Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan berangkat ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Menjelang purna tugas, Ia akan meresmikan sejumlah proyek yang telah rampung di IKN.

Informasi ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Katanya, Jokowi hanya satu hari menghabiskan Waktu di sana.

"Kalau beliau kan ke sana tanggal 11, hanya satu hari ya. (tanggal) 11 (berangkat), 12 pagi udah pulang lagi. Jadi kita, 11 kan ada CEO 100 itu Kompas. Kemudian mungkin mengisi dengan peresmian-peresmian," kata Basuki, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Basuki mengatakan, rencananya ada sejumlah proyek bangunan yang akan diresmikan. Proyek tersebut antara lain Istana Negara, Istana Garuda, serta tiga bangunan rumah sakit.

"Tadi Pak Menkes (Budi Gunadi) bilang 3 rumah sakit sudah siap (diresmikan), kemudian istana," ungkapnya.

Sedangkan untuk Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), Basuki mengatakan proyeknya belum rampung 100% sehingga belum bisa ikut diresmikan. Padahal, proyek ini sebelumnya ditargetkan bisa diresmikan bersama dengan Istana sebelum purnatugas.

"Kalau Kemenko belum selesai 100%. Jadi mungkin nanti akhir Oktober baru ada yang bisa diresmikan," katanya.

Namun saat ditanya lebih lanjut tentang rencana peletakan batu pertama atau groundbreaking terakhir jelang akhir masa jabatan, Basuki belum dapat memastikannya.

"Ya kami sedang carikan, kami dorong lagi untuk groundbreaking-nya. Tapi belum (bisa dipastikan ada) groundbreaking, belum," ujar dia.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Basuki mengatakan bahwa Jokowi akan ke IKN di tanggal 8 atau 9 Oktober untuk melangsungkan peresmian sejumlah proyek. Salah satunya ialah Training Center PSSI.

"Peresmiannya itu yang tampak Kementerian BUMN? Makanya saya mau cek besok. Bisa saya cek, karena peresmiannya nanti tanggal 9. Jadi tanggal 8 ada CEO Kompas, CEO 100 di sana. Kemudian peresmian PSSI, itu tanggal 8 siang sore, paginya peresmian," kata Basuki, ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2024).

Tiga tahun yang lalu, siapa yang menyangka hamparan hutan belantara dan lahan kosong di Kalimantan Timur akan menjadi cikal bakal ibu kota masa depan Indonesia? Kami, di Tim Transisi Ibu Kota Nusantara (IKN), tak pernah lupa bagaimana perjalanan ini dimulai dengan tantangan luar biasa.

Sumber daya manusia yang terbatas, fasilitas yang kurang memadai, kantor yang belum siap digunakan, hingga honorarium bulanan yang ditangguhkan hanyalah sebagian dari rintangan yang harus kami hadapi. Tak terhitung pula berapa banyak keraguan dan kritik yang menghujani kami-membangun sebuah kota dari nol bukanlah tugas yang mudah.

Namun, hari ini, dengan penuh kebanggaan, kita dapat melihat IKN tidak lagi hanya sebagai konsep, tetapi sebagai megaproyek nyata yang mulai diwujudkan.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), bersama dengan dukungan luar biasa dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR) yang saat ini keduanya dipimpin oleh Pak Basuki Hadimoeljono, telah menunjukkan bahwa visi besar ini bukanlah mimpi kosong, melainkan sebuah tujuan nyata yang bisa dicapai.

Slogan "Tiada Hari Tanpa Cor" yang kini viral di kalangan anak muda dan terpampang di salah satu bangunan di IKN mencerminkan semangat kerja keras yang terus kami junjung setiap hari.

Secara fundamental, lahirnya IKN didorong oleh kebutuhan mendesak untuk menciptakan pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa. Keraguan dan pertanyaan mengenai relevansi serta keberhasilan IKN kerap muncul. Walaupun begitu, Presiden Jokowi memilih untuk tetap mengambil risiko besar ini karena beliau yakin bahwa untuk mengejar kemajuan bangsa, sering kali kita harus berani mempertaruhkan banyak hal.

Kami sejalan dengan keyakinan tersebut. Sebagai akademisi, kami berusaha memanfaatkan pengetahuan kami untuk membangun bangsa Indonesia, salah satunya dengan mempertaruhkan kredensial dengan mengambil risiko untuk memimpin pembangunan IKN, khususnya di bidang transformasi hijau dan digital.

Kala itu, kami menerima tantangan besar ini untuk mendampingi Pak Bambang Susantono dalam mengawal pembangunan IKN. Visi besar Presiden Jokowi inilah yang terus kami pegang teguh dalam setiap langkah, fokus pada keberlanjutan dan penerapan teknologi hijau serta digital.

Visi ini lebih dari sekadar pembangunan fisik infrastruktur semata; ini adalah fondasi untuk menopang Indonesia Emas 2045-sebuah cita-cita besar yang kini mulai diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan strategis kami, seperti Cetak Biru Kota Cerdas, Pedoman Bangunan Gedung Cerdas, Roadmap Pembangunan Rendah Karbon, dan kebijakan-kebijakan lainnya.

