Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih agar menelusuri lagi alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mau belanja negara betul-betul digunakan dengan efisien.

Di depan anak buahnya, Prabowo meminta agar kegiatan yang terlalu banyak untuk seminar hingga dinas luar negeri dikurangi.

"Saya minta menteri keuangan, semua menko dan menteri telusuri lagi alokasi APBN, pelajari lagi DIPA, saya minta detail. Kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Prabowo menekankan pentingnya pemerintah untuk memberikan contoh. Ia mau fokus APBN pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Jangan mengada-ada, studi banding belajar pramuka ke negara lain. Saya minta efisien," tuturnya.

Prabowo Minta RI Jangan Bangga Jadi Anggota G20

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kabinetnya untuk fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, tidak perlu bangga dengan Indonesia yang gabung negara G20 jika masih banyak rakyat miskin dan kelaparan.

"Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Janganlah kita bangga menjadi anggota G20, kalau rakyat kita masih banyak yang miskin, masih banyak yang lapar," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Hal itu dinilai sebagai salah satu tujuan nasional yang tertera dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yakni memajukan kesejahteraan umum. Kemudian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

"Ini tujuan nasional yang pertama untuk kita survive. Karena itu, kita perlu memikirkan apakah kita sudah cocok atau tidak investasi kita kepada pertahanan bangsa Indonesia," tuturnya.

Tujuan nasional lainnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Prabowo menyebut hal itu terlihat dari alokasi anggaran pendidikan yang sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Mencerdaskan kehidupan bangsa mutlak, pendidikan bagi kita adalah prioritas yang sangat tinggi. Saya kira ini terlihat dari komitmen kita terhadap pendidikan. Kalau tidak salah alokasi anggaran kita di 2025 untuk pendidikan salah satu yang tertinggi, mungkin selama sejarah kita. Kita alokasikan 20%. Jadi masalah pendidikan sangat utama," imbuhnya.

Di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto rencananya akan dibangun tol baru 2.300 km. Tol ini merupakan bagian dari masterplan yang diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Staf Ahli Menteri PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) merupakan salah satu proyek jalan tol yang menjadi prioritas.

Sebagai informasi, proyek JTTS yang digarap PT Hutama Karya (Persero) punya panjang sekitar 2.845 km. Dari jumlah tersebut, yang telah masuk tahap penyelesaian hingga beroperasi hingga saat ini ialah sekitar 1.235 km. Dengan demikian, masih ada sekitar 1.600 km jalan lagi yang belum rampung.

"Dari situ saja masih ada 1.600-an km lagi. Nah sisanya ada di IKN, sisanya ada di Jawa, terutama yang menghubungkan misalkan dari Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis-Cilacap (Getaci)," kata Endra di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Tol Getaci sendiri digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia. Secara keseluruhan, panjang tol ini mencapai 206,65 kilometer (km), menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tol ini telah beberapa kali mengalami gagal lelang sehingga rencananya baru akan dilelang kembali di era Prabowo.

Kementerian PUPR juga mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo. Lalu berikutnya pembangunan jalan tol dari Yogyakarta-Bawean.

"Kemudian yang di utaranya melengkapi dari Demak kemudian ke Pati, ke Gresik, nah nyambung di sana. Jadi tapi yang porsi paling besar di Trans Sumatera itu hampir 1.700 km," ujar Endra.

Endra menambahkan kelanjutan proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi yang merupakan sisa ruas untuk melengkapi jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Saat ini pembangunan baru sampai Besuki sehingga masih ada sekitar 170 km lagi yang perlu dituntaskan.

Namun demikian, Endra belum dapat memastikan mana proyek yang akan masuk ke dalam prioritas. Hal ini mengingat pemerintahan baru belum membentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Meski begitu, Kementerian PU sudah menyiapkan untuk kelanjutannya.

"Sudah masuk ke dalam pipeline semua. Ya artinya itu program yang sekarang kan mau ditetapkan nanti jadi RPJm kan. Kan belom RPJM-nya, tapi itu dari PU sendiri sudah menyiapkan itu sebagai kelanjutan program pembangunan jalan tol," tutur Endra.

Simak juga Video: 10 Tahun Trans Sumatera Rintis Kekuatan Baru Ekonomi RI

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto berpesan tegas ke jajarannya untuk kelangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional dan kementerian dan lembaga (K/L) agar segera memulai program tersebut.

