Iuran BPJS Kesehatan wajib dibayarkan setiap bulannya oleh peserta. Dengan begitu, peserta akan memperoleh fasilitas dan pelayanan kesehatan, meliputi pemeriksaan, rawat jalan, hingga rawat inap.

Apabila iuran telat atau nunggak dibayarkan, peserta berisiko terkena denda dengan nominal cukup fantastis. Jika denda juga enggan dibayarkan, ini yang akan terjadi selanjutnya pada peserta BPJS Kesehatan.

Bagaimana Jika Peserta Tidak Membayar Denda BPJS Kesehatan?

Denda BPJS Kesehatan yang tidak dibayar berisiko pada status peserta menjadi non aktif dan tak mendapat semua haknya dalam fasilitas kesehatan. Terutama untuk layanan rawat inap di fasilitas kesehatan lanjutan.

Pembayaran denda dilakukan dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, pada setiap layanan rawat inap tingkat lanjut yang diperoleh peserta. Seperti tercantum dalam ayat 5 pasal 42 Perpres 59/2024, denda bisa dilunasi seiring pembayaran tunggakan iuran.

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan tertunggak paling banyak untuk waktu 24 bulan atau ketika status kepesertaan ingin segera kembali aktif. Setelah tunggakan iuran mulai dilunasi, status kepesertaan bisa kembali aktif bersamaan kembalinya semua hak dalam pelayanan kesehatan.

Dikutip dari laman Indonesia Baik yang dikelola Kementerian Kominfo, denda BPJS Kesehatan tidak dikenakan pada semua peserta yang menunggak iuran. Denda diterapkan pada peserta yang akan melakukan rawat inap, bukan rawat jalan. Namun layanan ini tidak dapat digunakan, karena status peserta yang nunggak iuran BPJS Kesehatan adalah non aktif.

Besaran Denda BPJS Kesehatan yang Harus Dibayarkan

Berdasarkan Perpres 59/2024, denda yang diberlakukan pada peserta yang nunggak iuran BPJS Kesehatan mencapai 2,5-5% dengan maksimal Rp 20-30 juta dari biaya diagnosa awal pelayanan kesehatan rawat inap, dikalikan dengan jumlah bulan tertunggak.

"(6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebesar 5% (lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan: a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan b. besar denda paling tinggi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

(6a) Untuk tahun 2020, denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5a) yaitu sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari perkiraan biaya paket Indonesian Case Based Groups berdasarkan diagnosa dan prosedur awal untuk setiap bulan tertunggak dengan ketentuan: a. jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 (dua belas) bulan; dan b. besar denda paling tinggi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)," bunyi pasal 6 dan 6a Pasal 42 Perpres tersebut.

Denda hanya berlaku untuk peserta yang bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP). Sedangkan untuk Pekerja Penerima Upah (PPU), denda BPJS Kesehatan dibayar pemberi kerja.

Cara Cek Denda BPJS Kesehatan

Peserta yang nunggak iuran BPJS Kesehatan bisa cek apakah terkena denda atau tidak dengan cara berikut:

Melalui Aplikasi Mobile JKN

1. Unduh dan instal aplikasi Mobile JKN di ponsel.
2. Buka aplikasi dan daftar akun dengan melengkapi data diri.
3. Login dengan akun yang telah dimiliki.
4. Pilih menu "Info Iuran" pada halaman utama.
5. Klik "Menu Lainnya" jika tidak menemukan menu tersebut di halaman utama.
6. Akan ditampilkan rincian iuran dan denda (jika ada) yang harus dibayarkan peserta.

Melalui Care Center 165

1. Buka menu Telepon di ponsel atau telepon.
2. Hubungi nomor 165.
3. Pilih layanan Layanan Voice Interactive JKN (VIKA).
4. Ikuti instruksi selanjutnya sesuai yang disampaikan.

Nah, itu tadi yang akan terjadi jika peserta tidak membayar denda BPJS Kesehatan. Jadi, pastikan membayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu setiap bulannya agar tidak terkena denda.

Program 'Rehab' BPJS: Mudah dan Fleksibel

Program 'Rehab' BPJS: Mudah dan Fleksibel

IDXChannel- DPR RI menginginkan agar pekerja informal bisa memperoleh subsidi atas iuran BPJS Ketenagakerjaan. Insentif ini dapat diberikan oleh perusahaan mitra.

Anggota DPR RI Kurniasih Mufidayati mengatakan, BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek harus memperluas kepesertaan dengan membidik para pekerja informal.

Menurutnya, BPJamsostek perlu membangun kerja sama dengan perusahaan mitra agar mensubsidi iuran para pekerja informal.

