Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membebaskan pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sejumlah barang impor tertentu. Barang tersebut terdiri dari suku cadang pesawat, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, hingga peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah.

Kebijakan itu tercantum dalam Pasal 219 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan Dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Aturan berlaku mulai 1 Januari 2025.

"Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22: impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan; impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai berupa: (1-19)," tulis Pasal 219 aturan tersebut, dikutip Jumat (8/11/2024).

Barang-barang yang dibebaskan bea masuk dan/atau PPN ini sebenarnya bukan hal baru, namun dikarenakan ada implementasi core tax mulai 1 Januari 2025, maka dimasukkan hal-hal tersebut.

Berikut daftar barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan/atau PPN:

1. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;

2. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

3. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;

4. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;

5. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

6. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;

7. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;

8. Barang pindahan;

9. Barang yang diimpor oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;

10. Persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

11. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;

12. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan program pekan imunisasi nasional;

13. Buku ilmu pengetahuan dan teknologi, buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama, dan buku ilmu pengetahuan lainnya;

14. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadangnya, serta alat keselamatan pelayaran dan alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional, sesuai dengan kegiatan usahanya;

15. Pesawat udara dan suku cadangnya serta alat keselamatan penerbangan dan alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional, dan suku cadangnya, serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan pesawat udara yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional yang digunakan dalam rangka pemberian jasa perawatan dan reparasi pesawat udara kepada Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;

16. Kereta api dan suku cadangnya serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana perkeretaapian yang diimpor dan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum, dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan, serta prasarana perkeretaapian yang akan digunakan oleh badan usaha penyelenggara sarana perkeretaapian umum dan/atau badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian umum;

17. Peralatan berikut suku cadangnya yang digunakan oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan Nasional, yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia atau pihak yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia;

18. Barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama;

19. Barang untuk kegiatan usaha panas bumi; impor sementara, jika pada waktu Impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali; impor kembali, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(acd/acd)

Jakarta -

Ramai di media sosial iPhone 16 dilarang dijual di Indonesia. Belakangan, terungkap bahwa Apple, perusahaan pembuat iPhone, meminta syarat adanya tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia

Dilansir dari detikNews, Selasa (5/11/2024), anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, geram oleh kebijakan Apple itu. Menurut dia, permintaan itu keterlaluan dan Apple sudah layak diblokir dari Indonesia.

"Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi, setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini, Pak, iPhone ini Pak, memang sudah layak diblokir dari negara kita, Pak," kata Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (4/11).

Mufti berharap Kementerian BUMN dapat turun tangan mengatasi hal itu. Ia menyinggung Erick Thohir memiliki pengalaman berbasis internasional.

"Maka harapan kami, kami minta kepada Menteri BUMN, bapak ini kan jaringan luar biasa pernah menangani sepakbola kelas internasional. Maka kami harap Bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak," kata dia.

Ia menyayangkan ketentuan itu, padahal lanjut Mufti, iPhone telah meraup begitu banyak keuntungan dari masyarakat RI. Ia menekankan Indonesia jangan tanggung-tanggung untuk memblokir iPhone.

"Kami ini kemarin mikir masyaallah mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja minta syarat namanya tax holiday 50 tahun," ujar Mufti.

"Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan kepada negara kita, Pak," imbuhnya.

(dpw/dpw)

Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP, Mufti Anam, geram dengan kebijakan Apple, perusahaan pembuat iPhone, yang mensyaratkan adanya tax holiday atau pembebasan pajak korporasi selama 50 tahun jika ingin berinvestasi di Indonesia. Mufti menilai ketentuan ini keterlaluan.

Hal tersebut disampaikan Mufti dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Senin (4/11/2024). Mufti menyebut sudah layak iPhone diblokir dari Indonesia.

"Hari ini sedang ramai di media sosial soal bagaimana ternyata iPhone 16 dilarang masuk Indonesia Pak. Tapi, setelah kemudian kita buka alasan dari pemerintah, yaitu karena iPhone minta tax holiday 50 tahun. Emang gila ini Pak, iPhone ini Pak, memang sudah layak diblokir dari negara kita Pak," ujar Mufti dalam rapat.