Prabowo mengatakan bagi jajarannya yang tidak setuju program tersebut, dipersilahkan keluar dari pemerintahannya. Dia mengatakan hal itu dalam Sidang Kabinet Perdana, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

"Bagi saya makan bergizi bagi ibu hamil dan anak anak ini adalah strategic. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintahan saya," kata Prabowo dikutip Kamis (24/10/2024).

Prabowo meminta agar program itu juga tepat sasaran. Di sisi lain, dia mengakui banyak yang meragukan pemerintahannya menjalankan program tersebut. Namun dirinya meminta bahwa jangan takut akan adanya kesulitan.

"Kepala Badan Gizi Nasional dan semua K/L untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu," ungkapnya.

Prabowo menyebut memang program tersebut tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Namun, di bawah pemerintahannya, Prabowo menjamin akan mengerahkan berbagai cara untuk mencapai target program tersebut.

"Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai satu minggu, dua minggu, tiga bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung kita bisa mengelola kita bisa alokasi dana dan kita bisa kerahkan sumber daya dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya haqqul yaqin. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya," jelasnya.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka turut menghadiri Sidang Kabinet Paripurna perdana pemerintahan baru di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

"Sidang Kabinet Paripurna perdana dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto," tulis Gibran dalam unggahan Instagram-nya (@gibran_rakabuming), Rabu (23/10/2024). Dalam kesempatan itu dirinya turut membagikan foto dirinya yang sedang duduk di sebelah Prabowo saat sidang kabinet berlangsung.

Gibran menjelaskan dalam sidang kabinet Merah Putih pertama itu, Prabowo kembali menegaskan pentingnya keberlanjutan program hilirisasi yang sudah dicetuskan Presiden sebelumnya, Joko Widodo (Jokowi). Begitu juga dengan target pemerintah baru untuk swasembada pangan dan energi.

"Beliau menegaskan pentingnya sinergi program kerja dan hilirisasi komoditas untuk masa depan Indonesia. Presiden juga menekankan pentingnya swasembada pangan dan energi," terangnya.

Di luar itu ia mengaku Prabowo juga turut membahas terkait program unggulan mereka yakni makan bergizi gratis, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) RI.

"Selain itu, program makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil juga merupakan program yang penting dan krusial bagi kebangkitan bangsa," jelas Gibran.

Sebagai informasi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melangsungkan sidang kabinet pertamanya sore tadi, sekitar pukul 15.00 WIB. Sidang kabinet diikuti oleh para menteri yang berjumlah 48 dan pejabat setingkat menteri 12 orang.

Mereka yang telah datang di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, serta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Ada juga Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, Menteri Pariwisata Widianti Putri, hingga Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono akan segera diangkat sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif baru. Jabatan ini disebut-sebut setara dengan Menteri.

Menurut Hashim, pengangkatan Basuki sebagai kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Sebelumnya Basuki sempat menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN selama empat bulan, menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita. Ya so lanjut jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So dia rank-nya setara dengan Menteri," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Perlu diketahui, aturan terkait Kepala Otorita IKN yang disebut setara menteri ini sudah tertuang dalam Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

Dalam aturan itu disebutkan Otorita IKN merupakan lembaga setara kementerian. Sehingga kepala lembaga yang diangkat berdasarkan penunjukan presiden dengan seizin DPR ini juga berkedudukan setara menteri.

"Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR," tulis Pasal 5 Ayat 4.

Di sisi lain, mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sudah mengonfirmasi dirinya akan menjabat sebagai Kepala Otorita IKN definitif, walaupun hingga saat ini proses pelantikannya masih diurus Kementerian Sekretariat Negara. Jabatan Basuki sebagai Plt OIKN telah selesai.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin kemarin.

Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan. "Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Dalam kesempatan itu Basuki juga memastikan target pembangunan IKN saat ini akan berfokus pada ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

Adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengungkap kabar terbaru soal 300 lebih pengusaha sawit yang mengemplang pajak. Hashim menyebut tindakan mereka membuat pendapatan negara bocor hingga Rp 300 triliun.

Menurut Hashim, Pihak Kejaksaan Agung siap melakukan tindakan terhadap pengusaha nakal tersebut. Pada tahap pertama, jumlah yang bisa ditarik mencapai Rp 189 triliun.

