Pemerintah telah menarik utang baru senilai Rp 438,1 triliun hingga akhir Oktober 2024. Jumlah itu sebesar 67,6% dari target penarikan utang tahun ini sebesar Rp 648,1 triliun.

"Kinerja pembiayaan ini tetap on track dan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Dari total jumlah penarikan utang tersebut, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 394,9 triliun. Realisasi itu setara dengan 59,3% dari target 2024.

Kemudian, pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun. Sementara pembiayaan non utang terealisasi minus Rp 53,2 triliun.

"Ini masih tetap on track dengan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas anggaran," tutur Thomas.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu memastikan pembiayaan anggaran dilakukan secara prudent dengan mempertimbangkan defisit APBN 2024 dan kondisi likuiditas pemerintah.

"Secara keseluruhan langkah-langkah pembiayaan ini telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN, di mana pembiayaan 2024 dikelola secara terukur dan antisipatif mempertimbangkan outlook defisit APBN dan likuiditas pemerintah, serta mencermati dinamika pasar keuangan," tuturnya.

Saksikan juga video: Prabowo Tunjuk 3 Wamenkeu Dampingi Sri Mulyani, Ada Thomas Djiwandono

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bekerja sama membangun infrastruktur pertanian. Hal ini merupakan salah satu langkah konkret mewujudkan target Presiden Prabowo Subianto swasembada pangan.

Dody mengatakan, agenda ini merupakan koordinasi formal pertamanya dengan Amran. Ia memastikan, Kementerian PU siap untuk mendukung penuh target besar Prabowo untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun.

"Kementerian PU akan men-support penuh apapun target Pak Menteri Pertanian, yang otomatis adalah target besar Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran swasembada pangan di 4 atau 5 tahun mendatang," kata Dody, di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Dalam kesempatan yang sama, Amran berharap terbentuknya keselarasan antara pembangunan infrastruktur dan aktivitas pertanian usai disepakatinya kerja sama ini.

"Di mana PU bekerja, menghasilkan air, kita di situ memberikan bantuan subsidi benih, pupuk subsidi, alat mesin pertanian, sehingga pergerakan kita efektif. Jangan sampai terjadi, PU bekerja di Aceh, kita bekerja di Papua atau Kalimantan," ujar Amran.

Untuk tahap awal eksekusi kerja sama ini, Amran mengatakan akan ada 12 provinsi prioritas untuk pembangunan dan optimalisasi infrastruktur pertanian seperti bendungan hingga irigasi. Daerah tersebut di antaranya Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, hingga Sumatera Selatan.

Apabila pembangunan infrastruktur dan fokus pengembangan pertanian bisa diselaraskan, Amran yakin bisa mewujudkan optimalisasi lahan pertanian sehingga produktivitas juga bisa meningkat.

"Rencana kami seluruh lahan yang kita optimalisasi, sawah yang kita cetak, itu sinergi kolaborasi oleh Kementerian PU yang bekerja sama di lapangan, sehingga efektif. Di mana ada air yang dihasilkan oleh Kementerian PU, di situ pertanian tanam," kata dia.

Amran menargetkan, ke depan pihaknya berhasil untuk melakukan optimalisasi lahan (oplah) terhadap 1 juta hektare sawah. Kemudian menaikkan planting index atau indeks pertanaman dari semula 1 kali dalam 1 tahun, menjadi 2 kali atau 3 kali.

"Target minimal kita adalah ada kenaikan IP, planting index, 1 kali, totalnya syukur-syukur bisa 1 juta hektare. Kalau 1 juta hektare, bisa kita menghasilkan padi itu 5 juta ton. Nah, ini target kita, sehingga efektif," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan aturan baru yang menghapuskan utang macet UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan. Kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM.

PP tersebut ditandantangani Prabowo Selasa (5/11/2024). Keputusan Prabowo ini pun disambut baik para petani sawit hingga kakao.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat-Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP-Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung menilai kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan.

"Karena utang itu akan jadi beban, sehingga petani itu tidak progresif untuk meningkatkan produktivitas karena tertekan dari utang-utang sebelumnya," kata Gulat, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya langkah ini menjadi cara pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan. Hal tersebut sebagaimana target Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, mulai dari ketahanan ekonomi petani dan nelayan.

