Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memuji langkah sigap tim PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) yang menyelamatkan kru kapal yang karam.

Diketahui kapal kargo Glorie Indah 1 karam di perairan Kepulauan Seribu beberapa waktu yang lalu.

Kru PHE ONWJ kemudian melakukan penyelematann dan berhasil menyelamatkan total 18 kru kapal dalam waktu 20 menit evakuasi.

“Salut untuk seluruh tim PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) @phe.pertamina. Para kru berhasil menyelamatkan 18 awak kapal kargo Glorie Indah 1 yang karam,” kata Erick melansir dari instagram pribadinya, Selasa (23/7/2024).

Erick menuturkan, dengan adanya kejadian ini seakan menjadi pecutan untuk terus berkembang menjadi lebih baik.

Ketum PSSI ini pun mengucapkan rasa terima kasihnya terhadap tim dari PHE ONWJ yang sangat sigap san responsif dalam menangani kasus ini.

“Dari kejadian ini kita kembali diingatkan untuk memiliki tim yang terlatih, sigap, dan responsif di segala kondisi. Tim, terima kasih untuk dedikasinya!,” tulisnya.

Adapun, kapal dengan nama Glorie Indah 1 didapati karam di perairan Pulau Seribu pada Rabu (17/7/2024).

Kapal tersebut diketahui memulai perjalanan dari pelabuhan Sunda Kelapa dengan tujuan Tanjung Balai Karimun. Kapal ini diketahui membawa material besi, bahan makanan, dan beberapa kru didalamnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal akan mulai menjalankan tugasnya pekan ini, tepatnya usai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) rampung.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang sekaligus Ketua Pelaksana Satgas menyampaikan, draft juknis telah dikirim ke anggota yang tergabung dalam Satgas Impor Ilegal.

Draft juknis diharapkan selesai difinalisasi hari ini, dan dapat diteken olehnya paling lambat besok, Rabu (24/7/2024).

“Kita harapkan besok [Selasa (23/7/2024)] sudah selesai finalisasi dan bisa saya teken paling lambat Rabu [24/7/2024],” kata Moga kepada Bisnis, Senin (22/7/2024).

Lantas siapa saja yang tergabung dalam Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal? Melalui Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) No.932/2024, ditetapkan bahwa Satgas ini terdiri atas Penasihat, Ketua Pelaksana, Sekretaris, dan Anggota. Dalam hal ini, penasihat Satgas yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Jaksa Agung, dan Polri.

Adapun, Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian menjadi Penasihat dalam Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal.

Sementara, Ketua Pelaksana Satgas ini yakni Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag; Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu; Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen; Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian Republik Indonesia; dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Setidaknya, sebanyak 11 kementerian/lembaga dilibatkan sebagai anggota Satgas tersebut.

Sebelas kementerian/lembaga itu yakni Kementerian Perdagangan; Kejaksaan Agung; Kepolisian Republik Indonesia; Kementerian Keuangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Hukum dan HAM; Badan Intelijen Negara; Badan Pengawas Obat dan Makanan; Badan Keamanan Laut TNI AL; dinas-dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota; serta Kadin Indonesia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melalui beleid tersebut menuturkan bahwa hadirnya Satgas tersebut bertujuan untuk menciptakan langkah strategis dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

Kemudian, menciptakan koordinasi antar instansi yang efektif dalam pengawasan dan penanganan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, serta menjalin komunikasi serta informasi antar instansi terkait dalam pengawasan dan penanganan permasalahan impor.

Selanjutnya, Satgas akan melaksanakan sejumlah tugas antara lain melakukan inventarisasi permasalahan terkait dengan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor serta menetapkan, sasaran program, dan prosedur kerja dalam melaksanakan pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor.

Moga menuturkan, langkah ini dilakukan agar pengawasan yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal.

“Kita kan nggak mau salah sasaran,” ujarnya.

Selain itu, Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal juga bertugas mengumpulkan data dan/atau informasi dalam rangka pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, melakukan kegiatan pengawasan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor, baik secara bersama-sama dengan kementerian/lembaga terkait maupun sendiri-sendiri sesuai dengan kewenangan, hingga melakukan pemeriksaan Perizinan Berusaha dan/atau persyaratan terhadap barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor.

