Proyek bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) ternyata tidak masuk dalam program quick win Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut pihaknya akan memprioritaskan dulu target Presiden Prabowo Subianto mencapai kedaulatan pangan dan energi.

"Karena tadi kita sesuaikan dengan Asta Cita Pak Prabowo. Pak Prabowo ke kedaulatan pangan, kedaulatan energi. Kita fokus itu dulu lah. MLFF kita akan bahas tapi tidak hari ini, kira kira gitu," katanya di Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Dody menyebut pihaknya akan membahas program strategis pemerintah terlebih dahulu sebelum melangkah ke MLFF. Selain ketahanan energi, proyek strategis yang disebut adalah giant sea wall atau tanggul laut raksasa.

"Secepat-cepatnya lah, kita bereskan dulu soal ketahanan pangan, energi dan air, setelah itu melangkah. Karena kan masih ada strategic beliau yang lain, misalnya giant sea wall, itu kan mesti kita dalami," tuturnya.

Meski begitu ia menegaskan MLFF tidak akan dilupakan begitu saja. Apalagi Kementerian PUPR dan operator MLFF, dalam hal ini PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS telah menandatangani perjanjian.

"Nggak, nggak, nggak, nggak, kalo itu nggak (dilupakan). Kita kan udah signing sesuatu sama mereka jadi tetap," tegasnya.

Sebelumnya, RITS menegaskan kesiapannya untuk mengimplementasikan MLFF di Indonesia. Perusahaan juga memastikan sistem ini diterapkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah.

Pernyataan Operator MLFF

Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, teknologi MLFF yang mereka garap telah siap. Pihaknya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk mematangkan penerapan sistem ini.

"Kami tiga kali lebih siap untuk penerapan teknologi. Kami siap, teknologi kami siap. Kami menunggu untuk siap berkolaborasi karena tidak ada teknologi yang dapat diterapkan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi ekosistem yang sangat kuat," kata Attila dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Adapun Dody menyebut Kementerian PU akan terlebih dahulu mendukung program kedaulatan pangan lewat pembangunan bendungan, waduk, hingga rehabilitasi jaringan irigasi. Selain itu pihaknya juga akan fokus membangun jalan dan jembatan, serta mendukung konektivitas menuju sentra pangan seperti food estate.

Kementerian PU juga akan mendukung program wajib belajar 13 tahun melalui pembangunan sekolah dan madrasah serta rehabilitasi bangunan. Dody menargetkan mampu membangun dan merehabilitasi 11.400 unit sekolah mulai dari TK, SD, SMK dan SMA.

"Lalu mendukung program unggulan strategis meliputi namanya giant sea wall, Ibu kota negara Nusantara, konektivitas jalan jembatan, pasar rakyat, air minum, sanitasi air limbah, persampahan, sarana olahraga, sarana kesehatan, dan penataan kawasan pariwisata, industri, area yang terdapat bencana dan juga pengungsian," terang Dody.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai mempersiapkan proses lelang proyek Jalan Tol Puncak. Di mana, saat ini tengah dilakukan pematangan studi kelayakan atau feasibility study.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum, Triono Junoasmono (Yongki) mengungkap bahwa proses pengembangan studi kelayakan itu ditargetkan dapat rampung pada 2025.

“Lagi kajian feasibility study, kajiannya selesai tahun depan,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jumat (8/11/2024).

Apabila proses tersebut telah rampung dan dinilai memenuhi prasyarat, maka proyek tersebut bakal mulai langsung dilelang.

"Setelah itu [feasibility study selesai] dilelang,” tegasnya singkat.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah memang telah sejak lama mencanangkan pembangunan Tol Puncak. Di mana, jalan tol tersebut diprediksi akan terbentang sepanjang 52 km dan terbagi menjadi 5 seksi.

Tol Puncak akan terkoneksi dengan tol eksisting yakni Tol Bocimi yang akan disambungkan ke Cianjur. Sedangkan, rencana pembangunan jalan Tol Caringin - Puncak - Cianjur telah disampaikan oleh mantan Kepala BPJT, Danang Parikesit, di mana estimasi biaya awal ditaksir sebesar Rp24,37 triliun.

Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis.com, pembangunan Jalan Tol Caringin - Puncak - Cianjur mulanya merupakan prakarsa badan usaha yang dilakukan oleh PT Matrasarana Arsitama fan Swoosh Capital CFT.