Meski sempat mendapat cemoohan dari berbagai pihak, kami tetap teguh melangkah dan terus menyempurnakan yang sudah ada. Di bawah kepemimpinan Presiden Terpilih Prabowo, arah strategis ini akan terus kami lanjutkan, memastikan IKN berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru bermanfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia-bukan sekadar wacana kosong dan 'omon-omon' semata.

Membangun IKN bukan sekadar membangun infrastruktur fisik atau 'hardware' saja, tetapi juga menciptakan ekosistem teknologi atau 'software' dan, yang paling penting, mengembangkan sumber daya manusianya atau 'brainware'. Ketiga elemen ini menjadi pilar utama dalam visi pembangunan IKN, sejalan dengan komitmen Presiden Terpilih Prabowo yang menegaskan percepatan proyek IKN dalam Sidang Kabinet pada 12 Agustus 2024.

Kami telah mempelajari secara saksama visi dan misi Prabowo-Gibran, terutama dalam hal kesinambungan proyek-proyek yang sudah dibangun bersama Presiden Jokowi. Salah satu kunci utama yang menjadi landasan visi Presiden Terpilih Prabowo adalah keberlanjutan, dan ini menjadi fondasi yang akan terus kami pegang teguh dalam pembangunan IKN.

Filosofi keberlanjutan ini juga tercermin dalam salah satu pidato Presiden Terpilih Prabowo, di mana beliau menyampaikan bahwa, "Kalau pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan menangis, (tetapi) dia akan berdiri lagi. Dijatuhkan lagi, berdiri lagi, dijatuhkan lagi, (tetap akan) berdiri lagi."

Filosofi ini sangat relevan dengan perjalanan kami di Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital OIKN dalam membangun IKN yang penuh dengan tantangan-jatuh bangun adalah bagian dari proses. Namun, semangat pantang menyerah seperti yang diungkapkan Presiden Terpilih Prabowo itulah yang mendorong kami terus maju.

Kami di Kedeputian Transformasi Hijau dan Digital, yang mayoritas diisi oleh orang muda bangsa, bertekad memastikan bahwa visi besar IKN sebagai kota cerdas dan berkelanjutan akan tetap terwujud.

Berbagai teknologi canggih telah diterapkan untuk mendukung visi efisiensi dan keberlanjutan, mulai dari sensor perkotaan dan bangunan cerdas, hingga pengendalian pembangunan yang menggunakan drone dan kecerdasan buatan (AI).

Kami juga telah dengan tanggap mengantisipasi potensi risiko bencana dengan menerapkan sistem peringatan dini (early warning system) dan pengoperasian Nusantara Command Center di IKN sebagai forest city sesuai yang diarahkan oleh Presiden Terpilih Prabowo.

Nusantara Command Center tidak hanya akan berfungsi sebagai pengendali situasi darurat saja, melainkan juga meningkatkan efisiensi layanan publik serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh penghuni kota.

Tak hanya itu, kami tengah mempersiapkan trem otonom dan taksi terbang sebagai moda transportasi cerdas unggulan masa depan, sebagai langkah strategis untuk menciptakan sistem transportasi publik yang ramah lingkungan dan efisien.

Selain itu, Nusantara Knowledge and Technology Hub juga sedang dikembangkan sebagai jembatan emas penghubung antara dunia pendidikan, pemerintahan, dan industri, menciptakan ekosistem inovasi yang kolaboratif guna mendukung terciptanya kota cerdas yang terintegrasi.

Kolaborasi dengan universitas, perusahaan, dan lembaga internasional dari berbagai negara-negara maju terus dijajaki untuk mendukung IKN sebagai pusat inovasi dan kemajuan teknologi, menjadikannya sebagai urban living lab yang ideal untuk menyerap best practices dari seluruh dunia.

Kolaborasi ini diwujudkan melalui uji coba atau Proof of Concept (PoC) teknologi, yang tidak hanya bertujuan membuktikan bahwa visi besar IKN dapat diimplementasikan, tetapi juga untuk menguji keandalan konsep serta kualitas teknologi tersebut. Melalui PoC, kami yakin bahwa akan terjadi transfer of knowledge dari inovasi terbaik dunia, baik kepada pemerintah maupun pelaku industri dalam negeri.

Hal ini penting agar kedepannya Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi mampu untuk menciptakan inovasi-inovasi mandiri yang bersumber dari potensi sumber daya manusia terbaik bangsa. PoC juga sejatinya merupakan upaya preventif dan langkah strategis untuk menilai apakah suatu teknologi menawarkan harga terbaik-yakni harga termurah dengan kualitas tertinggi, untuk kemudian dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pengadaan barang dan jasa yang terpisah.

Semua pencapaian ini menunjukkan bahwa IKN bukan sekadar gagasan atau wacana, melainkan sebuah kenyataan yang akan terwujud melalui kerja keras, inovasi, dan dedikasi yang kuat untuk masa depan Indonesia yang lebih hijau dan cerdas.