"Nah ini sudah dikasih laporan ke Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun dalam waktu singkat. Dan waktu lebih lama, tapi tahun ini atau tahun depan bisa nambah Rp 120 triliun lagi. Sehingga Rp 300 triliun negara itu masuk ke kas negara," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Rabu (23/10/2024).

Hashim menambahkan, pengusaha tersebut terpantau tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bahkan beberapa dari mereka tidak memiliki rekening di Indonesia.

"Jaksa agung muda sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal yang mudah-mudahan nggak ada di Kadin ya, ada 300 lebih pengusaha nakal, beberapa tidak punya NPWP. 25 tidak punya NPWP. 15 tidak punya rekening bank di Indonesia," ungkapnya.

Sebelumnya, Hashim mengatakan, diperkirakan jumlah penerimaan pajak yang tidak gagal dikantongi pemerintah mencapai Rp 300 triliun. Data tersebut berdasarkan pada data yang dihimpun oleh pemerintah.

Hashim menjelaskan kebocoran pendapatan negara lantaran pengusaha-pengusaha sawit nakal yang membuka perkebunan sawit ilegal. Alhasil, pajak dari aktivitas perkebunan itu tidak masuk ke kantong negara.

"Ada jutaan hektar kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal. Ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar (pajak)," terang Hashim.

Presiden Prabowo Subianto berencana mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) untuk menghapuskan utang pada petani, nelayan, hingga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan penghapusan utang tersebut guna memulihkan akses penyaluran kredit dan menghindarkan petani hingga nelayan terjebak pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

Hal ini disampaikan oleh adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo dalam Diskusi Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

"Ada jutaan petani dan nelayan yang terbebani utang lama. Ada utang yang sudah dua puluh tahun lalu, ada yang dari tahun 1998, ada juga yang dari 2008. Sekitar 5-6 juta petani dan nelayan terpaksa beralih ke rentenir serta pinjaman online (pinjol), karena tidak bisa pinjam uang dari bank," ujar Hashim.

Hashim menyampaikan, semua utang ini sebenarnya telah dihapusbukukan sejak lama dan telah diganti oleh asuransi perbankan. Namun, hak tagih dari bank terhadap jutaan petani dan nelayan ini belum dihapuskan. Efeknya, hingga saat ini jutaan petani dan nelayan memiliki masalah pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Waktu itu saya sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo bahwa ini harus diubah. Mungkin minggu depan Pak Prabowo akan tanda tangan Perpres pemutihan, sedang disiapkan Menteri Hukum Pak Supratman sesuai dengan Undang-undang. Saya berharap masyarakat mendapat kesempatan pinjam lagi ke bank. Itu salah satu langkah pengentasan kemiskinan. Dengan demikian 30-40 juta manusia akan dapat dampak yang positif ke depannya," pungkas Hashim.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek-proyek food estate yang ada di Indonesia. Beberapa proyek ini sudah berjalan sejak era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Amran menyatakan pihaknya akan melanjutkan proyek-proyek food estate yang selama ini sudah dirintis.

"Oh iya harus dilanjutkan. Kita lanjutkan yang sudah dirintis," ungkap Amran ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Sebagai contoh, dia mengungkapkan food estate padi di Kalimantan Tengah. Menurutnya saat ini Kementerian Pertanian sedang memperbaiki food estate tersebut.

Dia memaparkan sudah ada fasilitas irigasi yang mampu mengairi 100 ribu hektare lahan sawah di sana. Akan sangat percuma menurutnya bila proyek itu tidak dilanjutkan.

"Kita perbaiki. Ini Kalteng ini, ada lahan, yang irigasinya sudah ada 100 ribu hektare, bisa dikembangkan 200 ribu hektare. Itu untuk sawah padi. Sudah kita kerjakan di situ, sayang kan kalau ada irigasi masa nggak ada sawah," papar Amran.

Ketika ditanya apakah selama ini food estate Kalimantan Tengah sudah menghasilkan panen yang baik, Amran tak menjawab. Dia cuma mengatakan saat ini ada 1.000 hektare lahan sawah yang baru ditanami di sana.

Dia malah menyinggung hasil panen di food estate Merauke, Papua. Katanya sudah ada 40 ribu hektare sawah yang berhasil panen di sana, dan saat ini sedang dilakukan penanaman ulang.

