Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan dua aspek kebocoran terhadap anggaran negara. AHY menyebut aspek yang pertama menyangkut dengan mark up atau penggelembungan anggaran.

Ia menegaskan praktik penggelembungan anggaran perlu dicegah dan diperangi. AHY menyatakan uang rakyat tidak boleh disalahgunakan atau diselewengkan untuk tujuan pribadi.

"Yang pertama karena ada niat untuk mark up kebocoran yang diniatkan ya tentu ini harus kita cegah dan kita perangi karena tidak boleh ada uang rakyat yang disalahgunakan, diselewengkan untuk tujuan pribadi maupun yang lain-lain," kata AHY di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Kedua adalah inefisiensi dalam pembangunan suatu proyek namun hasilnya kurang terasa bagi masyarakat. Oleh karena itu ia mengingatkan perlunya hitung-hitungan matang sebelum melakukan eksekusi.

Namun AHY menyebut ada tantangan dalam melakukan hal tersebut. Apalagi banyak aspirasi dari masyarakat yang menginginkan adanya pembangunan dari pemerintah di wilayahnya.

"Memang tidak mudah, pasti masyarakat berharap tolong dibangun ini pak, dibangun itu pak tapi harus dihitung dengan baik. Benar tidak kalau kita membangun sesuatu di tempat yang tadi diharapkan, benar tidak dampak dari infrastruktur, karena biayanya juga tidak murah, ini sesuai dengan output, outcome," bebernya.

Ia juga menyebut perlu ada manfaat yang bisa dioptimalkan dalam proyek infrastruktur, misalnya dalam membuka lapangan pekerjaan hingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal tersebutlah yang harus dihitung dengan matang ke depannya.

"Jadi ini juga yang ditekankan oleh Bapak Presiden Prabowo, cegah kebocoran APBN, juga cegah terjadinya inefisiensi, tugas kami adalah bagaimana ke depan kita semakin bagus, semakin baik, di sinilah urgensi dari Kemenko infrastruktur untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan segala upaya untuk menghadirkan infrastruktur yang bagus," tutupnya.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, buka-bukaan soal nasib subsidi BBM dan listrik di era Presiden Prabowo Subianto. Dia mengakui subsidi BBM dan listrik ada kemungkinan skemanya diubah jadi bantuan langsung tunai (BLT).

Mulanya Bahlil menegaskan subsidi LPG tidak akan diubah skemanya seperti sekarang. Nah untuk subsidi listrik dan BBM sejauh ini pihaknya masih melakukan pengkajian mendalam skema subsidi baru yang akan diterapkan.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

"Kalau sudah selesai dalam waktu tidak lama, satu minggu dari sekarang, itu sudah ada formulasinya yang tepat untuk kami laporan kepada Bapak Presiden," sebutnya menambahkan.

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat. Dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

Dia juga bilang nantinya subsidi akan ada yang berbentuk tunai dan juga barang untuk komoditas BBM dan listrik.

"Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang," kata Bahlil.

Soal apakah harga BBM subsidi akan dinaikkan sesuai harga pasar setelah subsidi baru ditetapkan, Bahlil tak mau menjawab dengan pasti. Semua kebijakan masih dikaji.

"Kita lagi mengkaji opsinya semuanya ya. Nanti kalau sudah dapat opsinya, baru kita umumkan. Karena ini kita harus hati-hati," pungkas Bahlil.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka-bukaan terkait rencana insentif untuk industri padat karya. Rencana ini muncul di tengah situasi babak belurnya industri padat karya terutama tekstil.

Seperti diketahui saja, salah satu perusahaan tekstil terbesar PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) telah dinyatakan pailit. Kondisi itu mengancam karyawan di perusahaan tekstil itu yang berjumlah sekitar 50.000 orang.

"Pemerintah akan melakukan insentif khusus seperti tadi insentif khusus padat karya. Terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme untuk kredit investasi. Tentu teknisnya nanti pasti akan dibahas dengan Kementerian Keuangan maupun dengan Perbankan, dengan Himbara," kata Airlangga dalam konferensi pers di Hotel Four Seasons, Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara ini, untuk menyelamatkan industri padat karya, sejumlah perlindungan akan dilakukan. Perlindungan itu di antaranya pemberlakuan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard.

