Peserta BPJS Kesehatan yang telah membayar iuran berhak memperoleh layanan pemeriksaan, rawat jalan, hingga rawat inap. Peserta juga dapat mengakses Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga tingkat lanjut (FKTL).

Untuk menggunakan BPJS Kesehatan, detikers harus mematuhi aturan yang berlaku. Apalagi jika detikers harus berobat di luar FKTP terdaftar, yang menerapkan pembatasan kedatangan.

Berapa Kali BPJS Kesehatan Dapat Digunakan dalam Sebulan?

Penggunaan BPJS Kesehatan untuk berobat dalam waktu sebulan tidak dibatasi. Peserta dapat menggunakannya untuk berobat sesuai kebutuhan di fasilitas kesehatan (faskes) tempatnya terdaftar.

Namun, detikers yang berobat di FKTP luar wilayah terdaftar hanya bisa mengaksesnya maksimal tiga kali kunjungan dalam waktu sebulan. Hal ini sesuai Pasal 55 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Peserta yang berada di luar wilayah FKTP tempat Peserta terdaftar dapat mengakses pelayanan rawat jalan tingkat pertama pada FKTP lain untuk paling banyak 3 (tiga) kali kunjungan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan di FKTP yang sama," tulis aturan tersebut.

Dilansir situs resmi BPJS Kesehatan, FKTP merupakan faskes pertama yang harus didatangi peserta jika ingin berobat. Faskes tingkat pertama ini terdiri dari puskesmas atau yang setara, praktik mandiri dokter gigi dan umum, klinik pratama atau yang setara termasuk FKTP milik TNI/Polri, rumah sakit kelas D Pratama atau yang setara, dan fasilitas kesehatan penunjang seperti apotek dan laboratorium.

Sedangkan FKTL adalah faskes yang menyediakan perawatan lanjutan dengan penanganan dokter spesialis dan subspesialis bagi peserta BPJS Kesehatan. Faskes tingkat lanjut ini meliputi klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum, dan rumah sakit khusus.

Cara Berobat di FKTP Menggunakan BPJS Kesehatan

Detikers yang hendak berobat memakai BPJS Kesehatan di FKTP dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Datang ke FKTP yang sesuai pada kartu BPJS Kesehatan.
2. Pasien akan diperiksa di faskes tingkat pertama. Bila memerlukan pengobatan lanjutan, pasien akan dirujuk ke FKTL.
3. Di faskes lanjutan, pasien harus menunjukkan kartu BPJS Kesehatan.
4. Pasien akan mendapatkan pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap di faskes lanjutan sesuai rujukan dokter.
5. Dokter FKTL dapat memberikan surat rujuk balik bila pengobatan sudah selesai, sehingga pelayanan kesehatan selanjutnya kembali ke faskes tingkat pertama.

Perlu diketahui, surat rujukan ke faskes lanjutan umumnya perlu diperpanjang di FKTP pada jangka waktu tertentu. Pastikan memperpanjangnya agar tetap dapat berobat menggunakan BPJS Kesehatan.

Cara Berobat di FKTP Luar Kota Menggunakan BPJS Kesehatan

Untuk berobat di FKTP luar kota, ikuti langkah yang dikutip dari laman Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura berikut:

1. Datang ke FKTP dengan membawa KTP dan Kartu BPJS Kesehatan atau kartu non fisik di aplikasi Mobile JKN.
2. Tunjukkan KTP atau kartu BPJS Kesehatan ke petugas untuk mendaftar.
3. Peserta selanjutkan akan diperiksa oleh dokter di FKTP.

Lantaran hanya dibatasi sebanyak tiga, detikers yang berada di luar dalam jangka waktu lama dapat memindahkan faskes BPJS Kesehatan ke lokasi sesuai tempat tinggal. Prosesnya dapat dilakukan secara online atau mengunjungi kantor BPJS Kesehatan setempat.

