Kementerian Transmigrasi mendapat pagu anggaran 2025 sebesar Rp 92 miliar. Menurut Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara anggaran ini sangat kecil.

Bahkan, sang Menteri membandingkannya dengan era orde baru.

"Dulu zaman Orde Baru Kementerian Transmigrasi waktu itu sendiri mencapai puncaknya anggarannya itu sekitar Rp 5,4 triliun. Kalau misalkan dikurskan dengan US$ pada saat itu, dengan kurs sekarang itu sekitar Rp 37,5 triliun," kata Iftitah, di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

"Di tahun 2024 sekitar Rp 192 miliar, dan rencananya pagu 2025 itu hanya sekitar Rp 92 miliar," sambungnya.

Sebagai informasi, dalam pembahasan APBN 2025, sebelum kepastian pemisahan transmigrasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), angka Rp 92 miliar itu merupakan anggaran Ditjen Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPKTrans).

Iftitah sendiri menilai, jumlah anggaran 2025 tersebut sangatlah kecil untuk kementeriannya. Bahkan menurutnya, anggaran Rp 92 miliar itu hanya mampu mengangkut beberapa puluk kepala keluarga untuk bermigrasi.

"Paling hanya beberapa puluh kepala keluarga saja. Beda dengan pada tahun 1995 dulu kita memberangkatkan hampir 50 ribu kepala keluarga," ujarnya.

Padahal, keberadaan transmigran sangat penting menurutnya untuk membantu mencapai target Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dalam 4 tahun. Transmigran menjadi penopang untuk keperluan ketahanan pangan.

"Kami akan laporkan langsung kepada Bapak Presiden hanya saya memang menitip pesan kepada para staf Kementerian Transmigrasi, jangan pernah kita mengeluh dengan anggaran. Jadi kita buktikan, kita nyatakan dulu bahwa dengan anggaran sekecil apapun kita bisa tingkatkan valuasinya lebih besar," ujar Iftitah.

Selain itu, Iftitah menambahkan, melalui sinergi dengan kementerian teknis lainnya yang sama-sama berada di Bawah Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, anggaran kecil itu bisa dimaksimalkan.

Misalnya penyiapan lahan terkait dengan Kementerian ATR/BPN, kemudian juga Kementerian Pekerjaan Umum PU terkait jalan akses, lalu Kementerian Perumahan Rakyat untuk perumahan bagi para transmigran, serta perhubungan untuk transportasi.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian Keuangan memberikan ruang fiskal dalam APBN 2025. Hal ini dilakukan agar ketika pemerintahan telah berganti, maka Presiden Prabowo Subianto punya ruang untuk melakukan penyesuaian maupun menambah alokasi anggaran bagi kementeriannya.

Program biodiesel berpotensi memangkas jumlah ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) jika dilakukan terburu-buru. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, hal itu juga berpotensi mengurangi devisa ekspor dari sawit.

Dalam catatan detikcom, industri sawit Indonesia menghasilkan devisa Rp 600 triliun pada tahun 2023. Namun jika program biodiesel dipaksakan dalam kondisi industri saat ini, maka ekspor akan dikorbankan dan setoran devisa ke negara bisa turun.

"Sekarang sawit ini terbesar menghasilkan devisa, kedua terbesar setelah batu bara. Nah bisa jadi kalau nanti ini dipaksakan dengan turun terus, ya berarti bisa bergeser sampai mungkin di bawah nikel," katanya dalam konferensi pers di Kantor Pusat Gapki di Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Dengan adanya program biodiesel maka kebutuhan produk sawit di dalam negeri akan meningkat. Dalam hal ini, Eddy menyebut program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) harus ditingkatkan.

Meski begitu ia meyakini pemerintah tidak akan terburu-buru dan akan mengajak pengusaha berdiskusi soal program biodiesel. Apalagi biodiesel yang bakal dikembangkan hingga B60 membutuhkan CPO cukup besar.

"Kalau untuk B35 kita kebutuhan untuk pangan 10,3 juta ton. Kemudian untuk kebutuhan biodiselnya, yang B35 itu sekitar 11 juta ton," sebutnya.