"Baik dari Kementerian Perindustrian maupun dari Kementerian Perdagangan dalam bentuk safeguard. Jadi beberapa safeguard yang sudah jatuh tempo ini kita akan lanjutkan," terangnya.

Sebelumnya, Airlangga memang telah mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melindungi industri tekstil. Hal ini disampaikan Airlangga usai bertemu Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).

Berbagai langkah yang dimaksud Airlangga itu mulai dari kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atau safeguard. Namun aturan-aturan ini masih dalam proses persiapan.

"Pemerintah juga menyiapkan ada beberapa langkah untuk sektor industri tekstil, termasuk kaitannya dengan safeguard dan antidumping," kata Airlangga di kantornya, Jakarta, Rabu, (30/10).

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) buka-bukaan alasan prioritas pembangunan proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) dipangkas menjadi hanya sampai Tasikmalaya. Opsi ini muncul usai proyek tol terpanjang di Indonesia itu beberapa kali gagal lelang.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, ada dua permasalahan utama yang membuat dilakukannya penyesuaian panjang Tol Getaci yang akan dilelangkan berikutnya. Masalah itu antara lain penyediaan lahan dan pendanaan.

"Satu karena kesiapan lahan, kedua karena pendanaannya," kata Dody, ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun Dody belum dapat merincikan berapa nilai lelang proyek tersebut usai dilakukan penyesuaian panjang. Ia sendiri berharap, pembangunannya bisa rampung di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU, Triono Junoasmono, mengatakan bukan berarti pembangunan Tol Getaci hanya sampai Tasikmalaya. Pembangunan akan tetap dilajutkan hingga Cilacap, hanya saja lelang proyek akan dibagi ke dalam beberapa seksi dan dilakukan secara bertahap.

Adapun sebelumnya, panjang jalan yang terbentang dari Jawa Barat ke Jawa Timur ini memiliki panjang total 206,65 kilometer (km). Prioritas pembangunannya sempat dipangkas usai kegagalan lelang pertama menjadi hanya 108 km dari Gedebage sampai Cilacap.

"Berkurang 30 km (jadi panjangnya tinggal 78 km)," kata Triono, ditemui di lokasi yang sama.

Selaras dengan perubahan ini, Dirjen Bina Marga Rachman Arief menilai, ada kemungkinan badan usaha jalan tol (BUJT) atau pengelola Tol Getaci akan lebih dari satu. Hal ini seperti Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR).

"Iya bisa jadi (banyak pengelola), yang penting jadi," kata Rachman.

Pembangunan Mulai Tahun 2026

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya rencana pemangkasan prioritas pembangunan Tol Getaci ini mulanya diungkapkan oleh Triono. Langkah ini sebagai bagian dari strategi perusahaan usai tol tersebut beberapa kali gagal lelang.

"Itu yang sekarang lagi kita kaji. Tadinya memang sampai Ciamis, ada wacana kita pendekkan sedikit sampai Tasikmalaya. Ini bertahap, jadi kita kerjakan dulu sampai Tasikmalaya, beberapa tahun kemudian baru kita lanjutkan lagi," kata Triono ditemui di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Triono sendiri memastikan, lelang akan dilakukan pada tahun 2025 mendatang untuk Gedebage-Tasikmalaya ini. Baru setelah itu, dalam beberapa tahun ke depan dilanjutkan ke ruas selanjutnya. Karena perlu waktu untuk proses lelang ini, pihaknya menargetkan pembangunan mulai dilakukan tahun 2026.

"Fisiknya kemungkinan baru 2026. Fisiknya lah ya, karena kan itu prosesnya, begitu kita lelangkan, harus penyiapan detail desainnya, lalu pembelasan lahan, baru fisiknya," ujar dia.

Sebelum pembangunannya dipangkas, Tol Getaci sepanjang 206,65 km ini menelan anggaran Rp 56,2 triliun. Kemudian setelah dipangkas menjadi hanya sampai Ciamis atau sepanjang 108 km menjadi Rp 37,64 triliun. Belum diketahui berapa besaran anggaran usai prioritasnya dipangkas menjadi hanya sampai Tasikmalaya.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayaha Agus Harimurti Yudyhono (AHY) buka-bukaan soal arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan mobil Maung pabrikan Pindad kepada para menteri. AHY mengatakan arahan tersebut memang disampaikan langsung oleh Prabowo dalam Retreat Kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

Namun sejauh ini, AHY bilang dari pemerintah memang belum ada aturan resmi soal arahan tersebut. Dia mengatakan arahan Prabowo sebagai semangat Prabowo untuk memajukan industri dalam negeri.