Dalam kajian awal, biaya investasi tersebut dibutuhkan untuk pembangunan seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp3,1 triliun. Kemudian untuk seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp2,4 triliun.

Selanjutnya, seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp8,02 triliun. Lebih lanjut, untuk seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp1,68 triliun. Kemudian untuk seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp9,07 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyebutkan, Multi-Lane Free Flow (MLFF) atau sistem pembayaran non-tunai nirsentuh tidak menjadi program prioritas.

Bahkan, kata Dody, sistem ini pun tak masuk dalam program "Quick Wins" yang digarap Kementerian PU.

"Ya tadi itu, kita sesuaikan semua dengan Asta Cita-nya Pak Prabowo," tegas Dody usai Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Dody menjelaskan, Asta Cita yang digagas Prabowo adalah ketahanan pangan, air, maupun energi.

"Kita akan bahas, cuma mungkin tidak hari ini kira-kira begitu," jawab Dody singkat.

Saat ditanya kapan pembahasan mengenai MLFF tersebut digelar, Dody mengungkapkan secepat mungkin.

Sebab, masih ada program strategis Prabowo yang harus dikejar, salah satunya Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa.

"Enggak, enggak, kalau itu enggak (dilupakan uji coba). Kita kan sudah signing (penandatanganan) sesuatu dengan mereka (RITS). Jadi tetap, tetap, tetap," tegas Dody.

Sebelumnya diberitakan, Duta Besar Hongaria untuk Republik Indonesia Lilla Karsay mengatakan, MLFF di Indonesia sepenuhnya didanai pakai pajak warga negara (WN) Hongaria.

"Pada tahun 2021, Pemerintah Hongaria mengalokasikan 300 juta dolar Amerika Serikat yang berasal dari pajak masyarakat," ujar Lilla dalam konferensi pers MLFF di Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta pada Rabu (6/11/2024).

Alokasi tersebut diberikan dalam bentuk Foreign Direct Investment (FDI), sehingga tidak menggunakan APBN sepeser pun.

Bisnis.com, JAKARTA – Nasib konstruksi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto tampak tak banyak memberikan perhatian pada mega proyek yang digagas oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Asumsi tersebut diperkuat usai Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo baru-baru ini menegaskan bahwa kecepatan pembangunan IKN bakal melambat selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Pasalnya, terang Dody, Presiden Prabowo Subianto bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara masif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut tampak dipatahkan pada hari ini usai Presiden Prabowo Subianto melantik sosok mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

Pada hari ini, Basuki resmi ditunjuk sebagai Kepala OIKN definitif, usai sebelumnya Bambang Susantono selaku Kepala OIKN definitif mundur dari jabatannya.

Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

“Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan konsolidasi BUMN Karya akan terus berlanjut. Pihaknya pun berencana menyambangi Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo untuk meminta restu terkait penggabungan tersebut.

Kementerian BUMN berencana melebur tujuh perusahaan pelat merah konstruksi menjadi tiga klaster. Tujuh perusahaan itu adalah PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Skemanya, Adhi Karya akan menjadi induk holding bagi Brantas dan Nindya. Selanjutnya Kementerian BUMN bakal menggabungkan PTPP dengan Wijaya Karya, sedangkan Waskita bergabung dengan Hutama Karya.

Erick Thohir menyatakan bahwa pihaknya akan melangsungkan pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo pada Rabu, 6 November 2024. Pertemuan tersebut akan membahas persetujuan atas konsolidasi perusahaan konstruksi BUMN.

"Salah satu isunya mendapat approval bahwa BUMN Karya ini dari 7 menjadi 3, sehingga kita bisa melalukan restrukturisasi, penyehatan, tetapi juga membangun keahlian di masing-masing BUMN," ucapnya di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (4/11/202).

Dia menambahkan jika surat persetujuan sudah diraih, Kementerian BUMN bakal bergerak cepat untuk mengeksekusi rencana penggabungan sehingga mampu mempercepat penyehatan di BUMN Karya.

Sebelumnya, Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengungkapkan langkah integrasi antara perseroan dengan Hutama Karya merupakan salah satu upaya lanjutan dalam menyelamatkan Waskita.