Cara Mengubah FKTP di BPJS Kesehatan Online

Detikers yang di luar kota bisa mengganti faskes BPJS Kesehatan secara online melalui aplikasi Mobile JKN. Aplikasi dapat diunduh di Play Store atau App Store. Berikut langkah-langkah mengubah faskesnya:

1. Unduh dan instal aplikasi Mobile JKN di ponsel.
2. Bila belum memiliki akun, daftar dengan mengisi data diri, meliputi nomor BPJS Kesehatan, NIK, nomor handphone, hingga email dan password.
3. Jika sudah punya, langsung login ke aplikasi menggunakan nomor BPJS Kesehatan.
4. Pilih menu "Perubahan Data Peserta" pada halaman utama.
5. Pada kategori FKTP, pilih provinsi, kota/kabupaten, serta faskes yang ingin dituju.
6. Ikuti instruksi selanjutnya dan lengkapi data baru.

Perlu diketahui, perubahan faskes dapat dilakukan minimal 3 bulan sekali.

Program 'Rehab' BPJS: Mudah dan Fleksibel

Program 'Rehab' BPJS: Mudah dan Fleksibel

Perusahaan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman atau Sritex resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang. Sejalan dengan itu, jumlah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) akan bertambah.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya belum menerima laporan terkait jumlah karyawan Sritex yang terkena PHK. Dia menyebut kasus tersebut ditangani oleh Dinas Ketenagakerjaan Jawa Tengah (Disnaker Jateng).

"Belum (terima laporan), karena di-handle (Disnaker) Jateng," kata Indah kepada detikcom, Kamis (24/10/2024).

Sejauh ini Kemnaker mencatat jumlah PHK mencapai 59.764 orang dari awal tahun hingga 24 Oktober 2024. Angka ini melonjak dibandingkan dengan bulan Agustus sebesar 46.240 orang.

Perlu dicatat, angka ini belum termasuk jumlah karyawan Sritex yang terdampak PHK. Sebab, kasus tersebut masih ditangani oleh Disnaker Jateng.

"Total PHK per 24 Oktober sebesar 59.764 tenaga kerja," jelas dia.

Indah menjelaskan PHK paling banyak terjadi di DKI Jakarta mencapai 14.501 orang. Posisi kedua diikuti oleh Jawa Tengah sebesar 11.252 orang, lalu posisi ketiga Provinsi Banten mencapai 10.254.

Khusus PHK di DKI Jakarta didominasi sektor jasa, seperti restoran dan kafe. Sementara Jawa Tengah dan Provinsi Banten sektor textil dan garmen menjadi penyumbang terbesar PHK yang terjadi.

"Tiga sektor PHK tertinggi, yakni pengolahan sebesar 25.873, aktivitas jasa lainnya sebesar 15.218, dan perdagangan besar dan eceran," imbuh dia.

Pemerintah berpeluang mendapatkan sumber dana baru di luar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan nilainya mencapai Rp 400 triliun.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Adik dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengatakan ada dua sumber dana baru yang bisa didapatkan, yakni dari pengusaha yang nakal dan karbon kredit.

Dari pengusaha nakal, Hashim menyebut Jaksa Agung Muda siap menindak sekitar 300 pengusaha sawit nakal yang mengemplang pajak. Bahkan ada sekitar 25 pengusaha yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 15 pengusaha lainnya tidak mempunyai rekening di Indonesia.

"Nah ini sudah dikasih laporan kepada Pak Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun, dan waktu singkat, dan waktu lebih lama, tapi tahun ini, atau tahun depan, bisa tambah Rp 120 triliun lagi sehingga Rp 300 triliun itu masuk ke Kas Negara, itu dari pemilik kebun nakal, ilegal. Itu satu," kata Hashim dalam diskusi di Menara Kadin, dikutip Kamis (24/10/2024).

Selain dari para pengusaha nakal, Hashim menambahkan sumber dana baru itu berasal dari karbon kredit. Menurut asesmen dan kajian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), hutan-hutan Indonesia dapat menyerap 577 juta ton karbon.