Senada, Ketua Asosiasi Petani Kakao Indonesia Arif Zamroni mengatakan pihaknya merasa sangat terbantu dengan kebijakan ini. Pasalnya, utang-piutang ini mendatangkan beban besar bagi sebagian anggotanya sehingga para petani tersebut kesulitan untuk bergerak lebih progresif.

"Intinya kami dari kelompok petani nelayan UMKM, hari ini luar biasa senang kehadiran pemerintah dan keberpihakan pemerintah, dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto, sudah melakukan langkah besar," ujar Arif.

Arif menilai, keberadaan PP 47/2024 ini sebagai solusi luar biasa yang diharapkan implementasi di lapangannya bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Diharapkan, kebijakan ini bisa segera ditindaklanjuti kementerian terkait.

Penjelasan Menteri UMKM

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan, akan ada sekitar 1 juta pihak yang dihapuskan utangnya. Untuk besaran utang yang dihapuskan, ditetapkan maksimal Rp 500 juta untuk usaha dan Rp 300 juta untuk perorangan.

Langkah penghapusan ini akan dilakukan melalui bank-bank pelat merah alias bank Himbara. Namun Maman menekankan, ada kualifikasi khusus untuk pihak yang utangnya dihapus. Pertama, masyarakat yang terimbas bencana.

"Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan yaitu misalnya gempa bumi bencana alam dan Covid," kata Maman, di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Lalu syarat kedua, penghapusan utang akan diberikan kepada para pelaku-pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan yang notabene memang sudah tidak memiliki kemampuan bayar, serta sudah jatuh tempo.

"Jadi ini yang memang yang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi dan itu rentangnya sekitar 10 tahunan. Jadi saya mau sampaikan ini tidak semua pelaku UMKM (dihapuskan utangnya)," ujarnya.

Dengan demikian, Maman menekankan, tidak semua pelaku UMKM mendapatkan keringanan tersebut. Pemerintah hanya menghapuskan utang dari pihak-pihak yang sudah betul-betul tidak tertolong lagi.

"Artinya bagi pelaku-pelaku UMKM lainnya yang memang memiliki dan dinilai oleh Bank Himbara kita masih memiliki kekuatan untuk terus jalan ya tidak diberikan," kata dia.

Mobil listrik semakin ramai di Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini. Namun kendaraan elektrifikasi tersebut belum bisa memperbesar market otomotif Indonesia. Penjualan domestik di Indonesia masih kesulitan menembus angka satu juta per tahun. Apa sebabnya?

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, salah satu alasan kenapa mobil listrik belum bisa memperbesar market adalah karena daya beli konsumen sedang menurun.

"Itu karena daya beli masyarakat turun, maka Gakindo yang melihat tren seperti itu, mereka menurunkan target penjualan dari kendaraan roda empat," bilang Agus kepada wartawan di Cikarang Dry Port, Bekasi, belum lama ini.

Lanjut Agus menjelaskan, industri otomotif Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan berkaitan dengan ekosistem kendaraan listrik. Salah satunya adalah komponen baterai. Saat ini sebagian besar mobil listrik yang beredar di Indonesia masih memakai baterai impor, sehingga harga mobil listrik secara umum kurang bersaing jika dibandingkan mobil konvensional (ICE).

"Tapi nanti suatu saat kita mempunyai baterai, baterai yang kita produksi sendiri, itu akan otomatis membuat harga mobil listrik itu akan semakin terkoreksi, semakin baik di mata potensial buyer, juga potensial market," tambah Agus.

Mengutip laman Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales (pabrik ke dealer) mobil listrik nasional mencapai 23.045 unit pada bulan Januari-Agustus 2024. Catatan itu lebih tinggi 177,32% year on year (YoY) dibandingkan periode yang sama tahun 2023 lalu, yakni 8.310 unit.

Meski angkanya naik signifikan, capaian tersebut sepertinya masih jauh dari target penjualan mobil listrik 2024. Diketahui pemerintah memiliki target menjual 50 ribu mobil listrik pada tahun 2024.

Tes Chery J6 iWD: Mobil Listrik yang Siap Dibawa Blusukan!

Tes Chery J6 iWD: Mobil Listrik yang Siap Dibawa Blusukan!

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menargetkan setoran dividen perusahaan pelat merah tahun ini Rp 90 triliun. Erick optimistis target tersebut bisa tercapai karena saat ini sudah mencapai 95-96%.