Hanugroho atau akrab disapa Oho menuturkan Hutama Karya telah melakukan proses due diligence terkait rencana integrasi yang diinisiasi Kementerian BUMN. Uji tuntas yang dilakukan terhadap Waskita ini melibatkan konsultan independen.

Uji tuntas yang dilakukan melihat seluruh aspek, termasuk target penyelamatan Waskita. Dengan kehadiran Hutama Karya, Oho menyatakan proses penyehatan emiten berkode saham WSKT ini akan berjalan lebih cepat.

“Jadi, sudah dipastikan tentunya penyehatan bisa lebih cepat dan pemulihannya bisa lebih cepat lagi,” ujarnya dalam sebuah sesi wawancara, beberapa waktu lalu.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) blusukan ke kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Di sana, ia meninjau proyek Tanggul Pantai Muara Baru.

Tanggul Pantai Muara Baru dibangun sejak 2014-2024. Proyek setinggi 4,8 meter ini memiliki panjang keseluruhan 2,38 km, melindungi kawasan pesisir utara Jakarta yang berbentuk tanjung. Menurutnya, keberadaan tanggul ini bisa menyelamatkan lebih dari 20 ribu keluarga.

"Dengan pembuatan tanggul 4,8 meter dari permukaan air laut. Ini bisa menyelamatkan atau melindungi 20.000 lebih kepala keluarga, dan luasan yang terdampak itu kurang lebih 160-an atau 170-an hektare," kata AHY di Penjaringan, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

AHY mengatakan, tinggi permukaan air laut sudah melebihi rumah-rumah yang ada di kawasan tersebut. Apabila tidak ada tanggul ini, maka kehidupan masyarakat di kawasan tersebut benar-benar terancam bahaya.

"Kita berharap terus sinergis karena ini urusan bersama.Tidak ada satu entitas yang sanggup menanggulangi atau mencegah terjadinya bencana banjir. Karena ini harus dilakukan bersama-sama," ujarnya.

Lebih lanjut AHY menjelaskan, daerah Muara Baru ini juga termasuk ke dalam daerah yang mengalami penurunan muka tanah atau land subsidence paling parah. Setiap tahunnya, bisa mengalami turun permukaan tanahnya hingga 10 cm.Dengan demikian, 10 tahun bisa mencapai 1 meter.

"1 meter itu segini, bisa turun ya tentunya bisa terjadi banjir. Jadi ini dalam konteks kami turun ke lapangan hari ini untuk melihat secara langsung. Karena perlu kita memproyeksikan bagaimana Jakarta dalam 5, 10, 20 tahun ke depan, apa yang menjadi tantangan kita, terutama kita tahu penduduk Jakarta ini besar, padat," ujar AHY.

Paralel dengan pembangunan tanggul ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) juga berupaya untuk menambah suplai air dari Bendungan Jatiluhur dan Bendungan Karian yang tengah dibangun saat ini. Harapannya, ini bisa mengurangi kebutuhan masyarakat mengambil air tanah.

Berikutnya, lanjut AHY, dilakukan penataan dengan baik saluran rumah-rumah tangga dan air limbah. Dengan demikian, saat curah hujan deras sekali pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan.

"Mohon dukungan dari semua pihak agar kami dapat bekerja untuk melanjutkan program-program penyelamatan pantai utara (pantura) Jakarta maupun lokasi-lokasi lain yang juga terdampak banjir rob selama ini. Tidak hanya di Jakarta tapi tempat-tempat lain, ini semua membutuhkan dukungan dari berbagai pihak," tutup AHY.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) buka-bukaan alasan Tanggul Laut Raksasa atau Giant Sea Wall perlu dilakukan.

AHY mengatakan, saat ini Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah merampungkan pembangunan sejumlah tanggul pantai melalui proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), salah satunya Kalibaru NCICD yang memiliki tinggi 4,8 meter, namun infrastruktur ini tak akan bertahan lama.

"Diprediksi tanggul ini, 4,8 meter ini bisa (tahan) sampai dengan 2033. Nah, beyond atau lebih dari tahun 2033 kita harus berpikir juga karena kalau itu lah mengapa kita harus mencegah terjadinya penurunan," kata AHY saat meninjau Kalibaru NCICD, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Atas kondisi tersebut, saat ini pihaknya mengkaji opsi pembangunan tanggul laut raksasa. Hal ini diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dalam memastikan perlindungan masyarakat pesisir di masa mendatang.