Untuk B40 kebutuhan bahan baku biodiesel meningkat menjadi 14 juta ton. Kemudian bila B50 diimplementasikan, kebutuhannya naik lagi menjadi 17,5 juta ton.

"Kemudian bagaimana B50? Kebutuhan untuk biodieselnya sendiri, untuk bahan baku itu 17,5 juta ton. Bagaimana dengan B60? Udah pasti di atas 20 juta ton, sekitar 22 juta ton," tuturnya.

Hasil hitungannya, jika B50 diimplementasikan dengan kondisi industri sawit saat ini maka jumlah ekspor akan turun 6 juta ton. Lalu, jika B60 diimplementasikan maka jumlah ekspor turun hingga 10 juta ton.

Simak Video: Prabowo Optimistis RI Swasembada Energi: Solar 100% dari Kelapa Sawit

[Gambas:Video 20detik]

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencatat adanya penambahan signifikan terhadap jumlah peserta program restrukturisasi Jiwasraya jelang pembubaran perusahaan. Tercatat terdapat 648 polis yang akhirnya memutuskan mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya pada periode September 2024.

Plt Direktur Utama Jiwasraya Mahelan Prabantarikso mengatakan penambahan jumlah peserta program restrukturisasi Jiwasraya pada periode September 2024 itu berasal dari kelompok pemegang polis kategori bancassurance sebanyak 128 polis dan pemegang polis kategori korporasi sebanyak 11 polis. Sedangkan penambahan angka dari pemegang polis kategori ritel mencapai 545 polis.

"Oleh karena itu kami masih membuka kesempatan bagi yang belum ikut untuk bisa mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya," kata Mahelan dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10/2024).

Sejak dimulai hingga awal Oktober 2024, program restrukturisasi Jiwasraya disebut telah diikuti oleh 313.775 pemegang polis. Angka tersebut berasal dari pemegang polis kategori korporasi sebanyak 5.680 polis, pemegang polis kategori ritel mencapai 290.763 polis, dan sekitar 17.332 polis berasal dari pemegang polis kategori bancassurance.

Jika dikonversi, total jumlah peserta yang mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya disebut telah mencapai lebih dari 2,4 juta orang.

"Dan saat ini sudah 99,9% pemegang polis yang ikut program restrukturisasi Jiwasraya telah dipindah ke IFG Life sehingga diharapkan untuk pemegang polis yang belum ikut bisa segera mendaftarkan diri dan segera dipindah," tutur Mahelan.

Siapkan Tim Khusus

Untuk dapat mengajak pemegang polis yang belum mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya, manajemen Jiwasraya telah menyiapkan tim khusus yakni Tim Operasional dan Pelayanan Pasca Restrukturisasi (OPPR).

Manajemen juga telah menyediakan beberapa kanal komunikasi yang dapat digunakan para pemegang polis yang belum ikut untuk dapat mengetahui secara rinci mengenai manfaat hingga tata cara mengikuti program restrukturisasi Jiwasraya.

Hal ini dimaksudkan agar para pemegang polis yang belum ikut dapat terhindar dari potensi kerugian yang besar menyusul kondisi likuiditas perusahaan yang semakin tertekan. Ditambah ada wacana pencabutan izin usaha hingga pembubaran Jiwasraya yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Untuk yang ingin mengikuti Program Restrukturisasi Jiwasraya, kami telah siapkan beberapa kanal mulai call center (021) 5098 7151, WhatsApp +62 811-1465031, hingga surel di customer_service@jiwasraya.co.id. Kami optimistis jumlah peserta akan terus bertambah," tutup Mahelan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke Kantor Kementerian Transmigrasi sore hari ini, Selasa (22/10/2024). Diketahui, kementerian ini menjadi salah satu kementerian di bawah naungan Kemenko Infrastruktur.

AHY mengatakan, ini merupakan kunjungan pertamanya ke Kementerian Transmigrasi. "Ada lima kementerian teknis yang ada dalam koordinasi kami. Di antaranya adalah Kementerian Transmigrasi. Oleh karena itu tentu penting bagi saya untuk segera turun ke lapangan. Saya ingin mengenal secara langsung, bukan hanya struktur tetapi juga orang-orangnya," kata AHY, di Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Dalam agenda ini, ia juga akan mendengarkan pemaparan dari Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Wamen Viva Yoga Mauladi terkait dengan kondisi kementerian tersebut.

