kepada para wajib pajak, stakeholders lainya. Familiarisasi termasuk simulasi kami siapkan, sediakan, kepada masyarakat wajib pajak yang ingin mensimulasikan transaksi pajak dengan sistem kami," jelasnya.

Sri Mulyani pernah mengungkap bahwa Core Tax menjadi sistem pajak terbesar dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (21/8) lalu. Dia menyebut Core Tax yang dimiliki Indonesia akan menjadi yang terbesar dibanding Core Tax milik negara lain.

"Ini mungkin termasuk pembangunan Core Tax terbesar di dunia karena Core Tax lain itu dibangun, negara-negara itu seperti New Zealand, Kanada, nggak sebesar Indonesia, ini adalah yang terbesar barang kali," kata dia

Dia menargetkan sistem itu akan meluncur akhir tahun ini atau awal tahun depan. Namun, memang diakui banyak masalah yang ditemukan oleh Kemenkeu terutama saat uji coba.

(acd/acd)

Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan, progres pembangunan landasan pacu (runway) Bandara Ibu Kota Nusantara (IKN) telah tembus lebih dari 70%. Proyek tersebut ditargetkan rampung Februari 2025.

Progres tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Rachman Arief Dienaputra. Saat ini, masih ada pekerjaan pelapisan aspal yang perlu dirampungkan.

"Kita lagi pembangunan (landasan pacu), kita selesaikanmudah-mudahan Februari (2025) selesai," kata Rachman, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Rachman menjelaskan, landasan pacu bandara ini butuh hingga enam lapis aspal. Sedangkan saat ini, lapisan aspalnya baru mencapai empat lapis.

"Sekitar 70% lah (progres landasan pacu).Karena kita masih ada dua lapis lagi aspalyang sedang kita tuntaskan supaya nanti selesai semuanya. Jadi ada 6 lapis aspaldi sana," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya pembangunan Bandara IKN sendiri ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024, dengan runway sepanjang 3000 meter dan luas bangunan terminal 7.350 meter².

Pada Oktober lalu, Menteri Perhubungan yang saat itu masih dijabat oleh Budi Karya Sumadi sempat melaporkan progres pembangunan landasan pacu IKN jelang pendaratan Presiden 2014-2025 Joko Widodo (Jokowi) menggunakan Pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet (BBJ) 737-800.

"Alhamdulillah, jika cuaca bagus bisa mempercepat proses pengerjaan landasan pacu. Saat ini, panjang runway sudah mencapai 2.200 meter x 45 meter dan sedang dikerjakan proses penebalan landasan oleh teman-teman Kementerian PUPR," beber Budi Karya, dikutip dari unggahan lewat akun Instagram pribadinya @budikaryas, Senin (7/10/2024).

Sedangkan untuk bangunan bandaranya sendiri, PT Hutama Karya (Persero) melaporkan, progres pembangunan fasilitas di sisi darat Bandara IKN telah mencapai 83,31%.

"Fasilitas sisi daratBandaraIKNyang digarap HK secara keseluruhan mencapai 83,314%," kata EVP Sekretaris Hutama Karya Adjib Al Hakim, kepada detikcom, ditulis Kamis (10/10).

Adjib menjelaskan, saat ini sisa pekerjaan yang tengah dikebut penyelesaiannya meliputi tahap finishing pada gedung VIP, Tower Air Traffic Controller (ATC), dan bangunan penunjang lainnya.

"Proyek pembangunan fasilitas sisi daratBandaraIKNditargetkan selesai pada Desember 2024," ujarnya.

Adapun Hutama Karya sendiri mengerjakan pembangunan fasilitas sisi darat diantaranya pekerjaan infrastruktur (drainase, pedestrian, jalan akses, dan embung), Terminal VVIP dan Terminal VIP yang mengusung desain Perisai Suku Dayak (Talawang) seluas 7.350 m2, Menara Pengawas dan Kantor Administrasi Airnav.

Selanjutnya ada Gedung Administrasi dan Operasional, Gedung PKP-PK, Fasilitas Meteorologi, Bangunan Genset/MPH, Rumah Pompa dan GWT, Kargo,Sewage Treatment Plant(STP), Bangunan TPS Terpadu, Fasilitas Peribadatan, Rumah Dinas tipe 36, 70 dan 120, serta Pos Pemeriksaan Sisi Udara.