"BPJamsostek seharusnya bisa memperluas kepesertaan pekerja informal tanpa membebani ekonomi lewat iuran yang memberatkan," kata Kurniasih melalui keterangan pers di Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Saat ini pekerja informal bisa menjadi peserta BPJamsostek untuk kategori bukan penerima upah. Hanya saja, jumlah pekerja informal yang menjadi anggota BPJamsostek harus diperluas dengan berbagai insentif.

Dia menjelaskan, kerja sama dengan pihak ketiga selaku mitra dari pekerja informal untuk mensubsidi iuran pekerja informal yang menjadi mitranya.

"Seorang pengemudi ojek online atau kurir paket yang mayoritas berstatus mitra, perusahaan mitra bisa memberikan subsidi iuran bagi mitranya,” tuturnya.

“Mitranya ini mendukung proses bisnis yang menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Pekerja informal juga berhak untuk mendapatkan jaminan sosial apalagi tetap ada risiko kecelakaan kerja," ujar dia.

Dia menambahkan, pekerja informal sudah mendominasi angkatan kerja, tapi rentan dari sisi jaminan sosial, termasuk jaminan keberlangsungan dalam bekerja.

Kurniasih mengaku, saat ini pekerja informal menjadi penyelamat di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal. Tren pekerjaan mendatang pun akan banyak didominasi oleh sektor kerja informal.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk Indonesia yang bekerja pada kegiatan informal masih mendominasi angkatan kerja, dimana jumlahnya mencapai 84,13 juta orang atau setara 59,17 persen pada Februari 2024.

Sementara itu, penduduk yang bekerja pada kegiatan formal menyentuh 58,05 juta orang atau 40,83 persen dari total penduduk bekerja.

(kunthi fahmar sandy)

BPJS Kesehatan merupakan badan yang menyediakan program layanan kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Untuk menggunakan layanan kesehatan, peserta BPJS Kesehatan harus membayar iuran.

Pembayaran iuran BPJS Kesehatan dilakukan setiap bulan. Namun, ada saja orang yang menunggak pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Lalu, apa yang terjadi apabila peserta menunggak iuran BPJS Kesehatan selama setahun?

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, apabila peserta BPJS Kesehatan tidak membayar iuran selama satu bulan maka status kepesertaan akan diberhentikan sementara dan peserta yang telat bayar iuran tidak didenda sama sekali. Jadi, apabila peserta tidak membayar iuran selama bertahun-tahun maka status kepesertaan juga akan diberhentikan.

Apabila peserta ingin mengaktifkan status kepesertaan, peserta harus membayar iuran bulan tertunggak, paling banyak untuk waktu 24 bulan dan membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan.

Namun, dalam pasal 42 ayat (5) tertulis "Dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak status kepesertaan aktif kembali peserta wajib membayar denda kepada BPJS Kesehatan untuk setiap pelayanan kesehatan rawat inap tingkat lanjutan yang diperolehnya."

Pasal tersebut berarti apabila peserta melakukan rawat inap dalam kurun waktu 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali, maka peserta wajib membayar denda 5% dari biaya diagnosa awal pelayanan rawat inap dikali jumlah tertunggak.

Adapun ketentuan pembayaran denda BPJS Kesehatan, yaitu:

1. Jumlah bulan tertunggak paling banyak 12 bulan.

2. Besar denda paling tinggi Rp 30 juta.

Demikian informasi jika peserta tidak membayar iuran BPJS Kesehatan selama bertahun tahun. Semoga bermanfaat!

Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menyatakan bahwa tidak semua pekerja di Indonesia wajib untuk menjadi peserta Tapera. Adapun yang wajib turut serta dalam Tapera ialah pekerja dengan gaji di atas upah minimum (UM).

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan, hal tersebut telah disebutkan dalam Undang-Undang (UU) No. 4 tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

"Terkait dengan konsekuensi iuran 3%, ini memang meskipun undang-undangnya menyatakan wajib, ya bagi masyarakat, bagi siapa, bagi masyarakat yang berpenghasilan di atas upah minum," kata Heru, dalam acara Sosialisasi bersama Bakohumas Kementerian Lembaga, Hotel Le Meridien, Jakarta, ditulis Jumat (4/10/2024).

Dengan demikian, pekerja yang memiliki gaji di bawah UMR tidak diwajibkan ikut Tapera. Meski begitu, mereka tetap diperbolehkan untuk mengikuti program tersebut.

"Berarti yang di bawah upah minum nggak wajib, ya, tapi bisa menjadi peserta," ujarnya.

Heru mengatakan, pemerintah masih perlu berhati-hati dalam melihat kesiapan dari masing-masing segmen peserta untuk bisa memulai menabung Tapera. Karena itulah, untuk awalannya pihaknya menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk implementasi program.

"Dulunya juga punya experience (pengalaman) jadi peserta Bapertarum, namun diberhentikan dan Bapertarum dilikuidasi 2019. Sudah lima tahun belum menabung, nah kita akan mulai dari ASN dengan kesiapan masing-masing segmen," ujar Heru.