"Kita mempunyai target dividen Rp 90 triliun. Jadi ini masih ada dua bulan kita sedang kerja keras untuk mencapai target ini, tapi kalau kita lihat insyaallah Pak Sesmen, angka kita sudah di 95-96% jadi insyaallah target Rp 90 triliun ini akan tercapai," katanya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Erick mengatakan, pihaknya sedang menyusun peta jalan. Dalam peta jalan itu, ia menargetkan dividen BUMN mulai 2026 tembus Rp 100 triliun.

"Dan kita sedang menyusun roadmap ke depan 2026, 2027, 2028, 2029 bisa nggak tembus daripada target dividen BUMN mencapai Rp 100 triliun dan tentu pendapatan negara dari PNBP dan pajak terus meningkat," katanya.

Ia meyakini target tersebut bisa tercapai mengingat pemerintah terus mendorong hilirisasi.

"Terbesar hilirisasi sudah banyak di dalam negeri," ungkap Erick.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto ingin perundingan kerja sama ekonomi Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) selesai kuartal I-2025.

"Target Presiden Prabowo terhadap IEU-CEPA dan perdagangan bebas lainnya, saya kira presiden sangat agresif dan ingin kita melakukan yang terbaik agar dapat menyelesaikannya paling cepat kuartal pertama tahun depan," kata Airlangga dalam acara Diplomatic Economic Reception Dinner yang diselenggarakan Kadin Indonesia di Hotel Indonesia Kempinski, Jumat (1/11/2024).

Sebagai informasi, IEU-CEPA sudah diinisiasi sejak 2016 atau sudah berlangsung 8 tahun. Perundingan itu bertujuan untuk membuka kerja sama perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa.

Selain IEU-CEPA, Indonesia juga sedang berusaha bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

CPTPP sendiri beranggotakan 11 negara yang terdiri dari Australia, Brunei, Kanada, Chile, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura dan Vietnam.

CPTPP ini menjadi salah satu area perdagangan bebas terbesar di dunia berdasarkan produk domestik bruto (PDB). Partisipasi aktif Indonesia di berbagai forum internasional dinilai akan semakin membuka peluang kerja sama yang saling menguntungkan dan mendorong investasi.

"Jadi saya kira membuka kerja sama antar negara, membuka pasar baru agar Indonesia setara dengan Vietnam, Thailand, itu sebenarnya tujuan Presiden Pak Prabowo sehingga pasar tenaga kerja kita dapat ditingkatkan," ucapnya.

dan juga melalui investasi yang telah disebutkan oleh rekan saya, daftar proyek yang dapat menciptakan lapangan kerja dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia melalui penciptaan lapangan kerja.

Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) yakin pasar roda dua di Tanah Air terus mengalami pertumbuhan. Itulah mengapa, mereka menaikkan target penjualan untuk tahun depan.

Ketua Umum AISI Johannes Loman mengatakan, pihaknya menargetkan minimal 6,4 juta unit sepeda motor terjual selama 2025. Angka tersebut naik sedikit dibandingkan target tahun ini yang berada di angka 6,2 juta unit.

"Potensi permintaan tahun depan 6,4 sampai 6,7 juta unit setahun. Kami harap pelaku industri sepeda motor bisa melakukan inovasi untuk menghadirkan kendaraan yang canggih, murah dan ramah lingkungan," ujar Loman saat pembukaan pameran IMOS 2024 di Tangerang, Rabu (30/10).

Selama Januari-September 2024, penjualan motor di Indonesia sudah mencapai 4,87 juta unit. Angka tersebut naik 3,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Itu tandanya, pabrikan tinggal menjual 1,33 juta unit lagi selama tiga bulan untuk mencapai 6,2 juta unit.

"Salah satu upaya kami untuk mencapai target tersebut adalah dengan menggelar pameran IMOS setiap tahun. Bahkan, tahun ini kami gelar di area lebih luas dengan peserta jauh lebih banyak," tuturnya.

"Harapannya pameran IMOS bisa menjadi stimulan untuk menjaga momentum penjualan sepeda motor setelah turun akibat pandemi," tambahnya.

Sebagai catatan, pameran IMOS 2024 digelar di ICE BSD, Tangerang, mulai hari ini, Rabu (30/10) hingga Minggu (3/11). Pameran tersebut dihadiri sejumlah merek roda dua di Indonesia, yakni Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki dan TVS, Royal Enfield dan Harley-Davidson.