Dia pun berencana menawarkan karbon kredit kepada negara-negara penghasil emisi, seperti Arab Saudi, Qatar, Abu Dhabi dalam forum COP 29 di Baku, Azerbaijan.

"Saya nanti di Baku akan umumkan, kita akan lelang, auction, kalau Saudi berminat, Qatar berminat, Abu Dhabi berminat, semua negara-negara penghasil emisi, berminat, kita jual minimal 10 dolar. Berarti apa? Berarti itu, 5,8 miliar dolar anggaran," jelasnya.

Dia memperkirakan anggaran yang masuk dari karbon kredit mencapai Rp 190 triliun. Dengan begitu, total dana baru yang masuk ke Indonesia mencapai Rp 400 triliun.

"Kita dari pengusaha nakal sampai Rp 300 triliun. Kita dengan karbon, kita bisa dapet Rp 190 triliun, itu sudah Rp 400 triliun, kurang lebih, dana baru," terangnya.

Anggaran belanja pertama Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 3.621 triliun tahun depan. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

"Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 3.621.313.743.500.000 terdiri atas anggaran belanja Pemerintah Pusat dan anggaran TKD," tulis pasal 7 beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Khusus untuk anggaran belanja pemerintah pusat jumlahnya sebesar Rp 2.701.441.624.917.000. Anggaran sebesar itu digunakan untuk belanja pemerintah pusat menurut fungsi, belanja pemerintah pusat menurut organisasi, dan belanja pemerintah pusat menurut program.

Dalam lampiran UU 62 tahun 2024 dipaparkan daftar anggaran yang disiapkan untuk total 87 lembaga negara, termasuk kementerian. Namun nomenklatur kementeriannya masih merupakan kementerian di era Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi.

Peluang Utak-utik Anggaran Belanja

Saat ini, Prabowo Subianto sendiri sudah mengumumkan Kabinet Merah Putih yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada Kabinet Indonesia Maju. Adapun di dalam beleid yang sama disebutkan daftar alokasi anggaran masih bisa diubah pemerintah.

"Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini sesuai dengan Nota Keuangan dan apabila ada perubahan diatur dengan Peraturan Presiden," bunyi pasal 8 ayat 5.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara soal peluang perubahan anggaran belanja pada APBN 2025. Hingga kini, Airlangga mengatakan Prabowo maupun jajaran Kabinet Merah Putih belum ada rencana pembicaraan APBN Perubahan (APBN-P).

"Belum, belum," katanya singkat ketika dikonfirmasi langsung usai menghadiri Sidang Kabinet Perdana di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

Ketika ditanya soal target defisit yang bisa berubah pun, Airlangga irit bicara. "Kita lihat aja nanti," katanya singkat.

Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih di 5,1%. Angka ini jauh lebih rendah dari target yang dicanangkannya sebesar 7-8%

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perkiraan dari IMF itu belum memperhitungkan strategi dan program-program unggulan pemerintahan baru yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.

"Kan mereka baru mengeluarkan (perkiraan pertumbuhan ekonomi RI), kita belum mengeluarkan jurus (strategi dan program strategis) kita," kata Airlangga saat ditemui wartawan di kantornya, Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Airlangga mengatakan sejumlah 'jurus' yang sudah disiapkan pemerintahan Prabowo untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi mulai dari mendorong ekspor, perkuat cadangan devisa, hingga hilirisasi dan lain sebagainya.

"Tentu kita bicara mengenai rencana jangka menengah, arahan Presiden mendorong ekspor. Kedua memperkuat cadangan devisa. Ketiga yaitu hilirisasi. Keempat tentu ada R&D (research and development) dan inovasi. Ada beberapa hal lain yang akan kita dorong ke depan," terangnya.

Sebagai informasi, sebelumnya IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di 5,1% pada 2029 atau era terakhir Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 juga diperkirakan tetap 5% atau stagnan dari tahun lalu. Hal itu tercantum dalam World Economic Outlook edisi Oktober 2024 yang berjudul 'Policy Pivot, Rising Threats' yang berarti Pergeseran Kebijakan, Meningkatnya Ancaman.