Kami percaya IKN adalah lompatan besar yang membawa Indonesia semakin dekat dengan cita-cita Indonesia Emas 2045. Ini bukan sekadar mimpi, melainkan bukti nyata dari tekad bangsa untuk menjadi lebih unggul, merangkul masa depan dengan keyakinan.

Di tengah laju globalisasi, IKN hadir sebagai simbol harapan, membawa Indonesia menuju era baru sebagai negara maju yang mendukung pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Dan semua ini hanya bisa dicapai dengan kepemimpinan yang visioner dan berorientasi pada kemajuan.

Di balik berbagai capaian kami di IKN, terdapat tim teknokrat yang luar biasa dalam merumuskan program-program unggulan. Ibarat seorang pendekar yang mahir menggunakan kemampuan fisik dan senjatanya, kami yang berkiprah di ranah sipil berusaha mengabdikan diri kepada negara dengan mengoptimalkan kajian, inovasi, dan teknologi.

Terbukti, per Oktober 2024, puluhan ribu orang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk berkunjung ke IKN melalui aplikasi IKNOW, layanan terpadu yang kami kelola dan awasi. Untuk memastikan keamanan data pengguna, kami telah bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui skema IT Security Assessment untuk meminimalisir risiko kebocoran data.

Dengan begitu, antusiasme yang luar biasa untuk menyaksikan langsung bagaimana kota masa depan Indonesia sedang dibangun, akan diiringi oleh teknologi tepat guna terbaik yang akan menjaga keamanan dan kenyamanan bagi semua penghuninya.

Menghadapi transisi pemerintahan, kami tetap berkomitmen mendukung penuh pembangunan IKN dan Indonesia, apa pun tantangan yang muncul di depan, dengan sumber daya yang tersedia - bahkan bila itu hanya sekedar "bambu runcing" saja. Karena kami yakin Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo memiliki tujuan mulia yang sama, yaitu untuk mencintai rakyat dan membangun Indonesia menjadi lebih adil dan makmur.

Kami percaya, perjuangan kami saat ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan perjuangan para pahlawan kita terdahulu-Pangeran Diponegoro, Jenderal Soedirman, Bung Tomo, dan lain-lain-yang rela bertaruh nyawa demi kemerdekaan Indonesia. Semangat merekalah yang menjadi inspirasi kami dalam mewujudkan visi Indonesia maju dengan membangun Indonesia yang terhormat dan bermartabat.

Jika suatu saat nanti garis tangan pengabdian kami dicukupkan atau bahkan diberikan amanah dan penugasan di tempat lain oleh pimpinan, komitmen kami tidak akan berubah, karena visi kami sejalan dengan Presiden Jokowi dan Presiden Terpilih Prabowo: membangun Indonesia yang mandiri dan berdikari, di mana rakyatnya bangga menggunakan produk-produk buatan negeri sendiri.

Mohammed Ali Berawi
Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara
Guru Besar Universitas Indonesia

Dukung Percepatan Pembangunan IKN, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca 24 Jam

Dukung Percepatan Pembangunan IKN, BMKG Gelar Operasi Modifikasi Cuaca 24 Jam

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar pemindahan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) diundur ke bulan Januari 2025. Padahal sebelumnya, pemindahan ditargetkan bisa dilakukan bulan Oktober ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, amanat Jokowi ini langsung disampaikan oleh Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno. Salah satu alasannya ialah agar dapat dilakukan penyempurnaan ekosistem.

"Kami tadi koordinasi dengan Pak Menteri PUPR, sekaligus OIKN, beberapa unit juga beberapa tower sudah selesai. Kemarin kan akses dari perkantoran itu menuju apartemen kan masih berdebu, dan sekarang sudah bertahap selesai, sehingga ekosistemnya insyaallah akan selesai," kata Anas, ditemui di Sheraton Grand Hotel, Gandaria City, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Ditemui terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menilai, IKN telah siap untuk ditempati. Ia mengaku tidak mengetahui alasan pasti mundurnya jadwal pemindahan tersebut.

"Saya kira iya (ekosistem sudah siap). Mungkin kalau pemindahan itu mungkin sudah bisa dipindah (ASN)," ujar Basuki, di lokasi yang sama.

Basuki mengatakan, pihaknya dan kementerian lainnya telah menerima surat dari KemenPAN-RB menyangkut kesiapan prasarana di IKN untuk menunjang kepindahan ASN. Secara total, ada tiga eselon satu PUPR yang sudah siap pindah.

"Misalnya di Kementerian PU sudah ada ruang menterinya, dan ada tiga pimpinan madya yang sudah bisa pindah sana, ini eselon satunya. Dari 10 di PU yang sudah bisa dipindah ke sana itu tiga eselon satu. Dan eselon duanya ada 17, dan dengan staf profesional, semua jadi dibagi oleh Pak MenPAN-RB," terangnya.