Simak juga video: Progres Pembangunan IKN Tembus 87 Persen, Berikut Daftarnya

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Jakarta -

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menjelaskan sejumlah proyek quick win yang bakal digarap oleh kementeriannya. Beberapa proyek menyangkut dengan program ketahanan pangan hingga dukungan pendidikan.

Namun, sistem tol non tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) tidak disebut dalam program quick win Kementerian PU. Menurut Dody pihaknya memang masih fokus pada urusan ketahanan pangan.

"Karena tadi kita sesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo. Pak Prabowo ke kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Kita fokus itu dulu lah. MLFF kita akan bahas tapi tidak hari ini, kira kira gitu," katanya di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Dody menyebut pihaknya akan membahas program prioritas terlebih dahulu sebelum melangkah ke MLFF. Selain ketahanan energi, proyek strategis lainnya yang disebut adalah giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

"Secepat cepatnya lah, kita bereskan dulu soal ketahanan pangan, energi dan air, setelah itu melangkah. Karena kan masih ada strategic beliau yang lain, misalnya giant sea wall, itu kan mesti kita dalami," tuturnya.

Meski begitu ia menegaskan MLFF tidak akan dilupakan begitu saja. Apalagi Kementerian PUPR dan operator MLFF, dalam hal ini PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS telah menandatangani perjanjian.

"Nggak, nggak, nggak, nggak, kalo itu nggak (dilupakan). Kita kan udah signing sesuatu sama mereka jadi tetap," tegasnya.

Adapun Dody menyebut Kementerian PU akan mendukung program kedaulatan pangan lewat pembangunan bendungan, waduk, hingga rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu pihaknya juga akan fokus membangun jalan dan jembatan, serta mendukung konektivitas menuju sentra pangan seperti food estate.

Kementerian PU juga akan mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan sekolah dan madrasah serta rehabilitasi bangunan. Dody menargetkan mampu membangun dan merehabilitasi 11.400 unit sekolah mulai dari TK, SD, SMK dan SMA.

"Lalu mendukung program unggulan strategis meliputi namanya giant sea wall, Ibu kota negara Nusantara, konektivitas jalan jembatan, pasar rakyat, air minum, sanitasi air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan pariwisata, industri, area yang terdapat bencana dan juga pengungsian," tutupnya.

Saksikan juga video: Buka Bimtek, AHY Kenalkan Menteri Dody Sebagai Kader Baru Demokrat

[Gambas:Video 20detik]

(ily/kil)

Jakarta -

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penerimaan pajak sampai Oktober 2024 sebesar Rp 1.517,53 triliun. Jumlah itu setara dengan 76,3% dari target tahun ini.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) III Anggito Abimanyu mengatakan realisasi penerimaan pajak itu telah mengalami perbaikan dalam beberapa bulan terakhir. Tren positif ini diproyeksikan akan berlanjut sampai akhir tahun.

"Dari sisi perpajakan Anda lihat Rp 1.517,53 triliun itu 76,3% dari target. Yang cukup menggembirakan adalah bahwa kondisi perbaikan ini sudah terjadi dalam dua bulan terakhir dan alhamdulillah ini berlanjut di bulan Oktober," kata Anggito dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Lebih rinci dijelaskan, penerimaan pajak yang berasal dari kelompok PPh non migas sebesar Rp 810,76 triliun atau 76,24% dari target, turun 0,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. PPh migas juga turun 8,97% dengan nilai terkumpul Rp 53,70 triliun atau 70,31% dari target.

"Kalau month to month-nya positif, tapi kalau year to date memang masih merah PPh non migas. Sementara PPh migas ini mudah-mudahan akan ada turn around juga dalam 2 bulan terakhir nantinya. Memang karena kita belum mencapai lifting minyak yang seperti yang kita asumsikan," tutur Anggito.

Sementara itu, kelompok PPN dan PPnBM yang memegang porsi kedua terbesar sudah mengumpulkan Rp 620,42 triliun atau 76,47%. Realisasi itu naik 7,87% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan pajak dari kelompok PBB dan pajak lainnya juga naik 12,81% menjadi terkumpul senilai Rp 32,65 triliun. Realisasi itu mencapai 86,52% dari target.

"Sekali lagi, kalau Anda lihat, tidak hanya melihat kepada year to date, tapi juga kondisi turn around yang terjadi sejak bulan September," ucap Anggito.