"Kita membayangkan apa yang harus kita lakukan. Apakah perlu tanggul yang lebih besar lagi? Sering dikatakan sebagai giant sea wall itu. Seberapa tingginya? Nah, ini kita akan pelajari lebih dalam lagi," ujarnya.

Lebih lanjut AHY mengatakan, setidaknya ada dua permasalahan utama yang dihadapi masyarakat pesisir utara Jakarta saat ini. Pertama, banjir rob dan kedua, penurunan permukaan tanah atau land subsidence.

"Land subsidence atau penurunan permukaan tanah itu terjadi setiap saat. Bahkan di beberapa tempat itu dalam setahun bisa menurun 10 cm. Kalau tidak ada upaya apapun, ini berbahaya," kata dia.

Oleh karena itu, tanggul pantai ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga masyarakat. Paralel dengan itu, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan akses air bersih untuk masyarakat, salah satunya dengan pembangunan SPAM Jatiluhut dengan kapasitas 3.200 liter per detik, serta pembangunan kolam retensi.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya AHY sempat bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo. Keduanya membahas terkait dengan kelanjutan proyek giant sea wall. Dody mengatakan, nantinya tanggul raksasa ini membentang dari Cilegon sampai Gresik sepanjang 958 kilometer (km).

"Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design," kata Dody, dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/11/2024).

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016 dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan Pesisir Teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017 dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Simak Video 'AHY Mau Benahi Regulasi Bus Pariwisata: Keselamatan di Atas Segalanya':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Konstruksi kembali menggelar acara tahunan Konstruksi Indonesia (KI) 2024, yang akan berlangsung pada 6-8 November 2024 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang.

Acara ini merupakan ajang strategis bagi industri konstruksi untuk bertukar informasi dan inovasi, dengan menghadirkan berbagai kegiatan menarik seperti Pameran Konstruksi, Konferensi, Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi, dan lainnya.

“Konstruksi Indonesia terus digelar setiap tahun untuk mendorong kemajuan sektor konstruksi,” ujar Indro Pantja Pramodo, Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi sekaligus ketua pelaksana KI 2024 dalam siaran persnya, Senin (4/11).

Mengusung tema “Agility dan Adaptability Sektor Konstruksi yang Berdaya Saing,” acara ini diharapkan menarik partisipasi dari seluruh pelaku jasa konstruksi serta masyarakat umum.

KI 2024 akan menghadirkan sembilan kategori produk unggulan, di antaranya: Building Material & Construction, Heavy Machinery, Giant-Scale Infrastructure, Intelligent Building & Digital Architecture, HVACR & Solar Technologies, Building Interior & Finishes, Ceramic & Marbles, Construction & Building Management, serta Tools, Equipment & Machinery.

Seluruh kategori ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan industri konstruksi di masa mendatang.

Berbagai kegiatan menarik akan menjadi bagian dari KI 2024, di antaranya:

1. Konferensi dan Penyusunan Buku Konstruksi Indonesia 2024

Konferensi ini akan membahas topik terkini bersama para ahli nasional dan internasional. Buku KI 2024 akan berisi inovasi dan perkembangan terbaru dalam dunia konstruksi di Indonesia.

2. Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI)

Gerakan ini membuka peluang bagi UMKM jasa konstruksi untuk bersaing dan memasarkan produk lokal melalui KI 2024.

3. Kompetisi Tenaga Kerja Konstruksi Tingkat Nasional

Kompetisi ini akan mengasah kemampuan para pekerja konstruksi dari berbagai daerah di Indonesia, yang menjadi garda terdepan dalam pembangunan infrastruktur.

4. Lomba Foto & Video

Dengan total hadiah Rp87 juta, lomba ini mengajak masyarakat dan pelajar untuk mengabadikan “1 Dekade Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum” dalam karya foto dan video yang akan dipamerkan dalam KI 2024.

5. Pameran dan Penghargaan Konstruksi Indonesia 2024

Dengan target lebih dari 15.000 pengunjung dan lebih dari 150 exhibitor, pameran ini akan menjadi ajang penting bagi pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan berinovasi. Penghargaan juga akan diberikan kepada pemerintah daerah dan penyedia jasa yang berperan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur.