Adapun jenis barang tertentu yang akan dilakukan pengawasan meliputi tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Thailand berusaha untuk mengatur kembali industri ganja yang berkembang pesat melalui undang-undang (UU).

Hal itu berpotensi mengesampingkan rencana untuk membalikkan kebijakan dekriminalisasi ganja yang terkenal di negara itu setelah mendapat tentangan dari dalam koalisi yang berkuasa, yaitu Perdana Menteri Srettha Thavisin.

"Pemerintah akan membahas rencana rancangan undang-undang untuk mengatur industri ganja dan penggunaan tanaman yang lebih luas, atau partai politik dapat mengajukan rancangan mereka ke parlemen," kata Anutin Charnvirakul, pemimpin Partai Bhumjaithai, kelompok terbesar kedua dalam pemerintahan PM Srettha Thavisin dilansir dari Bloomberg, Selasa (23/7/2023).

Partai Bhumjaithai yang dipimpin Anutin mempelopori dorongan dekriminalisasi oleh pemerintah sebelumnya yang didukung oleh militer setelah menjadikannya sebagai kampanye utama dalam pemilihan umum.

Meskipun rinciannya belum jelas, langkah yang mendukung RUU industri ganja mengisyaratkan penghentian rencana kontroversial Srettha untuk melarang ganja hanya dua tahun setelah dekriminalisasi yang bersejarah.

Kebijakan yang sudah berjalan itu, meskipun belum mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Narkotika.

"Sebagai anggota dewan, saya bersumpah untuk memberikan suara menentang rencana tersebut," ujar Anutin.

Sebelumnya diberitakan, PM Thailand Srettha Thavisin akan melarang penggunaan ganja untuk rekreasi pada akhir 2024. Meski demikian, pemerintah tetap mengizinkan penggunaannya untuk tujuan medis.

Dilansir dari Reurters, Thailand menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang membebaskan penggunaan ganja untuk pengobatan pada tahun 2018, dan kemudian untuk rekreasi pada 2022, puluhan ribu toko ganja bermunculan di industri yang diproyeksikan bernilai hingga US$1,2 miliar pada tahun depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut adanya penambahan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang mengikuti perdagangan karbon pada 2024.

Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan, pada tahun lalu atau 2023 total peserta perdagangan karbon sebanyak 99 PLTU.

Adapun, pada 2024, pihaknya memprediksi adanya penambahan sebanyak 47 PLTU dalam perdagangan karbon ini.

“Untuk tahun ini jumlah peserta menjadi 146 unit dengan adanya tambahan kapasitas unit PLTU batu bara dengan kapasitas yang lebih besar atau sama dengan 25 MW,” kata Dadan dalam webinar perdagangan dan bursa karbon Indonesia 2024, Selasa (23/7/2024).

Dadan menyampaikan, meski adanya penambahan angka peserta dalam perdagangan karbon, dirinya tidak akan berpuas diri.Sebab, ESDM terus berupaya adanya penambahan peserta perdagangan karbon pada sektor pembangkit listrik.

“Jadi kami terus meningkatkan dari sisi peserta yang ikut di dalam perdagangan karbon secara khusus untuk pembangkit tenaga listrik,” ujarnya.

Adapun, Kementerian ESDM menargetkan sebanyak 99 unit pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mengikuti perdagangan karbon pada 2023.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu menyampaikan 99 unit PLTU batu bara tersebut terdiri dari dari 42 perusahaan tersebut adalah 55 unit PLTU dari PLN Group dan 44 unit PLTU dari Independent Power Producer (IPP).

"99 Pembangkit yang mengikuti perdagangan karbon pada 2023 ini adalah PLTI di atas 100 MW. Pada 2024 di atas 50 MW PLTUnya kita masukkan lagi. Nah, di 2025 semua pembangkit akan ikut dalam pasar karbon baik PLTGU maupun PLTG," kata Jisman.

Lebih lanjut, Jisman menjelaskan bahwa target pengurangan emisi CO2 sektor energi Indonesia sebesar 358 juta ton CO2e atau 12,5% dengan kemampuan sendiri, dan 446 juta ton CO2e atau 15,5% dengan bantuan internasional dari skenario Business as Usual (BAU) pada tahun 2030.