"Padi kan kemarin sementara tanam, sudah ada siap 1000 hektar. Baru ditanam. Tapi di Merauke 40 ribu sudah tanam dan panen, kita tanam kembali," sebut Amran.

Amran kemudian mengatakan food estate penting untuk dilanjutkan karena bisa membuat ketahanan pangan di Indonesia. Bila ketahanan pangan bermasalah bisa-bisa ketahanan negara juga jadi bermasalah.

"Food estate itu masa depan negara untuk pangan, ingat ketahanan pangan berhubungan dengan ketahanan negara. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Tanpa pangan kita nggak bisa ngapa-ngapain," tegas Amran.

Simak Video: Prabowo: Food Estate Sudah Pemikiran Strategis Bung Karno

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto melantik para Penasihat dan Utusan Khusus Presiden. Pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Selasa (22/10/2024).

Mereka yang dilantik antara lain selebriti Raffi Ahmad dan KH Miftah Maulana Habiburrahman atau akrab disapa Gus Miftah sebagai Utusan Khusus. Kemudian ada juga Luhut Binsar Pandjaitan dan Terawan Agus Putranto sebagai Penasihat Khusus.

Raffi Ahmad dipercaya sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sedangkan Gus Miftah Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Kemudian Luhut dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, sedangkan Terawan dipercaya sebagai Penasihat Khusus Presiden urusan Kesehatan Nasional.

Pengangkatan ini sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 140 tahun 2024 tentang Pengangkatan Penasihat Khusus Presiden. Kemudian ada juga Keputusan Presiden 76 M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden 2024-2029.

Para Penasihat dan Utusan Khusus Presiden inj akan menerima gaji serta tunjangan dari negara. Hal ini sebagaimana yang sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasihat khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri," tulis pasal 6 aturan itu.

Gaji Setingkat Menteri

Sementara itu, besaran gaji menteri sudah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000. Dalam Pasal 2 PP tersebut, disebut menteri negara mendapatkan gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 setiap bulan.

Selain gaji pokok per bulannya, menteri negara juga menerima tunjangan seperti dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat (2), sebesar Rp 13.608.000 setiap bulan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak mendapat tunjangan dan fasilitas lain.

Dalam aturan itu tertulis seorang menteri negara berhak mendapatkan fasilitas seperti biaya perjalanan dinas, rumah dan mobil dinas serta biaya pemeliharaannya, fasilitas kesehatan berupa pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bila sakit atau mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan selama menjabat.

Artinya penasihat khusus seperti Luhut dan Terawan, serta Utusan Khusus seperti Raffi Ahmad dan Gus Miftah, akan menerima pendapatan bulanan hingga Rp 18.648.000 per bulan (gaji Rp 5.040.000 + tukin Rp 13.608.000), belum termasuk tunjangan dan fasilitas lain.

Namun setelah masa bakti penasihat dan utusan khusus presiden berakhir, mereka tidak akan mendapat uang pensiun dari pemerintah. Adapun masa bakti Luhut dan Terawan hingga Raffi Ahmad dan Gus Miftah ini berlaku selama Prabowo menjabat.

"Masa bakti Penasihat Khusus Presiden paling lama sama dengan masa jabatan atau berakhir bersama dengan berakhirnya masa jabatan Presiden yang bersangkutan," jelas Pasal 7 Perpres 137 Tahun 2024.

"Penasihat Khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon," tulis Pasal 8 aturan itu.

Bijak dalam mengelola keuangan merupakan hal yang perlu dilakukan oleh setiap orang, termasuk generasi milenial dan gen Z. Sebab hal itu mampu mendorong terciptanya pondasi finansial yang kuat untuk masa depan.

Untuk membantu generasi muda, Shopee pun berbagi tips mengatur keuangan Berikut ini beberapa cara mengatur keuangan secara efektif yang bisa diterapkan:

1. Mengalokasikan Budget untuk Pengeluaran Bulanan

Supaya kamu bisa lebih mudah mengontrol pengeluaran, pastikan untuk mengalokasikan budget tersendiri dari hasil pendapatan agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebagai contoh, untuk belanja kebutuhan pokok dan bahan makanan, biaya transportasi, dan kebutuhan lainnya. Dengan cara ini, kamu pun bisa memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan tidak melebihi anggaran pengeluaran yang kamu tentukan.