Saksikan juga video: Penerimaan Pajak RI Tembus Rp 1.000 T, Begini Rinciannya...

[Gambas:Video 20detik]

(acd/acd)

Jakarta -

Paylater kini menjadi salah satu pilihan pendanaan masyarakat Indonesia. Dikutip dari laporan Otoritas Jasa Keuangan, pembiayaan Paylater oleh perusahaan multifinance mencapai Rp 8,24 triliun pada September 2024, naik 103,40% yoy.

Pertumbuhan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap Paylater sebagai metode pembayaran pilihan, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam Laporan Perilaku Pengguna Paylater Indonesia 2024, tercatat bahwa 42,1% pengguna memanfaatkan layanan ini untuk memudahkan pembelian kebutuhan bulanan dan tambahan lainnya.

Di tengah tantangan ekonomi saat ini, percepatan penyaluran kredit menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.. Dalam hal ini, Paylater sebagai layanan kredit digital yang memiliki berbagai kemudahan, dinilai dapat menstimulasi konsumsi masyarakat.

Menanggapi fenomena ini, Nailul Huda, Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, mengatakan, "Ketika daya beli masyarakat menurun, namun kebutuhan yang cenderung tetap, masyarakat akan mencari pembiayaan untuk membantu pemenuhan kebutuhan tersebut. Bagi mereka yang kesulitan mendapatkan akses kredit konvensional, mereka akan mengandalkan pembiayaan alternatif. Salah satu yang banyak digunakan adalah Buy Now Pay Later (BNPL)." Huda pun menyoroti kemudahan yang ditawarkan oleh Paylater.

"Meningkatnya penggunaan Paylater dipengaruhi oleh kemudahan akses melalui smartphone dan penyaluran pembiayaan yang cepat dan fleksibel. Sistem penyaluran limit kredit yang cepat dan fleksibel serta diiringi dengan sistem credit scoring yang prudent, membuat Paylater jadi alat keuangan yang relevan serta menjadi bantalan pembiayaan bagi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi," ujar Huda.

Sejalan dengan pentingnya akses kredit di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, Indina Andamari, SVP Marketing & Communications Kredivo, menyatakan bahwa Kredivo terus berkomitmen membuka akses kredit yang aman, fleksibel, dan terjangkau bagi lebih banyak masyarakat.

Meskipun demikian, Indina mengajak pengguna untuk bijak dalam menggunakannya, "Meski Paylater menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat terutama di kondisi ekonomi saat ini, kami terus memberikan edukasi kepada pengguna bahwa kebijaksanaan dalam penggunaannya sangat penting untuk menghindari dampak negatif dari Paylater," ujar dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Nailul Huda. "Setiap instrumen keuangan, termasuk Paylater, memiliki risiko dan dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Namun, apabila digunakan secara bijak untuk pemenuhan kebutuhan, Paylater dapat membantu masyarakat untuk mengatur keuangan secara lebih baik hingga meningkatkan skor kredit pengguna supaya bisa mengakses produk keuangan lainnya, khususnya produk perbankan. Oleh karena itu, saya menggarisbawahi pentingnya pemahaman pengguna terkait manfaat dan risiko Paylater, yang tentunya juga didukung edukasi secara konsisten. Masyarakat perlu memahami mengenai batas kemampuan bayar mereka sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dari pembiayaan dari manapun, termasuk dari Paylater," jelas Huda.

Dari uraian tersebut, Huda menuturkan bahwa terdapat tiga peran penting dari Paylater. Pertama, Paylater mengatasi keterbatasan dana, terutama untuk masyarakat underbanked. Kedua, membantu keuangan masyarakat, dengan sistem dan cicilan yang fleksibel. Ketiga, memperluas akses finansial masyarakat untuk bisa masuk ke ekosistem keuangan. Optimalkan dampak positif penggunaan, penyedia Paylater perlu prioritaskan manajemen risiko Dengan daya beli masyarakat yang masih lemah saat ini, penyedia layanan Paylater diharapkan dapat menyalurkan kredit secara selektif. Hal ini semakin penting mengingat laporan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa NPF (non-performing financing) gross Paylater mencapai 2,60% pada September 2024, naik dibandingkan angka Agustus 2024 yang sebesar 2,52%.