Dalam prosesnya, pemerintah juga mempersiapkan secara bertahap implementasi Tapera ke segmen pekerja lainnya. Hal ini lantaran penerapan iuran 3% ini juga perlu diatur oleh kementerian teknis terkait.

"Dan dalam proses itu, pasti dengan swasta akan mengundang APINDO, mengundang serikat pekerja, dan sebagainya untuk mendiskusikan ini. Tapi, saat ini kita fokus dulu ASN, mungkin nanti perluasan pegawai BUMN-BUMD," tutupnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap nilai utang perusahaan dana pensiun kepada peserta pensiun mencapai Rp 304,16 miliar sampai Agustus 2024. Sedangkan pada Juli 2024 mencapai Rp 303,90 miliar.

"Berdasarkan laporan Agustus 2024 nilai utang manfaat jatuh tempo adalah sebesar Rp 304,16 miliar," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangannya, dikutip Jumat (4/10/2024).

Ogi mengungkap, sedangkan sisi iuran, mengalami penurunan sebesar Rp 0,35 triliun (1,47%-yoy) yang dipengaruhi oleh penurunan PPMP (program pensiun iuran pasti) sebesar Rp1,54 triliun (21,04%- yoy).

Dia menerangkan kondisi dana pensiun, khususnya yang memiliki PPMP tengah menekan kepersertaan baru. Hal itu dilakukan agar pembayaran untuk dana pensiun kepada peserta yang ada bisa berjalan lancar.

"Pengelolaan dana pensiun tentunya dikaitkan dengan mekanisme Asset and Liability Management (ALM), selain itu terdapat pula beberapa dana pensiun, khususnya yang memiliki program pensiun manfaat pasti telah melakukan freeze kepesertaan," jelas dia.

Ogi menyebut itu sebabnya angka iuran menurun karena perusahaan dana pensiun tengah fokus melakukan pembayaran kepada peserta.

Data penerimaan iuran untuk program Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) mengalami kenaikan masing-masing sebesar Rp 0,14 triliun (5,25%- yoy) dan Rp 1,05 triliun (7,60%-yoy).

"Berbeda dengan trend di DPLK atau dana pensiun yang peserta aktifnya masih lebih besar dibandingkan peserta pasif (pensiunan)," pungkasnya.

Rencana pemerintah menerapkan kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) membuat heboh di kalangan para pekerja. Pekerja disebut-sebut akan dibebankan Tapera sebesar 3% dari gaji ditambah dengan beban iuran lainnya.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Bima Haria Wibisana mengatakan, pemerintah punya pekerjaan rumah (PR) besar untuk melakukan sosialisasi dan membuat ASN serta masyarakat luas memahami tata kelola dan pemanfaatan Tapera. Kondisi ketidakpahaman inilah yang menurutnya membuat masyarakat kemarin heboh.

"Nah yang ribut ketika Tapera ini juga bukan hanya untuk ASN tetapi untuk masyarakat umum, untuk pekerja umum, pekerja swasta. 3 % itu mungkin dianggap besar dari gaji. Karena potongannya, kita sudah potong macam-macam nih, potong BPJS TK, sekarang potong lagi Tapera," kata Bima, dalam acara sambutannya di acara Sosialisasi bersama Bakohumas Kementerian Lembaga, Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Bima sendiri mengharapkan agar implementasi kebijakan ini nantinya mengedepankan keadilan dan transparansi. Apalagi mengingat ASN telah memiliki pengalaman buruk dengan sejumlah kewajiban iuran bulanan, ditambah lagi iuran tersebut akan diperluas dan dibebankan ke masyarakat umum.

"Teman-teman ASN ini sudah trauma dengan Askes dan Taspen mau diambil oleh BPJS TK itu. Jadi, mereka tidak ingin ini yang ketiga kalinya terjadi seperti itu," ujarnya.

ASN sendiri telah dikenakan sejumlah iuran yang dipotong dari gaji bulanannya, mulai dari BPJS Kesehatan hingga Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen). Adapun BPJS Kesehatan ini merupakan transformasi, dari yang semula iuran Asuransi Kesehatan (Askes).

Untuk Askes sendiri, Bima mengatakan bahwa sejak 1984 hingga 2014 ASN dikenakan iuran 2% gaji. Askes ini mengelola kebutuhan setidaknya untuk 16 juta orang, termasuk ASN dan keluarganya. Namun terjadi penurunan layanan saat transformasi ke BPJS Kesehatan, yang diperluas menjadi pelayanan umum.

"BPJS Kesehatan harus melayani 170 juta orang. Dibandingkan dengan dulu 16 juta orang dengan fasilitas kesehatan yang sama. Jadi bayangkan, jika ada seorang pensiunan yang sakit, parah, harus antri berjam-jam sebelum mendapatkan pelayanan. Itu komplainya dari seluruh Indonesia. Sampai sekarang, dia masih begitu-begitu saja. Ini membuat trauma sebetulnya," katanya.