Menurut Jisman, untuk dapat mencapai target pengurangan emisi Gas Rumah Kaca tersebut, diperlukan juga peranan dari non-party stakeholder (NSP) sehingga penurunan emisi karbon tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah.

"Instrumen yang dapat menarik minat dari NPS dalam mengurani emisi GRK adalah melalui perdagangan karbon," jelas Jisman.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyelidikan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard terhadap produk impor expansible polystyrene atau EPS dengan kode HS 3903.11.10 resmi diperpanjang.

Ketua Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) Franciska Simanjuntak mengatakan, penyelidikan perpanjangan BMTP tersebut dilakukan terhadap produk impor EPS dari negara Taiwan, China, dan Vietnam. Menurutnya, inisiasi penyelidikan perpanjangan BMTP tersebut dilakukan KPPI setelah menerima permohonan resmi dari PT Kofuku Plastic Indonesia pada 21 Juni 2024.

Usai menerima laporan tersebut, KPPU menemukan fakta adanya bukti awal terkait dengan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami PT Kofuku Plastic Indonesia. Hal itu terlihat dari penurunan indikator kinerja industri dalam negeri pada periode 2021-2023 yang mencakup penurunan produksi, penjualan domestik, produktivitas, kapasitas terpakai dan laba.

"Pemohon masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan penyesuaian strukturalnya secara optimal," ujar Franciska dalam keterangannya, Selasa (23/7/2024).

Secara terperinci, Franciska menjelaskan bahwa PT Kofuku Plastic Indonesia menginformasikan program penyesuaian struktural yang mereka lakukan baru mencapai 27,74%. Menurut korporasi tersebut realisasi itu cenderung kecil.

Franciska mengatakan, pengenaan BMTP yang sebelumnya telah dilakukan selam tiga tahun terhadap produk impor tersebut ternyata belum cukup bagi industri dalam negeri membuat penyesuaian struktural.

"Oleh karena itu, pemohon meminta KPPI untuk memperpanjang pengenaan BMTP agar PT Kofuku Plastic Indonesia dapat menyelesaikan program penyesuaian struktural dan bersaing dengan barang impor,” beber Franciska.

Untuk diketahui, impor expansible polystyrene pada 2023 paling banyak berasal dari Taiwan dengan pangsa impor hingga 47,09%. Selanjutnya, mengekor impor dari China sebesar 37,56%, dan Vietnam sebesar 13,36%. Selain ketiga negara tersebut, pangsa impor dari negara berkembang lainnya masih di bawah 3% dari total impor pada tahun yang sama.

"KPPI mengundang semua pihak yang memiliki kepentingan [interested parties] untuk mendaftarkan diri sebagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengikuti dengar pendapat [hearing], selambat-lambatnya pada 1 Agustus 2024," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gabungan Produsen Makanan dan Minuman (Gapmmi) blak-blakan soal wacana program susu gratis Prabowo-Gibran.

Ketua Umum Gapmmi, Adhi S. Lukman, membeberkan bahwa pihaknya telah dimintai untuk mendukung program susu gratis di pemerintahan selanjutnya itu dengan melakukan impor sapi.

Musababnya, kata Adhi, produksi susu dalam negeri saat ini belum mumpuni untuk memenuhi kebutuhan program populis tersebut. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan susu di kalangan industri saat ini pun, sebanyak 80% juga masih dipasok dari luar negeri alias impor.

"Ya beberapa produsen anggota Gapmmi diminta untuk mendukung program pengadaan sapi," ujar Adhi saat ditemui di Kawasan Senayan, Senin (22/7/2024).

Kendati begitu, menurutnya impor sapi perah tidak bisa dilakukan secara serta-merta. Ada banyak faktor dan persiapan yang perlu dipertimbangkan.

Menurutnya, kecocokan iklim dan lingkungan menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengimpor sapi perah. Indonesia yang merupakan wilayah tropis cenderung menghasilkan susu lebih sedikit dibandingkan negara subtropis seperti Eropa atau sebagian wilayah Australia.