"Ketika penyaluran pembiayaan meningkat, pasti terdapat potensi peningkatan NPF. Meskipun demikian, saya melihat bahwa kenaikan NPF Paylater saat ini masih berada dalam batas yang aman, masih di bawah 5%. Dalam hal ini, saya menekankan pentingnya penyedia Paylater untuk prioritaskan manajemen risiko dan konsisten melakukan credit scoring yang dapat menggambarkan kemampuan bayar seseorang secara lebih akurat, sehingga potensi peningkatan NPF bisa diminimalisir," tanggap Huda.

Sebagai salah satu pelaku industri, Kredivo pun memprioritaskan penerapan prinsip responsible lending untuk menjaga NPF Kredivo tetap sejalan dengan rata-rata industri. "Dengan bantuan sistem manajemen risiko berbasiskan Artificial Intelligence (AI), Kredivo hanya akan memberikan pembiayaan kepada pengguna yang benar-benar layak dan memiliki kemampuan bayar yang mumpuni. Selain itu, Kredivo juga secara konsisten mengevaluasi skor kredit pengguna (Kredivo Score) untuk memprediksi potensi gagal bayar oleh pengguna dengan lebih akurat dan cepat. Sistem ini diharapkan dapat membuat para pengguna Kredivo dapat memanfaatkan layanan Kredivo secara maksimal," jelas Indina.

(kil/kil)

Jakarta -

PT Brantas Abipraya (Persero) tengah menggarap proyek strategis nasional Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dengan ketinggian 169 meter, bendungan ini akan menjadi yang tertinggi di Indonesia dan memiliki kapasitas tampung 90,39 juta meter kubik air.

Selain berfungsi sebagai pengendali banjir, penyediaan air baku, dan irigasi, Bendungan Bener juga akan dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 10 megawatt.

"Bendungan Bener memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain memiliki manfaat di sektor pertanian, energi, dan pengendalian banjir, bendungan ini juga diproyeksikan menjadi destinasi wisata alam baru di Purworejo. Dengan posisi yang diapit dua bukit, Bendungan Bener ini menawarkan keindahan alam yang menakjubkan dan potensi pengembangan wisata air serta perikanan," ujar Muhammad Toha Fauzi, Direktur Operasi I Brantas Abipraya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Dalam pengerjaan proyek Bendungan Bener, Brantas Abipraya berkomitmen menyelesaikan proyek ini dengan kualitas terbaik dan tepat waktu, dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja. Untuk memperkuat penerapan K3 yang baik, Brantas Abipraya menyelenggarakan program sertifikasi K3 dan sertifikasi kompetensi kerja bagi seluruh pekerja di proyek Bendungan Bener.

Lewat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Brantas Abipraya telah menggelar program sertifikasi K3 dan sertifikasi kompetensi kerja bagi 169 orang pekerja proyek Bendungan Bener. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis para pekerja, sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan mampu mengintegrasikan sistem pelaksanaan K3 dengan sistem manajemen perusahaan.

"Dengan sertifikasi ini, diharapkan para pekerja dapat bekerja dengan lebih aman dan produktif. Selain itu, sertifikasi ini juga merupakan bentuk investasi perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," kata Toha.

Brantas Abipraya berharap dengan adanya sertifikasi K3 ini, proyek Bendungan Bener dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perusahaan juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek sehingga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

(akn/ega)

Jakarta -

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait berencana membuat proyek besar hunian terintegrasi dengan transportasi umum atau Transit Oriented Development (TOD). Proyek tersebut akan disampaikan Erick kepada Presiden Prabowo Subianto.

Proyek ini akan menjadi program 100 hari kinerja kedua menteri itu. Hal ini dikatakan Erick usai melalukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kementerian BUMN, Kamis (7/11/2024).

"Insyaallah nanti saya dengan Pak Ara juga akan mengusulkan ke Bapak Presiden kalau beliau berkenan untuk ke Pak Prabowo program 100 hari kami nanti salah satunya ada TOD yang terbaru," kata Erick, dikutip Jumat (8/11/2024).

Erick mengatakan rencananya dibangun 900 unit hunian berkonsep TOD. Namun, Erick belum mau memberikan informasi pasti akan di mana proyek tersebut dibangun.

"Unitnya cukup besar itu 900 unit di sebuah lokasi. Kita akan coba dorong juga," ungkap dia.