Kementerian Transmigrasi sendiri dihidupkan kembali dalam pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto. Adapun di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), persoalan transmigrasi masuk ke ranah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

AHY mengatakan, alasan dihidupkannya kembali kementerian ini ialah untuk mendorong terciptanya ekonomi berkeadilan dan berkelanjutan. Harapannya, langkah ini juga bisa menjadi solusi dalam mengatasi ketimpangan.

"Kita ingin saudara-saudara kita dimanapun berada, daerah-daerah di Indonesia juga tidak ada yang sangat timpang pembangunan ekonominya, kesejahteraannya, antara Jawa dengan non-Jawa, termasuk Indonesia bagian timur. Oleh karena itu Kementerian Transmigrasi secara khusus dihidupkan kembali, dipisah dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal," jelasnya.

Keberadaan kementerian ini selaras dengan visi misi Prabowo untuk menggeber pemerataan pembangunan di Indonesia. Sejalan dengan hal itu, saat ini tengah dipersiapkan rencana untuk percepatan pembangunan ekonomi di sejumlah wilayah, khususnya di wilayah timur Indonesia, melalui program-program transmigrasi.

"Saya dengar tadi Pak Menteri juga tadi pagi mengatakan bahwa transmigran itu adalah patriot. Karena memang harus ada keinginan dan juga kesadaran bahwa dengan berpindah ke suatu daerah yang membutuhkan kehadiran bukan hanya secara fisik, tapi juga skills, keterampilan, dan juga pengalaman-pengalaman tertentu untuk meningkatkan produktivitas ekonomi suatu daerah," kata dia.

Simak Video AHY Jadi Menko Infrastruktur, Mau Segera Turun ke Lapangan

[Gambas:Video 20detik]

Badan Pengentasan Kemiskinan baru saja dibentuk Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatannya. Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengungkapkan instansi yang dipimpinnya ini tidak hanya akan membagikan bantuan saja kepada orang miskin namun bisa membuat orang miskin bisa jadi naik level.

Menurutnya, pemberian bantuan cuma semacam orang sakit diberikan obat pereda nyeri saja, namun penyakitnya tidak disembuhkan. Lembaganya akan fokus mengentaskan kemiskinan.

"Persoalan kemiskinan tidak sesederhana sekadar membagi bantuan tunai, tapi juga mengentaskannya. Ini adalah badan pengentasan, bukan penanggulangan. Kalau menanggulangi itu seperti ngasih aspirin (obat pereda nyeri) saja, tapi Pak Prabowo minta supaya hal yang lebih fundamental," ungkap Budiman usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

Budiman melanjutkan pihaknya akan menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga di Indonesia. Kemudian, rencana itu akan dikoordinasikan aktivitasnya di kementerian teknis macam Kementerian Sosial, Kementerian Desa, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan, hingga Kementerian Kesehatan.

Pihaknya juga mendapatkan tugas untuk melakukan pemutakhiran data kemiskinan. Data yang diolah Badan Pengentasan Kemiskinan nantinya akan menjadi pedoman strategis untuk mengentaskan kemiskinan.

Budiman kembali menekankan pemerintah tidak hanya akan memberikan bantuan dalam rangka mengentaskan kemiskinan, namun bakal melakukan pemberdayaan dan pembangunan inklusif bagi masyarakat agar terhindar dari kemiskinan.

Misalnya saja dalam urusan pembangunan dan pengembangan industri, pihaknya juga bakal turut andil untuk membuat investasi yang masuk dapat meningkatkan dampak sosial bagi masyarakat miskin.

"Badan ini kira-kira juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Investasi. Bagaimana investasi-investasi dibuat tidak membawa dampak sosial untuk meningkatkan orang miskin. Misalnya program pembangunan di sebuah tempat, bagaimana bisa melibatkan orang miskin," jelas Budiman.

Eks Anggota DPR itu juga menyebutkan lembaganya ingin membuat lebih banyak orang miskin yang naik level dan menjadi mantan orang miskin. Mantan orang miskin ini akan diberdayakan untuk berbagai hal sehingga bisa lepas dari garis kemiskinan.