Padahal Prabowo bercita-cita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% dalam lima tahun ke depan. Ia sangat optimistis target itu bisa dicapai.

"Saya canangkan 8%, kalau nggak sampai 8% ya 7,5%, kalau nggak sampai 7,5% ya 7%. Kalau kita puas kita canangkan 6%, nanti 5,3% ya sudahlah," ucap Prabowo dalam acara BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (9/10).

"Siapa tahu nanti tidak 8%, kalau 9% gimana? Lu nggak percaya kan? Benar nggak? Tunggu tanggal mainnya," tambahnya yang diiringi tepuk tangan peserta.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyoroti pesatnya pertumbuhan orang kaya di Indonesia. Menurutnya, 10 orang terkaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta orang di Tanah Air.

Hashim lantas mengakui bahwa keluarganya dan Prabowo masuk 50 besar daftar orang terkaya Indonesia. Meski begitu, ia menekankan pentingnya pemerataan dan mensejahterakan masyarakat.

"Yang lebih prihatin lagi, orang kaya dan terkaya di Indonesia bertambah luar biasa cepat dan besar. Waktu itu Pak Prabowo katakan gambar 10 keluarga terkaya di Indonesia lebih kaya dari 114 juta orang Indonesia. 50 keluarga terkaya di Indonesia itu, dan saya kira itu termasuk keluarga saya dan Prabowo mungkin, kita akui," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, masalah ketimpangan menjadi salah satu isu yang disorot Prabowo. Meski ada pertumbuhan ekonomi 5% namun terjadi penurunan jumlah kelas menengah sebanyak 9%.

Hashim menambahkan, dari data yang diterimanya ada sekitar 160 juta orang Indonesia yang tergolong miskin. Mereka seharusnya bisa disejahterakan, sebab akan berdampak positif pada dunia usaha.

"Dan menurut data yang kami terima ada 44 juta keluarga miskin, kali tiga-empat, berarti 160 juta orang Indonesia tergolong miskin. Semakin kita sejahterakan mereka, kita dunia usaha beruntung," sebutnya.

Ia menilai jika mayoritas rakyat sejahtera maka mereka tidak akan membawa uang ke luar negeri. Kekayaan mereka akan dihabiskan di Indonesia sehingga menguntungkan para pengusaha.

Simak: 4 Mega Proyek Hashim Djojohadikusumo di IKN

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto dia memerintahkan Kepala Badan Gizi Nasional dan kementerian dan lembaga (K/L) terkait agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) segera dimulai. Dia menegaskan bagi jajarannya yang tidak setuju program itu, dipersilahkan keluar dari pemerintahannya.

"Bagi saya makan bergizi bagi ibu hamil dan anak anak ini adalah strategic. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintahan saya," kata Prabowo pada Sidang Kabinet Perdana, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Prabowo meminta agar program itu juga tepat sasaran. Di sisi lain, dia mengakui banyak yang meragukan pemerintahannya menjalankan program tersebut. Namun dirinya meminta bahwa jangan takut akan adanya kesulitan.

"Kepala Badan Gizi Nasional dan semua K/L untuk siapkan segera kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur tapi jangan takut dengan kesulitan. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu," ungkapnya.

Prabowo menyebut memang program tersebut tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Namun, di bawah pemerintahannya, Prabowo menjamin akan mengerahkan berbagai cara untuk mencapai target program tersebut.

"Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai satu minggu, dua minggu, tiga bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung kita bisa mengelola kita bisa alokasi dana dan kita bisa kerahkan sumber daya dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya haqqul yaqin. Saya pertaruhkan kepemimpinan saya," jelasnya.

Presiden Prabowo Subianto menyadari kabinetnya yang diberi nama Kabinet Merah Putih memiliki komposisi lebih besar dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Total terdapat 48 kementerian dan sejumlah badan.