Selain itu, mulailah untuk menjadwalkan pembayaran pada tanggal yang sama setiap bulannya untuk berbagai kebutuhan yang bersifat rutin, seperti tagihan air, biaya internet dan listrik, tagihan pulsa, dan sebagainya.

Jadi, kamu bisa mengontrol pengeluaranmu untuk memenuhi kebutuhan yang prioritas terlebih dahulu. Kamu juga bisa mulai untuk mencatat setiap pengeluaran dalam setiap bulan. Tujuannya agar kamu bisa mengidentifikasi alokasi budget itu paling banyak digunakan untuk keperluan atau area apa saja.

2. Menyisihkan Uang untuk Menabung dan Berinvestasi

Menabung dan berinvestasi adalah salah satu cara mengelola keuangan yang bisa kamu aplikasikan untuk kebutuhan jangka panjang. Pastikan untuk menyisihkan sebagian uang dari penghasilanmu untuk ditabung atau dijadikan modal investasi agar masa depan finansialmu menjadi lebih baik dan stabil.

3. Menyiapkan Dana Darurat

Mungkin masih banyak anak muda yang belum paham betapa pentingnya dana darurat. Padahal, dana darurat bisa menjaga keamanan finansial. Oleh karena itu, pastikan untuk menyisihkan sebagian gajimu sebagai dana darurat yang mampu menutupi biaya hidup selama tiga sampai enam bulan.

Jadi, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan membutuhkan banyak pengeluaran, kamu sudah memiliki cadangan dana yang bisa digunakan.

4. Belanja dengan Bijak

Selain itu, agar kamu bisa mencapai tujuan finansial dengan mudah, mulailah untuk lebih bijak dalam berbelanja. Pastikan untuk membeli barang hanya yang sesuai dengan kemampuan.

Tentukan apa saja yang merupakan kebutuhan atau hanya sekedar keinginan saja. Luangkanlah waktu untuk menghitung dan menetapkan anggaran belanja setiap bulannya.

Melalui cara ini, kamu bisa menghindari keinginan belanja impulsif. Sehingga kamu tidak akan lagi menghabiskan banyak uang untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan.

Uang tersebut bisa kamu simpan untuk hal lain yang lebih berguna dan prioritas. Selain itu saat berbelanja, mulailah sering-sering mencari promo dan penawaran terbaik karena akan lebih menguntungkan, misalnya promo diskon, cashback belanja, buy 1 get 1, dan lainnya.

5. Mengantisipasi Keperluan Mendesak

Pastinya kamu pernah dihadapkan dengan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, namun kamu tidak ingin mengganggu budget pengeluaran bulanan. Nah, salah satu solusi tepat yang bisa dilakukan yakni dengan memanfaatkan paylater.

Metode pembayaran beli sekarang bayar nanti ini bisa membantu kamu dalam memenuhi kebutuhan mendadak yang tak terduga, sekaligus menjaga kesehatan finansial. Dengan menggunakan paylater, kamu bisa mencicil pembayaran setiap bulannya sesuai dengan kebutuhanmu.

Jadi, kamu tidak perlu khawatir jika tabungan atau gajimu langsung habis terpakai. Tapi, pastikan untuk selalu memperhatikan limit maksimal cicilan paylater agar tidak melebihi pendapatan ya!

Selain itu, jangan lupa juga untuk membayar tagihan tepat waktu dan bijak dalam memilih penyedia layananpaylater sehingga kamu pun bisa memiliki skor kredit yang baik. Lantas, apa sebenarnya manfaat dari skor kredit yang baik dalam pengelolaan finansial? Simak informasi berikut yuk.

Manfaat Skor Kredit yang Baik dalam Mengelola Keuangan

Seperti yang sudah disebutkan di atas, salah satu cara mengelola keuangan adalah mengantisipasi adanya kebutuhan mendesak dan memanfaatkan paylater alias metode pembayaran Beli Sekarang Bayar Nanti. Namun perlu diingat, menggunakan paylater harus dibarengi dengan tanggung jawab dan komitmen untuk selalu membayar tepat waktu, agar bisa memelihara skor kredit tetap baik.

