Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) melaporkan total dana desa yang digelontorkan mencapai Rp 610 triliun dalam periode 2015-2024. Namun pengawasannya belum maksimal.

Hal ini disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (Mendes-PDT) Yandri Susanto dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI. Secara keseluruhan, jumlah desa di Indonesia saat ini mencapai 75.265, dengan jumlah penduduk dengan KTP desa 202 juta jiwa atau 73% penduduk RI.

"Anggaran dana desa yang sudah digelontorkan 2015-2024 sebesar Rp 610 triliun. Jadi, apa yang disampaikan Pak Ketua (Lasarus) tadi betul, pengawasannya masih belum maksimal," kata Yandri di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Berdasarkan hasil diskusinya dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Yandri mengatakan, masih banyak kepala desa yang belum menguasai cara pembukuan keuangan. Hal ini menjadi salah satu masalah di balik pengelolaan dan pengawasannya.

"Banyak memang kepala desa yang nggak ngerti pembukuan, karena dia tokoh dipilih, lalu mungkin di sisi basic pembukuan nggak ada, mungkin penggunaan anggarannya kurang bisa dipertanggungjawabkan. Ini PR kita semua untuk memadupadankan potensi yang ada dengan ketaatan kita terhadap peraturan itu," terangnya.

Atas permasalahan tersebut, Yandri telah melakukan sejumlah langkah antisipasi. Pertama, pihaknya telah membentuk tim membuat peta jalan pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal (Irjen).

"Saya bersama jajaran berkolaborasi dengan para pihak, akan memaksimalkan pengawasan karena pengawasan kata kunci dalam memastikan rupiah per rupiah bisa dipertanggungjawabkan," ujar dia.

Lalu langkah kedua, Kemendes PDT juga akan meningkatkan intensitas komunikasi dengan para kepala desa, baik secara online maupun secara langsung ke lapangan.

"Saya sudah minta Pak Sekjen, saya ingin sebanyak mungkin berkomunikasi dengan kepala desa. Mungkin akan melalui zoom atau per zona kita bertemu, ngobrol dari hati ke hati, dan saya kalau kunjungan saya akan nginep di desa, akan mengumpulkan kepala desa per kabupaten atau kecamatan," kata Yandri.

Alokasi Dana Desa 2025

Sementara itu, pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Dari jumlah tersebut, Yandri mengatakan, dialokasikan minimal 20% atau sekitar Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan.

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," ujarnya.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) mendorong keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan di desa-desa tertinggal. Hal ini berkaca pada anggaran kementerian yang terbatas.

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menilai, kolaborasi dengan pihak luar perlu dilakukan untuk mengoptimalkan pembangunan dan pengembangan potensi di desa. Setidaknya, ada 400 perusahaan yang akan dilibatkan dalam mendorong pembangunan desa di Indonesia.

"Kami sudah membuka forum kemarin, dua minggu lalu juga, ada 400 perusahaan CSR yang akan kita libatkan dalam pembangunan, khususnya daerah tertinggal," kata Yandri, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Peningkatan investasi desa dan kerja sama dengan korporasi merupakan salah satu di antara delapan rencana aksi yang menjadi fokusnya dalam beberapa waktu ke depan. Yandri mengatakan, dalam dua pekan ke depan ia bertemu dengan sejumlah mitra strategis.

"Dua minggu ke depan kami akan banyak pertemuan dengan pihak-pihak yang ingin men-support pembangunan desa, baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi kami sudah banyak yang antre hasil komunikasi kami yang berguna untuk membangun desa," ujarnya.

Yandri mengatakan, saat ini tercatat baru ada 6.000 BUMDes yang mengelola wisata, sedangkan potensinya mencapai 27.000. Menurutnya, pengembangan potensi itu tidak bisa mengandalkan APBN mengingat anggaran yang sangat sedikit.

"Jangan hanya terpaku dengan dana desa, APBN, tapi kita diberi akal pikiran, teman yang banyak, itu bisa kita jadikan solusi terbaik," kata dia.