Misalnya saja, Adhi menyebut rata-rata produktivitas sapi perah di Benua Biru bisa mencapai sekitar 40-50 liter per hari, sedangkan di Indonesia rata-rata hanya menghasilkan susu sekitar 12-15 liter per hari. Bahkan, kata Adhi, produsen susu skala besar di Indonesia seperti Greenfield saja, produktivitas sapinya hanya di kisaran 20 - 25 liter per hari.

Meskipun diakuinya terdapat beberapa daerah di Indonesia punya potensi produksi susu yang tinggi seperti Payakumbuh di Sumatera Barat, Pengalengan di Jawa Barat, dan Pujon di Jawa Timur. Namun, menurutnya daerah yang cocok untuk peternakan sapi perah itu cenderung terbatas.

Pengadaan wilayah garapan untuk peternakan, inovasi bibit unggul sapi perah yang adaptif hingga perbaikan manajemen peternakan menjadi hal krusial yang harus dilakukan untuk menggenjot produksi susu nasional secara jangka panjang.

"Tidak semudah yang dikatakan mau nambah 1 juta peternakan atau 1 juta sapi, mau siapa yang mengelola? taruh di mana? Belum cuaca yang tidak menunjung. Banyak hal yang harus disiapkan, tidak bisa serta merata seperti itu," jelasnya.

Rendahnya produktivitas susu di Indonesia dianggap menjadi tantangan dalam merealisasikan program susu gratis Prabowo-Gibran. Oleh karena itu, menurutnya, secara realistis saat ini program tersebut bisa dipenuhi lewat impor susu sepenuhnya.

"Sementara menurut saya, mau tidak mau [impor susu] sambil benahi di hulunya," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pengenaan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tidak akan berlaku bagi warung-warung tradisional.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Iyan Rubianto menyampaikan bahwa cukai MBDK akan menyasar ke industri yang memproduksi minuman siap saji, bukan ke warung-warung tradisional.

“Kalau di warung-warung kaya minuman teh, segala macam kopi, itu biasanya gulanya tidak sedikit, nanti kita tidak ke arah sana, tapi ke industri,” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/2024).

Dalam paparannya, pemerintah menyasar dua kelompok produk MBDK yang akan dikenakan cukai, yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Iyan menjelaskan, untuk minuman siap saji, produk yang dikenai cukai, diantaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

Sementara itu, untuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, yaitu yang berbentuk bubuk seperti kopi sachet, cair seperti sirup, kental manis, dan yang berbentuk padat seperti effervescent.

Lebih lanjut, pemerintah akan melakukan pembatasan atau menetapkan produk MBDK tidak dipungut cukai yang nantinya akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Produk tersebut terbagi dalam tiga kategori. Pertama, untuk keperluan medis, seperti susu formula atau produk lainnya sesuai dengan masukan BPOM dan Kementerian Kesehatan.

Kedua, madu, jus sayur atau jus buah tanpa pemanis tambahan. Ketiga, minuman yang dijual dan dikonsumsi di tempat, misalnya di warung makan.

Iyan menambahkan untuk besaran tarif cukai MBDK, akan ditetapkan spesifik per liter berdasarkan kandungan gula.

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini masih belum ada kepastian dari pemerintah terkait waktu pelaksanaan kebijakan tarif cukai untuk MBDK.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menyampaikan bahwa pemerintah akan terus menyiapkan berjalannya kebijakan pengenaan tarif MBDK pada 2025 jika belum dapat diimplementasikan tahun ini.

“Disiapkan untuk 2025. Kalau sampai 2024 nggak bisa jalan, kami antisipasi lah. Tergantung pemerintah, kan kita harus ikutin posisi lintas K/L [persetujuan draf PP sebelum diserahkan ke Presiden],” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, perdagangan karbon atau carbon trading di sektor pembangkit listrik dapat menurunkan emisi gas rumah kaca lebih dari 100 juta ton ekuivalen pada 2030.

“Berdasarkan peta jalan perdagangan karbon subsektor pembangkit listrik yang telah kami susun, dengan adanya perdagangan karbon ini maka berpotensi dapat menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar lebih dari 100 juta ton ekuivalen di tahun 2030,” kata Sekretaris Jendral (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam webinar Perdagangan dan Bursa Karbon Indonesia 2024, Selasa (23/7/2024).