"Memang waktu di Magelang, di Akmil, pak presiden menyampaikan semangat beliau. Saya hanya berani bilang itu semangatnya beliau, karena sekali lagi Kebijakannya belum tahu persis saya akan seperti apa yang akan ditetapkan," ungkap AHY di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

AHY bilang Prabowo meminta Indonesia sebagai negara besar mengupayakan untuk memiliki industri otomotif yang maju dan berkembang.

"Siapa yang mau mulai kalau bukan kita sendiri. Semangatnya begitu," tegas AHY.

Nah Prabowo mengajak agar para menteri menggunakan mobil Maung sebagai langkah mempromosikan mobil dalam negeri. Dari situ, Pindad juga bisa mendapatkan feedback untuk menyempurnakan produk Maung.

"Sebelum kita bisa mempromosikan produk kebanggaan dalam negeri termasuk di aspek otomotif ini, maka beliau mengajak dan berharap kita semua menjadi bagian untuk promosikan itu dengan cara menggunakannya. Kalau kita menggunakan kita bisa berikan feedback dan produknya bisa disempurnakan kualitasnya," ungkap AHY.

"Semangat beliau begitu, Maung di antara ikon kebanggaan kita dan beliau menunjukkan menggunakan produk kebangsaan Indonesia tadi dan harapannya bisa digunakan jajaran pembantunya beliau," tegasnya.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengungkap, banyak investor kembali berminat mencari sumber minyak dan gas bumi (migas) di Indonesia. Hal itu didorong oleh adanya temuan sumber migas raksasa pada 2023 lalu.

Dwi menyebut, Exxon saat ini dalam tahap joint study (JS) di West Andaman di area Sumatera Utara. Lalu, Inpex juga melakukan join study di Barong Area Jawa Timur.

"Di eksplorasi ya kita tahu sekarang ini sudah banyak investor-investor kembali bereksplorasi di Indonesia baik yang sudah join study di West Andaman itu ada Exxon di area Sumatera Utara. Juga ada join study Barong oleh Inpex di area Jawa Timur," katanya di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (29/10/2024).

Joint study juga dilakukan oleh TIS di Perkasa Area Jawa Timur dan Petronas di Seram Aru, Area Seram Aru. "Mubadala juga di Andaman sana. Natuna D-Alpha oleh Kufpex, kemudian Gaea itu oleh Enquest ini Norway ya," ungkapnya.

Dwi mengatakan, penemuan sumber migas raksasa pada 2023 telah mengubah persepsi dunia terhadap Indonesia dengan potensinya.

"Alhamdulillah dengan ketemunya giant discovery di laut dalam Deep Water yang di 2023 yang lalu ini mengubah persepsi dunia tentang Indonesia dengan potensinya," ungkap Dwi.

Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam retreat kabinet di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Menurutnya, Prabowo ingin meminimalisir pemborosan anggaran hingga tindak korupsi.

Hal ini diungkapkan Erick usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat.

Mulanya Erick mengatakan pihaknya dan instansi Dudy sudah sepakat untuk menekan berbagai hal yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi di sektor transportasi dan logistik.

"Dan yang terakhir Pak Menhub dan kami dari Kementerian BUMN kita punya kesepakatan bagaimana mendorong menekan juga perubahan-perubahan ekonomi biaya tinggi," ungkap Erick dalam pertemuan yang dilakukan, Selasa (29/10/2024).

Dari situ, Erick mengungkapkan penekanan biaya tinggi itu bisa meminimalisasi pemborosan dan korupsi. Nah menurutnya Prabowo tak mau lagi ada pemborosan anggaran dan korupsi terjadi.

Arahannya tegas, bila terbukti ada pemborosan dan korupsi, pihak yang terlibat akan langsung ditindak oleh Prabowo.

"Ya pemborosan-pemborosan dan juga tentu kalau nanti ada korupsi juga ya pasti kita akan tindak langsung seperti yang memang sudah diarahkan oleh Bapak Presiden kemarin di Magelang," tegas Erick.