Selain itu, ada merek-merek motor listrik yang turut terlibat, mulai dari ALVA, Electrum, Horwin, Polytron, Volta, ION Mobility, V Move dan masih banyak lagi.

"Kami optimis berbagai model baru akan menarik perhatian pengunjung sekaligus mendukung pertumbuhan industri otomotif di masa mendatang," kata Loman.

Kenapa Motor Listrik 'Belum Laku' di Indonesia?

Kenapa Motor Listrik 'Belum Laku' di Indonesia?

Pemerintah akan memulai berbagai program untuk mengejar target swasembada pangan 2028. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap untuk memulai berbagai program itu, pemerintah menggelontorkan Rp 139,4 triliun untuk 2025.

Zulhas menjelaskan anggaran itu bersumber dari Kementerian/Lembaga terkait, mulai dari Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Anggaran cukup besar di ketahanan pangan itu, tahun 2025 itu ada Rp 139,4 triliun totalnya, tapi tersebar. Ada melalui Kementerian Lembaga yang terkait ketahanan pangan," kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (30/10/2024).

Keterangan ini disampaikan usai Zulhas kembali mengadakan rapat dalam membahas swasembada pangan 2028. Rapat yang berlangsung sekitar 1 jam itu dihadiri oleh jajaran Kementerian Keuangan, KKP, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, hingga Kementerian Kehutanan.

Lebih lanjut, sumber anggaran untuk kejar swasembada pangan juga berasal dari BUMN pangan yakni PT Pupuk Indonesia, kemudian Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk kebutuhan bibit, dan Dana Desa.

"Pupuk, ada Rp 44 triliun pupuk, tentu di BUMN pupuk, tempatnya di BUMN gitu. Ada juga kalau bibit penelitian di BRIN, penelitian, tersebar di situ. Ada juga melalui dana desa, dana desa itu ada tahun depan Rp 16 triliun," jelasnya.

Zulhas mengatakan untuk mengejar target swasembada pangan 2028, tidak hanya pada komoditas beras. Pemerintah juga akan menggenjot produksi komoditas lainnya seperti gula, kedelai, coklat, jagung, cabai dan bawang.

"Jadi ini bagaimana nanti kita menyatukan langkah, program, irama, visi-misi, sehingga jelas, pemerintah daerah dan dana desa tranfer ke daerah kementerian lembaga terkait, kemudian instansi termauk riset dan lain-lain," tutupnya.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Salah satu sektor yang perlu digenjot agar target tersebut dapat tercapai adalah sektor pariwisata.

Data 2022 sektor pariwisata telah mampu menghasilkan PDB pariwisata sebesar 4,3 persen atau Rp842.303,16 miliar, devisa pariwisata sebesar US$ 4.260 juta, dan menyerap tenaga kerja pariwisata 21,26 juta orang di tahun 2021.

Dan berdasarkan Laporan Kemenparekraf, kunjungan wisatawan mancanegara baru berhasil 10,41 juta per November 2023. Walaupun target Kemenparekraf hanya 8.5 juta orang.

Anggota Komisi VII DPR, Bambang Haryo Soekartono menyatakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, pemerintah perlu mendorong pengembangan sektor pariwisita secara maksimal dan berkelanjutan.

"Kita jangan puas sama data, itu kan bisa benar, bisa juga tidak. Dengan target pertumbuhan ekonomi 7-8 persen, ya kita terus kerja keras, itu pesan Pak Prabowo. Kita harus melihat sektor apa yang bisa mendukung pertumbuhan, yang ditargetkan pada tahun 2025 itu adalah 8 persen," kata Bambang Haryo, di Jakarta, Minggu (27/10/2024).

Salah satu yang bisa dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi itu, adalah industri pariwisata. Karena industri pariwisata memiliki dampak multiplayer-effect economy yang pasti ke sektor lainnya, seperti sektor manufaktur , UMKM dan sektor jasa. Kalau sektor-sektor tersebut bertumbuh, maka dipastikan akan terbuka lapangan pekerjaan yang sangat besar, dan bisa mendorong ekonomi meningkat secara tajam. Belum lagi ditambahkan aspek pemasukan pajak negara.