Sedangkan untuk infrastruktur hunian, Basuki bilang saat ini ada sebanyak 13 tower apartemen ASN Hankam dari total 47 tower yang sudah siap ditempati. Apartemen tersebut pun sudah ditunjang fasilitas yang lengkap.

"Kalau yang apartemen ASN yang sekarang ini sudah siap ada 13, sudah full furnished, air, listrik, AC, semua sudah. Nanti November ada 9 lagi, Desember semua selesai," ujarnya.

Lebih lanjut untuk skema penempatannya, menurut Basuki, apartemen akan ditempati secara sharing untuk ASN single. Barulah ASN yang berkeluarga akan diberikan satu unit.

"Kalau saya, saya kan pernah kuliah di luar. Kalau kita tinggal di apartemen, saya tidak akan menyarankan satu apartemen satu orang, pasti harus ada temannya. Kita tidak tahu kalau sakit, pasti nggak akan happy kalau sendiri," katanya.

Begitu pula dengan kantor-kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi kantor para ASN. Menurut Basuki, bangunannya sudah siap. Saat ini, ia tinggal melengkapi bagian area komersial.

"Sekarang tinggal mempercepat yang komersial di Kemenko-Kemenko itu untuk bisa diisi. Seperti kemarin baru excelso, ada Coco Mart, ada yang UKM. Jadi saya akan mendorong itu lebih cepat, sehingga utama misalnya untuk rumah makan. Nanti makin banyak ASN pasti makin banyak kebutuhan rumah makan," kata dia.

Investasi swasta di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur sudah menyentuh Rp 58 triliun. Itu merupakan akumulasi dari total 8 kali rangkaian groundbreaking proyek swasta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi total investasi yang sudah masuk Rp 58 triliun di IKN. Menurutnya, investasi itu sudah cukup besar, meskipun sebenarnya masih jauh dari target Rp 100 triliun di akhir 2024.

"Tapi angkanya udah gede banget kok. Duit gede lho Rp 58 triliun," tegas Jokowi ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Meski masih cukup jauh dari target, Jokowi bilang optimisme harus tetap ditegakkan agar target investasi Rp 100 triliun bisa dicapai. Namun, menurutnya urusan investasi di IKN memang tak bisa buru-buru, pemerintah harus tetap melakukan seleksi terhadap minat investasi yang masuk.

Dia mengatakan tidak semua bisa masuk IKN. Investasi yang berkualitas lah yang dicari pemerintah di IKN.

"Serius ndak? Kalau serius baru diberi peluang. Kita memang memilih, jadi nggak semua boleh masuk semua boleh investasi. Harus diseleksi, sehingga memang bener baru Rp 58 triliun," ungkap Jokowi.

Angka realisasi investasi Rp 58 triliun sendiri diungkapkan langsung sebelumnya oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang juga merupakan Plt. Kepala Otorita IKN. Tepatnya, dia memaparkan hingga saat ini sudah ada investasi senilai Rp 58,4 triliun masuk ke IKN. Jumlah sebesar itu dikumpulkan dari total 8 kali rangkaian groundbreaking yang dilakukan di IKN sejak setahun yang lalu.

"Yang ke-7 kemarin kan ada Rp 56 triliun kan? Nah ini dengan ke-8 terakhir kemarin jadi Rp 58,4 triliun," ujar Basuki di Kawasan IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10/2024).

Simak juga Video 'Jokowi Sebut Investasi ke IKN Sudah 56,2 T, 55 Bangunan Groundbreaking':

[Gambas:Video 20detik]

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mewanti-wanti pemerintah daerah untuk mendukung program yang tengah dijalankan pusat, khususnya Tol Laut. Hal ini agar tol laut bisa berkembang lebih baik.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Hartanto, menilai selama ini pemerintah daerah kurang memberi perhatian untuk mendukung program Tol Laut.

"Program-program kita seperti Tol Laut, Inaportnet, dan kapal khusus ternak itu nggak akan bisa berhasil kalau dukungan dari pemerintah daerah kita itu betul-betul tidak diberikan kepada program-program yang kita ingin lakukan," kata Hartanto di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta Selasa (08/10/2024).

Menurutnya, Tol Laut sebagai program unggulan Kemenhub tidak bisa berjalan sendiri dan perlu dukungan banyak pihak agar tidak terjadi banyak kekurangan dari program yang sedang pemerintah pusat jalankan.

Hartanto mempertanyakan juga terkait apa yang telah dilakukan pemerintah daerah untuk program Tol Laut ini. Ia berharap pemda dapat kerja sama dengan Kemenhub untuk meringankan beban masyarakat di dalam melakukan bisnis melalui Tol Laut.

"Saya yakin seluruh pemerintah daerah sudah terus mencoba mendukung kita, tapi dukungannya belum maksimal," lanjutnya.

Lebih lanjut, Kemenhub mengakui bahwa sering kali rute Tol Laut yang ditetapkan itu berubah atau tiba tiba dialihkan ke tujuan lain karena itu menjawab permintaan masyarakat itu sendiri. Hingga saat ini pihaknya masih membutuhkan data dari Pemda terkait rute mana yang dibutuhkan banyak masyarakat.

