PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) menyuplai 68% readymix dari total kebutuhan sebesar 528.125 m³ untuk pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II Selatan Paket 3. Produk readymix ini diproduksi dan dikirim langsung dari Batching Plant WSBP Japeksel.

WSBP juga telah menyuplai 88,5% dari total 540 batang PC-I Girder yang dipesan. Produk precast ini diproduksi dari Precast Plant WSBP di Karawang, Subang, dan Bojonegara.

"Partisipasi WSBP dalam proyek Tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3 adalah bukti dari kapabilitas kami untuk mendukung proyek infrastruktur berskala besar. Kami berkomitmen untuk memberikan suplai yang tepat waktu dan berkualitas guna mendukung penyelesaian proyek ini dengan sukses," ujar Kepala Divisi Corporate Secretary PT Waskita Beton Precast Tbk, Fandy Dewanto dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Proyek jalan tol yang dikerjakan sejak tahun 2019 ini mengurangi kepadatan lalu lintas di tol eksisting, mempercepat waktu tempuh perjalanan, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa. Manfaat jangka panjang lainnya adalah peningkatan aksesibilitas antarwilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Dari proyek ini, WSBP berhasil memperoleh nilai kontrak sebesar Rp 464 miliar. Fandy menambahkan bahwa proyek ini akan memperkuat daya saing WSBP.

"Kami optimistis bahwa dengan penyelesaian proyek ini, WSBP akan terus meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya sebagai mitra terpercaya dalam pembangunan infrastruktur nasional," ujarnya.

"WSBP akan terus menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan manajemen risiko dalam setiap proyek yang dijalankan untuk memastikan kualitas terbaik, efisiensi, serta keberlanjutan jangka panjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur nasional," pungkasnya.

Kejagung Tahan 3 Tersangka Baru Dugaan Kasus Korupsi Waskita

Kejagung Tahan 3 Tersangka Baru Dugaan Kasus Korupsi Waskita

Di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto rencananya akan dibangun tol baru 2.300 km. Tol ini merupakan bagian dari masterplan yang diusulkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Staf Ahli Menteri PU Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) merupakan salah satu proyek jalan tol yang menjadi prioritas.

Sebagai informasi, proyek JTTS yang digarap PT Hutama Karya (Persero) punya panjang sekitar 2.845 km. Dari jumlah tersebut, yang telah masuk tahap penyelesaian hingga beroperasi hingga saat ini ialah sekitar 1.235 km. Dengan demikian, masih ada sekitar 1.600 km jalan lagi yang belum rampung.

"Dari situ saja masih ada 1.600-an km lagi. Nah sisanya ada di IKN, sisanya ada di Jawa, terutama yang menghubungkan misalkan dari Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis-Cilacap (Getaci)," kata Endra di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Tol Getaci sendiri digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia. Secara keseluruhan, panjang tol ini mencapai 206,65 kilometer (km), menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tol ini telah beberapa kali mengalami gagal lelang sehingga rencananya baru akan dilelang kembali di era Prabowo.

Kementerian PUPR juga mengusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo. Lalu berikutnya pembangunan jalan tol dari Yogyakarta-Bawean.

"Kemudian yang di utaranya melengkapi dari Demak kemudian ke Pati, ke Gresik, nah nyambung di sana. Jadi tapi yang porsi paling besar di Trans Sumatera itu hampir 1.700 km," ujar Endra.

Endra menambahkan kelanjutan proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi yang merupakan sisa ruas untuk melengkapi jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Saat ini pembangunan baru sampai Besuki sehingga masih ada sekitar 170 km lagi yang perlu dituntaskan.

Namun demikian, Endra belum dapat memastikan mana proyek yang akan masuk ke dalam prioritas. Hal ini mengingat pemerintahan baru belum membentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Meski begitu, Kementerian PU sudah menyiapkan untuk kelanjutannya.

"Sudah masuk ke dalam pipeline semua. Ya artinya itu program yang sekarang kan mau ditetapkan nanti jadi RPJm kan. Kan belom RPJM-nya, tapi itu dari PU sendiri sudah menyiapkan itu sebagai kelanjutan program pembangunan jalan tol," tutur Endra.