"Pariwisata kita ini masih kurang dimaksimalkan saat ini. Kita punya wisata alam dan budaya yang sangat berlimpah dan beberapa tidak dimiliki oleh negara lain. Seperti misal, di wisata alam. Kita punya ratusan gunung yang aktif, 127 gunung, maupun tidak aktif, 500 gunung. Baik pegunungan-pegunungan yang memanjang di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, menghasilkan ribuan air terjun serta arum jeram dan sungai," ungkapnya.

"Juga di sepanjang pantai kita yang panjangnya 81.290 km, 40 persennya bisa dipakai untuk wisata pantai dan laut, seperti snorkeling dan diving. Ini tidak dimiliki oleh banyak negara termasuk Perancis dan Thailand sebagai contoh," urainya.

Bambang menyatakan banyak negara yang hanya mengandalkan wisata budaya dan minim wisata alam, ternyata mampu menarik wisatawan asing.

"Mereka hanya punya wisata budaya saja yang diandalkan di negara tersebut. Sedangkan wisata alamnya sangat minim. Tetapi Perancis pernah mencapai 200 juta turis asing per tahun, dengan rata-rata waktu tinggal (spending time) 6.4 malam. Demikian juga Thailand, wisata alamnya sangat minim, lebih banyak wisata budayanya yang dieksplor secara maksimal," katanya lagi.

Sehingga mampu mendatangkan turis internasional sebanyak 39 juta dengan spending time 9 malam dan bahkan masih mendorong Domestic Trip sebanyak 205 juta orang per tahun. Selain turis mengeksplor wisata budayanya, Thailand juga memberikan Visa Free Expansion kepada 93 negara selama 60 hari. Dan bahkan memberikan subsidi 50 persen tarif kamar untuk domestik. Sehingga diharapkan ekonomi dari pariwisata naik tajam baik internasional maupun domestik," urainya lagi.

"Padahal wisata budaya kedua negara tersebut jumlahnya jauh lebih kecil dari potensi wisata budaya yang ada di Indonesia. Sebagai contoh Thailand hanya memiliki 4 kerajaan. Dan Perancis hanya memiliki 1 kerajaan. Sedangkan Indonesia memiliki 278 kerajaan di 80 tahun silam, dan 1.340 suku bangsa, yang menjadi sumber potensi wisata budaya di Indonesia," imbuhnya.

Harusnya target perolehan Turis Wisata Internasional di Indonesia, jauh lebih tinggi dari yang didapat oleh Thailand dan bahkan Perancis. Tetapi saat ini, Turis Mancanegara yang datang ke Indonesia hanya berkisar 10-15 juta orang per tahun, dengan lama tinggal (spending time) 7 malam.

"Bayangkan bila Turis Internasional yang hadir di Indonesia sama atau di atas Thailand, maka kita bisa mendapatkan peningkatan di atas 3 kali lipat dari devisa pariwisata yang saat ini sekitar US$ 14 miliar atau Rp 217 triliun. Sehingga Devisa Pariwisata kita bisa didapat lebih dari Rp 1.000 triliun, kalau kita benar benar memaksimalkan potensi pariwisata yang ada di Indonesia," kata Bambang Haryo.

PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) buka suara soal keputusan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merevisi target penjualan mobil domestik dari yang semula 1,1 juta unit setahun, menjadi hanya 850 ribu unit.

HMID menganggap revisi target tersebut realistis. Bahkan, menurut hitung-hitungan internalnya, angkanya bisa finis lebih rendah tanpa benefit-benefit tambahan ke konsumen.

"Ya, itu realistis ya. Karena angka yang saya hitung (finis) di 830 ribu unit. Jadi dengan efek dari program akhir tahun, rasanya semua akan nambah. Customer benefit, karena kita mau flushing unit-unit tahun 2024 ini," ujar Chief Operating Officer (COO) PT HMID, Fransiskus Soerjopranoto di Senayan, Jakarta Pusat.

All New Hyundai Santa Fe Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Menurut Frans, pelemahan daya beli konsumen di Indonesia disebabkan banyak sekali faktor, mulai makro hingga mikro. Itulah mengapa, sebagai pabrikan, pihaknya 'memutar otak' untuk memulihkan kondisi tersebut. Salah satunya dengan rutin meluncurkan mobil baru.

"Kita harus lihat gini. Ini kan kaya bergulung. Datangnya silih berganti. Jadi mulanya dari makro, ada perang, bunga naik, terus sekarang orang masih walaupun bunga sudah turun, rupiah kita juga menguat, tetapi muncul isu lagi kita deflasi lima bulan berturut-turut," tuturnya.