Inisiasi untuk menggeber kerja sama dengan swasta ini juga didukung dengan hasil kunjungannya dua pekan terakhir ke sejumlah daerah dalam rangka belanja masalah. Di sana, ia menemukan banyak desa-desa wisata yang berhasil mengembangkan ekonomi tanpa mengandalkan APBN.

Misalnya saja Desa Ngoran di Nglegok, Blitar, yang memproduksi Kendang Jimbe hingga bisa diekspor ke China dengan nilai Rp 17,5 miliar per tahun. Desa ini mendapat dukungan pemberdayaan dari Astra Internasional.

Kemudian ada juga Desa Kembangbelor di Mojokerto, Jawa Timur yang berkembang sebagai desa wisata Bernah De Vallei. Desa ini mampu berkembang tanpa mengandalkan uang negara.

"Mereka menggunakan patungan seluruh kepala keluarga di desa itu sehingga tiap bulan mereka mendapat dividen. Ada yang Rp 1,5 juta, Rp 2 juta per rumah. Bahkan saya sampaikan ke Pak Kades untuk kunjungan ke rumah orang miskin atau panti jompo, katanya nggak ada pak. Rumahnya bagus semua karena desa wisata," ujarnya.

Hal ini menurutnya menjadi bukti bahwa desa punya potensi besar yang bila dikembangkan oleh pihak yang tepat hasilnya luar biasa. Menurutnya, cara-cara seperti di desa-desa tersebut patut untuk direplikasi untuk pengembangan di desa lainnya.

"Saya sedang mapping apa yang bisa direplikasi potensi yang ada Indonesia. Tentu saya mohon bantuan, ayo kita guyub bagaimana memaksimalkan potensi yang terpendam. Saya dalam 2-3 bulan ini akan tidak banyak di Jakarta, besok kami ke Bengkulu, lanjut Lampung, Bangka Belitung, terus ingin kami belanja masalah dulu sehingga ketika ambil keputusan, langkah strategis diikuti politik anggaran, saya kira kita nggak salah," kata Yandri.

Pemerintah akan mengalokasikan minimal 20% dari dana desa Rp 71 triliun atau Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan. Namun, dikhawatirkan dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan 'lenyap' begitu saja.

Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Untuk mencegah dana ketahanan pangan tak berjejak, pihaknya ingin mengoptimalkan peran BUMDes.

"Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes," kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

"Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan," terangnya.

Selaras dengan hal ini, ia telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

"Kita akan memaksimalkan ketahanan pangan ini dalam rangka swasembada pangan, sehingga ekonomi desa bergerak. Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabisi, tapi untuk dimaksimalkan," ujar Yandri.

Apabila dana tersebut bisa dioptimalkan hingga mendorong perekonomian desa, menurutnya ketahanan pangan bisa tercapai. Selain itu, masalah-masalah yang selama ini mengakar di desa juga bisa teratasi.

"Ketahanan pangan tuh kalau ini desa lumbung padi, ya kan dia kalau mengelola padi sawah kan dapat duit lagi kalau dijual (beras), tidak hilang, sehingga ekonomi bergerak, pertanian maju, angka pengangguran bisa ditekan, angka stunting juga bisa ditekan," kata dia.

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka atau dikenal 'Oneng' menyoroti adanya pinjaman online (pinjol) ilegal berkedok koperasi. Pelaku menawarkan pinjaman dengan mudah dan cepat namun dengan bunga yang tinggi.

Menurut Rieke, pinjol ilegal tersebut menggunakan website yang seolah-olah legalitasnya telah disetujui oleh Kementerian Koperasi. Ia lalu meminta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi tidak kecolongan dan mengingatkan jangan ada oknum yang berasal dari orang dalam (ordal) Kementerian.

"Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah-olah legalitas koperasinya di-approve oleh Kemenkop. Kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal di Kementerian Koperasi," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia mendorong Kemenkop berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kemungkinan ASN di Kemenkop terlibat pinjol ilegal.

"Atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok Koperasi ini apakah ada keterlibatan ordal di dalam meng-approve seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang juga penting pinjol itu servernya 22% di Indonesia, sisanya di luar negeri," tutur Rieke.

Rieke juga menyampaikan perkataan Budi Arie yang menyebut pinjol ilegal dan judi online seperti kakak-beradik. Pasalnya keduanya bisa menimbulkan kriminalitas sehingga tidak bisa didiamkan.

Ia lalu menyoroti sosok Budi Arie yang sedang menjadi sorotan imbas terungkapnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melindungi judi online. Oleh karena itu, sebut Rieke, penting untuk dilakukan skrining segera di Kemenkop.

"Kita tidak usah basa-basi karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan dengan adanya ordal di Kementerian yang lama. Saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening di Kementerian Bapak termasuk yang terlibat pinjol atau judi online.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie menyebut ada fenomena rentenir berkedok koperasi. Praktik rentenir tersebut pada akhirnya merusak nama baik koperasi.

"Mengenai koperasi berkedok rentenir, kalau menurut Deputi saya bukan koperasi berkedok rentenir, tapi rentenir berkedok koperasi. Jadi rentenir inilah yang merusak nama baik koperasi," ujar dia.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Dalam rapat tersebut, Dudy banyak mendapat pertanyaan soal mahalnya harga tiket pesawat domestik.

Menurut Dudy tingginya harga tiket pesawat menjadi salah satu fokus Kemenhub, khususnya jelang Natal dan tahun baru (Nataru). Ia juga menyatakan penyelesaian isu ini juga melibatkan kementerian lain, tepatnya melalui Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan. Dan saat ini, mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Kemenko Perekonomian dan Kemenko Infrastruktur telah membuat tim teknis mengatasi persoalan tersebut. Dudy menyebut hasil kerja dari Satgas Penurunan Harga Tiket Pesawat bisa dilihat di pekan ini.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," imbuhnya.

Dudy juga menegaskan bahwa Kemenhub selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Menurutnya saat ini pemerintah terus bekerja untuk membuat harga tiket pesawat menjadi lebih murah.

Saat dikonfirmasi apakah harga tiket bakal turun, Dudy hanya menjawab pemerintah harus melihat berbagai aspek yang menyebabkan harga tiket pesawat jadi mahal.

"Soal jaminan tentunya kita harus lihat pada kondisi yang real, yang terjadi pada saat ini sehingga kita bisa melakukan kebijakan yang tepat, menjawab kebutuhan masyarakat untuk harga tiket menjadi lebih merata," ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menyoroti mahalnya harga tiket pesawat untuk rute dalam negeri. Ia membandingkan penerbangan Jakarta-Manado yang lebih mahal dibandingkan penerbangan Jakarta-Jepang.

"(Ke Manado) hampir 3 juta untuk ekonomi. Business class Garuda Rp 12 juta, lebih mahal daripada kita ke Jepang business class. Ke Jepang bolak-balik Rp 20 juta, ke Manado Rp 22 juta, padahal penerbangan ke Jepang 8 jam, Manado 3 jam," tutupnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi meminta maaf kepada Komisi V DPR RI atas ulah salah satu jajarannya yang disebut berlaku arogan. Dudy menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan selalu menghormati forum DPR RI.

"Saya mau menyampaikan permohonan maaf Pak, atas sikap oknum-oknum yang bagaimana disampaikan oleh Ibu tadi, saya yakinkan bahwa tidak ada dari pimpinan Kementerian, baik itu pejabat eselon 1, bahwa kami sangat menghargai forum ini," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia menyebut rapat di DPR menjadi forum komunikasi Kemenhub dan juga sebagai bentuk transparansi. Forum di DPR juga menjadi tempat Kemenhub mendengarkan aspirasi-aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo menuding salah satu pejabat di Kemenhub berlaku arogan. Menurut Yasti, oknum tersebut enggan mendengar aspirasi dari anggota parlemen.