Simak juga Video: 10 Tahun Trans Sumatera Rintis Kekuatan Baru Ekonomi RI

[Gambas:Video 20detik]

Presiden Prabowo Subianto sama sekali tidak menyinggung persoalan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam pidato kenegaraan usai dilantik sebagai kepala negara pada 20 Oktober kemarin. Padahal IKN adalah megaproyek warisan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum lengser.

Merespons hal ini, Hashim Djojohadikusumo memastikan keberlanjutan pembangunan ibu kota baru. Adik Presiden Prabowo ini menyebut kepastian ini ditandai dengan pengangkatan mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN definitif.

"Komitmen (melanjutkan pembangunan IKN) tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita. Ya so, lanjut jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So, dia rank-nya setara dengan Menteri," katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Menurutnya dalam kepemimpinan Prabowo, pemerintah akan berfokus membangun sarana dan prasarana kota. Sebab hingga saat ini IKN masih belum memiliki fasilitas yang memadai untuk bisa berfungsi dengan baik sebagai ibu kota baru.

"IKN akan diteruskan dan akan diteruskan dengan sarana-sarana dulu yang harus dilengkapi ya. So, ini kemarin ternyata sarana-sarana dan prasarana belum lengkap untuk dimulai sebagai suatu ibu kota yang fungsional," tegasnya.

Di sisi lain, mantan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sudah mengonfirmasi dirinya akan menjabat sebagai Kepala Otorita IKN definitif, walaupun hingga saat ini proses pelantikannya masih diurus Kementerian Sekretariat Negara. Jabatan Basuki sebagai Plt OIKN telah selesai.

"Kalau ini saya bukan mendahului, tapi menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi, saya masih di OIKN," terang Basuki di Kantor Kementerian PUPR, Senin kemarin.

Namun, Basuki belum tahu pasti kapan jabatannya sebagai Kepala OIKN Definitif diresmikan. Ia masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) diterbitkan.

"Belum tahu, Perpresnya kan belum ada. Sedang diurus oleh bapak-bapak Setneg yang lama maupun yang baru," jelas menteri PUPR dua periode itu.

Dalam kesempatan itu Basuki juga memastikan target pembangunan IKN saat ini akan berfokus pada ekosistem untuk legislatif seperti gedung MPR dan DPR, serta yudikatif seperti gedung MK selesai pada 2026.

Simak: 4 Mega Proyek Hashim Djojohadikusumo di IKN

[Gambas:Video 20detik]

Pembangunan jembatan layang atau Flyover Ciroyom di Bandung akhirnya rampung. Selaras dengan hal tersebut, Flyover Ciroyom akan resmi dibuka dan dioperasikan mulai hari ini, Rabu (23/10/2024).

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Bandung (BTP) Bandung Ditjen Perkeretaapan Kementerian Perhubungan Endang Setiawan mengatakan, jalan tersebut akan dibuka mulai pukul 08.00 WIB.

"Fly Over Ciroyom ini akan mulai dioperasikan pada tanggal 23 Oktober 2024 ini pada pukul 08.00 WIB, sehingga bagi masyarakat yang akan melintasi JPL 157 mohon dapat menyesuaikan," ujar Endang dalam keterangan tertulis.

Endang menjelaskan, sebelum pengoperasian jembatan ini telah dilakukan serangkaian pengujian, salah satunya Sertifikasi Laik Fungsi Jalan oleh PUPR, serta pemenuhan rambu pada flyover.

"Kami telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung dan PT KAI Daop 2 Bandung dalam rangka penutupan perlintasan sebidang JPL 157 sehingga nantinya masyarakat hanya akan dapat mengakses flyover saja," katanya.

Pembangunan flyover ini juga merupakan bentuk dukungan DJKA terhadap kereta cepat yakni Kereta Api Feeder yang beroperasi antara Padalarang-Bandung. Dengan kehadiran fylover ini, akan semakin banyaknya frekuensi kereta api yang melintas.

Selain itu, pengoperasian flyover ini akan membuat para pengguna jalan tidak perlu melintasi perlintasan sebidang. Dengan demikian, harapannya juga akan mengurangi kemacetan dan angka kecelakaan.