"Program misalnya beras raskin, bukan lagi beras untuk orang miskin, tapi juga beras yang diproduksi oleh mantan orang miskin. Kira-kira seperti itu. Jadi mantan orang miskin diberdayakan dalam koperasi, diberdayakan dalam BUMDES, kemudian dibuatkan ekosistem kewirausahaan sosial. Jadi itu program-programnya," jelas Budiman.

"Termasuk pelatihan teknologi, upskilling, reskilling, itu juga menjadi program itu," lanjutnya.

Nasib Badan Penerimaan Negara yang sebelumnya digadang-gadang Prabowo-Gibran, belum jelas. Rencana awal, Badan Penerimaan Negara akan menggantikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dan Ditjen Bea Cukai.

Dengan kata lain, urusan penerimaan pajak dan bea cukai akan ditangani Badan Penerimaan Negara.

Namun, setelah Presiden Prabowo menarik Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi Menteri Keuangan (Menkeu), pembentukan Badan Penerimaan Negara tak lagi disuarakan maupun terdengar.

Merespons hal itu Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono pun buka suara. Menurutnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menjelaskan.

"Semua nanti akan kita jelaskan bersama-sama Bu Menteri di Kementerian Keuangan," sebut Thomas sesaat sebelum dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Di sisi lain, Sri Mulyani didampingi 3 Wakil Menteri (Wamen) Keuangan. Selain Thomas Djiwandono, ada Suahasil Nazara dan Anggito Abimanyu.

Kabarnya, akan ada pembagian tugas di antara tiga Wamen tersebut, termasuk yang mengurus soal penerimaan.

Soal pembagian tugas ini, Thomas tak mau bicara banyak.

"Nanti kita bicarakan," sebutnya singkat.

Thomas pun menambahkan tak ada banyak perbedaan pada sistem kerja di Kementerian Keuangan. Yang sedikit berbeda, hanyalah adanya kehadiran Anggito Abimanyu sebagai wakil menteri baru.

"Kita kerja sama semua semua bekerja sama, nggak ada yang berbeda. Yang berbeda, hanya kita kan ada Pak Anggito yang akan bersama-sama," sebut Thomas.

Bersambung ke halaman berikutnya. Langsung klik

Wakil Menteri Keuangannya Anggito Abimanyu juga buka suara soal pembagian tugas di Kementerian Keuangan. Katanya, secara informal sudah ada pembicaraan pembagian tugas. Namun nantinya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menetapkan secara resmi pembagian tugasnya.

"Secara informal sudah ada, cuma nanti akan digariskan menteri keuangan, nanti sore kita meeting langsung," ungkap Anggito di tempat yang sama.

Sebelumnya, kabar Badan Penerimaan Negara gagal dibentuk diungkapkan oleh Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo. Dia mengatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara kemungkinan akan tertunda.

Pria yang juga Ekonom Senior INDEF dan Ketua Dewan Pakar PAN itu mengatakan wacana Badan Penerimaan Negara gagal dibentuk karena Sri Mulyani Indrawati yang ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Keuangan menolak wacana tersebut.

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Drajad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024) yang lalu.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sebelumnya, selama 2 periode Presiden Joko Widodo (Jokowi), Luhut pernah memegang beberapa jabatan.

Mulai dai menjabat Kepal Staf Presiden, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, dan terakhir Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi hingga periode kedua Jokowi berakhir..

Luhut mengaku diminta Prabowo membantu tata kelola di pemerintahan mendatang agar menjadi lebih baik. Hal ini salah satunya dengan mendorong digitalisasi di lingkup pemerintahan.

"Presiden Prabowo minta menbantu agar tata kelola kita lebih baik. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu akan bisa buat kita jadi lebih efisien," kata Luhut, ditemui usai pelantikan, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Sasaran utama Prabowo antara lain penerapan sumber-sumber pemasukan atau source of revenue seperti e-Katalog, Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA), nikel, dan kelapa sawit, serta govtech.