"Purchasing power (daya beli masyarakat) turun. Tapi kita tidak takut dengan makro kondisi tersebut. Jadi dengan memperkenalkan produk baru supaya masyarakat Indonesia punya pilihan baru dan terbaik buat dia," tambahnya.

Hyundai Ioniq 6. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detik.com

Sebelumnya, kepastian revisi target penjualan mobil di Indonesia itu disampaikan Yohannes Nangoi selaku Ketua Umum Gaikindo. Setelah melihat pergerakkan pasar sekarang, pihaknya merasa 850 ribu merupakan angka yang masuk akal.

"Target tahun ini saya targetkan cuma 850 ribu unit, dari 1 juta turun ke 850 ribu unit," kata Nangoi, dikutip dari CNN Indonesia.

Penjualan mobil baru saat ini memang sedang lesu-lesunya. Pada September lalu, penjualan wholesales turun 4,8 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Akumulasi penjualan selama sembilan bulan baru mencapai 633.218 unit, masih jauh dari proyeksi 1 juta unit dalam setahun.

Review Hyundai All New KONA Electric: Jadi yang Terbaik di Kelasnya?

Review Hyundai All New KONA Electric: Jadi yang Terbaik di Kelasnya?

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) merevisi target penjualan mobil di tahun 2024 dari 1,1 juta unit menjadi 850 ribu unit. Hal itu dikarenakan penjualan mobil diklaim stagnan.

Data Gaikindo menunjukkan sepanjang Januari hingga September 2024, penjualan wholesales mencapai 633.218 unit. Angka tersebut memang terkesan besar, namun sejatinya turun 16,2 persen ketimbang periode yang sama di tahun 2023 lalu.

Di sisi lain, untuk penjualan retail, di periode Januari hingga September 2024 ini baru mencapai angka 657.223 unit. Artinya ada penurunan 11,9 persen dibandingkan periode yang sama di 2023.

"Target tahun ini saya targetkan cuma 850 ribu unit, dari 1 juta turun ke 850 ribu unit," tutur Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi menurut pernyataan Sekretaris Gaikindo Kukuh Kumara dikutip CNN Indonesia.

Lantas apakah penurunan penjualan ini berdampak kepada pabrikan yang fokus menjual mobil hobi atau bermain di segmen yang niece seperti Subaru? Faktanya tidak.

Arie Christopher selaku CEO Subaru Indonesia mengatakan tidak ada revisi target penjualan yang mereka lakukan. Bahkan mereka mengklaim, penjualan Subaru di Indonesia mengalami kenaikan dari target yang dicanangkan.

"Kalau Subaru so far nggak ada (perubahan target), memang dari awal tahun kita punya target dari yang udah kita sepakati dengan Subaru Corporation Jepang dengan kami Subaru Indonesia kita tidak pernah melakukan revisi target," ujar Arie kepada detikcom saat ditemui di ajang Subaru Sports Car Festival beberapa waktu lalu.

"Dan so far selama ini, sampai dengan September sampai dengan akhir Quarter 3 kita masih tetap ya sesuai, sesuai dengan target, malah ada kenaikan cukup signifikan dibanding tahun lalu," lanjut Arie.

Subaru Indonesia mengatakan bahwa 'rahasia' mereka tak menurunkan target penjualan seperti yang dilakukan oleh Gaikindo adalah karena segmen penjualan mereka yang cukup spesial.

"Ya balik lagi sih sebetulnya kalau Subaru kan memang niece market ya, niece market dan itu yang memang membedakan kita dengan brand lain," papar Arie.

Terbukti, pada periode Januari-September 2024 ini Subaru Indonesia sudah berhasil menjual 502 unit secara retail dan 441 unit secara wholesales. Angka ini menunjukkan tren positif atau kenaikan sekitar 37,2 persen untuk penjualan retail mereka dibanding periode yang sama di tahun lalu.

"Retail (naik) di 37,2%, kalau wholesales turun 4%. Jadi si retail-nya, retail-nya naiknya tajamdi 37,2%, wholesales-nya yang turun sedikit 4%," ujar Ismail Ashlan, General Manager Marketing & Public Relations, Subaru Indonesia kepada detikcom pada Jumat (18/10/24).