Berangkat dari kejadian ini, Korpri pun akhirnya mengambil langkah tegas menolak rencana transformasi Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan (TK). Namun di balik itu, ada masalah lain. Pemerintah menanggung beban pembayaran program pensiun dan THT Pegawai Negeri Sipil (PNS). Iuran ini tidak dibayarkan pemerintah sehingga timbul utang.

Pembayaran manfaat setiap tahun juga semakin meningkat sehingga besaran unfunded past service liability (UPSL) yang menjadi tanggungan pemerintah dalam program hari tua PNS juga naik. Bima mengatakan, saat ini utang Taspen tersebut pun belum rampung dibayarkan.

"Kalau dari awal tahun 60-an, menghitung, itu mungkin ratusan triliun. Tapi kemudian, akhirnya negosiasi. Ya, masih ada saja, masih dibayarkan saja pensiunannya. Nah itu, dihitung dengan bunga aktuaria, ada sekitar Rp 25 triliun dalam bentuk UPSL, yang sampai sekarang belum dibayar juga. Nah, jadi trauma lagi untuk ASN," kata dia.

Berikutnya, para ASN juga sempat dikenakan potongan untuk iuran perumahan di bawah kelolaan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). Potongannya diberlakukan per golongan dengan rentang Rp 3.000. s.d Rp 10.000.

"Kita selalu usulkan sebetulnya proses bisnis di dalamnya, transparansinya juga. Karena kemudian ketahuan bahwa uang Bapertarum itu dipakai, didepositokan di Kementerian Keuangan tanpa bunga. Jadi, temuan BPK bertahun-tahun. Nah, sekarang aman. Tapi kan dulu itu temuan, temuan BPK," ujar Bima.

Karena latar belakang pengalaman ini, ketika muncul wacana Bapertarum akan transformasi menjadi BP Tapera, pihaknya bersuara cukup keras. Dikhawatirkan akan terjadi kejadian serupa.

"Bagaimana mungkin Tapera ini bisa akan memuaskan orang banyak, kalau ASN saja tidak puas? Nah, jadi ini pekerjaan luar biasa, pekerjaan luar biasa besar. Yang ASN saja tidak begitu percaya, apalagi publik," kata dia.

Simak juga Video 'Wacana Potong Gaji untuk Hari Tua':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikPagi:

Rencana implementasi kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sempat mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Adapun kebijakan ini mulanya diterapkan khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga kemudian akan diperluas ke masyarakat umum.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Bima Haria Wibisana mengharapkan agar implementasi kebijakan ini nantinya perlu mengedepankan keadilan dan transparansi. Apalagi mengingat ASN telah memiliki pengalaman buruk dengan sejumlah kewajiban iuran bulanan.

"Teman-teman ASN ini sudah trauma dengan Askes dan Taspen mau diambil oleh BPJS TK itu. Jadi, mereka tidak ingin ini yang ketiga kalinya terjadi seperti itu," kata Bima, dalam acara sambutannya di acara Sosialisasi bersama Bakohumas Kementerian Lembaga, Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Bima mengatakan, saat ini ASN telah dikenakan sejumlah iuran yang dipotong dari gaji bulanannya, mulai dari BPJS Kesehatan hingga Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen). Adapun BPJS Kesehatan ini merupakan transformasi, dari yang semula iuran Asuransi Kesehatan (Askes).

Untuk Askes sendiri, Bima mengatakan bahwa sejak 1984 hingga 2014 ASN dikenakan iuran 2% gaji. Askes ini mengelola kebutuhan setidaknya untuk 16 juta orang, termasuk ASN dan keluarganya. Namun terjadi penurunan layanan saat transformasi ke BPJS Kesehatan, yang diperluas menjadi pelayanan umum.

"Pelayanannya menjadi lebih buruk dibandingkan dengan ASKES. Karena BPJS Kesehatan harus melayani 170 juta orang. Dibandingkan dengan dulu 16 juta orang dengan fasilitas kesehatan yang sama. Jadi bayangkan, jika ada seorang pensiunan yang sakit, parah, harus antri berjam-jam sebelum mendapatkan pelayanan. Itu komplainya dari seluruh Indonesia. Sampai sekarang, dia masih begitu-begitu saja. Ini membuat trauma sebetulnya," ujarnya.

Berangkat dari kejadian ini, Korpri pun akhirnya mengambil langkah tegas saat ada rencana transformasi Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan (TK). Korpri mengajukan judicial review atas aturan terkait, dan menang sehingga tabungan dan asuransi pensiun tetap di Taspen.