"Kita sering mengadakan rakor Tol Laut, ini salah satu cara pemda untuk menyampaikan rute mana yang harus diutamakan dengan ketersediaan kapal yang ada. Kami butuh data akurat dari Pemda terkait kebutuhan rute dan kelayakan pelabuhan," tutupnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berbicara tentang kelanjutan program Tol Laut yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apakah program ini akan dilanjutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto?

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, Hartanto, mengatakan Kemenhub sudah mengajukan anggaran untuk program Tol Laut di 2025 sebesar Rp 1,124 triliun. Menurutnya, program ini akan terus dijalankan.

"Kita sudah memasukkan anggaran total (Kemenhub) tahun 2025. Sehingga kemungkinan Tol Laut ini masih jalan. Memang anggaran 2025 belum ketok palu. Nanti di bulan Desember kan baru kita lihat betul anggaran itu dan sampai saat ini masih jalan terus pengajuan dan programnya," kata Hartanto di Gedung Karsa Kementerian Perhubungan, Jakarta Selasa (08/10/2024).

Pihaknya mengakui bahwa masih ada kekurangan dari Tol Laut ini, namun pihaknya tetap berupaya mengevaluasi program ini dan juga bertekad untuk mempertahan program ini pada masa pemerintahan Prabowo.

Hartanto mengatakan Tol Laut ini perlu dipertahankan lantaran jadi salah satu program unggulan Kemenhub. Program Tol Laut dinilai banyak bermanfaat, khususnya dalam menjaga disparitas harga komoditas di wilayah-wilayah terluar.

"Terkait program Tol Laut, bagi kami program Tol Laut adalah program yang unggulan. Dimana tentu konektivitas lebih tercapai, terjangkau, dan ternyata harga-harga komoditas juga bisa turun," kata Hartanto.

Selama 10 tahun masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) proyek Tol Laut terus berkembang. Dari semula hanya tiga kapal pada 2015 bertambah menjadi 39 kapal pada 2024. Lalu dari sisi muatan juga ikut melonjak, dari yang awalnya hanya 30 ton kini mencapai 989,75 ton.

Diketahui tol laut adalah satu di antara program nasional dari Presiden Jokowi. Program ini terbentuk dilatarbelakangi adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara daerah di timur dengan barat.

Simak: Perintis, Tol Laut, dan Ternak: Jembatan Emas Penyambung Negeri

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal target investasi swasta ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Sejauh ini ditargetkan ada investasi Rp 100 triliun yang bisa masuk ke IKN hingga akhir 2024.

Nyatanya, sampai saat ini baru Rp 58 triliun investasi yang masuk dari IKN. Itu merupakan akumulasi dari total 8 kali rangkaian groundbreaking proyek swasta.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan optimisme harus tetap ditegakkan agar target investasi Rp 100 triliun bisa dicapai. Namun, menurutnya urusan investasi di IKN tak bisa buru-buru, pemerintah harus tetap melakukan seleksi terhadap minat investasi yang masuk.

"Ya harus tetap optimis lah, kan yang masuk banyaknya itu harus diseleksi," ujar Jokowi di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2024).

Jokowi melanjutkan, bila ada investor yang mau masuk ke IKN harus diseleksi terlebih dahulu komitmennya seperti apa karena tidak semua bisa masuk IKN. Investasi yang berkualitas lah yang dicari pemerintah di IKN.

"Serius ndak? Kalau serius baru diberi peluang. Kita memang memilih, jadi nggak semua boleh masuk semua boleh investasi. Harus diseleksi, sehingga memang bener baru Rp 58 triliun," ungkap Jokowi.

Di akhir, Jokowi mengapresiasi total investasi yang sudah masuk Rp 58 triliun di IKN. Menurutnya, investasi itu sudah cukup besar.

"Tapi angkanya udah gede banget kok. Duit gede lho Rp 58 triliun," tegasnya.

Simak: Jokowi Sebut Investasi ke IKN Sudah 56,2 T, 55 Bangunan Groundbreaking

[Gambas:Video 20detik]

Pembangunan Bandara Nusantara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur terus berlanjut. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan per 10 Oktober 2024 mendatang landasan pacu bandara akan bertambah lagi hingga 2.200x45 meter.

Budi Karya membagikan momen dirinya meninjau Bandara Nusantara di Instagram pribadinya @budikaryas. Terlihat dalam video yang dibagikan dia meninjau bandara di saat matahari sedang panas-panasnya.

"Menyala bersama di landasan pacu Bandara Nusantara. Menyala juga semangatnya karena meninjau landasan pacu tepat saat matahari sedang terik-teriknya," ungkap Budi Karya dikutip dari unggahannya, Senin (7/10/2024).

Meski sambil berpanas-panasan, Budi Karya bilang justru cuaca yang terik seperti yang dibutuhkan Bandara Nusantara agar pembangunannya bisa cepat selesai.