Subaru Indonesia meluncurkan BRZ 2025 di Jakarta, Kamis (24/10/2024). Mobil ini dibanderol dengan harga Rp 885 juta OTR Jakarta untuk tipe M/T dan Rp 895 juta untuk tipe A/T. Foto: Grandyos Zafna

Subaru Indonesia mengklaim striker penjualan mereka masih dipegang oleh Crosstrek, Forester, lalu ada 'drift machine' BRZ. Data Gaikindo mencatat bahwa sepanjang periode Januari-September 2024 ini 156 unit Crosstrek sudah terjual. Lalu untuk Forester di angka 113 unit dan BRZ tembus 73 unit.

Sedangkan model lain yang Subaru tawarkan ada WRX Sedan series yang tercatat laku 30 unit sepanjang Januari-September 2024. Selain itu ada juga WRX Wagon yang terjual 22 unit dan Outback yang terjual 47 unit di periode yang sama.

Target 2022 Dikoreksi, Sudah Berapa Mobil yang Terjual di Tahun Ini?

Target 2022 Dikoreksi, Sudah Berapa Mobil yang Terjual di Tahun Ini?

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) siap mendukung target swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto. Kesiapan itu berkolaborasi dengan Kementerian BUMN.

Ketua Umum ALFI, Akbar Djohan, menyampaikan asosiasi yang menaungi sekitar 4.000 perusahaan dengan jumlah karyawan mencapai 400.000 di industri logistik siap memberikan dukungan penuh dalam program ini.

"Kami sangat mendukung upaya Menteri BUMN Pak Erick Thohir dalam mewujudkan target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Dengan kemampuan logistik yang kami miliki, ALFI siap berkontribusi melalui dukungan distribusi dan pengelolaan gudang," ujar Akbar Djohan dalam keterangannya, Rabu (23/10/2024).

Akbar menyambut positif upaya Erick yang ingin memperbesar keterlibatan swasta dan UMKM dalam mendukung program pemerintah. Akbar menyebut langkah Erick merupakan komitmen nyata dalam membangun penguatan ekosistem yang terintegrasi antara BUMN, swasta, hingga UMKM.

"Keinginan Pak Menteri BUMN melibatkan lebih besar lagi kerja sama dan sinergi dengan swasta dan UMKM sangat tepat, apalagi BUMN bersama swasta, UMKM, hingga koperasi merupakan pilar ekonomi nasional yang harus saling berkolaborasi," ucap Akbar.

Akbar menyampaikan, program swasembada pangan di Indonesia merupakan salah satu prioritas utama pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan produksi dalam negeri. Dalam hal ini, sektor logistik memegang peranan penting, terutama dalam memastikan ketersediaan dan distribusi pangan yang merata di seluruh pelosok negeri.

"Peran logistik menjadi krusial mengingat luasnya wilayah Indonesia dan tantangan geografis yang dihadapi, terutama di daerah-daerah terpencil," sambung Akbar.

Target swasembada pangan mencakup peningkatan produksi beras, jagung, kedelai, serta komoditas lainnya. Untuk mencapai target ini, Akbar menilai, dukungan dari sektor logistik sangat dibutuhkan, baik dalam hal penyediaan transportasi, fasilitas penyimpanan yang memadai, hingga efisiensi distribusi ke pasar-pasar lokal.

"Dalam mendukung program ini, ALFI akan memastikan sistem distribusi yang efektif dan efisien, serta optimalisasi pengelolaan gudang untuk menjaga kualitas pangan tetap terjaga hingga ke konsumen. Kami yakin bahwa kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor logistik akan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan swasembada pangan," tambah Akbar Djohan.

Dengan komitmen ALFI untuk berkontribusi dalam program swasembada pangan, Akbar berharap peran penting sektor logistik mampu mempercepat pencapaian target pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Akbar menyampaikan ALFI memiliki aset, infrastruktur transportasi dan distribusi, serta pergudangan dengan sistem digitalisasi terintegrasi yang dapat mendukung program swasembada pangan.

"Dengan kemampuan dan pengalaman lebih dari 35 tahun dan jaringan dari Sabang sampai Merauke, kami yakin percepatan swasembada pangan di Indonesia bisa kita wujudkan dengan tepat waktu, tepat biaya, tepat penerima, dan tepat barangnya," kata Akbar.