Lalu apa itu skor kredit? Skor kredit adalah angka numerik yang mencerminkan seberapa baik kamu mengelola kredit dan utang. Semakin tinggi skor kredit, semakin baik pula persepsi lembaga keuangan terhadap kredibilitas kamu sebagai peminjam.

Skor kredit yang baik sangat penting dan berdampak pada kemampuan kamu para anak muda untuk mendapatkan pinjaman di masa mendatang, tidak hanya dengan bank, tetapi di seluruh platform pemberi pinjaman. Jika memiliki skor kredit yang baik, kamu akan lebih leluasa mengelola rencana keuangan jangka panjang.

Misalnya saja membeli rumah, membeli mobil, mendapatkan pinjaman dengan bunga lebih rendah, mendapat tawaran kartu kredit yang lebih menguntungkan, hingga memanfaatkan kredit untuk modal usaha, semua itu bisa lebih mudah kamu lakukan jika memiliki skor kredit yang baik.

Dengan kata lain, menjaga riwayat kredit atau skor kredit yang baik bagi anak muda, bukan hanya tentang mengelola keuangan di masa kini, tetapi juga tentang membuka peluang finansial kamu di masa depan.

Nah, penyedia layanan paylater yang bisa membantu kamu mengelola keuangan serta menjaga riwayat kredit atau skor kredit yang baik adalah SPayLater. Salah satu keunggulan utama SPayLater untuk mengelola keuangan adalah kemudahan dalam mengelola cicilan, karena SPayLater memiliki struktur pembayaran yang jelas dan memberikan pengguna fleksibilitas dalam memilih tenor cicilan.

SPayLater juga akan memberikan notifikasi pengingat terkait waktu jatuh tempo pembayaran yang bisa membantu kamu menghindari keterlambatan pembayaran. Tidak hanya itu, SPayLater juga menawarkan berbagai promo mulai dari potongan harga hingga kesempatan memenangkan hadiah menarik.

Khusus di periode 17 September hingga 17 November 2024, kamu bisa menikmati cicilan 0% hingga 6 bulan di SPayLater. Selain itu, keuntungan bertransaksi dengan SPayLater adalah bebas biaya penanganan.

Jadi gimana, sudah paham kan cara mengelola keuangan dan pentingnya memiliki skor kredit yang baik? Kamu bisa memanfaatkan metode pembayaran paylater sebagai salah satu cara mengelola keuangan, tentu dengan tanggung jawab untuk selalu membayar tepat waktu.

Yuk, kelola keuangan kamu dengan bijak demi meraih kestabilan finansial yang diimpikan!

Manajemen Keuangan Seperti Apa yang Cocok untuk Keluarga di Jakarta?

Manajemen Keuangan Seperti Apa yang Cocok untuk Keluarga di Jakarta?

Seorang pengusaha berinisial ROP yang merupakan Direktur Utama PT PDN yang bergerak di bidang Perdagangan Berbagai Macam Barang terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun. Ia kedapatan dengan sengaja menggunakan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II Agustin Vita Avantin mengatakan tersangka ROP telah diserahkan bersama barang bukti (Penyerahan Tahap 2) ke Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada 21 Oktober 2024.

"Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan kita dalam melaksanakan penegakan hukum perpajakan" kata Vita dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10/2024).

Penyerahan Tahap 2 dilakukan setelah Berkas Perkara penyidikan tindak pidana perpajakan telah dinyatakan lengkap (P-21). Berdasarkan bukti data detail Faktur Pajak, jenis barang yang diperjual belikan berupa BBM jenis Solar Industri/High Speed Diesel(HSD).

Tersangka ROP dipersangkakan telah melanggar Pasal 39A huruf a, j.o. Pasal 39 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Tindak pidana tersangka ROP dilakukan di lokasi usaha PT PDN, terjadi pada kurun waktu Masa Pajak Januari 2012 sampai Desember 2014. Perbuatannya disebut telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.567.805.865.

PT PDN terdaftar sebagai Wajib Pajak dan berkewajiban menyampaikan SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sidoarjo Utara. Modus operandi yang dilakukan adalah, PT PDN menggunakan Faktur Pajak masukan yang diterbitkan lawan transaksi yang terindikasi menerbitkan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak.