Di sisi lain, di balik pengelolaan Taspen sendiri juga telah banyak komplain dari ASN. Pemerintah menanggung beban pembayaran program pensiun dan THT Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun Bima mengatakan, iuran ini tidak dibayarkan pemerintah sehingga timbul utang.

Pembayaran manfaat setiap tahun juga semakin meningkat sehingga besaran unfunded past service liability (UPSL) yang menjadi tanggungan pemerintah dalam program hari tua PNS juga naik. Bima mengatakan, saat ini utang Taspen tersebut pun belum rampung dibayarkan.

"Kalau dari awal tahun 60-an, menghitung, itu mungkin ratusan triliun. Tapi kemudian, akhirnya negosiasi. Ya, masih ada saja, masih dibayarkan saja pensiunannya. Nah itu, dihitung dengan bunga aktuaria, ada sekitar Rp 25 triliun dalam bentuk UPSL, yang sampai sekarang belum dibayar juga. Nah, jadi trauma lagi untuk ASN," kata dia.

Berikutnya, para ASN juga sempat dikenakan potongan untuk iuran perumahan di bawah kelolaan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). Potongannya diberlakukan per golongan dengan rentang Rp 3.000. s.d Rp 10.000.

"Kita selalu usulkan sebetulnya proses bisnis di dalamnya, transparansinya juga. Karena kemudian ketahuan bahwa uang Bapertarum itu dipakai, didepositokan di Kementerian Keuangan tanpa bunga. Jadi, temuan BPK bertahun-tahun. Nah, sekarang aman. Tapi kan dulu itu temuan, temuan BPK," ujar Bima.

Karena latar belakang pengalaman ini, ketika muncul wacana Bapertarum akan transformasi menjadi BP Tapera, pihaknya bersuara cukup keras. Dikhawatirkan akan terjadi kejadian serupa.

"Bagaimana mungkin Tapera ini bisa akan memuaskan orang banyak, kalau ASN saja tidak puas? Nah, jadi ini pekerjaan luar biasa, pekerjaan luar biasa besar. Yang ASN saja tidak begitu percaya, apalagi publik," ujar dia.

Menurut Bima, pemerintah punya pekerjaan rumah (PR) besar untuk melakukan sosialisasi dan membuat ASN serta masyarakat luas memahami tata kelola dan pemanfaatan Tapera. Kondisi ketidakpahaman inilah yang menurutnya membuat masyarakat kemarin heboh. Apalagi mengingat potongan gaji yang dibebankan hingga 3%.

"Nah yang ribut ketika Tapera ini juga bukan hanya untuk ASN tetapi untuk masyarakat umum, untuk pekerja umum, pekerja swasta. 3 % itu mungkin dianggap besar dari gaji. Karena potongannya, kita sudah potong macam-macam nih, potong BPJS TK, sekarang potong lagi TAPERA," tuturnya.

Rencana implementasi kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sempat mendapat banyak penolakan dari masyarakat. Adapun kebijakan ini mulanya diterapkan khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga kemudian akan diperluas ke masyarakat umum.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional, Bima Haria Wibisana mengharapkan agar implementasi kebijakan ini nantinya perlu mengedepankan keadilan dan transparansi. Apalagi mengingat ASN telah memiliki pengalaman buruk dengan sejumlah kewajiban iuran bulanan.

"Teman-teman ASN ini sudah trauma dengan Askes dan Taspen mau diambil oleh BPJS TK itu. Jadi, mereka tidak ingin ini yang ketiga kalinya terjadi seperti itu," kata Bima, dalam acara sambutannya di acara Sosialisasi bersama Bakohumas Kementerian Lembaga, Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (3/10/2024).

Bima mengatakan, saat ini ASN telah dikenakan sejumlah iuran yang dipotong dari gaji bulanannya, mulai dari BPJS Kesehatan hingga Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen). Adapun BPJS Kesehatan ini merupakan transformasi, dari yang semula iuran Asuransi Kesehatan (Askes).

Untuk Askes sendiri, Bima mengatakan bahwa sejak 1984 hingga 2014 ASN dikenakan iuran 2% gaji. Askes ini mengelola kebutuhan setidaknya untuk 16 juta orang, termasuk ASN dan keluarganya. Namun terjadi penurunan layanan saat transformasi ke BPJS Kesehatan, yang diperluas menjadi pelayanan umum.

"Pelayanannya menjadi lebih buruk dibandingkan dengan ASKES. Karena BPJS Kesehatan harus melayani 170 juta orang. Dibandingkan dengan dulu 16 juta orang dengan fasilitas kesehatan yang sama. Jadi bayangkan, jika ada seorang pensiunan yang sakit, parah, harus antri berjam-jam sebelum mendapatkan pelayanan. Itu komplainya dari seluruh Indonesia. Sampai sekarang, dia masih begitu-begitu saja. Ini membuat trauma sebetulnya," ujarnya.