"Di dalam kementerian bapak ada mantan Sesditjen, salah satu direktur sekarang pindah, itu menyampaikan bahwa tidak ada itu yang namanya aspirasi-aspirasi anggota DPR RI, ada pak. Dan kami tidak takut dengan DPR RI. Saya bukan soal takut atau tidak takut, kami menjalankan sumpah kami sebagai anggota DPR RI," ujarnya.

Yasti berharap Menhub dapat mengevaluasi oknum yang dimaksud. Ia juga menyatakan bahwa Kemenhub dan Komisi V adalah mitra yang seharusnya dapat bekerja dengan baik.

"Nanti kita bilang kepada Pak Menteri supaya bisa dievaluasi orang ini, nggak sopan. Kita tahu nggak boleh seperti itu, kita itu bermitra. Kalau bermitra kita tahu tupoksi kita seperti apa. Jangan arogan gitu," tutupnya.

Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDI-P) Lasarus mendorong revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu poin yang menjadi fokus adalah pengaturan terhadap angkutan online atau ojek online (ojol).

Menurut Lasarus, jumlah ojol saat ini tercatat sekitar 2 juta orang. Sayangnya tidak ada undang-undang yang mengatur hak dan kewajiban ojol, melainkan hanya melalui Peraturan Menteri.

"Terus ini tidak diikat dengan UU sampai hari ini, hanya dari Peraturan Menteri. Kami sudah digeruduk sama teman-teman mitra operator. Rakyat sekarang yang terlibat angkutan online, data kami sudah 2 juta orang, mungkin 2 juta kepala keluarga, dan ini tidak diatur dengan UU hak dan kewajiban," katanya dalam Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Lasarus menyebut komisi V sebenarnya sudah berusaha merevisi UU Lalu Lintas namun gagal. Ia lalu mempertanyakan hal apa yang didapatkan negara dari keberadaan angkutan online.

"Ini angkutan online bisnisnya jalan, terus kita nggak memungut apa-apa dari mereka. Jalannya rusak siapa yang perbaiki, pake pajak yang dibayar oleh rakyat. Jalannya hancur dipakai bisnis mereka, orang jatuh siapa yang tanggung jawab?" ujar Lasarus.

Oleh karena itu Lasarus berharap Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran Kementerian Perhubungan turut mendorong revisi UU Nomor 2 Tahun 2009.

"Saya berharap ini UU kemarin sudah kita dorong, revisi UU 22 tahun 2009 ini kita dorong kembali. Naskah akademik selesai, pakar sudah dipanggil, ahli sudah diajak bicara, ini berharap ini bisa jalan dan dengan cepat bisa kita selesaikan," tutupnya.

Saksikan juga video: Menhub Sebut Kereta Api Masih Jadi Favorit Masyarakat

[Gambas:Video 20detik]

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur disebut-sebut akan lebih lambat. Hal ini karena pemerintah era Presiden Prabowo Subianto punya prioritas lain seperti swasembada pangan.

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono yang baru dilantik menepis hal itu. Menurutnya, justru Prabowo meminta agar IKN bisa dibangun lebih cepat dan bisa selesai pada 3-4 tahun ke depan.

"Oh nggak (diperlambat), justru dia minta selesai 3-4 tahun," tegas Basuki ditemui usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Bagi Basuki, bila pekerjaan sudah ada programnya yang jelas dan anggarannya pun sudah dikucurkan buat apa pekerjaan diperlambat. Dia mengatakan semua hal akan dia kerjakan di ibu kota baru tanpa perlu diperlambat.

"Kalau saya selama itu sudah ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Sudah tahu gaya saya kerja kan?" ujar Basuki.