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II berharap agar persidangan dapat segera dilaksanakan dan segera memperoleh putusan hakim yang seadil-adilnya, baik terhadap tersangka ROP maupun untuk hak-hak negara (dalam hal ini DJP).

Penindakan terhadap kasus ROP merupakan wujud pelaksanaan penegakan hukum perpajakan yang diharapkan bisa memberikan efek jera (deterrent effect) bagi tersangka dan Wajib Pajak lainnya agar menghindari perbuatan melawan hukum perpajakan.

"Kesadaran wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya dengan benar, lengkap dan jelas adalah wujud pelaksanaan self assessment system perpajakan yang telah kita sepakati dan faktor utama menuju pajak kuat Indonesia maju" tutur Vita.

Sebagai penutup, semua masyarakat dan wajib pajak diajak untuk mendukung pelaksanaan sistem CORETAX yang akan segera diimplementasi guna menciptakan sistem perpajakan yang pasti, mudah dan transparan. Informasi perpajakan terkini lainnya dapat dilihat di laman www.pajak.go.id.

Presiden Prabowo Subianto langsung melantik menteri dan wakil menteri (wamen) usai menyandang orang nomor satu di Indonesia. Totalnya, ada 48 menteri, 56 wamen, dan 5 pejabat di luar kementerian koordinator.

Menyoroti hal tersebut, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Fadhil Hasan mengatakan kabinet Prabowo dapat disebut dengan kabinet super gemuk. Dengan banyaknya anggota kabinet itu, dia menilai belum ada akselerasi di berbagai sektor dalam dua tahun ke depan.

"Size itu matters dalam hal efisiensi, dengan kabinet super gemuk itu bisa dikatakan dalam satu tahun, dua tahun, gerakan pasti lamban. Padahal Prabowo sendiri inginkan gerak yang cepat gaspol dalam menjalankan berbagai program dan visi," kata Fadhil dalam acara Diskusi Publik yang disiarkan secara daring, Selasa (22/10/2024).

Dia juga menyoroti persoalan koordinasi dan tumpang tindih kebijakan. Menurutnya, dengan pembentukan badan dan kementerian koordinator yang baru memicu adanya kebijakan yang tumpang tindih. Padahal persoalan koordinasi antar kementerian/lembaga ini telah terjadi sejak era Jokowi.

"Sekarang ini saja dengan Kabinet Jokowi, presiden sebelumnya masalah koordinasi itu merupakan persoalan pokok yang dihadapi oleh para menteri yang menjalankan berbagai program dan kebijakan. Dengan pembentukan kabinet super gemuk plus ditambah dengan pembentukan kementerian koordinator yang baru, kepala badan ini saya nggak bisa dibayangkan koordinasi itu dilakukan. Satu dan lainnya banyak yang overlapping dalam pemberdayaan masyarakat juga ada, kemenko juga ada bidang PMK dan seterusnya. Ya overlapping lah domainnya itu. Masalah koordinasi masalah persoalan ke depan," terangnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Nawir Messi mengatakan menteri-menteri di bidang ekonomi yang diisi pada Kabinet Prabowo sebagian besar diisi oleh wajah lama di era sebelumnya. Melihat hal tersebut, dia pesimistis adanya akselerasi di berbagai sektor ke depannya. Padahal ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Prabowo, seperti pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

"Kalau kita lihat yang susunan kabinet yang di ekonomi ini stok lama. Padahal kita percaya bahwa menteri-menteri di bekerja di bidang ekonomi ini masa lalu menggunakan kapasitas maksimum dongkrak kinerja perekonomian tapi tetap berkisar tataran yang relatif rendah di berbagai sektor. Saya sendiri tidak berharap banyak adanya akselerasi pertumbuhan yang bisa digenjot dengan tatanan kabinet ekonomi yang ada sekarang," katanya.

Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi yang stagnan membuat dampak negatif, seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan sosial ekonomi.

Dia menekankan pentingnya segera menangani pengangguran dan kemiskinan. Sebab, saat ini gelombang PHK masih berlanjut sehingga jumlah pengangguran terus meningkat setiap hari.

"Setiap hari mendengar, PHK terus tumbuh lapangan kerja semakin berkurang karena itu kabinet baru drive ini secara appropriate. Industrialisasi ini sangat penting karana harap dasar mengatasi lapangan kerja dan lompatan ekonomi ke depan," terangnya.