Berangkat dari kejadian ini, Korpri pun akhirnya mengambil langkah tegas saat ada rencana transformasi Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan (TK). Korpri mengajukan judicial review atas aturan terkait, dan menang sehingga tabungan dan asuransi pensiun tetap di Taspen.

Di sisi lain, di balik pengelolaan Taspen sendiri juga telah banyak komplain dari ASN. Pemerintah menanggung beban pembayaran program pensiun dan THT Pegawai Negeri Sipil (PNS). Namun Bima mengatakan, iuran ini tidak dibayarkan pemerintah sehingga timbul utang.

Pembayaran manfaat setiap tahun juga semakin meningkat sehingga besaran unfunded past service liability (UPSL) yang menjadi tanggungan pemerintah dalam program hari tua PNS juga naik. Bima mengatakan, saat ini utang Taspen tersebut pun belum rampung dibayarkan.

"Kalau dari awal tahun 60-an, menghitung, itu mungkin ratusan triliun. Tapi kemudian, akhirnya negosiasi. Ya, masih ada saja, masih dibayarkan saja pensiunannya. Nah itu, dihitung dengan bunga aktuaria, ada sekitar Rp 25 triliun dalam bentuk UPSL, yang sampai sekarang belum dibayar juga. Nah, jadi trauma lagi untuk ASN," kata dia.

Berikutnya, para ASN juga sempat dikenakan potongan untuk iuran perumahan di bawah kelolaan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum). Potongannya diberlakukan per golongan dengan rentang Rp 3.000. s.d Rp 10.000.

"Kita selalu usulkan sebetulnya proses bisnis di dalamnya, transparansinya juga. Karena kemudian ketahuan bahwa uang Bapertarum itu dipakai, didepositokan di Kementerian Keuangan tanpa bunga. Jadi, temuan BPK bertahun-tahun. Nah, sekarang aman. Tapi kan dulu itu temuan, temuan BPK," ujar Bima.

Karena latar belakang pengalaman ini, ketika muncul wacana Bapertarum akan transformasi menjadi BP Tapera, pihaknya bersuara cukup keras. Dikhawatirkan akan terjadi kejadian serupa.

"Bagaimana mungkin Tapera ini bisa akan memuaskan orang banyak, kalau ASN saja tidak puas? Nah, jadi ini pekerjaan luar biasa, pekerjaan luar biasa besar. Yang ASN saja tidak begitu percaya, apalagi publik," ujar dia.

Menurut Bima, pemerintah punya pekerjaan rumah (PR) besar untuk melakukan sosialisasi dan membuat ASN serta masyarakat luas memahami tata kelola dan pemanfaatan Tapera. Kondisi ketidakpahaman inilah yang menurutnya membuat masyarakat kemarin heboh. Apalagi mengingat potongan gaji yang dibebankan hingga 3%.

"Nah yang ribut ketika Tapera ini juga bukan hanya untuk ASN tetapi untuk masyarakat umum, untuk pekerja umum, pekerja swasta. 3 % itu mungkin dianggap besar dari gaji. Karena potongannya, kita sudah potong macam-macam nih, potong BPJS TK, sekarang potong lagi TAPERA," tuturnya.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk buka suara usai ditunjuk sebagai pengelola dana kompensasi batu bara (DKB) lewat skema pungut salur mitra instansi pengelola (MIP). Adapun MIP bertugas untuk memungut iuran batu bara dari perusahaan tambang.

Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Darmawan Junaidi mengatakan skema terkait pungutan tersebut sedang berjalan. Darmawan menyebut iuran untuk batu bara memang tidak bisa dijalankan secara manual.

"Itu sudah jalan ya, lagi dalam proses maksudnya. Ya akan diinikan (dibuat) di Mandiri. Jadi, dengan sistem, nggak bisa manual untuk pungutannya," kata Darmawan saat ditemui di Plaza Mandiri, Jakarta Selatan, Senin (30/9/2024).

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menunjuk tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai MIP. Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Nantinya, seluruh MIP menggunakan sistem yang dikembangkan oleh Bank Mandiri melalui sistem e-DKB dan tidak mencantumkan leading bank. Darmawan menyebut sebagian besar perusahaan batu bara merupakan nasabah Bank Mandiri. Alhasil, pihaknya paling besar untuk penerimaan pungutan batu baranya.

"(Bank) Mandiri yang paling besar nasabah yang akan bayar paling banyak nasabah Bank Mandiri. Jadi, porsinya akan paling banyak," tambahnya.

Sebagai informasi, petunjuk teknis (juknis) alur kerja dan tanggung jawab antara Instansi Pengelola (IP) dan MIP secara detail akan diatur dalam (RPermen/RKepmen ESDM).