Mufti berharap Kementerian BUMN dapat turun tangan mengatasi hal itu. Ia menyinggung Erick Thohir memiliki pengalaman berbasis internasional.

"Maka harapan kami, kami minta kepada Menteri BUMN, bapak ini kan jaringan luar biasa pernah menangani sepak bola kelas internasional. Maka kami harap bapak bisa turun tangan dalam hal ini agar kita tidak tergantung dengan namanya iPhone Pak," kata dia.

Ia menyayangkan ketentuan itu, padahal lanjut Mufti, iPhone telah meraup begitu banyak keuntungan dari masyarakat RI. Ia menekankan Indonesia jangan tanggung-tanggung untuk memblokir iPhone.

"Kita ini kemarin mikir Masyaallah mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja minta syarat namanya tax holiday 50 tahun" ujar Mufti.

"Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita Pak. Ini pelecehan kepada negara kita Pak," imbuhnya.

(dwr/maa)

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan pemerintah akan memperpanjang pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah ( PPN DTP ) untuk pembelian rumah pada 2025 mendatang.

Pemerintah juga akan kembali memperpanjang insentif PPN DTP dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik.

Airlangga menjelaskan, perpanjangan itu lantaran pemerintah memperhatikan daya beli masyarakat yang dinilai masih relatif redah. Dia menambahkan, selain rumah, masyarakat kelas menengah juga tentunya membutuhkan kendaraan sebagai alat mobilitas untuk bekerja.

"Sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan. Nah untuk memacu pertumbuhan itu karena insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah," jelasnya dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi (Rakor) di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Namun demikian, Airlangga mengatakan usulan perpanjangan semua insentif tersebut masih akan dibahas bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. Karena itu, dirinya belum dapat memastikan berapa lama insentif tersebut akan diperpanjang. "Jadi diperpanjangnya berapa lama itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan," tegasnya.

Per September 2024 lalu atau di akhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Airlangga menyampaikan bahwa pemerintah sepakat menambah insentif PPN DPT dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II/2024, menjadi 100 persen sampai Desember 2024. Insentif ini mayoritas diarahkan untuk kelas menengah karena menyasar rumah komersial.

Dia mendefinisikan masyarakat kelas menengah sebagai masyarakat dengan pola konsumsi, di mana pengeluaran terbesar dari segi sektor makanan minuman, diikuti dengan perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan atau sektor jasa.

Saat ini, sektor perumahan menjadi salah satu pengeluaran kedua terbesar bagi masyarakat kelas menengah, sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini menjadi penting.

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan lahan sekitar 3.100 hektare (ha) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Lahan tersebut akan digunakan untuk infrastruktur pendukung IKN.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pembebasan lahan di kawasan IKN menjadi kewenangan Otorita IKN. Di luar wilayah itu, menjadi kewenangan Kementerian ATR.

Pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Kementerian ATR disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, misalnya kebutuhan pembangunan infrastruktur bandara dan lain sebagainya.

"Tapi di PPU, di Paser Penajam Utara, kami sudah siapkan outstanding sekitar 3.100 hektar. Itu untuk kepentingan, saya serahkan kepada bank tanah untuk menopang kepentingan logistik IKN mendatang," terng Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Apakah bandara, apakah gudang, apakah pelabuhan, apakah nanti perumahan pekerja atau apa kalau dibutuhkan di situ. Yang di luar sekitar area IKN," terangnya.

Kembali, Nusron menegaskan, yang menjadi kewenangan Kementerian ATR adalah area di luar IKN.

"Bukan di kawasan IKN tapi di luar area IKN. Karena kalau IKN sendiri itu murni kewenangannya Otorita IKN," ujarnya.

(acd/hns)

Jakarta -

Pemerintah membebaskan pajak kendaraan bermotor (PKB) atau pajak tahunan bagi sebagian kendaraan. Kendaraan tersebut juga dibebaskan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Salah satu kendaraan bermotor yang tidak dikenai pajak adalah kendaraan listrik yang mencakup motor listrik dan mobil listrik. Selain itu, ada beberapa jenis kendaraan lain yang juga tak dikenai pajak. Apa saja?