"Jumlah anggota kabinet kita sebanyak 48 menteri, juga ada badan-badan yang sangat strategis. Ini memang lebih banyak dari pemerintah-pemerintah sebelumnya. Jumlah ini saya sadari memang bisa dianggap tergolong besar," kata Prabowo saat Sidang Kabinet Perdana di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Prabowo mengatakan hal itu sesuai dengan Indonesia sebagai negara besar. Ia menggambarkan luas Indonesia seperti Uni Eropa yang terdiri dari 27 negara.

"Kita tidak dapat pungkiri bahwa kita negara keempat terbesar di dunia dari jumlah penduduk, luasnya sama dengan Eropa Barat, di mana Eropa itu terdiri dari 27 negara, kita 1 negara. Mengelola Eropa itu membutuhkan 27 menteri keuangan, 27 menteri pertahanan, 27 menteri dalam negeri. Kita seluas Eropa," beber Prabowo.

Selain itu, Prabowo menyebut Indonesia memilih sistem politik demokratis. Untuk itu, kabinet yang besar dianggap bukan suatu masalah asalkan tetap bekerja dengan efisien dan tidak seenaknya.

"Kalau kita negara otoriter, mungkin kita cukup menjalankan semua dengan jumlah penduduk yang sedikit. Jadi ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya," tegas Prabowo.

Seperti diketahui, selain membentuk 48 kementerian, Prabowo membentuk badan-badan baru. Salah satunya adalah Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan untuk memastikan orang miskin bisa naik level.

"Kalau diperhatikan dalam pemerintahan yang saya bentuk, saya perkuat kepala staf kepresidenan, saya perkuat itu. Saya tambah lagi badan pengendalian pembangunan dan investigasi khusus. Tugas mereka adalah memonitor semua program, semua proyek yang kita akan lancarkan," tambahnya.

"Saya bentuk badan baru, badan percepatan pengentasan kemiskinan. Badan ini akan mempelajari dan mengikuti semua program perlindungan sosial, semua program bantuan ke bagian golongan rakyat yang masih perlu bantuan," tambahnya.

Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut telah diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif. Diisukan, pelantikannya akan dilakukan pada Kamis (24/10/2024).

Merespons hal ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) enggan berbicara banyak. Ia mengaku baru mendengar kabar tersebut.

"Saya belum dengar. Oh gitu ya?," kata AHY, ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Adapun Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin AHY ini merupakan kementerian baru. Nantinya, kementerian ini juga akan banyak berkoordinasi dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menyangkut pembangunannya.

Ditemui terpisah, Wakil Menteri (Wamen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Diana Kusumastuti juga menunjukkan respons serupa. Diana enggan berbicara banyak, namun terlihat wajahnya berseri sembari menahan senyum saat menjawab pertanyaan tentang pelantikan Basuki.

"Kita lihat dulu ya nanti ya. Saya baru belum dengar soalnya (Basuki besok dilantik jadi Kepala OIKN Definitif). Tapi mudah-mudahan ya (isu tersebut benar)," ujarnya.

Sebagai informasi, Basuki sendiri sebelumnya telah menduduki posisi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita IKN. Ia menggantikan Bambang Susantono yang mengundurkan diri pada Juni 2024.

Ditemui saat serah terima jabatan (sertijab) di Kantor Kementerian PUPR beberapa hari lalu, Basuki mengaku diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Proses Basuki menjadi Kepala OIKN definitif sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara. Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan.

"Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Basuki juga memastikan pembangunan IKN tetap dilanjutkan di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya pembangunan ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

"Pada saat saya dipanggil Pak Prabowo, dia menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun itu adalah eksekutifnya dalam beberapa tahun, dua tahun nanti, yudikatif dan legislatif harus dibangun," tuturnya.

Sejumlah perusahaan besar dilaporkan memberhentikan pekerja dari generasi z atau Gen Z. Tercatat, ada 6 dari 10 perusahaan yang disurvei yang telah memecat pekerja fresh graduate yang direkrut tahun ini.