Menteri BUMN Erick Thohir buka-bukaan PT Pindad mendapatkan segudang orderan untuk memproduksi mobil Maung. Ada ribuan mobil yang dipesan dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

Erick bilang totalnya ada 4.600 mobil Maung yang dipesan dari Pindad. Pesanan dilakukan oleh Kementerian Pertahanan.

"Ya, Pindad tentu sudah siapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan kurang lebih 4.600 Maung selama 2 tahun ke depan. Alokasi produksinya di situ," ungkap Erick di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Soal rencana penggunaan mobil Pindad untuk para menteri, Erick mengatakan belum tahu apakah ada tambahan pesanan dari berbagai kementerian. Dia justru meminta hal itu ditanyakan langsung ke Dirut Pindad Abraham Mose.

"Apakah ada tambahan order kementerian kembali tanya ke Dirut Pindad, agar ini line of production-nya ini untuk diproyeksikan jangan sampai nanti jadi isu yang lain," ujar Erick.

Pada intinya, Erick bilang pemerintah ingin agar produksi dalam negeri ditingkatkan. Tentu semuanya harus ada tahapan yang dilakukan dan tak bisa terburu-buru.

"Kami mendukung bagaimana produksi dalam negeri harus ditingkatkan. pasti ada tahapannya nggak bisa harus hari ini, line produksinya harus ditata. Dirut Pindad yang tahu itu" ungkap Erick.

Ketika ditanya apakah benar ada arahan dari Presiden Prabowo Subianto soal penggunaan mobil Pindad untuk para menteri, Erick tak menjawab dan malah mengatakan pihaknya akan mendukung rencana program pemerintah.

"Kita mendukung rencana program pemerintah," ungkap Erick.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman buka-bukaan soal kabar kedekatannya dengan pengusaha lokal Haji Isam. Beberapa menteri lainnya juga disebut-sebut punya kedekatan dengan Haji Isam.

Ketika ditanyakan soal hal tersebut, Amran justru menyatakan dirinya dipilih menjadi menteri karena dia bekerja sebagai profesional. Bahkan dia bertanya balik apakah yang dilakukannya menjadi masalah untuk negara.

"Kami ini profesional. Kita ini Menteri ini bukan sekarang aja kan, 2014 kan? Swasembada kan? Profesional nggak? Aku tanya balik. Profesional kan. Baik nggak itu food security terbaik di dunia? Jawab dong, bagus nggak? Bilang iya dong," kata Amran ketika ditanya awak media di Kawasan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Daripada meributkan kedekatannya dengan Haji Isam, Amran justru meminta agar semua pihak fokus ke gagasan besar Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan.

"Jadi pokoknya gini mari kita fokus ke gagasan besar pak Presiden kami ini menteri dari 2014 ke 2019," tegas Amran.

Dia juga kembali bicara dia kembali jadi menteri karena memiliki kontribusi besar sebagai Menteri Pertanian.

"Dan kembali jadi menteri lagi. Artinya apa ada kebaikan yang kita lakukan di republik ini dan itu benar," kata Amran.

Simak Video: Sosok Gubernur Kalsel yang Jadi Tersangka KPK, Ternyata Paman Haji Isam

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu buka-bukaan soal kabinet gemuk Presiden Prabowo Subianto. Kabinet Merah Putih yang dibesut Prabowo terdiri dari 48 kementerian dan 5 lembaga.

Gemuknya kabinet Prabowo dinilai dapat membebani APBN. Anggito menegaskan hal itu tidak akan terjadi.

Menurutnya semua sudah ada alokasinya. Dia menegaskan tidak akan ada risiko buruk bagi APBN dengan adanya kabinet gemuk Prabowo.

"Tadi udah ngecek saya, sudah diakomodir semua. Sudah ada alokasinya. Sudah siap saya kira dari situ tidak ada risiko APBN yang apa-apa," sebut Anggito ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Anggito menegaskan yang paling penting saat ini adalah dengan tambahan jumlah menteri dan wakil menteri, diharapkan produktivitas dan kinerja positif Kabinet Merah Putih dapat meningkat.

"Yang kita tuntut dengan tambahan menteri dan Wamen, produktivitasnya meningkat, kinerja juga meningkat," kata Anggito.