Dadan menyampaikan, perdagangan karbon pada sektor pembangkit listrik akan digelar dalam tiga fase. Fase pertama berlangsung pada 2023–2024, fase kedua pada 2025–2027, serta fase ketiga pada 2028–2030.

Dari ketiga fase tersebut, kata Dadan, pihaknya akan melakukan peningkatan standar emisi karbon dioksida untuk pembangkit listrik, terutama pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang menggunakan bahan bakar batu bara.

Dirinya pun menuturkan, nantinya perdagangan karbon ini akan diterapkan secara bertahap ke seluruh pembangkit listrik dengan bahan bakar fosil.

“Baik yang terhubung kepada jaringan PLN, maupun untuk penggunaan sendiri, seperti pembangkit untuk kepentingan sendiri dan juga pembangkit di wilayah usaha non-PLN,” ucapnya.

Adapun, perdagangan karbon diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 telah mengatur tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan tata cara teknisnya.

Lalu, terdapat aturan pelaksanaan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang mengatur hal tersebut. Kemudian, tata cara perdagangan karbon juga telah diatur dalam Perpres No. 98/2021, baik untuk perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk diketahui, perdagangan karbon melalui bursa karbon juga diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

Dalam beleid tersebut menjelaskan bahwa yang dijual di bursa karbon adalah kredit atas pengeluaran gas karbon dioksida (CO2) atau gas rumah kaca yang merupakan batas jumlah gas rumah kaca yang dimiliki perusahaan-perusahaan.

Alhasil, dengan aturan kredit tersebut mengharuskan agar setiap perusahaan dapat mengeluarkan kadar karbon dalam batas tertentu dalam proses industri.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengalihkan kewenangan penetapan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan kepada Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi yang diundangkan pada 22 Juli 2024.

Perpres tersebut mengatur terkait penawaran secara prioritas WIUPK yang berasal dari eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan.

Disebutkan dalam Pasal 5B ayat 1 bahwa menteri pembina sektor, dalam hal ini yang dimaksud adalah menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM), mendelegasikan wewenang penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK sebagaimana dimaksud kepada menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal selaku ketua Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Berdasarkan WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Satuan Tugas melakukan penetapan, penawaran, dan pemberian WIUPK kepada badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan.

Badan usaha milik ormas keagamaan mengajukan permohonan IUPK melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

Atas pengajuan permohonan IUPK sebagaimana dimaksud, menteri/kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi/koordinasi penanaman modal menerbitkan IUPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi mengatakan bahwa revisi Perpres Nomor 70 Tahun 2023 akan menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk mendistribusikan izin tambang kepada ormas.

Dalam perkembangan terakhir, pemerintah tengah memproses pemberikan IUPK bekas penciutan lahan PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada Nahdlatul Ulama (NU).

Bahlil menyebut, setelah pihak NU mengajukan permohonan untuk mengelola pertambangan, pemerintah mengkaji terkait persyaratan dan kemampuan dari NU.

“Dan kita sudah memutuskan untuk PBNU kita akan mengalokasikan eks PKP2B [perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara] dari KPC,” kata Bahlil saat ditemui di Komplek Parlemen Senayan, Selasa (11/6/2024).

Adapun, Bahlil mengatakan bahwa setiap ormas keagamaan yang mengajukan izin untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan bakal diverifikasi oleh pemerintah dan akan ditentukan lahan mana yang akan diberikan.

Namun, sebelum ke tahap penentuan lahan, Bahlil menuturkan, pemerintah akan selektif dalam mengeluarkan izin tersebut.

Pemerintah akan memastikan ormas tersebut memiliki badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki dan dikendalikan oleh ormas tersebut. Hal itu dilakukan, kata Bahlil, guna mencegah adanya pemindahtanganan IUPK ke pihak lainnya di luar ormas keagamaan.

“Pengelolaannya harus profesional, harus betul-betul bisa memberikan income kepada badan usaha milik organisasi masyarakat keagamaan untuk menunjang program-program sosialnya,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden secara mengejutkan mundur dari kontestasi Pilpres AS.

Kini, Wakil Presiden AS Kamala Harris mungkin akan menjadi calon dari Partai Demokrat dan melawan Donald Trump.