"Kami berharap dengan adanya flyover ini maka tingkat kecelakaan pada perlintasan sebidang dapat ditekan serta meningkatkan awareness masyarakat bahwa keselamatan diri merupakan hal yang utama," ujar Endang.

Penutupan perlintasan sebidang ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api dengan Jalan.

Endang berterimakasih kepada seluruh masyarakat atas dukungan dan atensinya terhadap penanganan perlintasan ini, serta para stakeholder, diantaranya Pemerintah Kota Bandung, PT KAI (Persero) Daop 2 Bandung, juga perangkat daerah yang terlibat dalam proses pembangunan flyover.

"Memastikan Flyover Ciroyom agar tetap sesuai dengan fungsinya merupakan tugas kita bersama-sama, maka dari itu kami berharap kerjasama dari semua pengguna flyover terutama untuk tidak melakukan aksi vandalisme dan berkendara sesuai dengan peraturan berlalu lintas yang berlaku," pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam catatan detikcom pembangunan Flyover Ciroyom ini telah berlangsung sejak pertengahan 2023 lalu. Proyek ini pun mulai memasuki tahap pengerjaan akhir pada bulan Februari 2024.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menitipkan pembangunan 2.300 km jalan tol baru untuk dibangun pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan, di antara ruas-ruas tol itu salah satu yang menjadi prioritas ialah penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Secara keseluruhan, proyek JTTS yang digarap PT Hutama Karya (Persero) punya panjang sekitar 2.845 km. Dari jumlah tersebut, yang telah masuk tahap penyelesaian hingga beroperasi hingga saat ini ialah sekitar 1.235 km. Dengan demikian, masih ada sekitar 1.600 km jalan lagi yang belum rampung.

"Dari situ saja masih ada 1.600-an km lagi. Nah sisanya ada di IKN, sisanya ada di Jawa, terutama yang menghubungkan misalkan dari Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis-Cilapap (Getaci)," kata Endra, ditemui di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Adapun Tol Getaci sendiri digadang-gadang akan menjadi tol terpanjang di Indonesia. Secara keseluruhan, panjang tol ini mencapai 206,65 kilometer (km), menghubungkan dua provinsi yakni Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tol ini telah beberapa kali mengalami gagal lelang sehingga rencananya baru akan dilelang kembali di era Prabowo.

Selain itu, lanjut Endra, juga diusulkan kelanjutan pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo. Lalu berikutnya pembangunan jalan tol dari Yogyakarta-Bawean.

"Kemudian yang di utaranya melengkapi dari Demak kemudian ke Pati, ke Gresik, nah nyambung di sana. Jadi tapi yang porsi paling besar di Trans Sumatera itu hampir 1.700 km," ujarnya.

Di samping itu, Endra juga memastikan kelanjutan proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi yang merupakan sisa ruas untuk melengkapi jaringan Jalan Tol Trans Jawa (JTTJ). Saat ini pembangunan baru sampai Besuki sehingga masih ada sekitar 170 km lagi yang perlu dituntaskan.

Namun demikian, Endra belum dapat memastikan mana proyek yang akan masuk ke dalam prioritas. Hal ini mengingat pemerintahan baru belum membentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Meski begitu, Kementerian PU sudah menyiapkan untuk kelanjutannya.

"Sudah masuk ke dalam pipeline semua. Ya artinya itu program yang sekarang kan mau ditetapkan nanti jadi RPJm kan. Kan belom RPJM-nya, tapi itu dari PU sendiri sudah menyiapkan itu sebagai kelanjutan program pembangunan jalan tol," kata dia.

Sebagai tambahan informasi, Kementerian PUPR telah membuat masterplan alias rencana induk pembangunan jalan tol baru untuk periode pemerintahan berikutnya. Panjang jalan tersebut mencapai 2.300 km dalam lima tahun mendatang. Jumlah itu mendekati total panjang 2.700 km jalan tol yang dibangun dalam 10 tahun era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Sekarang belum ada di list (daftar jalan tol) PSN yang 2.300 belum. Itu betul-betul proyek tol baru," kata Endra, ditemui di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berkunjung ke Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siang hari ini, Rabu (23/10/2024). Kementerian PU menjadi salah satu kementerian di bawah naungan Kemenko Infrastruktur.