"Alhamdulillah, jika cuaca bagus bisa mempercepat proses pengerjaan landasan pacu. Saat ini, panjang runway sudah mencapai 2.200 meter x 45 meter dan sedang dikerjakan proses penebalan landasan oleh teman-teman Kementerian PUPR," beber Budi Karya.

BBJ-737 Bisa Mendarat

Setelah proses pembangunan selesai, Budi Karya bilang proses berikutnya adalah melakukan verifikasi kelayakan pendaratan pesawat dengan model yang lebih besar.

Rencananya, pesawat kepresidenan yang lebih besar daripada RJ85 bisa mendarat setelah landasan pacu ditambah panjangnya. Pesawat Kepresidenan Boeing Business Jet (BBJ) 737-800 akan bisa mendarat di bandara ibu kota baru.

"Setelah itu masih akan ada proses verifikasi kelayakan untuk kembali dilakukan uji pendaratan dengan jenis pesawat yang lebih besar," ujar Budi Karya.

"Kita lihat panjang 2200 lebar 45 insyaallah akan selesai tanggal 10 pagi dan sorenya uji coba," sebutnya.

Saat ini kota-kota besar di dunia tengah berlomba-lomba untuk mewujudkan konsep 'smart city' atau kota cerdas di wilayah masing-masing. Indonesia pun seakan tak mau ketinggalan dengan program bersama 'Gerakan Menuju 100 Smart City' yang telah berjalan sejak tahun 2017.

RI Gencar Kembangkan Kota Pintar, Apa Itu?

Pemerintah tengah gencar mengembangkan 100 kota pintar di Indonesia. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan tujuan program ini untuk memajukan kota serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan terpercaya.

Adapun konsep kota pintar atau smart city merujuk pada pengembangan kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup warganya. Selain itu, sebuah kota dapat dikatakan Smart City jika di dalamnya lengkap dengan infrastruktur dasar, juga memiliki sistem transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat. Hal ini sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenkominfo.

Namun, Jokowi menyebut kota pintar tidak hanya soal penggunaan teknologi atau pembangunan fisik semata.

"Yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat membangun pola pikir, sikap dan karakter masyarakat yang lebih baik," ujarnya dikutip dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Senin (7/10/2024).

Sejauh Mana Penerapan Smart City di RI?

Diketahui program 'Gerakan Menuju 100 Smart City' mencuat setelah pemerintah melihat adanya ketimpangan perkembangan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Melansir website Indonesia Baik, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 mencatat sebanyak 59,35% penduduk Indonesia sudah hidup di kota ketimbang di perdesaan. Selanjutnya pada tahun 2045, diperkirakan mayoritas warga atau sekitar 82,37% masyarakat Indonesia hidup di kota.

Karena itu pemerintah pun mencoba membangun kota masa depan Indonesia sebagai kota berkelanjutan dan berdaya saing. Dari sanalah muncul inovasi pengembangan tata kelola smart city di Indonesia.

Sudah beberapa tahun berjalan, saat ini sejumlah kota besar di RI telah mengadopsi konsep smart city. Sebut saja Jakarta yang telah dimulai sejak tahun 2014 lalu. Jakarta Smart City bergerak berdasarkan 6 indikator, yakni smart governance, smart economy, smart environment, smart people, smart mobility, serta smart living.

Keenam indikator tersebut menjadi basis yang melahirkan produk dan layanan Jakarta Smart City. Salah satunya kehadiran aplikasi JAKI (Jakarta Kini), yang memungkinkan warga Jakarta maupun turis yang berkunjung dapat mengakses berbagai layanan hanya dalam satu genggaman saja.

Selanjutnya Kota Surabaya yang disebut-sebut menjadi pionir pembangunan kota pintar di Indonesia. Mengutip laman Antara, program Kota Pintar di ibu kota Jawa Timur ini telah berjalan sejak tahun 2002. Atau sejak masa kepemimpinan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono, lalu dilanjutkan Tri Rismaharini, dan berlanjut hingga kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi. Sejak saat itu, banyak kota-kota lain di Indonesia yang datang ke Surabaya untuk menimba ilmu terkait' penerapan program smart city di Kota Pahlawan.

Eri Cahyadi mengatakan konsep smart city yang diterapkan di Surabaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Hal itu dia sampaikan usai menerima penghargaan Smart Government dan Smart Environment dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI dalam kegiatan Forum Smart City Nasional, Pameran dan Awarding Gerakan Menjadi Smart City 2023.

"Dengan demikian, pemerintah berkomitmen penuh dalam memberikan peningkatan pelayanan yang ada di Kota Pahlawan," katanya dikutip dari laman Antara.

Penerapan Smart City yang sudah lama berjalan ini dinilai memberikan dampak positif bagi pembangunan tata ruang dan manajemen kota yang berkelanjutan.

IKN Jadi 'Kiblat' Penerapan Kota Pintar Berkelanjutan

Bicara soal smart city, maka proyek Ibu Kota Negara (IKN) patut dibahas. Ya, pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini dikatakan mengusung konsep kota pintar, yang memanfaatkan teknologi canggih dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari transportasi, energi, hingga layanan publik.