Berdasarkan laporanReutersdari berbagai sumber, Harris memperoleh dukungan pada Senin (22/7) dari mayoritas delegasi ke Konvensi Nasional Demokrat, yang mungkin memastikan ia menjadi calon presiden pada bulan depan.

Dalam penampilan publik pertama setelah mundurnya Joe Biden, Kamala Harris menggalang pendukung pada Senin (22/7/2024) dengan pidato kampanye perdana yang bersumpah untuk mengejar Trump seperti jaksa pengadilan yang dulu pernah ia lakoni.

"Saya melawan semua jenis pelaku. Predator yang melecehkan wanita, penipu yang menipu konsumen, penipu yang melanggar aturan demi keuntungan mereka sendiri," pungkas Harris, seperti dikutip dariReuters,Selasa (23/7).

Di lain sisi, tim kampanye Donald Trump Karoline Leavitt, menanggapi komentar Harris dengan mengatakan bahwa ia sama tidak kompetennya dengan Joe Biden. Bahkan, Harris dinilai lebih liberal.

Calon Presiden dari Partai Republik Donald Trump, pada Minggu (20/7) juga mengatakan bahwa Harris lebih mudah dikalahkan dalam pemilihan November 2024 mendatang.

“Harris akan lebih mudah dikalahkan daripada Joe Biden,” pungkas Trump kepadaCNN International.

MengutipSky News,berdasarkan data dari Betfair Exchange menunjukan bahwa kala Biden mendukung Harris pada Minggu (20/7) peluang Harris mengingkat enam poin persentase menjadi 23%.

Kemudian, sehari setelahnya, seiring dengan banyaknya dukungan yang masuk dari para petinggi Demokrat, peluang Harris pada Senin (21/7) meningkat menjadi 29%.

Angka tersebut kemudian menjadi catatan tertinggi bagi Harris pada saat ini.

Namun, Harris masih tertinggal 33 poin persentase di belakang Trump.

Namun, hal yang menarik adalah peluang kemenangan Harris lebih tinggi dibandingkan peluang kemenangan Biden dan Trump pada 2021.

Banyaknya kesalahan yang dibuat Biden seperti memperkenalkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebagai Vladimir Putin, dan performa di saat debat perdana menyebabkan Trump menikmati keunggulan yang sangat tinggi atas presiden AS saat ini selama sebulan terakhir.

Lantas, bagaimana Hubungan AS-China Jika Trump Menang?

Kelanjutan Perang Dagang AS vs China

MengutipBloomberg,berdasarkan temuan Goldman Sachs Group pada Februari 2024, para investor China dikatakan khawatir akan kemenangan Trump pada November 2024.

Hal tersebut dilaporkan setelah Goldman melakukan survei dan wawancara terhadap sejumlah kliennya di Beijing dan Shanghai yang meliputi pengelola reksa dana, pengelola dana ekuitas swasta dan manajer aset di perusahaan-perusahaan asuransi.

Washington Post,pada Januari 2024, juga melaporkan Trump tengah mempertimbangkan opsi-opsi untuk melakukan serangan ekonomi baru yang besar terhadap China, jika terpilih kembali sebagai Presiden AS.

Presiden dan CEO George H. W. Bush Foundation for US-China Relations David Direstein memperkirakan bahwa pemilu di AS akan berdampak banyak pada hubungan kedua negara.

"Siapapun yang memenangkan pemilihan presiden 2024, apakah itu Biden atau Trump, saya rasa tidak akan ada perbedaan dalam cara AS mendekati China, apakah itu investasi, transfer teknologi, atau perdagangan AS," ujar Firestein.

Pada saat yang sama, dia juga mengatakan dapat melihat mengapa China sangat senang dengan prospek kemenangan Trump pada 2024.

Trump dilaporkan telah berdiskusi dengan penasihatnya mengenai kemungkinan pengenaan tarif flat 60% untuk semua impor China.

Namun, dalam wawancara denganFox News,Trump mengatakan bahwa tarif impor dapat lebih tinggi dari itu.

Calon Wakil Presiden AS dari partai Republik JD Vance juga menyebut China sebagai ancaman terbesar dalam wawancara denganFox Newspada Senin (15/7)

Vance sebelumnya pernah melayangkan kritik terhadap China, dengan menyerukan tarif luas untuk barang-barang China.