KI 2024 diharapkan memberikan peluang besar bagi investasi melalui business matching dengan investor serta pengusaha rantai pasok untuk mendorong pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Ayo datang dan saksikan Konstruksi Indonesia 2024! Pada penyelenggaraannya yang ke-21 ini, acara ini diharapkan membawa dampak positif bagi industri konstruksi dalam menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan Jalan Tol Puncak akan dibangun di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian PU Triono Junoasmono mengatakan pihaknya sedang dalam proses pengkajian untuk rencana pembangunan Tol Puncak.

"Tol (Puncak) lagi dikaji," tutur Triono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10), melansir Detik Finance.

Pembangunan Tol Puncak diyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Puncak. Triono memastikan pembangunannya akan dilakukan di pemerintahan saat ini.

Triono juga mengklaim sudah ada pihak yang memprakarsai proyek ini.

"Insya Allah, iya (dibangun di pemerintahan saat ini). Kita kan lagi ada prakarsa yang mengusulkan," ujar dia.

Adapun tol prakarsa berarti sudah ada badan usaha swasta yang mengusulkan pembangunan jalan tol tersebut. Nantinya, badan usaha itu akan menyiapkan studi kelayakan (feasibility study/FS).

"Jadi ini kan prakarsa. Ada badan usaha prakarsa. Nanti setelah itu mereka menyiapkan FS-nya. Jadi belum sampai ke FS, nanti abis itu mereka menyiapkan FS. Ada peminat yang mau memberikan untuk bikin kajian itu," jelas dia lebih lanjut.

Kendati, Triono enggan membocorkan siapa pihak swasta tersebut. Ia hanya mengatakan pemrakarsa itu merupakan perusahaan dalam negeri.

Sementara itu Tol Puncak nantinya akan didukung dengan skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Dalam kesempatan yang sama, Staf Ahli Menteri PU Endra Atmawidjaja mengatakan proyek Jalan Tol Puncak masih menunggu FS sebelum akhirnya dilelangkan. Selain itu, pihaknya hingga saat ini masih melakukan serangkaian kajian dalam sosial dan lingkungan.

"Belum masuk lelang. Proyeksi nilai belum, masih dievaluasi dampak sosial ekonomi. Itu kan juga banyak perumahan di bawah situ, lagi dikaji, masih pra-FS," ujarnya.

Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sempat membenarkan ada rencana membangun Jalan Tol Puncak yang akan membentang dari Sentul hingga Taman Bunga.

"Itu ada dulu kan rencana Tol Puncak 2 yang dari Sentul ke sana, ke Taman Bunga," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, beberapa waktu silam.

Rencana pembangunan Tol Puncak sendiri telah terdengar sejak awal 2023. Proyek Tol Caringin-Puncak-Cianjur alias Tol Puncak telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun/operasi pada 2030-2034.

Hal ini disampaikan oleh Danang Parikesit yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

Dalam materi yang disajikannya, total biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi tol tersebut mencapai Rp24,37 triliun, terdiri atas pembangunan untuk lima seksi tol sepanjang 51,8 kilometer (km). Rinciannya, Seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp 3,1 triliun.

Kemudian untuk Seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp2,4 triliun, dan Seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp8,02 triliun.

Lalu Seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp1,68 triliun. Kemudian untuk Seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp9,07 triliun.

"Saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi pada PT Matra Sarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT," kata Danang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR beberapa waktu lalu.

Kementerian PUPR juga memasukkan Tol Puncak sebagai salah satu di antara enam tol untuk dilelang pada 2024. Hal ini tercantum alam paparan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang saat itu masih dijabat oleh Herry Trisaputra Zuna.

"Di sektor jalan dan jembatan, tahap penyiapan ada enam proyek dengan perkiraan investasi sebesar Rp49,47 triliun yaitu Jalan Tol Malang-Kepanjen, Jalan Tol Lingkar Selatan Bandung, Jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebak Wangi (Neglasari), Jalan Tol Pluit-Cengkareng, Jalan Tol Sadang Extension, dan Jalan Tol Puncak," kata Herry dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI beberapa waktu silam.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, kembali bersuara ihwal nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). AHY mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan proyek warisan Presiden ke-7 Indonesia Jokowi itu.

Hanya saja, Prabowo akan melakukan sejumlah penyesuaian. Sebab, AHY menuturkan, pemerintah memiliki prioritas pembangunan lain di seluruh tanah air.