"Saya pikir kita bisa lakukan lah kalau kita kerjakan bersama-sama, mestinya satu-dua tahun ini. Quick win Pak Presiden Prabowo, saya kira e-Katalog versi 6 saya kira sudah bisa luncurkan oleh blii dan membuat 85% government procurement ada di sana," ujarnya.

Prabowo Izin ke Istri Luhut

Lebih lanjut, Luhut pun menceritakan awal mula dirinya diminta Prabowo untuk menjabat Ketua DEN. Pada kala itu, katanya Prabowo meminta izin langsung kepada sang istri, Devi Pandjaitan. Permintaan itu disampaikan oleh Prabowo dalam acara Gala Dinner AKABRI 67/70 yang dilaksanakan di Gedung Sopo Del Tower.

Keduanya sempat bernostalgia bersama dengan para taruna seperjuangan, serta membahas terkait tantangan dan potensi Indonesia di masa depan. Saat itulah, moment Prabowo meminta agar Luhut bisa ikut serta dalam kabinetnya.

"Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau meminta izin kepada istri saya untuk memperbolehkan suaminya ini menerima tanggung jawab baru di posisi yang baru. Saat itu, istri saya hanya tersenyum lebar saja," ujar Luhut, melalui akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan.

Luhut mengatakan, sebagai prajurit yang selalu siap melangkah ketika panggilan tugas datang, ia menerima amanat ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Adapun ia diminta Prabowo untuk memimpin Dewan Ekonomi Nasional.

"Tugas ini bukan sekadar posisi, tetapi panggilan untuk mengabdi kepada negara, memberikan yang terbaik bagi bangsa Presiden @prabowo ingin saya memimpin satu lembaga yaitu Dewan Ekonomi Nasional," katanya.

Ia juga menjelaskan, lembaga ini akan bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi agar program program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Terlebih, Prabowo ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan
implementasinya.

Luhut menegaskan posisi lembaga ini sangat penting dalam membantu RI menghadapi tantangan ke depan dan perekonomian yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan. Ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk Al, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks ada di depan mata.

"Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai economic think thank yang akan di isi oleh para pakar ekonomi," ujar dia.

Di sisi lain, pada momentum pelantikan ini sang istri belum dapat mendampinginya hadir dikarenakan ada jadwal check-up kesehatan. Meski demikian, Luhut dibekali pesan sebelum resmi mengemban amanat baru itu.

"Pesannya hanya satu, bahwa saya harus pandai-pandai jaga kesehatan sehingga bisa bekerja secara maksimal untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara," kata Luhut.

Presiden Prabowo Subianto memilih Dody Hanggodo sebagai Menteri Pekerjaan Umum (PU). Pelantikan dilakukan pada Senin (21/10) pagi di Istana Kepresidenan.

Dody sempat bercerita proses penunjukan dirinya menjadi menteri. Menurutnya, proses pemilihan sudah dilakukan sekitar bulan Juni-Juli.

"Dipanggil sama timnya Pak Prabowo waktu itu. Ada proses mulai Juni atau Juli, lupa saya. Tes satu, tes dua, tes tiga dan seterusnya," ujar Dody usai serah terima jabatan di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Seiring proses berjalan, Dody menyebut dirinya tahu bakal ditunjuk jadi menteri. Meskipun ia belum tahu bakal menjabat jadi menteri apa meskipun sudah dipanggil Prabowo.

"Saya tahu saya menteri, saya dipanggil di jajaran Menteri. Cuman menteri apa saya nggak tahu," tuturnya.

Dody mengaku belum mendapat arahan spesifik dari Prabowo, namun akan menyesuaikan dengan Asta Cita yang telah disampaikan. Salah satunya adalah membantu merealisasikan target swasembada pangan dalam 4-5 tahun.

"Spesifik sih belum, fokusnya nanti menyesuaikan ke Asta Cita beliau. Kan sesuai pidato beliau waktu di depan MPR kan swasembada pangan 4-5 tahun, salah satunya ya," terang Dody.

Dody menilai apa yang sudah dikerjakan oleh Menteri PUPR sebelumnya, yakni Basuki Hadimuljono, sudah cukup bagus. Ia menyebut hanya tinggal menyempurnakan poin-poin yang kurang.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menegaskan Presiden Prabowo Subianto bakal melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur yang dibesut Presiden Joko Widodo (Jokowi). Diana bilang IKN menjadi satu dari dua prioritas pembangunan infrastruktur yang bakal dibangun Prabowo.