Dia juga menganjurkan untuk mengembalikan pabrik-pabrik perusahaan AS ke dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada China.

Baru-baru ini, Trump juga menegaskan kembali keterbukaan bagi produsen mobil China untuk memproduksi mobil di AS untuk mendongkrak perekonomian.

Langkah ini juga merupakan pendekatan yang berbeda dari pemerintahan Biden, yang berupaya mencegah masuknya kendaraan yang berhubungan dengan China.

Calon dari Partai Demokrat tersebut juga mengatakan bahwa kini pabrik-pabrik besar tengah dibangun di seberang perbatasan Meksiko oleh China untuk membuat mobil dan dijual di AS.

"Pabrik-pabrik itu akan dibangun di Amerika Serikat dan orang-orang kita akan mengelola pabrik-pabrik itu," jelas Trump.

Dia menambahkan bahwa jika tidak, ia akan mengenakan tarif sebesar 200% pada setiap mobil untuk mencegahnya masuk ke negara itu.

Tanggapan China Terhadap Harris

MengutipBloomberg,China secara resmi menghindari berkomentar tentang masuknya Harris ke dalam pilpres AS.

Namun, media yang didukung negara dan pengguna media sosial menggambarkannya sebagai wakil presiden yang lemah yang pencalonannya tidak menghadirkan ancaman besar bagi ekonomi terbesar kedua di dunia.

The Global Times, media yang didukung Partai Komunis, mengutip para ahli China yang menyebut kinerja Harris di Gedung Putih "biasa-biasa saja" dan mengklaim dia kurang memiliki "pengalaman dan prestasi untuk menjabat sebagai presiden."

Media yang dikelola negara lainnya menyoroti klaim kampanye Donald Trump bahwa Harris akan "lebih mudah dikalahkan" daripada presiden saat ini.

Sebuah jajak pendapat online dari 12.000 pengguna platform tersebut menemukan hampir 80% percaya Partai Republik akan menang dalam pemilihan November 2024, tanpa menggambarkannya sebagai hasil yang negatif.

Sebagian besar analis setuju Harris, setidaknya pada awalnya, akan membawa kontinuitas dalam kebijakan perdagangan dan luar negeri, yang berarti sedikit dampak bagi China terkait pergantian calon Demokrat yang mungkin terjadi.

Nasib Hubungan AS-China

Profesor hubungan internasional di Universitas Normal China Timur Shanghai, Josef Gregory Mahoney, kemudian mengatakan bahwa pada level Biden, Trump, atau Harris, hanya masalah gaya.

Dia menilai pada dasarnya presiden berikutnya harus mewakili kepentingan ekonomi dan strategi AS.

Ketegangan antara ekonomi terbesar di dunia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir akibat agresi militer China terhadap Taiwan, dan kampanye AS untuk memutus hubungan dengan Negeri Tirai Bambu.

"Kedua partai [Demokrat dan Republik] tidak memiliki banyak perbedaan dalam hal China," pungkas Mantan peneliti di Tentara Pembebasan Rakyat yang sekarang menjadi direktur penelitian Amerika di Grandview Institution, Zhu Junwei, seperti dikutip dariBloomberg.

Bisnis.com, JAKARTA – Masa pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) telah berakhir pada 31 Maret 2024, sementara WP Badan berakhir pada 30 April 2024. Bagi WP OP yang terlambat melapor dan membayar pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlahan mengirimkan Surat Tagihan Pajak (STP).

Setelah menerima STP, WP tidak perlu panik. WP harus segera melakukan pelunasan tagihan pajak yang dapat dilakukan secara online.

Sistem pajak di Indonesia menganut self-assessment, di mana WP diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Pemerintah menetapkan sanksi bagi WP yang tidak menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang menetapkan sanksi administrasi berupa denda.

WP OP yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan akan dikenai denda sebesar Rp100.000. Selain itu, baik WP Orang Pribadi maupun Badan yang tidak menyampaikan SPT juga dapat dikenai sanksi pidana.