"Kementerian PUPR ini telah merencanakan pembangunan infrastruktur dengan konsep smart city di semua kawasan, yang diawali dengan Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian Ibu Kota Nusantara akan menjadi contoh penerapan smart city di Indonesia dengan tentunya kita akan memberikan manfaat untuk pemerintah dan masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup," ucap Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam acara Bedah Buku 10 Langkah Mencerdaskan Kota, beberapa waktu lalu.

Menurut Diana konsep smart city ini mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ada di dalam kota tersebut. Ia pun mencontohkan seperti pengurangan kesenjangan masyarakat, penggunaan transportasi publik, pengaturan manajemen limbah, polusi, hingga emisi karbon, yang semuanya harus terintegrasi satu sama lain.

Video: KPK Ungkap 4 Tersangka Kasus Bandung Smart City Terima Rp 1 M

Video: KPK Ungkap 4 Tersangka Kasus Bandung Smart City Terima Rp 1 M

Saat ini kota-kota besar di dunia tengah berlomba-lomba untuk mewujudkan konsep 'smart city' atau kota cerdas di wilayah masing-masing. Indonesia pun seakan tak mau ketinggalan dengan program bersama 'Gerakan Menuju 100 Smart City' yang telah berjalan sejak tahun 2017.

RI Gencar Kembangkan Kota Pintar, Apa Itu?

Pemerintah tengah gencar mengembangkan 100 kota pintar di Indonesia. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan tujuan program ini untuk memajukan kota serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan terpercaya.

Adapun konsep kota pintar atau smart city merujuk pada pengembangan kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan kualitas hidup warganya. Selain itu, sebuah kota dapat dikatakan Smart City jika di dalamnya lengkap dengan infrastruktur dasar, juga memiliki sistem transportasi yang lebih efisien dan terintegrasi sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat. Hal ini sebagaimana dikutip dari laman resmi Kemenkominfo.

Namun, Jokowi menyebut kota pintar tidak hanya soal penggunaan teknologi atau pembangunan fisik semata.

"Yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat membangun pola pikir, sikap dan karakter masyarakat yang lebih baik," ujarnya dikutip dari laman Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Senin (7/10/2024).

Sejauh Mana Penerapan Smart City di RI?

Diketahui program 'Gerakan Menuju 100 Smart City' mencuat setelah pemerintah melihat adanya ketimpangan perkembangan jumlah penduduk yang tinggal di kota. Melansir website Indonesia Baik, data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 mencatat sebanyak 59,35% penduduk Indonesia sudah hidup di kota ketimbang di perdesaan. Selanjutnya pada tahun 2045, diperkirakan mayoritas warga atau sekitar 82,37% masyarakat Indonesia hidup di kota.

Karena itu pemerintah pun mencoba membangun kota masa depan Indonesia sebagai kota berkelanjutan dan berdaya saing. Dari sanalah muncul inovasi pengembangan tata kelola smart city di Indonesia.

Sudah beberapa tahun berjalan, saat ini sejumlah kota besar di RI telah mengadopsi konsep smart city. Sebut saja Jakarta yang telah dimulai sejak tahun 2014 lalu. Jakarta Smart City bergerak berdasarkan 6 indikator, yakni smart governance, smart economy, smart environment, smart people, smart mobility, serta smart living.

Keenam indikator tersebut menjadi basis yang melahirkan produk dan layanan Jakarta Smart City. Salah satunya kehadiran aplikasi JAKI (Jakarta Kini), yang memungkinkan warga Jakarta maupun turis yang berkunjung dapat mengakses berbagai layanan hanya dalam satu genggaman saja.

Selanjutnya Kota Surabaya yang disebut-sebut menjadi pionir pembangunan kota pintar di Indonesia. Mengutip laman Antara, program Kota Pintar di ibu kota Jawa Timur ini telah berjalan sejak tahun 2002. Atau sejak masa kepemimpinan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono, lalu dilanjutkan Tri Rismaharini, dan berlanjut hingga kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi. Sejak saat itu, banyak kota-kota lain di Indonesia yang datang ke Surabaya untuk menimba ilmu terkait' penerapan program smart city di Kota Pahlawan.

Eri Cahyadi mengatakan konsep smart city yang diterapkan di Surabaya melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Hal itu dia sampaikan usai menerima penghargaan Smart Government dan Smart Environment dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI dalam kegiatan Forum Smart City Nasional, Pameran dan Awarding Gerakan Menjadi Smart City 2023.

"Dengan demikian, pemerintah berkomitmen penuh dalam memberikan peningkatan pelayanan yang ada di Kota Pahlawan," katanya dikutip dari laman Antara.

Penerapan Smart City yang sudah lama berjalan ini dinilai memberikan dampak positif bagi pembangunan tata ruang dan manajemen kota yang berkelanjutan.

IKN Jadi 'Kiblat' Penerapan Kota Pintar Berkelanjutan

Bicara soal smart city, maka proyek Ibu Kota Negara (IKN) patut dibahas. Ya, pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini dikatakan mengusung konsep kota pintar, yang memanfaatkan teknologi canggih dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari transportasi, energi, hingga layanan publik.