IKN sendiri sebelumnya dibesut langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), mega proyek ibu kota baru ini sudah diumumkan sejak 2019. Kemudian pembangunan baru masif sekitar dua tahun ke belakang, sudah ada Istana Negara dan beberapa kantor kementerian yang sudah dibangun di IKN.

"Tentunya IKN kita akan lanjutkan. Ya akan kita lanjutkan. Akan kita lanjutkan," tegas Diana hingga tiga kali saat ditanya awak media, ditemui usai pelantikan wakil menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Selama 100 hari ke depan, Diana mengatakan fokus yang akan dilakukan pemerintah saat ini adalah menyelesaikan semua pekerjaan yang sudah berjalan. Kemudian, soal proyek baru masih akan didiskusikan terlebih dahulu dengan Otorita IKN.

"Kita akan lanjutkan yang sudah jalan. Kita selesaikan semuanya. Yang baru-baru nanti akan didiskusikan ke Otorita IKN," beber Diana.

Ketika ditanya apakah Prabowo akan mengikuti gaya Jokowi yang sering ikut turun melakukan groundbreaking proyek di IKN, sampai saat ini Diana masih belum tahu. Dirinya masih menunggu informasi berikutnya secara langsung dari Prabowo.

"Saya juga belum tahu. Kita lihat nanti," tegas Diana.

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan kehormatan Wapres China Han Zheng di Istana Wapres, Jakarta, Senin (21/10/2024). Dalam kunjungan ini keduanya sepakat untuk mempererat komitmen kerja sama kedua negara.

Melansir dari sebuah video yang dibagikan akun resmi Sekretariat Wakil Presiden RI, terlihat Gibran sudah menunggu kehadiran wapres Han Zheng di pintu depan istana.

Tidak lama setelah itu terlihat kehadiran mobil yang ditumpangi Han Zheng, dan kedatangan langsung disambut Gibran. Setelahnya Wapres RI yang baru menjabat sehari ini langsung mempersiapkan para tamu masuk.

Keduanya berjalan menuju suatu ruangan yang di tengahnya sudah ada satu meja dan bangku lengkap dengan sebuah dokumen. Han Zheng terlihat langsung duduk di bangku tersebut dan menandatangani dokumen yang isinya belum diketahui.

Kemudian, Gibran dan Han Zheng masuk ke ruangan lain, di mana mereka duduk bersebelahan didampingi penerjemah dan staf masing-masing. Keduanya tampak saling berbicara tapi tidak diketahui apa yang dibahas.

Namun menurut laporan dari Kantor Wakil Presiden RI, dalam pertemuan tersebut Gibran menerima ucapan selamat atas pelantikannya dari Han Zheng dan menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran akan melanjutkan kerja sama yang sudah terjalin antara kedua negara.

"Yang jelas, pemerintahan Bapak Prabowo akan berkomitmen melanjutkan apa yang sudah dijalankan. Terima kasih atas dukungannya, termasuk dalam pembangunan kereta cepat," ujarnya.

Wapres Han Zheng merespons positif pernyataan tersebut dan menyatakan keyakinannya bahwa hubungan kerja sama antara China dan Indonesia saat ini berada dalam posisi yang sangat baik.

"Kami juga yakin pemerintah Indonesia yang baru akan melanjutkan tradisi persahabatan antara kedua negara," kata dia.

Han Zheng juga menyampaikan bahwa setelah pertemuan antara Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping pada April 2024 lalu, Presiden Xi Jinping segera menindaklanjuti rencana kerja sama ke depannya dengan berbagai departemen terkait di China.

Wapres Han Zheng menyatakan optimistis hubungan baik antara China dan Indonesia tidak hanya akan menguntungkan kedua negara, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kemakmuran regional dan internasional.

"Kerja sama ini tidak hanya menguntungkan rakyat kedua negara, tetapi juga akan berkontribusi pada kemakmuran regional maupun internasional," ujar Han Zheng.