6 Jenis Kendaraan Bebas Pajak Tahunan

Ada beberapa regulasi yang mengatur hal ini. Yang pertama diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Dalam ayat 7 disebutkan bahwa pajak dikecualikan untuk lima jenis kendaraan, yaitu kereta, kendaraan untuk keamanan, kendaraan perwakilan negara asing, kendaraan berbasis energi terbarukan, dan kendaraan lain yang diatur peraturan daerah (perda).

Regulasi lainnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat Tahun 2023.

Dalam ayat 10, dijelaskan bahwa PKB dan BBNKB dibebaskan untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Berikut penjelasannya:

1. Kereta Api

Jenis kendaraan bermotor pertama yang tidak dikenai PKB dan BBNKB adalah kereta api.

2. Kendaraan untuk Keamanan

Jenis kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara. Kendaraan ini biasanya digunakan oleh TNI dan Polri.

3. Kendaraan Perwakilan Negara Asing

Jenis selanjutnya adalah kendaraan bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

4. Kendaraan Bermotor EBT

Yang dimaksud kendaraan bermotor berbasis energi baru terbarukan (EBT) adalah yang energinya berasal dari sumber energi dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola, dengan baik, di antaranya adalah panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

5. Kendaraan Listrik

Dilansir dari laman Bapenda DKI Jakarta, PKB 0% atau pembebasan pajak ini diberlakukan untuk kendaraan listrik, baik yang dimiliki perorangan maupun perusahaan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum, baik angkutan orang maupun barang.

Alan tetapi kebijakan ini tidak berlaku untuk kendaraan hasil konversi dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai. Kendaraan jenis konversi ini tetap dikenakan PKB seperti kendaraan bermotor biasa.

6. Kendaraan Lainnya

Yang dimaksud kendaraan lainnya adalah kendaraan bermotor lain yang ditetapkan dengan Perda. Misalnya seperti yang diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Pasal 4, diatur bahwa pajak tahunan dibebaskan untuk kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang tujuannya semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

Nah, itulah 6 kendaraan yang dibebaskan dari pajak tahunan atau PKB, serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB.

(bai/row)

Jakarta -

Tol Cimanggis-Cibitung telah beroperasi penuh dari Cimanggis Junction hingga Cibitung Junction. Tol tersebut diresmikan pada 9 Juli 2024 oleh Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Ma'ruf Amin.

Dengan beroperasinya tol tersebut maka Depok-Bekasi kini sudah terhubung dengan tol. Dikutip dari Instagram Kementerian Keuangan @kemenkeuri, berikut 5 fakta tentang Tol Cimanggis-Cibitung.

1. Masuk PSN

Tol tersebut masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Tol tersebut membentang sepanjang 26,18 kilometer

"Jalan Tol Cimanggis-Cibitung salah satu proyek strategis nasional yang membentang sepanjang 26,18 km," jelas Kemenkeu lewat unggahan video.

2. Melintasi Depok, Bekasi, Bogor

Tol tersebut juga diketahui melintasi beberapa kota dan kabupaten di Jawa Barat. Rinciannya adalah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi.

"Melintasi Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi," tulis Kemenkeu.

3. Nilai Investasi

Dibangun dengan skema Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), tol ini menelan biaya hingga Rp 10.6 triliun. Dari jumlah tersebut ada kucuran dana APBN sebesar Rp 6,13 triliun untuk pembebasan lahan.

"Dibangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan total investasi sebesar Rp 10,6 triliun. #UangKita senilai Rp 6,13 triliun telah direalisasikan untuk pembebasan lahan melalui LMAN," tuturnya.

4. Pangkas Waktu Tempuh

Tol ini diproyeksi memangkas waktu tempuh dari semula 1-2 jam menjadi sekitar 30 menit. Proyek PSN tersebut juga berhasil megurangi kepadatan lalu lintas dalam kota.