"Kementerian PUPR ini telah merencanakan pembangunan infrastruktur dengan konsep smart city di semua kawasan, yang diawali dengan Ibu Kota Nusantara. Dengan demikian Ibu Kota Nusantara akan menjadi contoh penerapan smart city di Indonesia dengan tentunya kita akan memberikan manfaat untuk pemerintah dan masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup," ucap Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti dalam acara Bedah Buku 10 Langkah Mencerdaskan Kota, beberapa waktu lalu.

Menurut Diana konsep smart city ini mampu mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ada di dalam kota tersebut. Ia pun mencontohkan seperti pengurangan kesenjangan masyarakat, penggunaan transportasi publik, pengaturan manajemen limbah, polusi, hingga emisi karbon, yang semuanya harus terintegrasi satu sama lain.

Video: KPK Ungkap 4 Tersangka Kasus Bandung Smart City Terima Rp 1 M

Video: KPK Ungkap 4 Tersangka Kasus Bandung Smart City Terima Rp 1 M

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait aset rumah dinas anggota DPR RI usai tak lagi ditempati. Seperti diketahui, anggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan rumah dinas dan diganti dengan uang tunjangan perumahan.

Direktur Hukum dan Humas DJKN Kemenkeu, Tedy Syandriadi mengatakan pihaknya masih membahas rencana pengembalian aset rumah dinas anggota DPR menjadi aset negara.

"Perlu kami informasikan untuk rumah dinas DPR ini masih dalam proses pembahasan di DJKN, jadi belum ada wacana-wacana apa untuk ke depannya," kata Tedy dalam media briefing di Kantor Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Sementara itu, Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto mengaku belum bisa memberikan informasi terkait rencana pemanfaatan aset rumah dinas DPR setelah dikembalikan menjadi aset negara.

"Untuk rumah dinas, kami juga belum bisa menjawab karena memang belum ada informasi, kayanya masih anget banget ya, kami baru baca dari media. Jadi tolong dikonfirmasi saja ke DJKN Kemenkeu, tapi sekali lagi kami siap kalau memang ditugaskan," tutur Candra.

Sebelumnya terdapat surat edaran dari Sekretariat Jenderal DPR RI, bahwa anggota DPR periode 2019-2024 baik yang terpilih kembali maupun yang tidak terpilih kembali diminta menyerahkan rumah jabatan. Pengosongan rumah diberi tenggat waktu hingga akhir Oktober 2024.

Dalam surat bernomor B/733/RT.01/09/2024 itu dituliskan, anggota DPR periode 2024-2029 akan diberikan uang tunjangan perumahan dan tidak diberikan fasilitas rumah jabatan. Hal itu disebut merupakan hasil keputusan rapat pimpinan DPR, pimpinan fraksi-fraksi DPR, dan Sekretariat Jenderal DPR pada September 2024.

Untuk besaran uang tunjangan perumahannya belum ditetapkan. Pihak DPR RI mengaku masih melakukan survei perumahan di sekitar gedung DPR RI untuk mengetahui harga yang pas.

"Besarannya itu masih dikonsultasikan karena untuk mengasumsikan hunian atau rumah sewa di seputaran Senayan, Semanggi dan Kebayoran itu untuk tipe-tipe 3 kamar itu harganya setelah disurvei masih fluktuatif dan variatif, sehingga kita harus memastikan secara cermat supaya nggak ada masalah," ujar Sekjen DPR RI Indra Iskandar dikutip dari detikNews.

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mengucurkan Rp 2,85 triliun untuk pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pendanaan untuk pembebasan lahan ini sudah dikucurkan sejak pertengahan tahun lalu.

"Kalau kita tahu sejak pertengahan tahun lalu sampai ke saat ini, kita sudah merealisasikan untuk IKN saja Rp 2,85 triliun," kata Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam Media Briefing LMAN di kantornya, Senin (7/10/2024).

Khusus tahun ini saja atau dari Januari hingga 4 Oktober 2024, dana yang dikucurkan untuk pengadaan lahan IKN Rp 1,43 triliun.

"Dari sektor IKN kita tahun ini saja, sudah menyalurkan atau merealisasikan Rp 1,43 triliun," katanya.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto menjelaskan, di IKN terdapat 15 PSN yang pengadaan lahannya dilakukan LMAN. PSN tersebut mencakup jalan hingga kompleks kawasan inti pusat pemerintahan.

Dia mengatakan, total kebutuhan dana untuk pengadaan lahan pada proyek di IKN Rp 5,9 triliun. Dengan demikian, masih ada Rp 3 triliun yang belum terealisasi.

"Dari total kebutuhan dananya itu adalah Rp 5,9 triliun, totalnya ya, kebutuhan dananya. Sudah direalisasikan Rp 2,8 jadi masih ada sekitar Rp 3 triliunan. Rp 2,85 itu realisasinya," ungkapnya.