"Terima kasih, Yang Mulia. Kita perkuat terus persahabatan ini," ucap Wapres Gibran menutup pertemuan tersebut.

Luhut Binsar Pandjaitan menceritakan awal mula dirinya diminta Presiden Prabowo Subianto menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Pada kala itu, katanya Prabowo meminta izin langsung kepada sang istri, Devi Pandjaitan.

Hal ini dibagikan oleh Luhut melalui akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan. Luhut mengatakan permintaan itu disampaikan oleh Prabowo dalam acara Gala Dinner AKABRI 67/70 yang dilaksanakan di Gedung Sopo Del Tower.

Keduanya sempat bernostalgia bersama dengan para taruna seperjuangan, serta membahas terkait tantangan dan potensi Indonesia di masa depan. Saat itulah, moment Prabowo meminta agar Luhut bisa ikut serta dalam kabinetnya.

"Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau meminta izin kepada istri saya untuk memperbolehkan suaminya ini menerima tanggung jawab baru di posisi yang baru. Saat itu, istri saya hanya tersenyum lebar saja," ujar Luhut, dikutip dari unggahan tersebut, Senin (21/10/2024).

Luhut mengatakan, sebagai prajurit yang selalu siap melangkah ketika panggilan tugas datang, ia menerima amanat ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Adapun ia diminta Prabowo untuk memimpin Dewan Ekonomi Nasional.

"Tugas ini bukan sekadar posisi, tetapi panggilan untuk mengabdi kepada negara, memberikan yang terbaik bagi bangsa Presiden @prabowo ingin saya memimpin satu lembaga yaitu Dewan Ekonomi Nasional," katanya.

Lebih lanjut Luhut menjelaskan, lembaga ini akan bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi agar program program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Terlebih, Prabowo ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan
implementasinya.

Menurutnya, posisi lembaga ini sangat penting dalam membantu RI menghadapi tantangan ke depan dan perekonomian yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan. Ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk Al, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks ada di depan mata.

"Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai economic think thank yang akan di isi oleh para pakar ekonomi," ujar dia.

Di sisi lain, pada momentum pelantikan ini sang istri belum dapat mendampinginya hadir dikarenakan ada jadwal check-up kesehatan. Meski demikian, Luhut dibekali pesan sebelum resmi mengemban amanat baru itu.

"Pesannya hanya satu, bahwa saya harus pandai-pandai jaga kesehatan sehingga bisa bekerja secara maksimal untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara," kata Luhut.

"Terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kepercayaan dan mandat yang diberikan. Dengan semangat kebersamaan yang selalu menjadi kekuatan bangsa kita, saya yakin kita bisa mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik, lebih sejahtera, dan berkelanjutan," tutupnya.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait buka-bukaan soal nasib pungutan potong gaji Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan ini baru akan berjalan di tahun 2027 mendatang.

Namun, sejauh ini kebijakan Tapera banyak memancing pro kontra di tengah masyarakat. Banyak penolakan yang terjadi pada program tersebut.

Maruarar sendiri belum mau menyatakan tegas apakah dirinya akan melanjutkan program tersebut atau tidak. Dia mengaku akan mempelajari kebijakan ini terlebih dahulu dan juga tak lupa untuk mendengarkan masukan dari semua pihak soal kebijakan ini.

"Belum sampai ke situ, tapi saya sudah sampaikan apa konsep kami seperti itu. Tentu bentuknya seperti apa kita akan bicara lebih lanjut. Kita juga akan mendengarkan masukan dari semua pihak," ungkap Maruarar usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Dia juga mengaku akan mendengarkan masukan dari akademisi, para pengamat, para pelaku bisnis, dan juga calon konsumen soal kebijakan ini.

"Kita juga perlu mendengar secara sistematis sehingga apa yang kita lakukan itu comprehensive. Tapi kita bisa dengan berbagai kesempatan ini, Pak Prabowo menyampaikan ini adalah strategis yang sangat penting," ujar Maruarar.

Iuran Tapera yang nantinya akan memotong gaji sebesar 3% akan diterapkan setelah ada peraturan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Ketenagakerjaan. Paling lambat kebijakan ini akan berjalan di 2027.