Temuan ini dilaporkan oleh sebuah platform konsultasi pendidikan dan karier, Intellegent. Intellegent telah mengeluarkan laporan mengenai kinerja Gen Z yang bekerja di beberapa perusahaan.

Melansir euronews, Rabu (23/10/2024), beberapa alasan perusahaan memecat Gen Z ialah kurangnya motivasi karyawan, kurang professional dan kemampuan komunikasi yang buruk.

10 alasan perusahaan memecat pekerja Gen Z

1. Kurang motivasi dan inisiatif
2. Kurang Professional
3. Cara berorganisasi yang buruk
4. Komunikasi yang buruk
5. Kesulitan menerima feedback
6. Kurang pengalaman kerja yang sesuai
7. Kemampuan pemecahan masalah yang buruk
8. Keterampilan teknis yang kurang
9. Ketidakcocokan budaya kerja
10. Kesulitan bekerja dalam tim.

Holly Schroth, dosen senior di Haas School of Business di University of California, Berkeley, menjelaskan bahwa fokus Gen Z pada kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan daya saing di kampus daripada mendapatkan pengalaman kerja. Ini menyebabkan "ekspektasi yang tidak realistis" mengenai tempat kerja dan bagaimana menghadapi atasan mereka.

"Mereka [Gen Z] tidak mengetahui keterampilan dasar untuk interaksi sosial dengan pelanggan, klien, dan rekan kerja, atau etika di tempat kerja," kata Schroth dikutip Euronews, Rabu (23/10/2024).

"Akibatnya, perusahaan harus menerima karyawan baru dengan baik dan memberikan pelatihan yang cukup. Selain itu, atasan harus bertindak sebagai pelatih dan juga manajer," tambahnya.

Dalam data yang dikeluarkan Resume Templates juga melaporkan bahwa Gen Z terlalu bergantung pada dukungan orang tua selama mencari pekerjaan. Dari 1.500 pencari kerja muda, 70% mengaku meminta bantuan orang tua mereka dalam proses pencarian kerja.

Adapun, sebanyak 25% lainnya bahkan membawa orang tua mereka ke wawancara, sementara banyak lainnya meminta orang tua mereka mengirimkan lamaran kerja dan menulis resume untuk mereka.

Ini cara mendapatkan pekerjaan buat fresh graduate

Agar peluang diterima kerjanya tinggi, para rekruter menyarankan kualifikasi terbaik yang mereka cari adalah inisiatif dan sikap positif calon pekerja.

Berikut kualifikasi yang dicari oleh perusahaan untuk pekerja Gen-Z :

1. Inisiatif yang tinggi
2. Sikap positif
3. Etos kerja yang kuat
4. Mudah beradaptasi
5. Terbuka terhadap masukan
6. Cekatan, tepat waktu dan dapat diandalkan
7. Keterampilan teknis yang memadai
8. Keterampilan interpersonal yang baik
9. Pengalaman kerja dan magang
10. Media sosial yang sesuai dengan pekerjaan
11. Hindari politik.

Simak Video: Melihat Lagi Janji RK dan Pramono soal Nasib Gen Z di Jakarta

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto ditargetkan akan mendapat penerimaan negara hingga Rp 3.005 triliun di tahun 2025, tepatnya Rp 3.005.127.683.257.000. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025.

Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024.

"Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 3.005.127.683.257.000," bunyi pasal 3 beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Penerimaan negara ini akan diperoleh dari tiga sumber. Mulai dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga hibah.

Penerimaan pajak terdiri dari Rp 2.490 triliun, atau tepatnya Rp 2.490.911.571.145.000. Terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Dari dalam negeri pendapatan pajak didapatkan dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Totalnya, ditargetkan penerimaan sebesar Rp 2.433.505.588.870.000.

Sementara itu dari pajak perdagangan internasional ditargetkan penerimaan sebesar Rp 57.405.982.275.000. Terdiri dari pendapatan bea masuk dan bea keluar untuk perdagangan ekspor dan impor.