“Kita juga dihadapkan pada anggaran yang terbatas,” kata AHY di Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024 dikutip dari rekaman suara yang diterima Tempo dari staf AHY. “Tentu, tidak ada kata tidak terbatas kalau bicara tentang anggaran.”

AHY mengatakan Prabowo menginstruksikan agar pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu difokuskan pada Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP. Pembangunan pun akan diprioritaskan pada fasilitas untuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo juga mengatakan akan tetap melanjutkan pembangunan IKN. Apalagi Presiden Prabowo Subianto berencana merampungkan proyek tersebut dalam 4 tahun dan menyebutnya sebagai Ibu Kota Politik.

Namun, menurut Dody, pemerintah akan lebih lebih memprioritaskan program swasembada pangan. Ia mengatakan ketersediaan beras dalam negeri saat ini belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Sementara, Indonesia perlu Bersiap menghadapi kemungkinan terburuk lantaran situasi geopolitik makin memanas. Ia khawatir perang bisa meletus kapan saja.

"Takutnya nanti Ukraina meledak, Iran meledak. Itu kan nanti kita jadi nggak bisa makan. Beras kan semua orang, kan kalau nggak makan beras seolah-olah nggak makan, jangan lah. Beras itu utama," kata Dody di kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 30 Oktober 2024.

M. Rizki Yusrial berkontribusi dalam penulisan artikel ini

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo berujar akan berkontribusi membantu menurunkan angka stunting di Indonesia. Hal tersebut merupakan perintah Presiden Prabowo Subianto. "Demikian juga dari sisi kesehatan, kami dari PU juga mendapatkan tugas untuk mengurangi stunting," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Untuk merealisasikan program tersebut, Dody mengatakan akan melakukan perbaikan pada infrastruktur dasar dengan menjalankan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas). "Jadi penyediaan air bersih baku untuk masyarakat berbasis masyarakat, kemudian sanitasi berbasis masyarakat," kata Dody.

Selain itu, Dody berencana meningkatkan proyek-proyek berbasis masyarakat yang menjadi bagian dari proyek Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, langkah ini dapat menjadi solusi atas berbagai masalah, terutama di tengah banyaknya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sejumlah perusahaan. "Itu akan jadi salah satu tugas pokok kami di kementerian, di samping Pak Presiden membentuk badan khusus pengentasan kemiskinan," katanya.

Kemudian, Dody berkomitmen untuk memperluas program yang memberdayakan masyarakat. Ia menekankan bahwa program-program yang langsung berdampak pada masyarakat akan menjadi prioritas kementeriannya. "Tugas pokok kami adalah memperbanyak poin-poin yang berhubungan dengan masyarakat luas, kita berdayakan masyarakat kita," katanya.

Sebelumnya, berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia yang dilakukan Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting per Juni 2023 tercatat sebesar 21,5 persen. Angka itu masih belum memenuhi standar WHO di bawah 20 persen. "Dengan prevalensi 21 persen itu, Indonesia masih berada di deretan lima besar negara dengan stunting tertinggi di Asia Tenggara," kata peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Betta Anugrah, kepada Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024.

Menurut Betta, meski prevalensi stunting menurun dalam satu dekade pemerintahan Jokowi, jumlahnya cenderung lamban. Sejak 2014 hingga 2024, rata-rata penurunan prevalensi stunting hanya sebesar 1,2 persen. "Di tahun 2024 ini bahkan sangat rendah, 0,1 persen," ujar Betta.

Betta menilai penyebab rendahnya rata-rata penurunan prevalensi stunting karena penggunaan anggaran yang tidak tepat. Dia mengatakan penanganan stunting di banyak daerah bersifat insidental dan tanpa audit data yang konsisten.

Dia mengatakan sebagian besar anggaran penanganan stunting digunakan untuk membereskan masalah di hilir. Padahal, kata dia, stunting merupakan persoalan yang disebabkan oleh banyak faktor, kemiskinan ekstrem, hingga akses yang sulit terhadap pelayanan kesehatan.

Pembahasan terkait rencana pembangunan Jalan Tol Puncak masih dilanjutkan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, disebut-sebut sudah ada perusahaan swasta yang berminat untuk mendukung pembangunan tol tersebut.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Triono Junoasmono, mengatakan pihaknya sedang dalam proses pengkajian untuk rencana pembangunan Tol Puncak.