AHY mengadakan pertemuan dengan Menteri PU Dody Hanggodo dan Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti. Nampak hadir pula mendampinginya, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Dalam kesempatan itu, AHY mengatakan, ada sejumlah hal yang dibahas, utamanya terkait pembangunan infrastruktur berkelanjutan ke depan, serta pembangunan yang telah dijalankan di 5-10 tahun ke belakang.

"Bagaimana menghadirkan pembangunan yang berkeadilan dan merata. Kita tahu tidak semua wilayah Indonesia sudah terbangun dengan sangat optimal. Kalau Jawa misalnya sudah jauh lebih advance, lebih terhubung satu sama lain, tetapi wilayah-wilayah di pulau-pulau lainnya masih cukup banyak tantangan," kata AHY di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

AHY juga mengungkapkan bocoran rencana kerja untuk 100 hari pertamanya sebagai Menko Infrastruktur. Ditargetkan, akan ada sejumlah proyek yang diresmikan. Sebab, ada beberapa proyek yang saat ini progresnya telah mencapai 90%.

"Ada beberapa on going projects yang sebetulnya 80, 85, 90%. Artinya tinggal dikawal sedikit lagi, tuntas. Itu ada beberapa yang bisa dilakukan sampai dengan Desember tahun 2024 ini," ungkapnya.

Begitu pula dengan tahun 2025 mendatang. Akan ada beberapa proyek yang diresmikan, mulai dari bendungan, jalan, hingga irigasi. AHY menekankan, hal ini juga bukan hanya sekedar peresmian seremonial tetapi juga bisa langsung dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Pendek kata adalah 100 hari kerja akan ada sejumlah proyek infrastruktur apakah itu waduk, apakah itu jalan, irigasi, dan lain sebagainya yang bisa segera diresmikan," ujar dia.

Di samping itu, secara paralel, pihaknya juga akan merencanakan dan menyempurnakan rancangan satu tahun ke depan. AHY memastikan, akan mengumumkan perencanaan itu ke publik di waktu yang tepat. Hal ini termasuk rencana pembangunan pasar, stadion, pusat-pusat pendidikan, hingga air minum.

"Yang jelas tidak keluar dari semangat visi-misi Pak Presiden Prabowo Subianto, keberlanjutan dari Pak Presiden Jokowi, dan tentunya dengan terobosan-terobosan yang lain. Termasuk bagaimana mencegah bencana alam, bagaimana kita ingin meyakinkan masyarakat kita juga hidupnya lebih baik, lebih berkualitas, lebih nyaman," kata AHY.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan arahan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

AHY mengatakan, salah satu pembangunan yang diprioritaskan untuk pembangunan IKN ialah infrastruktur legislatif dan yudikatif. Hal ini mengingat infrastruktur pemerintahan telah rampung dibangun mulai dari Istana Negara hingga Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi sharing office dari para ASN kementerian.

"Selain eksekutif adalah legislatif. Jadi gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif," kata AHY, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

AHY mengatakan, Prabowo memberikan arahan agar pembangunan infrastruktur di IKN diprioritaskan dalam kelengkapan sisi eksekutif dan legislatif tersebut. Barulah setelah fungsi kelembagaan negara itu terpenuhi, IKN bisa dikembangkan ke fungsi lainnya.

"Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo), ke depan itu utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya," ujarnya.

AHY juga memastikan, akan mengawal dengan baik pembangunan di Tanah Air. Hal ini selaras dengan pesan dari Prabowo agar jangan sampai pembangunan tidak efisien, apalagi kalau ada kebocoran.

"Penekanan dari Bapak Presiden (Prabowo) adalah jangan sampai pembangunan tidak efisien apalagi kalau ada kebocoran," kata dia.

Di sisi lain, menurutnya bukan hanya proyek IKN yang perlu mendapatkan atensi pemerintah tetapi juga proyek-proyek strategis nasional (PSN) lainnya di berbagai wilayah. Salah satunya dukungan infrastruktur untuk mengejar swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita, baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan. Jadi tentu harus ada adjustment (penyesuaian timeline) yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak," ujarnya.