Menurut Pasal 39 ayat (1) UU tersebut, sanksi pidana berupa penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun, serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Hingga 31 Maret 2024, terdapat 12.987.904 pelaporan SPT Tahunan untuk masa pajak 2023. Sementara itu, jumlah WP yang diharuskan melapor SPT mencapai 19.273.374 WP.

Berikut Langkah Pelunasan denda telat lapor spt tahunan pribadi

• Login di pajak.go.id
• Pilih menu 'Bayar'
• Klik 'e-Billing'
• Pilih kode jenis pajak '411125 PPh Pasal 25 Orang Pribadi' dan kode jenis setoran '300-STP'
• Lalu pilih masa dan tahun pajak sesuai STP
• Masukkan nomor ketetapan dan jumlah tagihan sesuai STP
• Klik buat 'Kode Billing'
• Pastikan data yang keluar dalam surat setoran elektronik sudah benar, klik 'Cetak'
• Lakukan pembyaran di Kantor Pos, bank persepsi, atau m-Banking.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak Perum Bulog segera stabilisasi harga beras seiring tren kenaikan harga yang mulai terjadi di musim kemarau.

Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa secara historis kenaikan harga beras cenderung terjadi pada Juli saat musim kemarau tiba. Oleh karena itu, menurutnya, Perum Bulog bisa segera melakukan antisipasi dalam menjaga stabilitas harga beras secara nasional.

Adapun, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), menunjukkan bahwa kenaikan harga beras terjadi di 32,22% wilayah di Indonesia pada pekan ketiga Juli 2024.

"Diharapkan sebelum rapat hari Senin [29 Juli 2024] di Bulog sudah rapat sendiri nih ngurusin yang 32,22% [wilayah yang mengalami kenaikan harga beras]. Tolong minggu depan supaya daerah-daerah yang naik ini langkahnya Bulog apa?," kata Tomsi dalam rakor pengendalian inflasi daerah, Senin (22/7/2024).

Tomsi mengatakan, kenaikan harga yang kecil perlu diantisipasi agar tidak terus melonjak dan berdampak terhadap inflasi. Apalagi, saat produksi rendah memasuki musim kemarau. Bulog diharapkan dapat segera mengguyur beras pemerintah sebagai upaya intervensi menekan kenaikan harga beras di sejumlah daerah.

"Walaupun kenaikannya sedikit, tapi setiap minggu naik, sedikit-sedikit lama-lama menjadi banyak [kenaikan harga]," jelasnya.

Merespons hal tersebut, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik, Perum Bulog, Epi Sulandari mengatakan bahwa langkah awal dalam upaya stabilisasi harga dan pasokan beras adalah penguatan stok.

Dia menyebut, Bulog telah melakukan penguatan stok beras lewat pengadaan dalam negeri hingga 21 Juli 2024 sebanyak 759.419 ton, dan pengadaan dari impor sebanyak 2,2 juta ton.

"Posisi stok kami saat ini 1,5 juta ton," ungkap Epi dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, kata Epi, dari total stok yang dikuasai Bulog saat ini, sebanyak 1,46 juta ton merupakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang sudah tersebar di seluruh daerah.

Menurutnya, stok CBP itu dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk kebutuhan bantuan pangan, stabilisasi harga dan pasokan (SPHP) atau operasi pasar.

Adapun, hingga 21 Juli 2024, Bulog mencatat total realisasi penyaluran beras SPHP beras telah mencapai 888.579 ton atau 74,05% dari target penugasan SPHP 2024.

Secara terperinci, penyaluran SPHP beras paling banyak lewat pengecer sebesar 60,9%, distributor 33,6%, Satgas Pangan 3,9% Pemda 1,4% dan sinergi BUMN sebesar 0,3%.

Epi mengakui bahwa permintaan beras SPHP mulai terjadi peningkatan memasuki pekan ketiga Juli 2024 setelah sempat melandai dalam tiga bulan terakhir akibat adanya panen raya.

"Terlihat mulai Juli minggu ini terjadi kenaikan permintaan SPHP, sebelumnya sekitar 4.000 - 5.000 ton per hari, minggu kemarin sudah 4.500 - 6.100 ton per hari. Ini artinya jumlah beras yang kita guyur ke pasar sudah mulai meningkat," ucapnya.