"Memangkas waktu tempuh semula 1-2 jam menjadi 30-45 menit. Mengurangi kepadatan lalu lintas dalam kota," terang Kemenkeu.

5. JORR 2 Tersambung 111 Km

Resmi beroperasi sejak 2024, jalan tol sepanjang 26 km ini menjadi bagian jaringan jalan tol JORR 2 yang mendukung konektivitas dan mobilitas Jabodetabek. Tol tersebut menjadikan JORR 2 tersambung sepanjang 111 km.

"Tol Cimanggis-Cibitung menjadikan JORR 2 tersambung utuh sepanjang 111 km. Perjalanan yang efektif dan efisien, dukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," tutupnya.

[Gambas:Instagram]

(ily/ara)

Jakarta -

Pesinetron Nasrullah alias Mat Solar belum menerima uang pembayaran ganti rugi atas pembebasan lahan miliknya di Kawasan Pamulang untuk proyek Jalan Tol Serpong-Cinere. Kabar ini sudah dikonfirmasi oleh PT Cinere Serpong Jaya (CSJ), selaku operator jalan tol tersebut.

Direktur Utama PT CSJ Mirza Nurul Handayani mengatakan luas lahan milik Mat Solar yang dibebaskan untuk proyek jalan tol ini mencapai 1.313 m2. Lahan tersebut tepatnya berlokasi di Kelurahan Bambu Apus, Pamulang.

"Kami sampaikan bahwa pembebasan tanah yang dimaksud merupakan bidang tanah atas nama H. Nasrullah (Bajuri/Mat Solar) seluas 1.313 m2 terletak di Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang," kata Mirza dalam keterangan resminya, Selasa (8/10/2024).

Meski begitu, lahan milik bintang sinetron Bajaj Bajuri ini terjebak masalah sengketa tanah. Sehingga uang ganti rugi atas lahan tersebut dititipkan kepada Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

"Terhadap bidang tanah tersebut, telah dilakukan penitipan uang ganti kerugian di Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor KU.01.03/440357-020/2019-145 tanggal 10 September 2019 dan Penetapan Pengadilan nomor 201/Pdt.P.Cons/2019/PN.Tng pada tanggal 16 Desember 2019 dengan alasan tanah dalam sengketa pemilikan antara pihak (1) H. Nasrullah (Bajuri) dan (2) H. Idris," terang Mirza.

Lebih lanjut, Mirza menjelaskan proses pembebasan tanah berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Dalam hal ini pengadaan tanah untuk Kepentingan umum wajib diselenggarakan dan selanjutnya dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

"Merujuk pada peraturan tersebut, PT CSJ sebagai Badan Usaha Jalan Tol Serpong-Cinere terus berkomunikasi aktif dengan Pemerintah dalam hal ini Pelaksana Pengadaan Tanah untuk menyelesaikan Bidang Tanah dimaksud," kata Mirza.

"Kami tetap akan lakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait untuk membantu menyelesaikan proses pembebasan tanah tersebut, seraya memantau keputusan dari Instansi terkait," pungkasnya.

Saksikan Live DetikSore:

(fdl/fdl)

Jadi, diprioritaskan dulu, mana tanah yang kira-kira perlu dibebaskan lebih dulu agar proyek bisa berjalan,

Jakarta (ANTARA) - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mencatatkan realisasi penyaluran dana untuk pembebasan lahan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebesar Rp2,85 triliun hingga 4 Oktober 2024.

“Kami baru melakukan pendanaan untuk IKN sejak pertengahan tahun lalu. Kalau ditotal dari pertengahan tahun lalu sampai saat ini, kita sudah merealisasikan Rp2,85 triliun untuk IKN saja,” kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi saat taklimat media di Jakarta, Senin.

Dana itu disalurkan untuk 15 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berada di wilayah IKN, di antaranya termasuk proyek IKN Dirjen Bina Marga dengan realisasi Rp2,12 triliun, Dirjen Cipta Karya Rp692,12 miliar, dan Dirjen SDA Rp36,19 miliar.