Dengan demikian, perlu ada penyesuaian timeline untuk prioritas pembangunan. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan timeline baru, utamanya terkait alokasi anggarannya.

"Setiap 5 tahun itu perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan ini berlaku infrastruktur, termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia (SDM). Jadi saya hanya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu kita akan sesuaikan," ujar AHY.

"Pertama juga budgetingnya harus harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan project-project di IKN, kemudian selebihnya kita akan kita Kawal dengan baik," sambungnya.

Lihat Video 'AHY Akan Berkantor di Gedung Kemenko Marves, Bekas Kantor Luhut':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan harapan presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelum pensiun. Jokowi berharap eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) definitif, bukan hanya Plt.

Terlepas dari itu, Raja Juli mengatakan yang memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan saat ini adalah Presiden Prabowo Subianto.

"Lagi-lagi yang memiliki otoritas tertinggi untuk memutuskan adalah pak [residen Prabowo Subianto, namun memang sebelum proses transisi ini terjadi, ada masukan dan harapan disampaikan kepada mantan Presiden Joko Widodo agar Pak Basuki dapat meneruskan sebagai Kepala OIKN definitif," kata Raja Juli kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/10/2024).

Raja Juli kembali menekankan bahwa semuanya adalah hak prerogatif presiden, termasuk keputusan pengganti dirinya sebagai Wakil Kepala OIKN. Ia hanya berharap keputusan dapat dilakukan sesegera mungkin agar OIKN bisa kembali bekerja dengan cepat.

"Sekali lagi tentu semuanya adalah otoritas hak prerogatif pak presiden, termasuk juga yang akan menjadi pengganti saya sebagai Plt Wakil Kepala OIKN. Saya berharap sesegera mungkin agar OIKN kita kembali bergerak dengan cepat," tambahnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, kata Raja Juli, penunjukan kepala dan wakil kepala OIKN setelah pertama kali perlu berkonsultasi dengan DPR RI.

"Untuk pertama kali kepala dan wakil kepala OIKN itu ditunjuk oleh presiden, namun untuk selanjutnya itu perlu persetujuan dari DPR. Jadi nanti saya kira Pak Bas, artinya dari Setneg atau Seskab harus mengonfirmasi pencalonan kepala OIKN yang baru ini," tuturnya.

Mega Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak disebutkan dalam Pidato Kepresidenan pertama usai pelantikan Presiden Prabowo Subianto. Padahal, proyek ini merupakan warisan besar dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah menelan anggaran besar.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan keberlanjutan IKN. Sebagai proyek besar, menurutnya IKN juga punya timeline yang cukup panjang.

"Kita juga mengetahui IKN adalah sebuah project yang besar dan perlu dilakukan berbagai upaya agar terus bisa berlanjut. Dan Bapak Presiden Prabowo juga tentu ingin bisa melanjutkan pembangunan, tentu dengan timeline yang harus disesuaikan," kata AHY, dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Rabu (23/10/2024).

Meski begitu, menurutnya bukan hanya proyek IKN yang perlu mendapatkan atensi pemerintah tetapi juga proyek-proyek strategis nasional (PSN) lainnya di berbagai wilayah. Salah satunya dukungan infrastruktur untuk mengejar swasembada pangan dan energi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Juga peningkatan kualitas manusia, masyarakat kita, baik sektor pendidikan, kesehatan, maupun pengentasan kemiskinan. Jadi tentu harus ada adjustment (penyesuaian timeline) yang bisa dilakukan dan ini membutuhkan masukan dari semua pihak," ujarnya.

Dengan demikian, perlu ada penyesuaian timeline untuk prioritas pembangunan. Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diperhitungkan kembali dan disesuaikan dengan timeline baru, utamanya terkait alokasi anggarannya.

"Setiap 5 tahun itu perlu ada adjustment dan melihat peta dan juga prioritas pembangunan ini berlaku infrastruktur, termasuk pembangunan untuk sumber daya manusia (SDM). Jadi saya hanya mengatakan bahwa ini akan dilanjutkan tetapi tentu kita akan sesuaikan," tegasnya.