Pada saat pemungutan DKB tetap dikenakan kewajiban royalti. Sementara, pada saat Penyaluran DKB pada pemasok batubara dalam negeri dikenakan kewajiban PPN. Sistem e-DKB akan diintegrasikan dengan sistem e-PNBP dalam skema pelaksanaan pemungutan dan penyaluran DKB.

Menteri ESDM sebelumnya, Arifin Tasrif membeberkan pembentukan mitra instansi pengelola masih menunggu proses finalisasi draft rancangan peraturan presiden (perpres). Namun dalam pengelolaan dana kompensasi batu bara (DKB), pemerintah telah menyiapkan 3 Bank BUMN.

"Calon BUMN yang akan ditunjuk sebagai mitra instansi pengelola untuk kegiatan pemungutan dan penyaluran DKB yaitu 3 bank, Bank Mandiri Bank BNI kemudian Bank BRI," ujar Arifin dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (21/11/2023) lalu, dikutip dari CNBC Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Selasa malam, 24 September 2024 dimulai dari pesawat kepresidenan yang dinaiki Presiden Jokowi mendarat di Bandara IKN untuk pertama kalinya, Selasa siang, 24 Maret 2024.

Disusul, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, banyak importir mengakali dokumen importasi untuk memasukkan barang dalam jumlah besar. Praktik ini, menurut Zulhas, biasa dilakukan untuk mengakali jenis maupun volume barang yang mereka impor.

Selanjutnya, pemerintahan Presiden Jokowi telah memulai proyek pembangunan swasembada tebu di Merauke, Papua Selatan seluas 2,29 juta hektare.

Berikutnya, pemerintah berencana mengubah sistem kelas 1, 2, dan 3 pada pelayanan rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) secara menyeluruh pada 2025.

Terakhir, Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA) Indonesia menyoroti pembatalan kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang dilakukan oleh pemerintah. Tubagus Haryo Karbyanto, Sekretaris Jenderal FAKTA, menyatakan bahwa keputusan ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Pesawat Presiden Mendarat di Bandara IKN, Jokowi....

<!--more-->

1. Pesawat Presiden Mendarat di Bandara IKN, Jokowi: Mulus Banget sih Turunnya

Pesawat kepresidenan yang dinaiki Presiden Jokowi mendarat di Bandara IKN untuk pertama kalinya, Selasa siang, 24 Maret 2024.

"Ya alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara. Ya mulus banget sih turunnya," kata Jokowi kepada media di Bandara Nusantara, IKN.

Jokowi menumpang Pesawat Kepresidenan RJ-85 saat mendarat di Bandara Nusantara, IKN. Ini adalah pesawat kepresidenan yang sudah dipakai sejak Presiden Soeharto.

Menurut laman Indonesia.go.id, pesawat buatan Inggris itu dibeli pada 1993. Dengan empat engine jet pada kedua sayapnya, pesawat itu mampu take-off di landasan pacu berukuran pendek sekitar 1.500 meter.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Zulhas Sebut Banyak Importir Mengakali Dokumen Importasi: Tulis Seribu, Masuk 100 Ribu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, banyak importir mengakali dokumen importasi untuk memasukkan barang dalam jumlah besar. Praktik ini, menurut Zulhas, biasa dilakukan untuk mengakali jenis maupun volume barang yang mereka impor.

“Misalnya (dokumen) impornya A, isinya B. (Dokumen) impornya jumlahnya A, isinya A plus. Jadi sebetulnya enggak mungkin ilegal, karena dia melalui jalur,” ujar politikus PAN ini saat ditemui Tempo di kantornya di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.

Zulhas mengatakan, pemalsuan data dokumen impor tak sesuai dengan barang sebenarnya menjadi modus yang paling sering dia temukan. Satgas pengawasan barang impor ilegal berkali-kali menemukan barang-barang impor yang masuk dengan modus ini. Karena tetap melalui prosedur, Zulhas menyebutnya “impor legal tapi ilegal”. “Memang banyak yang perlu dibenahi,” ucapnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Proyek Tebu Merauke di Pemerintahan Jokowi, Hutan Papua Dirusak....

<!--more-->

3. Proyek Tebu Merauke di Pemerintahan Jokowi, Hutan Papua Dirusak

Pemerintahan Presiden Jokowi telah memulai proyek pembangunan swasembada tebu di Merauke, Papua Selatan seluas 2,29 juta hektare. Bahkan, Jokowi telah mencanangkan program tersebut sejak lama, yang direalisasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023

Regulasi itu mengatur pencanangan tambahan lahan tebu seluas 700 ribu hektare di Merauke. Kemudian, Jokowi menunjuk Menteri Investasi, yang saat itu dijabat Bahlil Lahadalia, sebagai ketua satuan tugas untuk mengawal pembangunan kebun tebu dan pabrik bioetanol seluas 1,11 juta hektare di Merauke. Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke.