Sementara untuk realisasi tahun ini, LMAN melaporkan nilai dana pengadaan lahan IKN sebesar Rp1,43 triliun.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto mengatakan, total kebutuhan dana untuk pengadaan lahan IKN diperkirakan mencapai Rp5,9 triliun.

Dengan realisasi hingga saat ini, maka masih ada anggaran sekitar Rp3 triliun yang belum tersalurkan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan penyediaan lahan untuk kepentingan umum adalah tanggung jawab pemerintah, LMAN menjamin tidak ada masalah terkait kesiapan dana untuk pembebasan lahan IKN.

Namun, untuk realisasinya, Rustanto menyebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi LMAN.

Salah satu kendala utama adalah masalah lahan eks-kawasan hutan, di mana terdapat sekitar 100 hektare lahan yang belum selesai pembebasannya.

Proses identifikasi dan inventarisasi lahan juga memakan waktu karena permasalahan kompleks dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lapangan.

Di sisi lain, juga ada kendala di mana beberapa pihak belum menerima ganti rugi, namun sebagian dari mereka memberikan izin agar proyek tetap berjalan sambil menunggu ganti rugi tersebut diselesaikan selama ada jaminan dari pemerintah.

“Jadi, diprioritaskan dulu, mana tanah yang kira-kira perlu dibebaskan lebih dulu agar proyek bisa berjalan,” ujarnya.

Secara keseluruhan, LMAN telah menggelontorkan dana senilai Rp134,45 triliun untuk 126 PSN di 8 sektor sepanjang 2017 hingga 4 Oktober 2024.

Selain IKN, realisasi pendanaan untuk jalan tol mencapai Rp112,18 triliun untuk 53 PSN sepanjang 2017 hingga 2024.

Kemudian, realisasi dana pengadaan lahan untuk bendungan mencapai Rp14,44 triliun untuk 40 PSN, irigasi senilai Rp640 miliar untuk 5 PSN, air baku Rp130 miliar untuk 1 PSN, jalur kereta api Rp3,32 triliun untuk 10 PSN, pelabuhan Rp800 miliar untuk 1 PSN, dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Rp90 miliar untuk 1 PSN.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

Mat Solar atau yang dikenal sebagai Bajuri dalam serial Bajaj Bajuri dikabarkan belum menerima pembayaran lahan proyek Tol Serpong-Cinere. Informasi tersebut disampaikan oleh Anggota DPR RI, Rieke Diah Pitaloka alias Oneng yang menjadi lawan main Mat Solar dalam serial tersebut.

Mengutip CNN Indonesia, momen itu terjadi usai Rieke Diah menjenguk Mat Solar, lawan mainnya dalam sitkom Bajaj Bajuri. Ia lantas kaget melihat tanah rekan kerjanya itu dipakai untuk jalan tol, tetapi belum dibayar.

Terkait hal tersebut, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Rustanto mengatakan, realisasi anggaran untuk pengadaan lahan tol tersebut telah mencapai 99,92%.

"Saya juga sempet baca beritanya, kebetulan dari Mbak Oneng, memang di data kami untuk Serpong-Cinere kalau alokasi, realisasi dananya sudah 99,92% sudah hampir selesai," katanya di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Terkait kasus Mat Solar, dia mengatakan, dalam tahap konsinyasi. Dia bilang, untuk pembayaran lahan tersebut menunggu keputusan pengadilan.

"Terkait dengan kasus ini kami cek tadi, itu memang dia konsinyasi sejak tahun 2019, jadi kalau konsinyasi tentu menunggu keputusan pengadilan, once keputusan pengadilan keluar tentu pembayarannya akan bisa dilakukan," ungkapnya.

Melalui Instagramnya, Oneng mengatakan, tanah Mat Solar belum dilunasi sejak tahun 2019. Padahal, Tol Serpong-Cinere sudah beroperasi.

"Kirain udah beres urusan tanah#BangJuriyang dipake negara buat jalan tol Cinere-Serpong. Masalahnya ntu jalan tol udah operasi, kenape tanah Bang Juri belom lunas dari 2019," tulis Oneng di Instagram.