Khusus untuk PNBP ditargetkan penerimaan senilai Rp 513 triliun atau tepatnya Rp 513.635.052.112.000. penerimaan PNBP didapatkan dari 4 pos.

"Terdiri atas a. pendapatan sumber daya alam, b. pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, c. pendapatan PNBP lainnya, dan d. pendapatan Badan Layanan Umum," tulis pasal 5 beleid tersebut.

Terakhir, dalam 6 UU nomor 62 tahun 2024 pasal dari penerimaan hibah direncanakan negara akan mendapatkan Rp 581 miliar atau tepatnya Rp 581.060.000.000.

Terdapat 48 menteri dan 56 wakil menteri yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (21/10) lalu. Melihat total anggota kabinet yang bertabah, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti beberapa hal.

Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan mengatakan kabinet Prabowo dapat disebut dengan kabinet obesitas alias super gemuk. Dengan banyaknya anggota kabinet itu, dia menilai kemungkinan belum ada akselerasi di berbagai sektor dalam dua tahun ke depan.

"Size itu matters dalam hal efisiensi, dengan kabinet super gemuk itu bisa dikatakan dalam satu tahun, dua tahun, gerakan pasti lamban. Padahal Prabowo sendiri inginkan gerak yang cepat gaspol dalam menjalankan berbagai program dan visi," kata Fadhil dalam acara Diskusi Publik yang disiarkan secara daring, Selasa (22/10/2024).

Dia juga menyoroti persoalan koordinasi dan tumpang tindih kebijakan antar kementerian/lembaga. Menurutnya, dengan pembentukan badan dan kementerian koordinator yang baru memicu adanya kebijakan yang tumpang tindih. Padahal persoalan koordinasi antar kementerian/lembaga ini telah terjadi sejak era Jokowi.

"Sekarang ini saja dengan Kabinet Jokowi, presiden sebelumnya masalah koordinasi itu merupakan persoalan pokok yang dihadapi oleh para menteri yang menjalankan berbagai program dan kebijakan. Dengan pembentukan kabinet super gemuk plus ditambah dengan pembentukan kementerian koordinator yang baru, kepala badan ini saya nggak bisa dibayangkan koordinasi itu dilakukan. Satu dan lainnya banyak yang overlapping dalam pemberdayaan masyarakat juga ada, Kemenko juga ada bidang PMK dan seterusnya. Ya overlapping lah domainnya itu. Masalah koordinasi masalah persoalan ke depan," terangnya.

Senada, Ekonom Senior INDEF Nawir Messi mengatakan menteri-menteri di bidang ekonomi pada Kabinet Prabowo sebagian besar diisi oleh wajah lama di era sebelumnya. Melihat hal tersebut, dia pesimistis adanya akselerasi di berbagai sektor ke depannya. Padahal ada berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh Prabowo, seperti pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

"Kalau kita lihat yang susunan kabinet yang di ekonomi ini stok lama. Padahal kita percaya bahwa menteri-menteri di bekerja di bidang ekonomi ini masa lalu menggunakan kapasitas maksimum dongkrak kinerja perekonomian tapi tetap berkisar tataran yang relatif rendah di berbagai sektor. Saya sendiri tidak berharap banyak adanya akselerasi pertumbuhan yang bisa digenjot dengan tatanan kabinet ekonomi yang ada sekarang," katanya.

Dia juga menyebut pertumbuhan ekonomi yang stagnan membuat dampak negatif, seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan sosial ekonomi.

Dia menekankan pentingnya segera menangani pengangguran dan kemiskinan. Sebab, saat ini gelombang PHK masih berlanjut sehingga jumlah pengangguran terus meningkat setiap hari.

"Setiap hari mendengar, PHK terus tumbuh lapangan kerja semakin berkurang karena itu kabinet baru drive ini secara appropriate. Industrialisasi ini sangat penting karena harap dasar mengatasi lapangan kerja dan lompatan ekonomi ke depan," terangnya.

Saksikan Live DetikPagi: