Rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto membesut Badan Penerimaan Negara kemungkinan tidak akan terlaksana. Pembentukan badan baru yang mengurus penerimaan negara itu kabarnya mendapatkan pertentangan dalam kabinet yang akan diumumkan Prabowo.

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo mengatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara kemungkinan akan tertunda. Pria yang juga Ekonom Senior INDEF dan Ketua Dewan Pakar PAN itu mengatakan wacana Badan Penerimaan Negara gagal dibentuk karena Sri Mulyani Indrawati yang bakal ditunjuk Prabowo menjadi Menteri Keuangan menolak wacana tersebut.

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Drajad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Seperti diketahui, Sri Mulyani menjabat Menteri Keuangan di Kabinet Presiden Joko Widodo mulai 2016, dan lanjut kembali membantu Jokowi pada periode kedua di Kabinet Indonesia Maju.

Sementara itu, Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira ikut bicara soal wacana ini. Menurutnya rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal. Namun, kemungkinan akan disesuaikan oleh Prabowo dengan tim ekonomi di kabinet berikutnya.

"Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal, tetapi bisa mengalami penyesuaian atau revisi tergantung pada hasil diskusi antara presiden dan tim ekonomi kabinet," ungkap Anggawira ketika dihubungi detikcom.

Anggawira menekankan pembentukan Badan Penerimaan Negara yang diusulkan oleh Prabowo adalah bagian dari strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan dan menolak ide tersebut, Anggawira menilai tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini.

"Pak Prabowo juga cenderung berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Bila Badan Penerimaan Negara dinilai sebagai instrumen yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, masih ada peluang untuk diwujudkan, tentu dengan mempertimbangkan masukan dari Bu Sri Mulyani dan pihak terkait lainnya," tutupnya.

Respons Sri Mulyani

Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat sebelum acara makan siang bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani enggan berkomentar soal Badan Penerimaan Negara. Dia cuma diam mendengar pertanyaan soal Badan Penerimaan Negara tak jadi dibentuk dan langsung berjalan cepat masuk ke Istana Negara.

Saat keluar dari Istana Negara, Sri Mulyani kembali ditanyai soal hal ini. Responsnya tetap sama, tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Setelah ditanya, dia langsung bergegas masuk ke mobilnya, melempar senyum ke awak media, dan mengucapkan terima kasih.

"Terima kasih ya," ujar Sri Mulyani sambil melempar senyum kepada para awak media di Istana.

Sebelumnya, ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani sempat memberikan pernyataan singkat soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Menurut Sri Mulyani tidak ada rencana pemisahan Kementerian Keuangan untuk jadi Badan Penerimaan Negara dan dia menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.

Sementara itu, beberapa menteri kabinet Indonesia Maju lainnya juga buka suara soal nasib Badan Penerimaan Negara. Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan sampai saat ini Prabowo terlihat akan menempatkan 3 wakil menteri sekaligus di Kementerian Keuangan.

Salah satu wakil menteri itu, Suharso bilang, akan ditugaskan mengurus penerimaan negara. Maka dari itu dia memperkirakan Prabowo tidak akan membentuk Badan Penerimaan Negara di awal masa jabatannya.

"Ya saya kira dengan adanya wakil menteri yang memang untuk ditugaskan dalam penerimaan negara saya kira masih akan tetap begitu. Ya saya kira begitu (tidak ada pembentukan Badan Penerimaan Negara)," ungkap Suharso ditemui di tempat yang sama.

Ketika ditanya apakah instansinya sebagai perancang induk perencanaan nasional diajak membahas soal pembentukan Badan Penerimaan Negara, Suharso enggan menjawab. Dia bilang hal itu bisa ditanyakan ke menteri baru yang akan ditunjuk Prabowo nanti. "Nanti tanya sama menteri yang baru ya," katanya singkat.

Menko Perekonomian Airlangga juga buka suara soal kabar Badan Penerimaan Negara yang batal dibentuk. Menurutnya tunggu saja keputusan Prabowo nanti, karena memang Sri Mulyani sudah diberikan 3 Wakil Menteri Keuangan. Tambahan Wakil Menteri Keuangan dijabat Anggito Abimanyu, mantan orang Kementerian Keuangan juga.

Sementara dua Wakil Kementerian Keuangan lainnya adalah Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo.

"Tunggu pengumuman besok saja. Tunggu pengumuman pas kabinet saja. Memang wakil menterinya sudah 3," beber Airlangga.

Berikut rincian tarif baru Tol Jakarta-Tangerang dirangkum dalam infografis berikut ini. Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)

Praktik judi online (judol) jadi fokus pemberantasan oleh Pemerintah, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan sudah meminta bank memblokir 8.000 rekening terkait judol.

"Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 8.000 rekening," terang Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala KSSK IV Tahun 2024 di ruang konferensi pers Bank Indonesia, Jumat (18/10/2024).

Ia mengatakan data rekening-rekening bank terkait judi online yang dimintakan untuk diblokir itu berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Pemblokiran ini turut dilakukan terhadap rekening dengan orang atau badan yang sama yang terlibat dalam transaksi judol.

"(OJK juga) meminta perbankan menutup rekening yang berada dalam satu Customer Identification Fund (kepemilikan orang atau badan) yang sama," tegasnya.

Mahendra juga meminta lembaga jasa keuangan melakukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan transaksi keuangan.

Salah satunya dengan mengeluarkan aturan terkait penyempurnaan penerapan tata kelola Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, penerbitan dan pelaporan obligasi dan sukuk daerah, serta pelaporan dan permintaan informasi debitur melalui sistem layanan informasi keuangan.

OJK juga terus memperkuat penerapan strategi anti-fraud, transparansi dan publikasi sukuk bunga dasar kredit dan bank umum konvesional, bagi bank umum non-konvesional, serta pelaporan penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka-bukaan arah kebijakan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Seperti diketahui, Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Kebijakan prioritas yang akan dilaksanakan pemerintahan baru yakni ketahanan pangan dan energi.

"Tahun 2025 sudah kita tetapkan bersama DPR dan konsultasi kepada presiden terpilih itu sudah pemberian gambaran awal arah kebijakan awal ke depan. Sesuai yang sudah disampaikan tetap suportif terhadap program yang menjadi prioritas arahnya seperti semua tahu dari sisi ketahanan pangan dan energi," terang Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Sri Mulyani menjelaskan arah kebijakan pemerintahan baru itu telah dibahas dengan DPR dan konsultasi langsung juga dengan Prabowo.

"Beliau (Prabowo) juga sampaikan, namun juga saat yang sama harus waspada dengan global. Beliau menyampaikan geopolitic, geostrategic, dan geoeconomic, itu semua berhubungan," Sambung Sri Mulyani.

Kemudian mengenai postur APBN 2025 tetap akan dijaga. Hal itu telah tertuang dalam undang-undang yang berisi dasar asumsi tahun depan.

"UU APBN sudah ada, nanti penjelasannya tergantung format seluruh kabinet dan juga dari sisi pemerintahan daerah," kata Menteri Keuangan Kabinet Presiden Joko Widodo dua periode ini.

Sebelumya Sri Mulyani telah dipanggil Prabowo Subianto, Senin (14/10/2024), untuk menjadi Menteri Keuangan kembali. Sri Mulyani pun bersedia, dan sudah mengikuti acara pembekalan di Hambalang bersama Prabowo pada Rabu (16/10).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buka suara mengenai pemberian gelar doktor oleh Universitas Indonesia (UI). Hal itu sebagai respons atas kabar yang menyebut UI telah membentuk tim khusus mengusut pemberian gelar tersebut.

"Saya nggak tahu. Itu urusan internal kampus ya. Tanya aja UI. Tapi saya kuliah, aturan itu mengatakan bahwa minimal S3 itu, karena saya kan by riset, itu minimal 4 semester. Dan saya sudah 4 semester," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Bahlil juga mengatakan, dirinya mengikuti kegiatan kuliah, konsultasi dan seminar. "Saya sudah 4 semester. Dan saya kuliah, datang, konsultasi, seminar semua ada," tambahnya.

Dikutip dari laman Kementerian ESDM, sebelum sampai pada tahap Sidang Terbuka Promosi Doktor, berdasarkan pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak UI, Bahlil Lahadalia sebagai mahasiswa riset Program Studi Doktor Kajian Stratejik Global SKSG UI telah menempuh rangkaian tahapan ujian.

Seminar I yang dilakukan pada 15 Juni 2023, Seminar 2 pada 26 Oktober 2023, Seminar 3 pada 22 Desember 2023, dan Ujian Proposal Riset pada 27 Januari 2024.

Selanjutnya Bahlil Lahadalia menempuh Ujian Hasil Riset pada 19 Juni 2024, Ujian Seminar Hasil Riset I pada 10 Juli 2024, dan Ujian Hasil Riset 2 pada 27 September 2024.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia belum mengungkap kursi menteri yang akan diberikan presiden terpilih Prabowo Subianto kepadanya. Namun, Bahlil mengungkapkan pembicaraannya dengan Prabowo di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta saat pemanggilan calon menteri beberapa waktu lalu.

"Saya belum tahu karena yang mengumumkan untuk menteri-menteri itu kan pada saat dari...ya antara itulah 20 atau 21 (Oktober)tapi yang mengumumkan itu adalah Pak Presiden sendiri," kata Bahlil di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Bahlil mengatakan, waktu itu diajak berbincang Prabowo membahas sejumlah hal. Salah satunya membahas kedaulatan sumber daya alam dan pemerataan sumber daya alam.

"Jadi kemarin saya datang dan diajak untuk berdiskusi tentang negara, tentang kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam. Terus bagaimana pemerataan kekuasaan sumber daya alam untuk dipakai kesejahteraan rakyat," katanya.

Bahlil mengatakan, masalah kedaulatan energi juga dibahas. Kemudian, bagaimana upaya mendorong lifting minyak dan gas bumi (migas).

"Terus bagaimana orang-orang daerah jangan dizalimi. Harkat orang daerah harus kita jaga. Terus misalnya Pak Prabowo kan selalu berbicara tentang kedaulatan dalam mengelola sumber daya alam sesuai Pasal 33," ungkapnya.

Pembentukan Badan Penerimaan Negara oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto nampak belum bisa terwujud. Hal ini disampaikan Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo

Badan Penerimaan Negara rencananya dibentuk sebagai pengganti Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan.

Menurut Dradjad Badan Penerimaan Negara tertunda karena Sri Mulyani Indrawati yang bakal lanjut di Kabinet Prabowo sebagai Menteri Keuangan lagi, tidak setuju .

"Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan. SMI (Sri Mulyani Indrawati) selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ungkap Dradjad ketika dihubungi detikcom, Jumat (18/10/2024).

Lalu bagaimana respons Sri Mulyani? Ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024) sebelum acara makan siang bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani enggan berkomentar soal Badan Penerimaan Negara.

Dia cuma diam mendengar pertanyaan soal Badan Penerimaan Negara tak jadi dibentuk dan langsung berjalan cepat masuk ke Istana Negara.

Saat keluar dari Istana Negara, Sri Mulyani kembali ditanyai soal hal ini. Responsnya tetap sama, tak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Setelah ditanya, dia langsung bergegas masuk ke mobilnya, melempar senyum ke awak media, dan mengucapkan terima kasih.

"Terima kasih ya," ujar Sri Mulyani sambil melempar senyum kepada para awak media di Istana.

Sebelumnya, ketika dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto beberapa hari lalu, Sri Mulyani sempat memberikan pernyataan singkat soal nasib pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Menurut Sri Mulyani tidak ada rencana pemisahan Kementerian Keuangan untuk jadi Badan Penerimaan Negara dan dia menegaskan Kementerian Keuangan adalah satu.

"Nggak ada. Kemenkeu masih satu," Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/10/2024).

Simak Video Sri Mulyani: Prabowo Minta Saya Jadi Menteri Keuangan

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Bandara Dhoho Kediri yang dibangun PT Gudang Garam Tbk melalui PT Surya Dhoho Investama (PT SDHI) diresmikan hari ini. InJourney Airports berperan sebagai operator bandara tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan optimismenya terhadap peranan Bandara Dhoho Kediri dalam memajukan kawasan selatan Pulau Jawa.

"Hari ini adalah salah satu peristiwa penting bagi pengembangan konektivitas dan ekonomi di selatan Pulau Jawa. Bandara Dhoho Kediri menjadi proyek percontohan di Indonesia dengan skema KPBU unsolicited, di mana inisiatif proyek datang dari pihak swasta dan didukung oleh Pemerintah," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/10/2024).

"Kehadiran Bandara Dhoho ini mencerminkan kolaborasi efektif antara sektor publik dengan swasta, dan menjadi contoh bagi skema KPBU dalam mengatasi tantangan pembangunan dengan cepat dan efisien," lanjutnya.

Bandara Dhoho Kediri dibangun oleh PT Surya Dhoho Investama (PT SDHI), serta dioperasikan oleh InJourney Airports. Kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) antara PT SDHI dengan Kementerian Perhubungan yang dilaksanakan pada 7 September 2022, serta kemudian disahkan melalui penandatanganan Kerja Sama Operasi (KSO) antara PT Angkasa Pura I (AP1) (saat ini telah menggabungkan diri ke dalam PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports) dengan PT SDHI pada 29 Maret 2023. Melalui KSO tersebut, InJourney Airports akan mengoperasikan Bandara Dhoho Kediri selama 50 tahun.

Jenis kerja sama antara InJourney Airports dengan PT SDHI menjadi yang pertama kalinya di Indonesia, di mana InJourney Airports selaku perusahaan pengelola bandara diberi kepercayaan untuk mengoperasikan bandara yang dibangun dan dibiayai oleh entitas perusahaan swasta. Bandara Dhoho Kediri juga menjadi bandara pertama di Indonesia yang dibangun dengan pembiayaan swasta murni, serta tanpa menggunakan anggaran dari negara.

"InJourney Airports sebagai mitra PT SDHI dalam mengoperasikan Bandara Dhoho Kediri berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik dalam pelayanan kepada seluruh pengguna jasa di Bandara Dhoho Kediri, utamanya dari sisi kesiapan SDM, standar keamanan, pelayanan, dan keselamatan penerbangan yang sesuai dengan standar global yang selama ini diterapkan di seluruh bandara yang dikelola InJourney Airports," kata Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi.

"Kami berharap, keberadaan Bandara Dhoho Kediri dapat memberikan dampak positif bagi warga masyarakat Kediri khususnya, serta memberikan multiplier effect dalam hal pengembangan pariwisata, industri, konektivitas, dan perekonomian terhadap kawasan selatan Pulau Jawa," ungkap Faik Fahmi.

Bandara Dhoho Kediri dilengkapi dengan terminal seluas 25.857 m2 yang mampu menampung hingga 1,5 juta penumpang/tahun, apron dengan kapasitas 12 pesawat berbadan sedang (narrow body) dan 3 pesawat berbadan lebar (wide body), serta runway berdimensi 3.300 m x 45 m yang mampu melayani pesawat berbadan lebar sejenis Boeing 777-300ER.

Saat ini Bandara Dhoho Kediri melayani penerbangan rute dari/menuju Bandara Soekarno-Hatta Tangerang yang dioperasikan oleh maskapai Citilink. Penerbangan yang beroperasi sejak 5 April 2024 tersebut kini dilayani dengan frekuensi dua penerbangan per pekan, yakni setiap Rabu dan Jumat.

Prabowo Subianto akan memiliki kabinet tambun saat resmi menjabat Presiden mulai 20 Oktober nanti. Jumlah kementerian di kabinet Prabowo bakal lebih besar daripada jumlah kabinet saat ini.

Sebagai perbandingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya punya 34 kementerian saat ii, sementara Prabowo diprediksi memiliki 49 Kementerian/lembaga.

Lalu bagaimana dengan penganggaran kementerian di era Prabowo, apakah anggaran akan membengkak? Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal hal ini, dia mengaku masih mempelajari hal ini.

"Nanti kita pelajari dulu ya," ungkap Sri Mulyani ketika ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Jumlah kementerian tambun Prabowo sendiri terungkap ketika sang presiden terpilih itu memanggil tokoh-tokoh yang bakal jadi menterinya. Para calon Menteri itu datang ke kediaman Prabowo di Kawasan Kertanegara, Jakarta Selatan.

49 orang dipanggil Prabowo pada Senin 14 Oktober 2024 yang lalu. Prabowo mengatakan semua tokoh yang diundang ke kediamannya telah menyatakan kesediaannya menjadi menteri. Pemanggilan para calon menteri itu disebut Prabowo untuk konfirmasi.

"Mereka sudah menyatakan bersedia membantu saya. Jadi sebetulnya hari ini hanya mengkonfirmasi, saya konfirmasi, saya yakinkan mereka bersedia atau tidak bantu saya di bidang yang saya tawarkan kepada mereka. Alhamdulillah semuanya menyatakan sanggup," ujar Prabowo

Selain calon Menteri, sehari kemudian yaitu 15 Oktober, Prabowo memanggil para calon Wakil Menteri.

Berikut ini 49 nama yang dipanggil Prabowo:

1. Prasetyo Hadi
2. Natalius Pigai
3. Widiyanti Putri Wardhana
4. Yandri Susanto
5. Fadli Zon
6. Nusron Wahid
7. Saifullah Yusuf atau Gus Ipul
8. Maruarar Sirait
9. Teuku Riefky Harsya
10. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY
11. Satryo Soemantri Brodjonegoro
12. Arifatul Choiri Fauzi
13. Yassierli
14. Zulkifli Hasan atau Zulhas
15. Tito Karnavian
16. Bahlil Lahadalia
17. Yusril Ihza Mahendra
18. Abdul Mu'ti
19. Iftitah Sulaiman
20. Sugiono
21. Muhaimin Iskandar
22. Wihaji
23. ⁠Abdul Kadir Karding
24. Agus Andrianto
25. Raja Juli Antoni
26. Agus Gumiwang Kartasasmita
27. Pratikno
28. Maman Abdurrahman
29. Ribka Haluk
30. Dudy Purwagandhi
31. Sakti Wahyu Trenggono
32. Budi Santoso
33. Rachmat Pambudy
34. Dodi Hanggodo
35. Hanif Faisol Nurofiq
36. Nasaruddin Umar
37. Amran Sulaiman
38. Sultan B Najamudin
39. Erick Thohir
40. Dito Ariotedjo
41. Budi Gunadi Sadikin
42. Airlangga Hartarto
43. Sri Mulyani
44. Veronica Tan
45. Supratman Andi Agtas
46. Rosan Roeslani
47. M Herindra
48. Donny Ermawan
49. Meutya Hafid

Simak Video: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor memberikan bocoran terkait sosok pengganti dirinya di era pemerintahan Prabowo Subianto mendatang. Sosok itu yakni Immanuel Ebenezer.

Mulanya, Afriansyah mengatakan dirinya tidak akan lagi menjabat sebagai Wamenaker di kabinet Prabowo-Gibran. Dia akan menjabat sebagai Wakil Kepala Badan yang bertugas untuk memperbaiki sistem haji dan umroh.

"Arahan Pak Prabowo kepada saya, kepada kami bertiga untuk mengurus urusan badan urusan haji dan umroh," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Saat ditanya mengenai lebih lanjut mengenai pengganti dirinya, Afriansyah menyebut nama Immanuel Ebenezer. Namun, dia belum mengetahui siapa yang menempati posisi Menaker di era Prabowo. Sebab, dia belum bertemu dengan sosok Menaker baru.

"Kalau nggak salah itu Immanuel Ebenezer Kalau menterinya saya belum paham. (Belum ketemu menteri baru?) Belum," jelasnya.

Berdasarkan catatan detikcom, Immanuel Ebenezer mendatangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara Nomor 4 pada Selasa (15/10) lalu. Dia juga mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Saat ini pria kelahiran Riau itu merupakan politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Dia sempat menjadi tim pendukung Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 dengan menempati posisi sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania.

Kemudian, pria yang akrab disapa Noel ini sempat menjabat sebagai komisaris di anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Mega Eltra periode 2021-2022.

Pada Pilpres 2024, diketahui dia sempat menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan mendirikan kelompok Relawan Ganjar Pranowo Mania.

Namun, akhirnya Noel memberikan dukungan penuh kepada pasangan Prabowo-Gibran dan bergabung sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memecat tiga pegawai Kementerian Pertanian tingkat eselon II dan III. Hal itu dilakukan karena mereka diduga menerima pembayaran atau korupsi proyek.

Amran menyebut korupsi yang dilakukan pegawai tersebut mencapai Rp 10 miliar. Korupsi itu berawal dari oknum yang meminta proyek dari Kementerian Pertanian.

"Tadi malam kami dapat laporan dari orang yang tidak bisa saya sebut namanya, mengatakan bahwa ada dari luar meminta proyek, kemudian dari Kementerian Pertanian meminta fee 25%. Setelah kami panggil mungkin 5 menit, kami tanya, ternyata sudah menerima uang kurang lebih Rp 10 miliar," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (17/10/2024).

Namun, Amran enggan menyebut pegawai tersebut dari direktorat mana dan proyek apa. Dia hanya menjamin tindakan ketiga pegawai itu akan diproses hukum

"Untuk sementara, 3 orang, sekongkol. Semua dibebas tugas semua, nonaktif semua. Sudah ditangani penegak hukum," jelasnya.