"Pertama juga budgeting-nya harus harus diketahui berapa budget yang dialokasikan untuk melanjutkan project-project di IKN, kemudian selebihnya kita akan kita kawal dengan baik," sambungnya.

AHY mengatakan, salah satu pembangunan yang diprioritaskan untuk pembangunan IKN ialah infrastruktur legislatif dan yudikatif. Hal ini mengingat infrastruktur pemerintahan telah rampung dibangun mulai dari Istana Negara hingga Gedung Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang akan menjadi sharing office dari para ASN kementerian.

"Selain eksekutif adalah legislatif. Jadi gedung parlemennya juga harus siap, termasuk juga untuk lembaga yudikatif. Ini yang paling tidak yang saya dengar langsung arahan beliau (Prabowo), ke depan itu utamakan itu dulu sebelum dikembangkan atau diperluas untuk fungsi-fungsi lainnya," kata dia.

Ia juga memastikan, akan mengawal dengan baik pembangunan di Tanah Air. Hal ini selaras dengan pesan dari Prabowo agar jangan sampai pembangunan tidak efisien, apalagi kalau ada kebocoran.

Sebagai tambahan informasi, Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan usai pelantikan di Gedung Kura-kura, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2024).

Berbagai persoalan dibahasnya dalam pidato yang berdurasi hampir 30 menit itu. Ia membahas mulai dari kemiskinan, korupsi, swasembada pangan, energi, hingga subsidi. Namun dalam pidato tersebut, ia tidak menyinggung tentang pembangunan IKN.

Simak juga Video: Jokowi Buka Sidang Kabinet: Tak Semua Negara Mampu Bangun Ibu Kota dari Nol

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

AHY baru dilantik Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin (21/10/2024) kemarin. Sebelumnya di era Jokowi, AHY menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

AHY bercerita di awal masa jabatannya ini AHY banyak menghabiskan waktu untuk belajar dan memahami landasan-landasan untuk memaksimalkan kinerjanya posisi itu. Hal ini salah satunya dengan belajar dari Luhut.

"Makanya tadi saya baru bertemu dengan Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya sebagai Menko Marves sebelumnya, dan juga cukup banyak mengelola berbagai proyek strategis nasional (PSN)," kata AHY di Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (22/10/2024).

Selain belajar dari salah satu tokoh yang banyak berkontribusi dalam menjaring investor dan menggeber pembangunan di Era Jokowi itu, AHY juga ingin mencari tahu sampai di mana progress dari keseluruhan proses inevstasi dan pembangunan tersebut dari Luhut.

Lebih lanjut, AHY juga berencana melakukan kunjungan ke kantor-kantor kementerian teknis yang berada di Bawah naungan Menko Infrastruktur untuk melakukan pendalaman. Setidaknya, AHY menaungi 5 kementerian.

Kelima kementerian tersebut adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Saya satu persatu ingin mengetahui laporan dari menteri-menteri teknis apa saja yang menjadi kendala atau tantangan di lapangan sehingga dengan demikian kita carikan solusinya. Jangka pendek harus kita tuntaskan, tapi jangka menengah dan panjang tentu harus kita benar-benar integrasikan dengan Asta Cita, dengan program-program prioritas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto," kata dia.

Di samping itu, AHY juga mengaku telah mengunjungi Gedung Kantor Kemenko Marinves, tempat di mana dulu Luhut berkantor. Katanya, bangunan tersebut yang akan dijadikan sebagai bangunan kantor kementeriannya.

"Saya baru mendapatkan penjelasan dari Mensesneg Pak Prasetyo bahwa untuk Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini akan menempati kantor yang selama ini ditempati oleh Kemenko Marves. Tadi siang saya juga baru meninjau, walaupun hanya singkat, paling tidak saya sudah mengetahui sudah ada tempat di situ," ujar AHY.

Simak Video: AHY Akan Berkantor di Gedung KemenkoMarves, Bekas Kantor Luhut

[Gambas:Video 20detik]

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan pada Mei 2024 lalu menurunkan status Bandara Ahmad Yani tidak lagi berstatus sebagai bandara internasional.