Adapun kabar mengenai megaproyek food estate sawah dan tebu di Merauke ini mulai berhembus sejak Juni 2024 lalu. Ketika itu, produsen alat berat asal Cina bernama Sany Heavy Industry Co Ltd menerbitkan siaran pers tentang pembelian 2.000 unit excavator oleh PT Jhonlin Group—korporasi tambang milik Andi Syamsuddin Arsyad atau dikenal Haji Isam. Alat berat itu dikabarkan bakal dipakai untuk membuka lahan pertanian seluas 1,18 juta hektare.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Segini Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 Terbaru September 2024

Pemerintah berencana mengubah sistem kelas 1, 2, dan 3 pada pelayanan rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) secara menyeluruh pada 2025.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan penerapan KRIS tersebut kemungkinan tidak menimbulkan kenaikan tarif iuran terhadap peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kelas 3. Sementara kenaikan iuran pada peserta kelas 1 dan kelas 2 berpotensi terjadi.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Pembatalan Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Mengancam Kesehatan Publik....

<!--more-->

5. Pembatalan Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Mengancam Kesehatan Publik

Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA) Indonesia menyoroti pembatalan kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang dilakukan oleh pemerintah. Tubagus Haryo Karbyanto, Sekretaris Jenderal FAKTA, menyatakan bahwa keputusan ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat.

“Pembatalan ini justru mempermudah akses rokok murah, khususnya bagi anak-anak dan remaja, sehingga berisiko memperburuk angka perokok muda,” ujarnya dalam Press Release yang diterbitkan pada Selasa, 24 September 2024.

Menurutnya, terjangkaunya harga rokok dapat meningkatkan jumlah perokok di Indonesia, utamanya anak-anak. Ia juga menyebut bahwa beberapa negara lain berhasil menekan konsumsi rokok dengan konsisten menaikkan cukai. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang justru memilih jalan yang dapat membahayakan masa depan generasi muda dengan tidak menaikkan cukai rokok.

Berita selengkapnya baca di sini.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah merencanakan adanya aturan baru terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI) untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa pemerintah tengah menggodok mengenai usulan tersebut agar bisa diadopsi di pemerintahan selanjutnya.

"Ini masih kami usulkan, mudah-mudahan sudah bisa adopsi di pemerintahan baru," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (17/9/2024).

Muhadjir pun mengakui bahwa sejauh ini program tersebut masih dalam tahap piloting dan fokus pada sektor pekerja informal. Mengingat, program Jamsostek telah memberikan perlindungan kepada 39,2 juta pekerja. Adapun sebanyak 2,8 juta diantaranya adalah pekerja rentan yang rawan jatuh kembali pada kemiskinan ekstrem.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa alasan usulan ini lantaran alokasi bantuan masih terbatas pada PBI di sektor Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) apabila berkutat hanya dari dorongan dari pemerintah daerah (pemda).

Adapun, dia melanjutkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menargetkan perlindungan untuk 20 juta pekerja rentan, tetapi prioritas saat ini adalah pekerja formal yang rentan, terutama dalam konteks Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Oleh sebab itu, dia menyebut aturan untuk PBI Jamsostek yang kini dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan masih dalam tahap usulan dan diharapkan dapat diadopsi pemerintah dalam waktu dekat.

"Pekerja rentan itu kan tidak semua pekerja informal. Yang informal yang tidak rentan juga banyak, tapi pekerja formal yang rentan juga tinggi, kita fokus sekarang ke pekerja formal dulu, termasuk PHK ini kita efektifkan memfungsikan asuransi jaminan ketenagakerjaan," pungkas Muhadjir.

Gaji karyawan akan dipotong untuk program dana pensiun tambahan. Hal ini sebagai amanah Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Namun, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy belum mempelajari rencana tersebut. Dia juga mengatakan, pemerintah belum melakukan pembahasan.

"Iya-iya, wajib itu karena Undang-Undang, perintah Undang-Undang. Cuma memang soal penambahan iuran untuk jaminan pensiun saya belum mempelajari, saya mohon maaf," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Meski demikian, dia mengatakan, yang perlu diperhatikan adalah menurunnya daya beli kelas menengah. Dia mengatakan, jika diterapkan sekarang akan memberatkan.

"Kalau menurunnya daya beli kelas menengah ini kemudian ditambah lagi ada penambahan iuran untuk pensiun itu, saya kira terlalu berat untuk sekarang," katanya.

Dia mengatakan, saat ini pihaknya tengah berusaha agar daya beli kelas menengah itu tidak turun.

"Sekarang ini saya sebagai Menko PMK yang berusaha untuk menahan, jangan sampai turunnya itu sampai menyodok ke kelas paling bawah, itu kelas miskin dan sangat miskin. Tapi ini sekarang ini kan untuk saat ini kan alhamdulillah masih bisa kita tahan kan, di level namanya aspiring middle income itu atau middle class itu, kan," katanya.