Targetnya, lembaga yudikatif dan legislatif bisa selesai di tahun 2028 atau hanya 4 tahun dari sekarang. Semua ekosistemnya juga disiapkan mulai dari hunian hingga perkantoran.

"Iya yudikatif, legislatif, termasuk ekosistemnya prasarana dasar dan lainnya, hunian, perkantoran semua harus disiapkan," kata Basuki.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, dia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

"Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu," kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang dilaksanakan mulai tanggal 30 Oktober-3 November 2024 hari ini. Bank Indonesia (BI) mencatat nilai transaksi pada gelaran tersebut mencapai Rp 1,85 triliun.

Nilai tersebut berasal dari komitmen kerja sama keuangan syariah sebesar Rp 1 triliun, komitmen dan realisasi pembiayaan Rp 641 miliar, serta komitmen dan realisasi perdagangan sebesar Rp 295 miliar. Adapun jumlah pengunjung mencapai 1,43 juta orang, baik offline maupun online. Sementara itu, omzet penjualan ritel mencapai Rp 115 miliar.

"Kemudian juga dari kegiatan business matching maka ISEF 2024, alhamdulillah telah sukses mencatat hampir Rp 2 triliun berupa yang satu adalah komitmen dan realisasi pembiayaan sebesar Rp 641 miliar kedua komitmen dan realisasi perdagangan sebesar Rp 295 miliar dan yang ketiga komitmen kerjasama ekosistem keuangan syariah sebesar Rp 1 triliun," kata Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti dalam acara Closing Ceremony, di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).

Destry mengaku takjub saat melihat antusiasme yang luar biasa dari pihak-pihak yang terlibat, baik dari peserta maupun narasumber. Gelaran kali ini diisi dengan total 71 acara, seperti sebanyak 17 seminar forum domestik dan internasional, ada 20 fashion parade, tabligh akbar, 4 acara untuk kajian, 10 di sesi talk show, hingga family run.

Dia menjelaskan alasan pihaknya menggelar banyak acara pada ISEF 2024 ini. Menurutnya, ISEF 2024 bukan hanya menjadi wadah bagi pelaku ekonomi dan keuangan syariah untuk memasarkan produknya, tapi juga beberapa kegiatan yang tujuannya adalah mendorong akses pelaku ekonomi dan UMKM syariah, khususnya terhadap pembiayaan dan pasar global melalui kegiatan business matching.

"Pencapaian ini tidak akan mungkin terlaksana tanpa kolaborasi dan sinergi dari semua pihak yang memanfaatkan waktu, tenaganya, dan juga tentunya dananya untuk membeli produk-produk ekonomi dan keuangan syariah," jelas dia.

Dia berharap penyelenggaraan ISEF dapat memperkuat sinergi antara pihak-pihak terkait dalam rangka menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

"Kita negara dengan penduduk, jumlah penduduk muslim mungkin terbesar di dunia. Tapi sayangnya kan kita masih dalam konteks syariah indeks kita masih nomor 3. Ini PR kita bersama bagaimana kita bisa nantinya menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah. Nah oleh karena itu sekali lagi sinergi, inovasi, digitalisasi, serta compliance terhadap syariah Itu menjadi strategi penguatan ekosistem syariah Indonesia yang harus kita mulai hari ini secara lebih mendalam sampai ke depannya," terangnya.

Simak Video: Belajar Lebih Dalam Ekonomi Syariah

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto mendorong kepada para pengusaha untuk membantu anak-anak sekolah untuk membeli seragam sekolah. Hal tersebut disambut positif oleh beberapa kalangan pengusaha-pengusaha.

Pengusaha sekaligus Ketua Bidang Pengerahan Massa Sukarelawan Pandawa Lima Haryara Tambunan mengaku siap dan segera menjalankan instruksi Prabowo.

"Oh tentu saya siap melakukan aksi sosial ini dan akan segera kita laksanakan instruksi mulia Pak Prabowo demi mengurangi beban orang tua siswa yang kurang mampu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (03/11/2024)

Dia pun akan segera berkoordinasi dan bersinergi dengan Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional Roesan Roslani terkait mekanisme pemberian bantuan ini. Dengan begitu, program bantuan tersebut dapat segera terlaksana.