Anggota DPR Bambang Haryo Soekartono meminta agar pemerintah dapat mengkaji ulang status Bandara Jendral Ahmad Yani agar kembali berstatus sebagai bandara internasional

"Dasarnya sudah sangat jelas, di Wilayah Jawa Tengah saat ini menjadi tujuan usaha industri dari Wilayah Jakarta dan sekitarnya, Surabaya dan sekitarnya, serta Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Mereka saat ini berpindah menuju Jawa Tengah karena UMR Jawa Tengah terendah dibanding Surabaya, Jakarta, dan sekitarnya. Sehingga begitu banyak usaha usaha industri Internasional yang ada di Wilayah Jawa Tengah saat ini," ungkap Bambang, di Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Tidak hanya itu, kata Bambang, Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, memiliki pelabuhan laut yang berstatus Internasional.

Bahkan, Kapal Peti Kemas Internasional yang singgah per tahunnya bisa membawa sekitar 1 juta theus per tahun, atau rata rata sekitar 3.000 peti kemas setiap harinya. Dan juga kapal kapal pariwisata Cruise dari mancanegara juga sering sandar di Pelabuhan Penumpang Internasional Tanjung Emas, Semarang, sekitar 30 Unit kapal, yang 1 kapalnya membawa ribuan Wisatawan Asing per tahunnya.

"Ini semua tentu sangat membutuhkan akses transportasi udara menuju ke luar negeri, bila mereka dalam kondisi emergency." Imbuhnya.

Apalagi, lanjut alumni ITS Surabaya ini Jawa Tengah adalah penyedia Tenaga Kerja ke Luar Negari (TKI) yang terbesar no 2 dari seluruh Provinsi di Indonesia. Sudah seharusnya Pemerintah menyediakan akses kemudahan Angkutan Udara Internasional dari Kota Semarang. Yang saat ini di Jawa Tengah tidak ada satu pun Bandara yang memiliki Status Internasional.

"Dan seharusnya Pemerintah harus konsisten saat melakukan revitalisasi dengan biaya yang sangat besar, berkisar Rp 2.07 triliun di 2017 itu, tujuannya untuk mengembangkan Bandara Internasional Jendral Ahmad Yani, agar bisa didarati pesawat berbadan lebar, dengan disediakannya 2 garbarata dengan jenis untuk ukuran pesawat besar (Wide Body)," tambahnya.

Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan fokus kerjanya di awal masa jabatan. Paling pertama adalah dirinya ingin belanja masalah terlebih dahulu ke beberapa kementerian yang berada di bawah koordinasinya.

Dirinya ingin mendengarkan paparan sekaligus masukan dari jajaran kementerian yang ada di bawah koordinasinya. Hal ini menurutnya harus dilakukan karena instansinya memang baru dibentuk.

"Saya rasa ini waktu terbaik untuk belanja masalah di minggu pertama saya akan keliling ke kementerian tadi karena secara langsung bisa mendengarkan paparan sekaligus masukan jajaran yang sudah lebih dulu establish karena kalau Kemenko ini benar-benar baru jadi saya harus menata dari awal supaya ajeg terlebih dahulu," beber AHY ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (22/10/2024).

"Tetapi juga saya tidak menunggu selesai baru kita bekerja, kita harus turun ke lapangan saya rasa itu yang paling baik untuk kita lakukan sekarang," ujarnya lagi.

Selanjutnya, AHY mengatakan dirinya akan memetakan dengan rinci proyek-proyek infrastruktur yang sifatnya strategis nasional, mana proyek yang harus dikawal ketat dalam waktu dekat. Secara bersamaan AHY juga bakal menetapkan roadmap visi misi Presiden Prabowo Subianto dalam proyek strategis.

Politikus Partai Demokrat itu juga mengatakan dirinya mau menjaring masukan-masukan dari para mantan-mantan menteri. Salah satunya adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang di era sebelumnya mengkoordinasikan urusan infrastruktur di Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

"Mulai hari ini saya juga akan menemui sejumlah tokoh mantan menteri, menteri senior, karena kan sebelumnya tidak ada yang jadi Menko Infrastruktur. Siang ini saya akan ketemu Pak Luhut, beliau jadi Menko Marves cukup banyak mengendalikan proyek strategis nasional," beber AHY.