"Tol (Puncak) lagi dikaji," kata Triono, ditemui di Komplek DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Keberadaan Tol Puncak sendiri diyakini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di Puncak. Triono memastikan, pembangunannya akan dilakukan di pemerintahan saat ini. Katanya, telah ada pihak yang memprakarsai proyek ini.

"Insyaallah, iya (dibangun di pemerintahan saat ini). Kita kan lagi ada prakarsa yang mengusulkan," ujarnya.

Adapun tol prakarsa artinya, terdapat badan usaha swasta yang mengusulkan pembangunan jalan tol tersebut. Nantinya, badan usaha tersebut akan menyiapkan studi kelayakan atau feasibility study (FS).

"Jadi ini kan prakarsa. Ada badan usaha prakarsa. Nah, nanti setelah itu mereka menyiapkan FS-nya. Jadi belum sampe ke FS nih, nanti abis itu mereka menyiapkan FS. Ada peminat yang mau memberikan untuk bikin kajian itu," terangnya.

Namun demikian, Triono enggan membocorkan siapa pihak tersebut. Bocorannya, perusahaan itu merupakan perusahaan dalam negeri. Tol ini nantinya akan didukung dengan skema pembiayaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Sementara itu, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, proyek ini masih menunggu FS sebelum akhirnya dilelangkan. Di samping itu, pihaknya hingga saat inj masih melakukan serangkaian kajian dampak sosial dan lingkungan.

"Belum masuk lelang. Proyeksi nilai belum, masih dievaluasi dampak sosial ekonomi. Itu kan juga banyak perumahan di bawah situ, lagi dikaji, masih pra-FS," kata dia, ditemui di lokasi yang sama.

Sebagai tambahan informasi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang pada kala itu dijabat oleh Basuki Hadimuljono membenarkan bahwa ada rencana untuk membangun Tol Puncak. Tol ini akan membentang dari Sentul hingga Taman Bunga.

"Itu ada dulu kan rencana Tol Puncak 2 yang dari Sentul ke sana, ke Taman Bunga," kata Basuki di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/9/2024).

Rencana pembangunan Tol Puncak sendiri telah terdengar sejak awal 2023. Proyek Tol Caringin-Puncak-Cianjur alias Tol Puncak telah tercantum dalam Rencana Umum Jaringan Jalan Tol dengan target terbangun/operasi pada 2030-2034. Hal ini disampaikan oleh Danang Parikesit yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.

Dalam materi yang disajikannya, total biaya yang dibutuhkan untuk konstruksi tol tersebut mencapai Rp 24,37 triliun, terdiri atas pembangunan untuk 5 seksi tol sepanjang 51,8 km. Rinciannya, seksi 1 sepanjang 11,6 km memakan biaya hingga Rp 3,1 triliun.

Kemudian untuk seksi 2 sepanjang 6,9 km membutuhkan biaya konstruksi Rp 2,4 triliun, dan seksi 3 sepanjang 9,7 km membutuhkan biaya Rp 8,02 triliun. Lalu seksi 4 sepanjang 7,3 km membutuhkan biaya konstruksi sekitar Rp 1,68 triliun. Kemudian untuk seksi 5 sepanjang 16,3 km membutuhkan biaya sebesar Rp 9,07 triliun.

"Saat ini sudah diberikan izin untuk kajian studi pada PT Matrasarana Arsitama dan Swoosh Capital KFT," kata Danang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI Dengan Kepala BPJT Kementerian PUPR, di Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Kementerian PUPR juga memasukkan Tol Puncak sebagai salah satu di antara 6 tol untuk dilelang pada 2024. Hal ini tercantum alam paparan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan yang saat itu masih dijabat oleh Herry Trisaputra Zuna.

"Di sektor jalan dan jembatan, tahap penyiapan ada 6 proyek dengan perkiraan investasi sebesar Rp 49,47 triliun. Yaitu jalan Tol Malang-Kepanjen, jalan Tol Lingkar Selatan Bandung, jalan Tol Kohod (Pakuhaji)-Lebakwangi (Neglasari), jalan Tol Pluit-Cengkareng, jalan Tol Sadang Extension, dan jalan Tol Puncak," kata Herry, dikutip dari siaran Youtube Komisi V DPR RI, Senin (10/7/2023).