Laporan terkait pegawai Kementan yang korupsi itu didapati baru Rabu (16/10) malam. Hari ini, surat pencopotan langsung ditandatangani Amran. Dia mengatakan, tak akan segan-segan mencopot pegawai yang bermain dalam menjalankan proyek.

"Untuk sementara, tiga orang. Sekongkol, bebas tugas semua, non-aktif semua. Hari ini kami copot yang bersangkutan. Nonaktif, bisa saja pemecatan. Singkat cerita, nggak ada kompromi bagi yang melakukan korupsi di Kementerian Pertanian. Itu nggak ada kompromi bagi dia," jelasnya.

Amran menyebut tindakan itu telah lama dilakukan oleh tiga pegawai tersebut. Ketiga oknum itu diketahui meminta bagian sedikit demi sedikit, mulai dari Rp 100 juta sampai Rp 1 miliar.

"Ini di pengakuannya, sedikit-sedikit. Rp 100 juta, pernah Rp 500 juta, pernah juga Rp 1 miliar," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken aturan jaminan pemeliharaan kesehatan dari negara bagi para pensiunan menteri yang menjabat pada 2019-2024. Jaminan kesehatan ini dibiayai langsung dari APBN.

Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara diteken Jokowi pada 15 Oktober 2024.

Pihak Istana buka-bukaan soal alasan Jokowi memberikan jaminan kesehatan bagi para pensiunan menteri. Menurut Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana, jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri diberikan Jokowi sebagai bentuk kepedulian, perhatian, sekaligus perhatian bagi para menteri.

Apalagi pada rentang 2019-2024, Indonesia dihantam beragam tantangan besar, mulai dari pandemi COVID-19 hingga krisis ekonomi. Hal itu membuat para menteri bekerja jauh lebih keras daripada biasanya.

"Itu bagian dari kepedulian dari presiden dan menteri purnatugas. Beliau semua sudah mengabdikan diri secara luar biasa di periode ini dan tentu saja beliau banyak sekali curahkan waktu dan tenaganya. Apalagi di 2019 hingga 2024 kan tantangannya luar biasa, kita hadapi pandemi, krisis ekonomi, dan lain lain itu tentu para menteri bekerja sangat keras," ungkap Ari ditemui di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Soal penggunaan APBN pada pemberian jaminan kesehatan bagi para pensiunan menteri, Ari mengatakan, hal ini tidak menjadi masalah. Besarannya juga tidak sebesar yang dibayangkan.

"Itu bagian wajar lah dari pemeliharaan kesehatan itu, ini bagian dari hal yang bisa di-cover," ujar Ari.

Ari bilang, dalam aturan yang baru dirilis disebutkan juga fasilitas kesehatan yang bisa digunakan pun hanya yang milik negara atau BUMN. Dengan begitu artinya biaya yang dikeluarkan tak akan besar.

Namun, ketika ditanya besaran anggaran yang akan dikeluarkan, Ari bilang jumlah pastinya masih sedang dihitung oleh Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, dan Kementerian Sekretaris Negara.

"Kan di dalam aturan itu nggak boleh di swasta atau di mana, apalagi luar negeri. Semua cuma boleh di fasilitas pemerintah saja. Jadi itu pakai APBN tapi di fasilitas yang dimiliki pemerintah, jadi itu yang beda kan. Kalau ke luar negeri itu periksa nggak bisa," beber Ari.

Dalam Perpres 121/2024, pada pasal 1 dan 2 disebutkan menteri negara yang telah melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. Jaminan ini juga diberikan kepada istri atau suami para menteri yang sah dan tercatat dalam administrasi negara.

"(1) Menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan pemeliharaan kesehatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet," tulis pasal 1 beleid tersebut.

Disebutkan juga dalam beleid tersebut, jaminan pemeliharaan kesehatan yang bisa didapatkan para pensiunan menteri dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan kendali biaya. Manfaat yang bisa didapatkan pensiunan menteri akan diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan masa bulan tugas jabatan.

Manfaat pelayanan kesehatan tersebut bisa didapatkan para pensiunan menteri bisa didapatkan hanya di fasilitas kesehatan milik pemerintah ataupun milik BUMN yang berada di dalam negeri.

Kemudian di pasal 6 Perpres 121 tahun 2024 disebutkan premi jaminan kesehatan bagi pensiunan menteri dari negara dapat dibayarkan oleh pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus. Pembayaran premi bersumber dari APBN.

"Pendanaan jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Sekretariat Negara," tulis pasal 6 ayat 2.