[Gambas:Instagram]

(acd/ara)

Jakarta -

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mengucurkan Rp 2,85 triliun untuk pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pendanaan untuk pembebasan lahan ini sudah dikucurkan sejak pertengahan tahun lalu.

"Kalau kita tahu sejak pertengahan tahun lalu sampai ke saat ini, kita sudah merealisasikan untuk IKN saja Rp 2,85 triliun," kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam Media Briefing LMAN di kantornya, Senin (7/10/2024).

Khusus tahun ini saja atau dari Januari hingga 4 Oktober 2024, dana yang dikucurkan untuk pengadaan lahan IKN Rp 1,43 triliun.

"Dari sektor IKN kita tahun ini saja, sudah menyalurkan atau merealisasikan Rp 1,43 triliun," katanya.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto menjelaskan, di IKN terdapat 15 PSN yang pengadaan lahannya dilakukan LMAN. PSN tersebut mencakup jalan hingga kompleks kawasan inti pusat pemerintahan.

Dia mengatakan, total kebutuhan dana untuk pengadaan lahan pada proyek di IKN Rp 5,9 triliun. Dengan demikian, masih ada Rp 3 triliun yang belum terealisasi.

"Dari total kebutuhan dananya itu adalah Rp 5,9 triliun, totalnya ya, kebutuhan dananya. Sudah direalisasikan Rp 2,8 jadi masih ada sekitar Rp 3 triliunan. Rp 2,85 itu realisasinya," ungkapnya.

(acd/ara)

Jakarta -

Sebanyak 2.086 hektare (ha) lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih belum bisa dibebaskan. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan proses pembebasan lahan tersebut masih berjalan.

Sekretaris Jenderal Kementeria ATR/BPN, Suyus Windayana mengatakan, pihaknya memastikan tak ada kendala dalam anggaran. Dia bilang, anggaran yang disediakan aman untuk tahun ini. Meski begitu, Suyus belum mau menyebut total biaya ganti rugi 2.096 ha lahan itu.

"Itu sedang berjalan. Kan dari sisi anggaran juga sedang kita siapkan semuanya. Insyallah (aman dan cukup). Untuk yang tahun ini sudah kita siapkan," kata Suyus saat ditemui di kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (19/8/2024).

Suyus menambahkan, hingga saat ini belum ada sertifikat yang diterbitkan. Dia menegaskan, sertifikat itu akan diberikan apabila lahannya sudah clear and clean, artiønya tidak ada masyarakat yang masih mendiami lokasi tersebut.

Saat ini, pihaknya fokus membebaskan lahan untuk tol IKN seksi 6A, tol IKN seksi 6B, dan kawasan penanggulangan Banjir Sepaku. Untuk pembebasan lahan di bidang tersebut membutuhkan anggaran Rp 90 miliar.

"Belum (terbitkan). Nanti yang sudah clear, kita bebaskan kemudian kita keluarkan sertifikat. Kan sudah ada PDSK Ada beberapa yang memang diperlukan untuk jalan tol untuk Bendungan Sepaku Itu yang kita bebaskan," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pembebasan 2.086 ha lahan di IKN membutuhkan waktu alias tidak bisa ditangani dengan cepat. Pria yang akrab disapa AHY mengatakan pihaknya terus mengawal lahan yang masih terkendala.

Secara khusus, pihaknya akan bertemu dan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terkait penanganan ganti ruginya. Dia memastikan masyarakat bisa mendapatkan ganti rugi sesuai kesepakatan bersama. Dengan begitu, pembangunan IKN bisa terus berlanjut dan tidak terdampak.

"Yang khusus ya, yang jelas untuk urusan tanah kita akan terus mengawal kalau ada beberapa sektor yang masih ada kendala dalam arti masih ada masyarakat kita akan menjelaskan secara langsung dan juga aman mendapatkan konsensus untuk skema penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK)," kata AHY saat ditemui di Plaza Seremoni, IKN, Sabtu (17/8/2024).

(ara/ara)