"Dalam waktu dekat saya akan menemui Pak Roesan Roeslani untuk membahas kerjasama dan sinergitas ini dengan HIPAKAD (Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat) soal bagaimana mekanisme dan teknisnya agar dapat segera terlaksana program mulia ini," imbuhnya.

Sebelumnya, dalam acara deklarasi Gerakan Solidaritas Nasional, Prabowo meminta kepada para pengusaha dan relawan agar dapat menyumbangkan Rp 100 ribu per bulan untuk membeli seragam sekolah bagi anak-anak yang membutuhkan.

"Jadi, kalau di antara kita bisa menyisihkan Rp 1,2 juta satu tahun saja, berarti Rp 100 ribu per bulan, itu sudah bisa menyekolahkan satu anak," kata Prabowo dalam Deklarasi Generasi Solidasitas Nasional di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

Becak listrik gratis bakal dibagi-bagikan Presiden Prabowo Subianto. PT LEN yang diminta Prabowo untuk memproduksi becak-becak tersebut. Prabowo bilang secara bertahap ribuan becak bakal dibagikan ke seluruh Indonesia.

"Saya juga bekerja sama dengan industri pertahanan kita, dengan PT LEN, kita sudah bikin becak listrik dan akan kita bagikan bertahap," ungkap Prabowo saat pidato pada acara deklarasi GSN di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

Eks Menteri Pertahanan itu bilang sudah ada 1.000 becak listrik yang diproduksi. Becak-becak ini siap dibagikan ke masyarakat.

"Sudah hampir 1.000 dibangun, dan akan dibagikan terus," tegas Prabowo.

Siapa yang bakal dapat becak listrik tersebut? Purnawirawan Jenderal TNI itu mengatakan dirinya menargetkan becak listrik gratis itu akan dibagikan kepada masyarakat lansia yang masih menarik becak.

"Kita prioritaskan warga negara yang menarik becak di atas 60 tahun kita prioritaskan kasih sepeda listrik," ungkap Prabowo.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto yang pertama kali menyebut ratusan becak listrik dibagikan secara bertahap di seluruh Indonesia oleh Prabowo. Pria yang juga menjabat sebagai Dewan Pembina Persatuan Becak Listrik Indonesia (PBLI) itu mengatakan becak listrik dapat menjadi salah satu alat transportasi pariwisata.

Dia bilang Prabowo ingin para kusir tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga lebih untuk mengayuh pedal seperti saat menarik becak tradisional. Ia menilai becak listrik juga ramah lingkungan.

"Untuk Bali spesifik, bisa memberikan salah satu dampak positif dalam mengembangkan kepariwisataan," imbuh Wiranto seusai meresmikan kantor PBLI di Denpasar, Selasa (29/10/2024) yang lalu.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka-bukaan soal nasib pelantikan Eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebelumnya, Prasetyo sudah pernah memastikan bahwa Presiden Prabowo setuju Basuki jadi Kepala Otorita.

Prasetyo mengatakan sampai saat ini pelantikan Basuki jadi Kepala Otorita masih dalam tahap konsultasi dengan DPR terlebih dahulu. Sebagai informasi, urusan Otorita IKN sendiri bermitra dengan Komisi II DPR.

"Belum, belum. Kan begini sedang dikonsultasikan juga semua dengan DPR karena kan mekanismenya harus seperti itu," beber Prasetyo ditemui usai deklarasi GSN di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

"Tunggu dulu lah, segera itu pokoknya," tambahnya menegaskan.

Presiden Prabowo Subianto sendiri memang sudah resmi menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN. Informasi itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan jajaran Otorita IKN.

Saat memulai rapat, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda selaku pemimpin rapat mengatakan, DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) yang lalu.