Di sisi lain, pihaknya juga berkomitmen mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto yakni 3 juta rumah rakyat. Erick akan memetakan aset BUMN yang konteksnya perumahan untuk mendukung program tersebut.

"Jadi kita tadi punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat. Lalu juga di mana yang memang perumahan menengah nantinya. Bagaimana sukseskan program Bapak Presiden Program 3 juta rumah dan kita punya komitmen yang sama," ujar Erick.

(ada/ara)

Surabaya -

Data BPS menunjukkan, penyumbang pengangguran terbesar di RI adalah lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Meski, jumlahnya menurun dari tahun ke tahun, tetapi jumlah itu tetap mendominasi dibandingkan lulusan jenjang lain.

Merespons hal ini, Pengamat Pendidikan Isa Anshori menyebut, program magang yang dilakukan oleh anak-anak SMK selama kurang lebih 6 bulan harus dimasifkan. Selain itu, Pemprov sebagai pihak yang menaungi SMA/SMK harus giat menjalin kerjasama dengan perusahaan untuk jaringan anak-anak SMK.

"Pengangguran itu kan orang yang tidak bekerja, dan tidak mendapatkan apa-apa. Masuk ke sana sebetulnya anak-anak itu bekerja, tetapi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sehingga, mereka tidak tercatat di data BPS. Rata-rata seperti itu," kata Isa Anshori ketika dikonfirmasi detikJatim, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, memang fakta anak-anak SMK pekerjaan tidak linier. Ia pun mencontohkan bahwa ada anak-anak dengan jurusan elektro tetapi bekerja di toko. Sehingga, tidak terekam oleh catatan kawan-kawan di BPS. Terlebih, ada pula anak-anak SMK yang mungkin membuka usaha sendiri.

"Satu sisi anak SMK tidak cukup belajar itu aja, mereka juga harus banyak dibekali keterampilan vokasional. Banyak kan sekolah sekarang menambahi keterampilan anak-anaknya yang tidak melanjutkan diri ke perguruan tinggi," ujarnya.

Isa tidak ingin melihat data BPS, karena memang data tersebut sudah benar. Namun, dalam realitasnya, pendidikan sistem ganda seperti magang juga tidak linear. Ketika anak-anak magang, tidak banyak keterampilan yang didapatkan.

"Apalagi yang magang di kantor pemerintah, hanya bisa fotocopy, nyatet. Harusnya magang memperdalam keterampilan di situasi kerja. Terutama di kantor pemerintah biasanya tidak linear, sehingga mereka tidak dapat apa yang menjadi pendalaman yang seharusnya dipelajari," urainya.

"Ada pertanyaan besar, kalau program seperti ini ngapain ada magang. Sebaiknya, pemerintah provinsi memperkuat sistem magang, dengan menguatkan keterampilan yang ada di sekolah. Sehingga anak-anak terjaga keselamatannya, dan waktu yang terbuang saat magang bisa dilakukan di sekolah," sambungnya.

Jika memang membutuhkan biaya besar, program magang bisa diawasi dengan kerjasama antara Pemerintah Provinsi dengan Perusahaan. Kerjasama tidak berhenti d isitu, kedua belah pihak bisa pula membuat silabus yang memfasilitasi anak-anak untuk terus berkembang.

"Silabus, anak-anak itu setelah magang diharapkan dapat manfaat yang sesuai dengan tempat magang, mendapatkan itu semua sesuai dengan silabus yang diberikan oleh sekolah itu," tandasnya.

Dilansir detikNews, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus lalu merilis data tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia tahun 2024. Data menunjukkan, ada penurunan jumlah pengangguran dari tahun 2023-2024.

Per Agustus 2024, tercatat ada 7,47 juta orang menganggur. Penurunan angka menganggur dari tahun 2023 ke 2024 sebanyak 390 ribu orang.

Menurut data BPS Tahun 2024, ada sekitar 9,01 persen siswa lulusan SMK yang menganggur. Hasil ini merupakan yang tertinggi jika dibandingkan lulusan lain, yakni D1/D2/D3: 4,83 persen, D4/S1/S2/S3: 5,25 persen, SMA: 7,05 persen, SMP: 4,11 persen dan lulusan SD ke bawah: 2,32 persen.

(ihc/hil)