Sebelumnya, Sri Mulyani, saat masih menjadi Menteri Keuangan era Presiden Joko Widodo (Jokowi), sempat buka suara soal kekhawatiran anggaran bengkak karena kabinet gemuk Prabowo. Dia cuma mengaku masih mempelajari potensi anggaran bengkak tersebut saat itu.

"Nanti kita pelajari dulu ya," ungkap Sri Mulyani ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024) yang lalu.

Basuki Hadimuljono buka-bukaan soal rencananya usai tak lagi menjabat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Menurut pengakuan Basuki, ia diberi mandat untuk menjabat Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10/2024).

Adapun jabatannya sebagai Plt OIKN telah selesai. Proses Basuki menjadi Kepala OIKN definitif sedang diurus oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan.

"Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Basuki juga memastikan pembangunan IKN tetap dilanjutkan di Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Targetnya pembangunan ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

"Pada saat saya dipanggil Pak Prabowo, dia menyampaikan akan mempercepat. Kalau sekarang yang sudah dibangun itu adalah eksekutifnya dalam beberapa tahun, dua tahun nanti, yudikatif dan legislatif harus dibangun," tuturnya.

Presiden Prabowo Subianto mengangkat Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Luhut mengatakan ddiminta Prabowo membantu tata kelola di pemerintahan menjadi lebih baik. Hal ini salah satunya dengan mendorong digitalisasi.

"Presiden Prabowo minta menbantu agar tata kelola kita lebih baik. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi saya kira itu akan bisa buat kita jadi lebih efisien," kata Luhut, ditemui usai pelantikan.

Luhut menjelaskan, hal ini utama yang menjadi sasaran Prabowo antara lain penerapan sumber-sumber pemasukan atau source of revenue seperti e-catalog, Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian/Lembaga (SIMBARA), batu bara, nikel, dan kelapa sawit dan juga govtech itu jadi target presiden Prabowo.

"Saya pikir kita bisa lakukan kalau kita kerjakan bersama-sama mestinya satu dua tahun ini," ujarnya.

Begitu pula dengan program-program prioritas Prabowo atau quick wins, lanjut Luhut, juga harapannya bisa dioptimalkan dalam 1-2 tahun ke depan untuk mendorong pendapatan negara. Selain itu, dalam waktu dekat juga akan diluncurkan e-Katalog versi 6.

"Saya kira e-catalog versi 6 saya kira sudah bisa luncurkan oleh beliau dan membuat 85% government procurement ada di sana," kata dia.

Sementara itu, melalui aku Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, ia juga turut menceritakan pertemuannya dengan Prabowo beberapa waktu lalu. Malam harinya, Luhut mengundang Prabowo untuk hadir di acara Gala Dinner AKABRI 67/70 yang dilaksanakan di
Gedung Sopo Del Tower.

Keduanya sempat bernostalgia bersama serta membahas terkait tantangan dan potensi Indonesia di masa depan. Saat itulah, moment Prabowo meminta agar Luhut bisa ikut serta dalam kabinetnya.

"Sebelum mengakhiri sambutannya, beliau meminta izin kepada istri saya untuk memperbolehkan suaminya ini menerima tanggung jawab baru di posisi yang baru. Saat itu, istri saya hanya tersenyum lebar saja," ujar Luhut, dikutip dari unggahan pada Instagramnya.

Luhut mengatakan, sebagai prajurit yang selalu siap melangkah ketika panggilan tugas datang, ia menerima amanat ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Ia diminta untuk memimpin Dewan Ekonomi Nasional.

"Tugas ini bukan sekadar posisi, tetapi panggilan untuk mengabdi kepada negara, memberikan yang terbaik bagi bangsa
Presiden @prabowo ingin saya memimpin satu lembaga yaitu Dewan Ekonomi Nasional," katanya.

Ia menjelaskan, lembaga ini akan bertugas untuk memberikan saran dan rekomendasi agar program program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik. Terlebih, Prabowo ingin adanya percepatan dalam koordinasi dan implementasinya. Menurutnya, posisi lembaga ini sangat penting dalam membantu menghadapi tantangan ke depan.

"Perekonomian yang dihadapi Indonesia tidaklah ringan. Ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk Al, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks ada di depan mata. Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai economic think thank yang akan di isi oleh para pakar ekonomi," terang Luhut.